Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2008 tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Penyampaian pendapat di muka umum adalah penyampaian pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertangggung jawab di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan/atau dilihat orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat STTP adalah pernyataan tertulis dari Pejabat Kepolisian yang telah menerima pemberitahuan secara lengkap dari penyelenggara kegiatan politik.

5. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
6. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
7. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
8. Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang- terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain.
9. Pejabat Kepolisian adalah Kepala Kepolisian setempat yang mengeluarkan STTP.

Peraturan Kapolri ini bertujuan sebagai:
a. pedoman dalam rangka pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
b. pedoman dalam rangka pemberian standar pelayanan, pengamanan kegiatan dan penanganan perkara dalam penyampaian pendapat di muka umum, agar proses kemerdekaan penyampaian pendapat dapat berjalan dengan baik dan tertib.

Asas-asas di dalam pelaksanaan Peraturan Kapolri ini meliputi asas:
a. legalitas: kegiatan/penindakan senantiasa mendasari peraturan perundang- undangan;
b. perlindungan HAM:
kegiatan/penindakan memperhatikan dan menghargai hak-hak dasar manusia (tidak sewenang-wenang);
c. kemanfaatan: kegiatan/penindakan yang dilakukan memang benar-benar bermanfaat untuk menghindari timbulnya kerugian atau bahaya yang lebih besar yang mungkin dapat terjadi, apabila tidak dilakukan tindakan;
d. kepastian hukum: kegiatan/penindakan dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
e. keadilan: kegiatan/penindakan dilakukan secara objektif, tidak membeda- bedakan dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak;

f. kepentingan umum:
kegiatan/penindakan wajib mendahulukan kepentingan umum;
g. efisiensi dan efektivitas:
kegiatan/penindakan

memperhatikan penggunaan biaya yang minimal, namun tepat guna dan tepat sasaran;
h. keterpaduan: kegiatan/penindakan dilakukan melalui kerja sama, koordinasi dan sinergi antara unsur-unsur yang dilibatkan dalam setiap kegiatan;
i. akuntabilitas: kegiatan/penindakan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan terukur dengan jelas;
j. transparansi: kegiatan/penindakan dilakukan dengan memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak yang berkepentingan;
k. proporsionalitas: kegiatan/penindakan sesuai dengan porsinya (tidak terlalu lemah tetapi tidak berlebihan) dengan memperhatikan keseimbangan antara bobot ancaman dengan cara penindakan;
l. keseimbangan: kegiatan/penindakan diterapkan dengan memperhatikan keseimbangan antara penerapan perlindungan terhadap hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara maupun petugas;
m. asas musyawarah dan mufakat: kegiatan/penindakan dilaksanakan dengan memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait.

Ruang lingkup Peraturan Kapolri ini meliputi:
a. bentuk dan ketentuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
b. hak, kewajiban dan larangan;
c. prosedur pemberitahuan dan pelayanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
d. pengamanan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum; dan
e. penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum.

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum meliputi:
a. unjuk rasa atau demonstrasi;
b. pawai;
c. rapat umum;

d. mimbar bebas;
e. penyampaian ekspresi secara lisan, body language, isyarat;
f. penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk; dan
g. kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat di muka umum.

(1) Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, setiap penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pejabat Kepolisian setempat, sebelum kegiatan dilakukan.
(2) Penyampaian pendapat di muka umum hanya dapat dilaksanakan, pada waktu-waktu sebagai berikut:
a. di tempat terbuka antara pukul 06.00 s.d. pukul 18.00, waktu setempat;
b. di tempat tertutup antara pukul 06.00 s.d. pukul 22.00 waktu setempat.

Penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, diwajibkan untuk:
a. memberitahukan secara tertulis kepada pejabat kepolisian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan;
b. dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia orang lain;
c. mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. tidak melanggar norma agama, adat, kesopanan, dan kesusilaan;
e. memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (Pasal 28 UUD RI Tahun 1945);

b. berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945);
c. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum (Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998);
d. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa (Pasal 23 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999);
e. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 44 UU No.
39 Tahun 1999);
f. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.

(1) Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Pasal 28J ayat (1) UUD RI 1945).
b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UNDANG-UNDANG dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis (Pasal 28J ayat (2) UUD RI 1945);
c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 6 UU No. 9 Tahun 1998);
d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai (Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1998).

(2) Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak menggangu keamanan dan ketertiban lingkungannya.

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan di:
a. tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat;
b. objek-objek vital nasional dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar;
c. instalasi militer dalam radius kurang dari 150 meter dari pagar luar;
d. di lingkungan istana kepresidenan (PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN) dalam radius kurang dari 100 meter dari pagar luar;
e. melalui rute jalan yang melintasi wilayah Istana Kepresidenan dan tempat-tempat ibadah pada saat ibadah sedang berlangsung.

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
a. hari besar nasional, yaitu Tahun Baru, Hari Raya Nyepi, Hari Wafat Isa Almasih, Isra’ Mi’raj, Kenaikan Isa Almasih, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Hari Maulid Nabi, 1 Muharam, Hari Natal, 17 Agustus;
b. hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah;
c. di luar batas waktu yang ditentukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan dengan cara:
a. tidak memberitahukan terlebih dahulu ke kepolisian setempat;
b. melanggar peraturan lalu lintas;
c. menodai bendera kebangsaan Republik INDONESIA dan lambang Negara Republik INDONESIA (Pasal 154a KUHP);
d. menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat INDONESIA (Pasal 156 KUHP);
e. mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di INDONESIA (Pasal 156a);
f. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat INDONESIA (Pasal 157 KUHP);
g. lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti ketentuan UNDANG-UNDANG maupun perintah jabatan (Pasal 160 KUHP);
h. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan (Pasal 161 KUHP);
i. lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana (Pasal 162 KUHP);
j. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana (Pasal 163 KUHP);
k. berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan (Pasal 163 bis KUHP);
l. memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/ mengancam/menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 167 KUHP);
m. memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum dengan merusak/memanjat/menggunakan anak kunci palsu/

mengancam serta menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang (Pasal 168 KUHP);
n. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang (Pasal 170 KUHP);
o. sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriak-teriakan atau tanda bahaya palsu (Pasal 172 KUHP);
p. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan (Pasal 173 KUHP);
q. sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 174 KUHP);
r. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah (Pasal 175 KUHP);
s. sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh (Pasal 176 KUHP);
t. menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan dan menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan (Pasal 177 KUHP);
u. sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya umum bagi jiwa dan atau barang (Pasal 187 KUHP);
v. mengangkut benda-benda atau perkakas-perkakas yang dapat menimbulkan ledakan yang membahayakan jiwa dan atau barang (Pasal 187 bis);
w. menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir yang dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa dan atau barang (Pasal 188 KUHP);
x. sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai bangunan listrik (Pasal 191 bis KUHP);
y. menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tidak dapat dipakai (Pasal 191 ter KUHP);
z. sengaja menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum atau merintangi jalan umum darat atau

air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan (Pasal 192 KUHP);
aa.
menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak atau menyebabkan jalan umum air atau darat dirintangi atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan digagalkan (Pasal 193 KUHP);
bb.
sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem (Pasal 194 KUHP);
cc.
menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem (Pasal 195 KUHP);
dd.
sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru (Pasal 196 KUHP);
ee. menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak, diambil atau dipindahkan atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru (Pasal 197 KUHP);
ff.
sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal (Pasal 198 KUHP);
gg.
menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak (Pasal 199 KUHP);
hh.
sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan (Pasal 200

KUHP);
ii.
menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak (Pasal 201 KUHP);
jj.
lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di INDONESIA (Pasal 207 KUHP);
kk.
menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di INDONESIA (Pasal 208 KUHP);
ll.
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah (Pasal 211 KUHP);

mm. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah (Pasal 212 s.d. Pasal 214 KUHP).
nn.
sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut UNDANG-UNDANG oleh pejabat atau menghalang-halangi atau menggalkan tindakan guna menjalankan ketentuan UNDANG-UNDANG yang dilakukan oleh pejabat tersebut (Pasal 216 KUHP);
oo.
menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau tempat dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum (Pasal 217 KUHP);
pp.
melawan hukum merobek, membuat tidak dapat di baca atau merusak maklumat yang diumumkan oleh pemerintah (Pasal 219 KUHP);
qq.
sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang (Pasal 232 KUHP);
rr.
sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang (Pasal 233 KUHP);
ss.
membikin hingar atau riuh sehingga mengganggu ketenteraman malam atau membikin gaduh di dekat bangunan untuk ibadah atau untuk sidang pengadilan (Pasal 503 KUHP);
tt.
tidak menaati perintah atau petunjuk yang diberikan oleh polisi guna mencegah kecelakaan dan kemacetan lalu lintas (Pasal 511 KUHP);
uu.
membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (Pasal 9 ayat (3) UU No. 9 Tahun 1998).

Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. melindungi hak asasi manusia;
b. menghargai asas legalitas;
c. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
d. menyelenggarakan pengamanan.

(1) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertugas untuk:
a. memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum;
b. menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain;
c. menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(2) Terhadap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, yang dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan hukum, Polri berkewajiban:
a. menerima pemberitahuan tentang penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dan membuat STTP;
b. melakukan koordinasi dengan penyelenggara kegiatan dan unsur- unsur terkait dalam rangka pengawasan dari berbagai kegiatan;
c. melakukan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib;
d. melakukan pengamanan di lingkungan agar tidak terjadi intervensi dari pihak lain.
(3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan dengan cara melanggar hukum dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
a. upaya persuasif, agar kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan hukum;
b. pemberian peringatan oleh aparat terhadap peserta yang melanggar hukum;
c. pemberian peringatan kepada penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana, dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) dari pidana pokok;
d. penghentian kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar hukum;
e. pembubaran massa;

f. penangkapan pelaku pelanggar hukum dan penahanan, bila diperlukan;
g. penggeledahan dan penyitaan barang bukti;
h. tindakan kepolisian lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan atas perintah penanggung jawab tugas pengamanan di lapangan dengan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(1) Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri serendah-rendahnya tingkat Polsek dimana penyampaian pendapat di muka umum akan dilakukan.
(2) Pemberitahuan secara tertulis dibuat oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat kepolisian setempat.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai, telah diterima oleh Polri setempat.
(4) Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.
(5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
a. maksud dan tujuan;
b. tempat, lokasi, dan rute;
c. waktu dan lama;
d. bentuk;
e. penanggung jawab;
f. nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
g. alat peraga yang dipergunakan; dan/atau
h. jumlah peserta.

(1) Setelah menerima surat pemberitahuan, Polri berkewajiban:
a. meneliti kebenaran dan kelengkapan surat pemberitahuan di samping substansi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 15 ayat (5), juga mencakup identitas penanggung jawab dan dilengkapi dengan fotokopi KTP/SIM;
b. segera memberikan STTP dengan tembusan kepada satuan kepolisian yang terkait, instansi yang terkait, pemilik/lokasi tempat objek/sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
c. berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum untuk perencanaan pengamanan, pemberian arahan/petunjuk kepada pelaksana demi kelancaran dan ketertiban penyampaian pendapat;
d. dalam hal terdapat pemberitahuan rencana kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang bersamaan tempat, rute dan/atau waktu yang diperkirakan akan menimbulkan kerawanan Kamtibmas, maka pejabat kepolisian tetap mengeluarkan STTP dengan pencantuman catatan tentang saran untuk tidak dilaksanakan kegiatan dimaksud atau mengalihkan tempat, rute dan/atau waktu dengan mendasari asas musyawarah;
e. berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat di muka umum;
f. mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.
(2) Dalam hal terjadi perubahan rencana kegiatan mengenai tempat, waktu dan rute, maka peserta wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, sebelum pelaksanaan guna penyesuaian rencana pengamanan.

(1) Dalam rangka memberikan perlindungan keamanan terhadap penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban:
a. melakukan survei lokasi kegiatan;

b. menyiapkan perencanaan kegiatan pengamanan meliputi personel, peralatan dan metode/pola operasi;
c. melakukan koordinasi dengan lingkungan sekitar dan penanggung jawab kegiatan;
d. memberikan arahan kepada penyelenggara agar menyiapkan pengamanan di lingkungannya;
e. memberikan fasilitas pengamanan berupa peralatan ataupun pengaturan demi kelancaran kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
(2) Dalam rangka menjamin kebebasan penyampaian pendapat dari intervensi pihak lain, Polri berkewajiban:
a. mencegah terjadinya gangguan terhadap pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh pihak lain;
b. mencegah terjadinya bentrokan massa;
c. mencegah pihak lain melakukan kegiatan yang mengganggu pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.
(3) Dalam rangka menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum, Polri berkewajiban:
a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli;
b. mencegah peserta melakukan tindakan yang melanggar hukum;
c. melakukan penindakan terhadap kejadian yang mengganggu kamtibmas secara proporsional;
d. melakukan koordinasi dengan unsur-unsur aparat lainnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum;
e. melakukan tindakan lain demi tertibnya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Dalam rangka mencegah dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya peningkatan eskalasi situasi dalam kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, Polri berkewajiban melakukan kegiatan:
a. pengamanan tertutup oleh unsur intelijen dalam rangka mendeteksi kemungkinan timbulnya gangguan dan mendokumentasi jalannya kegiatan unjuk rasa;

b. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan pengamanan oleh satuan Samapta dan lalu lintas bersama-sama dengan panitia penyelenggara;
c. penyiapan unsur-unsur pendukung teknis pengamanan antara lain negosiator, public address;
d. penyiapan unsur dukungan taktis pengamanan dari satuan fungsi terkait, seperti Humas Polri, Brimob Polri, dan Poludara Polri.

Pelanggaran yang dapat terjadi pada kegiatan penyampaian pendapat di muka umum antara lain:
a. penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
b. penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat pemberitahuan (misalnya: melanggar lokasi, tempat, rute dan waktu);
c. penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu lalu lintas (misalnya: memblokir jalan, membahayakan pemakai jalan, menguasasi jalan, melawan arus, membawa penumpang di atas kap mobil);
d. penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum (misalnya:membakar ban/spanduk/gambar pejabat, alat peraga, membuat gaduh dengan pengeras suara, intimidasi) sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal-pasal pelanggaran KUHP;
e. penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis/ yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum (misalnya: merusak pagar, merusak fasilitas umum/pribadi, sweeping, menghadang dan merusak kendaraan umum/pribadi/dinas, melakukan pembakaran, membawa dan/atau menggunakan

bom molotov, melakukan tindakan kekerasan/penganiayaan, penyanderaan, dan tindak pidana lainnya);
f. penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massal.

(1) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang melanggar ketentuan perundang-undangan, wajib dilakukan tindakan oleh aparat kepolisian dengan menerapkan tindakan yang profesional, proporsional dan mempertimbangkan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas, atau dapat memicu kebrutalan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi memungkinkan.

(1) Penindakan terhadap pelanggaran penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai yang paling tegas disesuaikan dengan perkembangan situasi dan memperhatikan asas-asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang tidak sesuai dengan pemberitahuan dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
a. memberi peringatan kepada penyelenggara untuk mematuhi sesuai STTP yang dikeluarkan;
b. menghentikan pelaku yang melakukan tindakan menyimpang;
c. menghentikan kegiatan seluruhnya;
d. membubarkan massa;
e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi;
(3) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu lalu lintas dapat dilakukan tindakan sebagai berikut:
a. memberi peringatan kepada pelanggar lalu lintas (pengemudi dan/atau penumpang) dan menghentikan kendaran yang melanggar;
b. pelanggaran lalu lintas yang serius dapat dilakukan penindakan pelanggaran tilang seketika, dan apabila tidak memungkinkan dapat

dilakukan di kemudian hari (misalnya dicatat identitas kendaraan dan keesokan harinya dilakukan penindakan);
c. terhadap pelaku penyampaian pendapat di muka umum yang duduk-duduk, tidur-tiduran memblokir jalan dengan badan ataupun barang lainnya, dan sebagainya dilakukan peringatan untuk membuka jalur lalu lintas dan apabila tidak mematuhi dapat dilakukan upaya pemindahan dengan cara yang persuasif dan edukatif, dan bila masih tidak menaati dapat dilakukan pemindahan paksa dengan cara yang manusiawi.
(4) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban umum dilakukan penindakan secara persuasif untuk menghentikan kegiatan dan apabila gagal dilanjutkan dengan upaya paksa secara proporsional untuk menghentikan gangguan ketertiban yang terjadi.
(5) Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang anarkis dilakukan penindakan sebagai berikut:
a. menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif dan edukatif;
b. menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
c. menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional dan nesesitas yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
d. dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari (misalnya melakukan pencatatan identitas sasaran, pemotretan, merekam kegiatan);
e. melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Terhadap penyampaian pendapat di muka umum yang menimbulkan kerusuhan massa, tindakan dilakukan dengan ikatan kesatuan yang ketat di bawah kendali pejabat yang berwenang dengan menerapkan pola:
a. sistem back up satuan secara hierarkis;
b. sistem back up rayonisasi (satuan Polri terdekat).

(1) Dalam menangani perkara penyampaian pendapat di muka umum harus selalu diperhatikan tindakan petugas yang dapat membedakan antara pelaku yang anarkis dan peserta penyampaian pendapat di muka umum lainnya yang tidak terlibat pelanggaran hukum;
a. terhadap peserta yang taat hukum harus tetap di berikan perlindungan hukum;
b. terhadap pelaku pelanggar hukum harus dilakukan tindakan tegas dan proporsional;
c. terhadap pelaku yang anarkis dilakukan tindakan tegas dan diupayakan menangkap pelaku dan berupaya menghentikan tindakan anarkis dimaksud.
(2) Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebaginya).
(3) Upaya penangkapan pelaku pelanggaran dapat dilakukan seketika pada saat peristiwa terjadi, namun bila tidak memungkinkan dengan pertimbangan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, maka penangkapan dapat dilakukan di kemudian hari.
(4) Proses penanganan terhadap pelaku pelanggaran selanjutnya dilaksanakan sesuai prosedur dalam KUHAP dan memperhatikan HAM.

Dalam menerapkan upaya paksa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif misalnya:
a. tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul;
b. keluar dari ikatan satuan/formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
c. tidak patuh dan taat kepada perintah kepala satuan lapangan yang bertanggung jawab sesuai tingkatannya;
d. tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;

e. tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM;
f. melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang- undangan;

Standar penanganan barang bukti sebagai berikut:
a. terhadap semua barang bukti yang terkait dengan pelanggaran hukum ringan ataupun tindakan anarkis/ pidana harus dilakukan penyitaan;
b. terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dalam penyampaian pendapat di muka umum misalnya: kendaraan, dokumen, dan peralatan lainnya dilakukan penyitaan seketika atau di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi;
c. barang-barang bukti yang terkait dengan pelanggaran ketertiban umum antara lain sound system, alat-alat pemukul, alat peraga, dilakukan penyitaan seketika atau di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi;
d. barang-barang bukti yang terkait dengan tindakan anarkis dilakukan penyitaan seketika atau di kemudian hari sesuai dengan situasi dan kondisi;
e. prosedur penyitaan barang bukti memperhatikan prosedur dalam KUHAP.

(1) Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan prosedur:
a. penindakan Tilang;
b. tindak pidana ringan;
c. penyidikan perkara cepat;
d. penyidikan perkara biasa.

(2) Prosedur penyidikan perkara biasa dilakukan dengan mempedomani KUHAP dan ketentuan pelaksanaannya.

Penyidikan perkara penyampaian pendapat di muka umum wajib mendapatkan prioritas untuk percepatan penanganan dan penyelesaian pemberkasannya dengan cara sebagai berikut:
a. koordinasi dengan jaksa penuntut umum harus sudah dimulai sejak dari awal penyidikan;
b. berkas perkara sederhana diupayakan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU);
c. dalam hal JPU menilai bahwa Berkas Perkara masih kurang lengkap, maka penyidik bersama-sama dengan JPU melengkapi kekurangan sesuai arahan JPU sampai berkas dinyatakan lengkap;
d. diupayakan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan berkas sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan.

(1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, di samping melalui pendekatan preventif dan represif, melainkan juga melalui upaya pre-emptif yaitu melalui pembinaan hubungan yang harmonis antara petugas dengan masyarakat.
(2) Untuk menciptakan hubungan yang harmonis, dilakukan upaya dan kegiatan sebagai berikut:
a. sosialisasi ketentuan penyelenggaraan kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum di kalangan masyarakat agar dapat memahami dan menaati aturan yang berlaku;
b. pemahaman kepada segenap petugas mengenai prosedur pelaksanaan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga pelaksanaan tugas di lapangan dapat dilaksanakan secara profesional dan proporsional;

c. setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan penggalangan dan menjalin hubungan baik dengan segenap potensi masyarakat terutama kelompok masyarakat yang aktif melakukan penyampaian pendapat di muka umum;
d. setiap pimpinan kewilayahan wajib melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan potensi masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan daya tangkal terhadap timbulnya tindakan anarkis;
e. setiap pimpinan kepolisian wajib memfasilitasi atau menjadi mediator antara pihak yang menyampaikan pendapat di muka umum dan pihak yang menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum;
f. perlu upaya penggalangan kepada instansi atau pejabat yang sering menjadi sasaran penyampaian pendapat di muka umum untuk bersifat terbuka/transparan dalam rangka menampung inspirasi aktivis pengunjuk rasa sehingga tindakan anarkis dapat diminimalisasi.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Polri dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, perlu dilakukan upaya pembinaan kemampuan yang berlanjut melalui prioritas sebagai berikut:
a. pelatihan rutin pengendalian emosional petugas agar mempunyai ketangguhan mental dalam menghadapi tekanan fisik ataupun psikis khususnya dalam menghadapi massa yang memancing anarkis;
b. pelatihan unit pengendalian massa secara berlanjut;
c. peningkatan kelengkapan pengendalian massa dan inovasi peralatan- peralatan untuk mendukung kelancaran tugas pelayanan, pengamanan, penanganan perkara kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, yang memenuhi standar HAM;
d. peningkatan kemampuan deteksi dini intelijen melalui peningkatan profesionalitas dan kemampuan intelijen;

e. peningkatan kemampuan penyidik dalam penyelesaian perkara yang terkait dengan penyampaian pendapat di muka umum, sehingga mampu memenuhi target;
f. peningkatan koordinasi unsur Criminal Justice Sistem (CJS) guna menunjang kelancaran penyelesaian pemberkasan dan pelimpahan ke pengadilan.

Dalam rangka penerimaan pemberitahuan dan penerbitan STTP kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, disiapkan administrasi sebagai berikut:
a. formulir tanda terima berkas pemberitahuan;
b. buku agenda surat pemberitahuan;
c. buku agenda STTP;
d. buku ekspedisi STTP; dan
e. formulir STTP dan lampirannya.

Biaya administrasi, operasional dan logistik yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum dibebankan pada anggaran dinas.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum dilaporkan secara berjenjang kepada kesatuan atas.

Kesatuan Polri yang mengeluarkan STTP melakukan pendokumentasian meliputi:
a. identitas pimpinan, pengurus, dan tokoh suatu organisasi/kelompok;
b. akte pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), bila ada;
c. kegiatan dan aspirasi politik suatu organisasi/kelompok/perorangan.

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua peraturan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 November 2008 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA ........