Peraturan Badan Nomor 21-pojk-03-2014 Tahun 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan syariah.
2. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas.
3. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas.
4. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
5. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai transparansi dan publikasi laporan keuangan bank.
6. Internal Capital Adequacy Assessment Process yang selanjutnya disingkat ICAAP adalah proses yang dilakukan Bank untuk MENETAPKAN kecukupan modal sesuai dengan profil risiko Bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan.
7. Supervisory Review and Evaluation Process yang selanjutnya disingkat SREP adalah proses kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil ICAAP Bank.
8. Capital Conservation Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis.
9. Countercyclical Buffer adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
10. Capital Surcharge untuk Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.
www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
12. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
13. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
14. Trading Book adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki Bank dengan tujuan untuk:
a. diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung-nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (proprietary positions), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantaraan (brokering), dan dalam rangka pembentukan pasar (market making), yang meliputi:
1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensi dari pergerakan harga (price movement); atau 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profits);
b. lindung nilai atas posisi lainnya dalam Trading Book.
15. Banking Book adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam Trading Book.

(1) Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko.
(2) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
(3) Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut:
a. 8% (delapan perseratus) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. 9% (sembilan perseratus) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
c. 10% (sepuluh perseratus) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
d. 11% (sebelas perseratus) sampai dengan 14% (empat belas perseratus) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).
(4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai Bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
(5) Perhitungan penyediaan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk pertama kali menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember 2014.
(6) Kewajiban penyediaan modal mínimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
a. Penyediaan modal mínimum posisi bulan Maret sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
b. Penyediaan modal mínimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni.
(7) Dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6), penyediaan modal minimum didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.

(1) Selain KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga sesuai dengan kriteria.
(2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. Capital Conservation Buffer;
b. Countercyclical Buffer; dan/atau
c. Capital Surcharge untuk D-SIB.
(3) Besarnya tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Capital Conservation Buffer ditetapkan sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR;
b. Countercyclical Buffer ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% (nol perseratus) sampai dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR;
c. Capital Surcharge untuk D-SIB ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% (satu perseratus) sampai dengan 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR.
(4) Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN besarnya persentase Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(5) Otoritas Jasa Keuangan dapat MENETAPKAN persentase Capital Surcharge untuk D-SIB yang lebih besar dari kisaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c.
(6) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi dengan komponen modal inti utama.
(7) Pemenuhan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan setelah komponen modal inti utama dialokasikan untuk memenuhi kewajiban penyediaan:
a. modal inti utama minimum;
b. modal inti minimum; dan
c. modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(1) Bank yang tergolong sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 wajib membentuk Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
(2) Seluruh Bank wajib membentuk Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b.
(3) Bank yang ditetapkan berdampak sistemik wajib membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c.

(1) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berlaku secara bertahap mulai tanggal 1 Januari 2016.
(2) Pembentukan Capital Conservation Buffer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi secara bertahap sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. sebesar 0,625% (nol koma enam ratus dua puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2016;
b. sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2017;
c. sebesar 1,875% (satu koma delapan ratus tujuh puluh lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2018; dan
d. sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dari ATMR mulai tanggal 1 Januari 2019.
(3) Kewajiban Bank untuk membentuk tambahan modal berupa Countercyclical Buffer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.
(4) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberlakukan Countercyclical Buffer lebih cepat dari waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) Kewajiban Bank untuk membentuk Capital Surcharge untuk D-SIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c bagi Bank yang ditetapkan berdampak sistemik mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2016.

Dalam hal Bank memiliki dan/atau melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi Bank baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

(1) Bank dilarang melakukan distribusi laba apabila distribusi laba dimaksud mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(2) Bank dikenakan pembatasan distribusi laba apabila distribusi laba mengakibatkan kondisi permodalan Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3) Pembatasan disribusi laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Modal terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. modal inti (tier 1) yang meliputi:
1. modal inti utama (common equity tier 1);
2. modal inti tambahan (additional tier 1); dan
b. modal pelengkap (tier 2).
(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor-faktor yang menjadi pengurang modal.
(3) Dalam perhitungan modal secara konsolidasi, komponen modal Perusahaan Anak yang dapat diperhitungkan sebagai modal inti utama, modal inti tambahan, dan modal pelengkap harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan yang berlaku untuk masing-masing komponen modal sebagaimana diterapkan bagi Bank secara individu; dan
b. khusus untuk modal inti tambahan dan modal pelengkap, dalam hal diterbitkan oleh Perusahaan Anak bukan Bank selain memenuhi persyaratan pada huruf a, harus memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank secara konsolidasi berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan.

(1) Modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. modal inti utama (common equity tier 1) yang mencakup:
1. modal disetor;
2. cadangan tambahan modal (disclosed reserve); dan
b. modal inti tambahan (additional tier 1).
(2) Bank wajib menyediakan modal inti paling rendah sebesar 6% (enam perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
(3) Bank wajib menyediakan modal inti utama paling rendah sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari ATMR baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Instrumen modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. bersifat permanen;
c. tersedia untuk menyerap kerugian yang terjadi sebelum likuidasi maupun pada saat likuidasi;
d. perolehan imbal hasil tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
e. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
f. memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil:
1. berasal dari saldo laba dan/atau laba tahun berjalan;
2. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal;
3. tidak memiliki fitur preferensi; dan
g. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pembelian kembali saham (treasury stock) yang telah diakui sebagai komponen modal disetor hanya dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
b. untuk tujuan tertentu;
c. dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
e. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6.

(1) Cadangan tambahan modal (disclosed reserve) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:
a. faktor penambah adalah:
1. agio;
2. modal sumbangan;
3. cadangan umum;
4. laba tahun-tahun lalu;
5. laba tahun berjalan;
www.djpp.kemenkumham.go.id

6. selisih lebih penjabaran laporan keuangan;
7. dana setoran modal yang memenuhi persyaratan:
a) telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
b) ditempatkan pada rekening khusus (escrow account) yang tidak diberikan imbal hasil;
c) tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham/calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan d) penggunaan dana harus dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
8. waran yang diterbitkan sebagai insentif kepada pemegang saham Bank yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai wajar dengan memenuhi persyaratan:
a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham;
dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari waran pada tanggal penerbitannya;
9. opsi saham (stock option) yang diterbitkan melalui program kompensasi pegawai/manajemen berbasis saham (employee/ management stock option) yang diakui sebesar 50% (lima puluh perseratus) dengan memenuhi persyaratan:
a) instrumen yang mendasari adalah saham biasa;
b) tidak dapat dikonversi ke dalam bentuk selain saham;
dan c) nilai yang diperhitungkan adalah nilai wajar dari stock option pada tanggal pemberian kompensasi;
10. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi keuntungan yang berasal dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
11. saldo surplus revaluasi aset tetap.
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. faktor pengurang adalah:
1. disagio;
2. rugi tahun-tahun lalu;
3. rugi tahun berjalan;
4. selisih kurang penjabaran laporan keuangan;
5. pendapatan komprehensif lainnya berupa potensi kerugian yang berasal dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual;
6. selisih kurang antara perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif;
7. selisih kurang antara jumlah penyesuaian terhadap hasil valuasi dari instrumen keuangan dalam Trading Book dan jumlah penyesuaian berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
8. Penyisihan Penghapusan Aset non produktif.
(2) Dalam perhitungan cadangan tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laba tahun-tahun lalu dan/atau tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dan angka 5 harus dikeluarkan dari pengaruh faktor-faktor:
a. peningkatan atau penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan; dan/atau
b. keuntungan atas penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi (gain on sale).

(1) Instrumen modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. tidak memiliki jangka waktu dan tidak terdapat persyaratan yang mewajibkan pelunasan oleh Bank di masa mendatang;
c. tidak memiliki fitur step-up;
d. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
e. bersifat subordinasi pada saat likuidasi, yang secara jelas dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. perolehan imbal hasil/margin/ujrah tidak dapat dipastikan dan tidak dapat diakumulasikan antar periode;
g. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
h. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil/margin/ujrah yang sensitif terhadap risiko kredit;
i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:
1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
j. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
k. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung;
l. tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal di masa mendatang; dan
m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
(2) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. tidak menyebabkan penurunan modal di bawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik.

(1) Dalam perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi, kepentingan minoritas (minority interest) diperhitungkan sebagai modal inti utama kecuali terdapat bagian dari kepentingan minoritas yang tidak sesuai dengan persyaratan komponen modal inti utama.
(2) Kepentingan minoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam modal inti utama secara konsolidasi apabila kepemilikan Bank pada Perusahaan Anak lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Perusahaan Anak berupa Bank;
b. terdapat keterkaitan/afiliasi antara pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak dengan Bank; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. terdapat komitmen dari pemegang saham bukan pengendali pada Perusahaan Anak untuk mendukung modal kelompok usaha Bank yang dinyatakan dalam surat pernyataan atau keputusan RUPS Perusahaan Anak.

(1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa:
a. perhitungan pajak tangguhan (deferred tax);
b. goodwill;
c. aset tidak berwujud lainnya;
d. seluruh penyertaan Bank yang meliputi:
1. penyertaan Bank kepada Perusahaan Anak kecuali penyertaan modal sementara Bank kepada Perusahaan Anak dalam rangka restrukturisasi pembiayaan;
2. penyertaan kepada perusahaan atau badan hukum dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) namun Bank tidak memiliki Pengendalian; dan
3. penyertaan kepada perusahaan asuransi;
e. kekurangan modal (shortfall) dari pemenuhan tingkat rasio solvabilitas (Risk Based Capital) minimum pada perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Bank;
f. eksposur sekuritisasi; dan
g. faktor pengurang modal inti utama lainnya.
(2) faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak diperhitungkan lagi dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a.

(1) Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. diterbitkan dan telah dibayar penuh;
b. memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
c. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa atau mekanisme write down apabila Bank berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (point of non viability) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
d. bersifat subordinasi yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan/perjanjian;
e. pembayaran pokok dan/atau imbal hasil/margin/ujrah ditangguhkan dan diakumulasikan antar periode (cummulative) apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan rasio KPMM secara individu atau secara konsolidasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6;
f. tidak diproteksi maupun dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak;
g. tidak memiliki fitur pembayaran dividen atau imbal hasil yang sensitif terhadap risiko kredit;
h. tidak memiliki fitur step-up;
i. apabila disertai dengan fitur opsi beli (call option), harus memenuhi persyaratan:
1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan, dan
2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
j. tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran imbal hasil/margin/ujrah atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan;
k. tidak dapat dibeli oleh Bank penerbit dan/atau Perusahaan Anak;
l. sumber pendanaan tidak berasal dari Bank penerbit baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
m. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diperhitungkan sebagai komponen modal.
(2) Eksekusi opsi beli (call option) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i hanya dapat dilakukan oleh Bank sepanjang:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. tidak menyebabkan penurunan modal dibawah persyaratan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 atau digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai:
1. kualitas sama atau lebih baik; dan
2. dalam jumlah yang sama atau jumlah yang berbeda sepanjang tidak melebihi batasan modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
(3) Jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai modal pelengkap adalah jumlah modal pelengkap dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.
(4) Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk sisa jangka waktu instrumen 5 (lima) tahun terakhir.
(5) Dalam hal terdapat opsi beli (call option), jangka waktu sampai Bank dapat mengeksekusi opsi beli merupakan sisa jangka waktu instrumen.

(1) Modal pelengkap meliputi:
a. instrumen modal dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
b. agio atau disagio yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap;
c. cadangan umum PPA atas aset produktif dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima perseratus) dari ATMR untuk Risiko Kredit; dan
d. cadangan tujuan.
(2) Selisih lebih cadangan umum PPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit.

Bagian dari modal pelengkap yang telah dibentuk cadangan pelunasan (sinking fund) tidak diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap, apabila Bank:
a. telah MENETAPKAN untuk menyisihkan dan mengelola dana cadangan pelunasan (sinking fund) secara khusus; dan
b. telah melaksanakan publikasi pembentukan cadangan pelunasan (sinking fund).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Faktor-faktor yang menjadi pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup:
a. pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan Bank; dan
b. penempatan dana pada instrumen utang atau investasi Bank lain yang diakui sebagai komponen modal oleh Bank lain atau Bank penerbit.
(2) Seluruh faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperhitungkan dalam ATMR untuk Risiko Kredit.

Dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bank harus menyampaikan data pendukung untuk komponen modal inti tambahan dan modal pelengkap yang menunjukkan komponen modal Perusahaan Anak yang diperhitungkan telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai komponen modal.

ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas:
a. ATMR untuk Risiko Kredit;
b. ATMR untuk Risiko Operasional; dan
c. ATMR untuk Risiko Pasar.

(1) Bank wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Kredit dan ATMR untuk Risiko Operasional.
(2) Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memperhitungkan ATMR untuk Risiko Pasar.

Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) adalah:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Bank yang secara individu memenuhi kriteria:
1. Bank dengan total aset sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih; dan/atau
2. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
dan/atau;
b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria:
1. Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih; atau
2. Bank yang tidak melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing namun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos risiko ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam Trading Book dan/atau instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas dalam Trading Book dan Banking Book sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.
c. Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain.

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pembiayaan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dikecualikan dari cakupan Trading Book.

Surat berharga dalam Trading Book hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Bank yang setelah melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi dan memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, paling www.djpp.kemenkumham.go.id

sedikit pada 3 (tiga) periode pelaporan bulanan dalam 6 (enam) bulan pertama setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif, wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan rasio KPMM sejak bulan ke-7 (tujuh) setelah merger, konsolidasi, atau akuisisi dinyatakan efektif.

Bank yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib tetap memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM walaupun Bank tidak lagi memenuhi kriteria tertentu.

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit, Bank menggunakan:
a. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
b. Pendekatan berdasarkan Internal Rating (Internal Rating based Approach).
(2) Bank yang menggunakan pendekatan berdasarkan Internal Rating sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional, Bank menggunakan:
a. Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach);
b. Pendekatan Standar (Standardized Approach); dan/atau
c. Pendekatan yang lebih kompleks (Advanced Measurement Approach).
(2) Bank yang mengggunakan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individu dan secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. risiko benchmark suku bunga; dan/atau
b. risiko nilai tukar.
(2) Bank secara konsolidasi, wajib memperhitungkan risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos risiko ekuitas dan/atau risiko komoditas; dan
b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

(1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi Trading Book secara akurat.
(2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.
(3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada prinsip kehati-hatian.

(1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
(2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (close out prices) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
(3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
a. bid price untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
b. ask price untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.
(4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat MENETAPKAN nilai wajar dengan menggunakan suatu model atau teknik penilaian berdasarkan prinsip kehati-hatian.

(1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.
(2) Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling sedikit dilakukan terhadap kewajaran harga pasar dan informasi yang digunakan sebagai input dalam model atau teknik penilaian.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.
(4) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:
a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;
b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;
c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

(1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi instrumen keuangan dalam Trading Book yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.
(2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang modal inti utama dalam perhitungan rasio KPMM.

(1) Dalam perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar, Bank menggunakan pendekatan:
a. Metode Standar (Standard Method); dan/atau
b. Model Internal (Internal Model).
(2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib terlebih dahulu menggunakan Metode Standar dalam memperhitungkan Risiko Pasar.
(3) Bank yang menggunakan pendekatan Model Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam memenuhi KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib memiliki ICAAP yang disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank.
(2) ICAAP mencakup paling sedikit:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. penilaian kecukupan modal;
c. pemantauan dan pelaporan; dan
d. pengendalian internal.
(3) Bank wajib mendokumentasikan ICAAP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan SREP.
(2) Berdasarkan hasil SREP, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk memperbaiki ICAAP.

(1) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan modal sesuai profil risiko antara hasil self assessment Bank dengan hasil SREP, perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP.
(2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai modal yang dimiliki Bank tidak memenuhi modal minimum sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk:
a. menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai profil risiko;
b. memperbaiki kualitas proses manajemen risiko; dan/atau
c. menurunkan eksposur risiko.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat kecenderungan penurunan modal Bank yang berpotensi menyebabkan modal Bank berada di bawah KPMM sesuai profil risiko, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk melakukan antara lain:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. pembatasan pembukaan jaringan kantor; dan/atau
c. pembatasan distribusi modal.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM baik secara individu maupun secara konsolidasi.
(2) Bank yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib menyampaikan laporan perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar.
(3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengacu pada ketentuan mengenai laporan berkala Bank Umum Syariah yang berlaku.
(4) Dalam hal ketentuan untuk penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diatur dalam laporan berkala Bank Umum Syariah, Bank wajib melaporkan perhitungan KPMM secara bulanan sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 21 (dua puluh satu) bulan berikutnya setelah bulan laporan yang bersangkutan.
(6) Bank yang terlambat menyampaikan laporan perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap wajib menyampaikan laporan.

(1) Bank wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil self assessment Tingkat Kesehatan Bank.
(3) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mengacu pada ketentuan mengenai penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) apabila laporan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari setelah batas waktu penyampaian laporan.
(2) Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) apabila laporan belum diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan tetap wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(1).

Bank dilarang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:
a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
b. dalam frekuensi yang tinggi.

Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
(1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 44 ayat (3), dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:
a. teguran tertulis;
b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d. larangan pembukaan jaringan kantor;
e. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
f. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Bank yang tidak menyampaikan laporan perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan dengan jumlah paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(1) Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bank yang dinyatakan:
a. terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(1)
(2) Dalam hal Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sanksi kewajiban membayar karena terlambat menyampaikan laporan tidak diberlakukan.

Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bank yang tidak memenuhi KPMM sesuai profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib melakukan langkah-langkah atau tindakan perbaikan dengan mengacu pada ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank.

(1) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk kedua kalinya, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 lebih dari dua kali, dikenakan sanksi berupa tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/7/PBI/2006 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2015.
(2) Komponen dan persyaratan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21, kecuali Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

(1) Instrumen modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/7/PBI/2006, yang tidak memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2015 namun tidak memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.
(2) Instrumen modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/7/PBI/2006 yang memiliki jangka waktu dan diterbitkan sebelum tanggal 1 Januari 2015 namun tidak memenuhi kriteria komponen modal sesuai ketentuan ini dapat tetap diakui sebagai komponen modal sampai dengan jatuh tempo.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/7/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4606) kecuali Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank INDONESIA Nomor 8/7/PBI/2006 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4606) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 1 Januari
2016.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY www.djpp.kemenkumham.go.id