Peraturan Badan Nomor 17-11-pbi-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

Dalam Peraturan Bank INDONESIA ini yang dimaksud dengan:
1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing adalah bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.

5. Rekening Giro adalah rekening pihak ekstern tertentu di Bank INDONESIA yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.
6. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang Rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek Bank INDONESIA, Bilyet Giro Bank INDONESIA, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA dengan pihak ekstern.
7. Rekening Giro dalam valuta asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai hubungan Rekening Giro antara Bank INDONESIA dengan pihak ekstern.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK.
9. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank INDONESIA yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK.
10. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank INDONESIA, Sertifikat Deposito Bank INDONESIA, Surat Berharga Negara, dan/atau Excess Reserve, yang besarnya ditetapkan oleh Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK.
11. Loan to Funding Ratio yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
a. dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank; dan
b. surat-surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

12. LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dalam rangka perhitungan GWM LFR.
13. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam Rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank INDONESIA sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
14. Jakarta Interbank Offered Rate yang selanjutnya disingkat JIBOR adalah JIBOR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
15. Sertifikat Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
16. Sertifikat Deposito Bank INDONESIA yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA.
18. Excess Reserve adalah kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer dan GWM LFR yang wajib dipelihara di Bank INDONESIA.
19. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
20. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA dalam rangka perhitungan GWM LFR.
21. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target.

22. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target.
23. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam Rupiah dan valuta asing.
24. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk kredit atau pembiayaan untuk produk ekspor non migas yang diberikan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank campuran.
25. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.
26. Rasio non performing loan Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Total Kredit.
27. Rasio non-performing loan Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap Kredit UMKM.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank wajib memenuhi GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 secara harian pada setiap hari kerja termasuk dalam hal Bank INDONESIA beroperasi secara terbatas.
(2) Dalam hal wilayah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal kantor Bank INDONESIA di wilayah tersebut tutup maka Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM.
b. Dalam hal kantor Bank INDONESIA di wilayah tersebut tetap beroperasi maka:
1) Bank tetap diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tetap beroperasi.

2) Bank tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank INDONESIA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Bank INDONESIA diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut:
a. Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).
b. Batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen).
c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu).
e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua).
(2) Batas atas LFR Target untuk Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 94% (sembilan puluh empat persen) dalam hal Bank:
a. memenuhi Rasio Kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. memenuhi Rasio NPL Total Kredit secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen); dan
c. memenuhi Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (gross) kurang dari 5% (lima persen).
(3) Bank INDONESIA sewaktu-waktu dapat mengubah besaran dan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) apabila diperlukan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM LFR diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) DPK dalam Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (2) serta DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dari Laporan DPK Rupiah dan Valuta Asing pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai laporan berkala bank umum.
(2) Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 12 diperoleh dari:
a. Neraca Mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum, untuk data kredit dan DPK; dan
b. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan yang disampaikan Bank kepada Bank INDONESIA secara berkala, untuk data surat berharga.
(3) KPMM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 11 adalah KPMM triwulanan.
(4) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank INDONESIA dari OJK.
(5) Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
a. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan
b. Laporan Realisasi Pemberian Kredit Atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola Executing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
(6) Total Kredit untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari Daftar

Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
(7) Non-performing loan Total Kredit untuk perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh dari Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
(8) Non-performing loan Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diperoleh dari:
a. Daftar Rincian Kredit yang Diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan
b. Laporan Realisasi Pemberian Kredit Atau Pembiayaan UMKM Melalui Kerja Sama Pola Executing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
5. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan merger atau konsolidasi:
a. Perhitungan GWM dalam Rupiah dan valuta asing tetap dilakukan secara terpisah sampai dengan 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.
b. Sejak 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi, pemenuhan GWM dalam Rupiah dan valuta asing hanya dihitung untuk bank hasil merger atau konsolidasi.
c. Perhitungan pemenuhan GWM dalam Rupiah dan valuta asing untuk bank hasil merger atau konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan dengan menggunakan data gabungan Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sampai dengan data bank hasil merger atau konsolidasi tersedia.

d. Data gabungan Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi DPK, Kredit, KPMM, saldo rekening surat berharga yang terdapat pada sisi aset Bank, saldo surat berharga yang diterbitkan Bank yang terdapat pada sisi kewajiban Bank, saldo Rekening Giro Rupiah, saldo Rekening Giro Valas, Total Kredit, Kredit UMKM, non-performing loan untuk Total Kredit, dan non-performing loan untuk Kredit UMKM.
e. Data KPMM sebagaimana dimaksud dalam huruf d diperoleh dari Bank yang melakukan merger atau konsolidasi berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Bank atas penggabungan data yang digunakan dalam perhitungan KPMM masing-masing Bank sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi.
f. Dalam hal Bank INDONESIA memberikan jasa giro atau mengenakan sanksi kepada bank yang menggabungkan diri atau bank yang meleburkan diri setelah tanggal efektif pelaksanaan merger atau konsolidasi maka pemberian jasa giro atau pengenaan sanksi ditujukan kepada bank hasil merger atau konsolidasi.
(2) Pemenuhan GWM bagi Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bank harus memenuhi GWM dalam Rupiah dan valuta asing yang berlaku bagi Bank umum konvensional sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
b. Perhitungan GWM bagi Bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilakukan dengan menggunakan data saat Bank belum melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah sampai dengan data bank setelah melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank umum syariah tersedia.
(3) Perhitungan GWM dalam valuta asing untuk Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing berlaku sejak tersedianya data untuk dapat melakukan perhitungan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM terhadap Bank yang melakukan merger atau konsolidasi, Bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 17A dan Pasal 17B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank dikenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, apabila:
a. Bank tidak memenuhi Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
b. Rasio NPL Total Kredit secara bruto (gross) lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau
c. Rasio NPL Kredit UMKM secara bruto (gross) lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen).
(2) Perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6).
(3) Perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (6) dan ayat (7).
(4) Perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menggunakan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (5) dan ayat (8).
(5) Pengurangan jasa giro dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam hal Bank memenuhi pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah namun memiliki Rasio NPL Total Kredit dan/atau Rasio NPL Kredit UMKM lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) maka Bank dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
b. Dalam hal Bank tidak memenuhi pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank INDONESIA yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah maka Bank dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih pencapaian target Rasio Kredit UMKM.

(1) Bank INDONESIA dapat MENETAPKAN untuk tidak mengenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A terhadap Bank dalam status pengawasan tertentu yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran Kredit UMKM.
(2) Penetapan untuk tidak mengenakan pengurangan jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan atas dasar permintaan OJK.
7. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIA PELAPORAN

(1) Bank wajib menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank kepada Bank INDONESIA secara berkala sebagai dasar perhitungan GWM LFR.
(2) Surat berharga yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dan dilaporkan ke Bank INDONESIA adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. diterbitkan dalam bentuk Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi;
b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (public offering);
c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi;
d. dimiliki bukan Bank baik penduduk dan bukan penduduk;
dan
e. ditatausahakan di lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek.
(3) Bank INDONESIA dapat mengubah kriteria surat berharga yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Bank yang tidak menerbitkan surat berharga atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diwajibkan menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank dengan laporan nihil.

(5) Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) wajib disampaikan kepada Bank INDONESIA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
(6) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila Bank menyampaikan laporan setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan 5 (lima) hari kerja berikutnya.
(7) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila Bank belum menyampaikan laporan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat
(4) disampaikan melalui email kepada Bank INDONESIA.
(9) Dalam hal penyampaian laporan melalui email sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) tidak dapat dilakukan, Bank menyampaikan laporan dalam bentuk softcopy dan hardcopy kepada Bank INDONESIA.
(10) Bank dapat melakukan koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Bank INDONESIA.
(11) Bank INDONESIA dapat menghentikan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan surat pemberitahuan kepada Bank.
(12) Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) pertama kali disampaikan kepada Bank INDONESIA untuk posisi bulan Juni 2015.
(13) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan oleh Bank diatur dalam Surat Edaran Bank INDONESIA.
8. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (6) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
(2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (7) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (2) tidak menghilangkan kewajiban Bank untuk menyampaikan Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19A ayat (1) dan ayat (4).

#### Pasal II
1. Pada saat Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku semua penyebutan Bank Devisa dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional beserta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
2. Semua penyebutan loan to deposit ratio atau LDR dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional beserta peraturan pelaksanaannya dibaca sebagai Loan to Funding Ratio atau LFR sejak tanggal 3 Agustus 2015.
3. Perhitungan GWM LFR mulai berlaku pada tanggal 3 Agustus 2015.
4. Perhitungan jasa giro sebagaimana dimaksud pada Pasal 17A mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2016.
5. Peraturan Bank INDONESIA ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank INDONESIA ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 2015 GUBERNUR BANK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY