Peraturan Badan Nomor 3-pojk-03-2016 Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan/atau secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.

4. Kantor Kas adalah kantor BPRS yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu kantor induknya.
5. KegiatanPelayanan Kas adalah kegiatan Kas Keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet, atau pelayanan kas lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
6. Kas Keliling adalah kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau counter bank tidak permanen.
7. Payment Point adalah kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.
8. Automated Teller Machine (ATM) adalah kegiatan kas atau non kas yang dilakukan secara elektronis untuk memudahkan nasabah antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai atau melakukan pembayaran melalui pemindah bukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah.
9. Perangkat Perbankan Elektronis yang selanjutnya disingkat PPE adalah kegiatan pelayanan kas atau non kas dalam rangka melayani masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronis namun tidak termasuk penyediaan instrumen giral, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor BPRS, yang dapat melakukan pelayanan penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, pemindahan dana antar bank, dan/atau informasi saldo atau mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BPRS sendiri maupun melalui kerja sama BPRS dengan pihak

lain, antara lain Automated Teller Machine (ATM) termasuk dalam hal ini adalah Automated Deposit Machine (ADM) dan Electronic Data Capture (EDC).
10. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
11. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
12. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
13. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPRS,antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer dan/atau pejabat lainnya yang setara.
15. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung.
16. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

17. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
18. Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

BPRS harus berbadan hukum Perseroan Terbatas.

BPRS harus memiliki anggaran dasar yang selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan juga harus memuat ketentuan:
a. anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS diangkat oleh RUPS;
b. pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
c. tugas, wewenang, tanggung jawab dan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan DPS harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. RUPS BPRS MENETAPKAN remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
e. RUPS harus dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPRS hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:
a. warga negara INDONESIA dan/atau badan hukum INDONESIA yang seluruh pemiliknya warga negara INDONESIA;
b. pemerintah daerah; atau
c. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
(2) Dalam hal badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan sebagai calon PSP BPRS, badan hukum dimaksud harus telah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun pada saat pengajuan permohonan persetujuan prinsip.

(1) Modal disetor untuk mendirikan BPRS paling sedikit:
a. Rp12.000.000.000,00 (duabelas milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 1;
b. Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 2;
c. Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 3; dan
d. Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), bagi BPRS yang didirikan di zona 4.
(2) Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang MENETAPKAN jumlah modal disetor BPRS lebih tinggi daripada jumlah modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di INDONESIA atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
q.q.
(nama calon PSP BPRS)” dengan keterangan untuk pendirian BPRS yang bersangkutan dan pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Penempatan modal disetor dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap:
a. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor sebelum pengajuan permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS; dan
b. kekurangan dari modal disetor, disetorkan sebelum pengajuan permohonan izin usaha pendirian BPRS.

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS; dan
b. izin usaha, yaitu izin untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diajukan paling sedikit oleh satu calon PSP BPRS kepada Dewan Komisioner

Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan antara lain:
a. rancangan akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), termasuk rancangan anggaran dasar;
b. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing- masing kepemilikan saham;
c. daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS disertai dengan dokumen yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan;
d. rencana struktur organisasi dan jumlah personalia;
e. analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS;
f. rencana sistem dan prosedur kerja;
g. rencana bisnis;
h. buktisetoran modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
i. surat pernyataan dari calon pemegang saham BPRS, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf h:
1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain; dan/atau
2. tidak berasal dari dan untuk pencucian uang (money laundering).
dalam hal calon pemegang saham BPRS adalah Pemerintah Daerah, surat pernyataan dapat digantikan oleh Surat Keputusan Kepala Daerah;
j. daftar BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS, disertai dengan laporan keuangan setiap BPRS atau lembaga keuangan lain yang dimiliki oleh calon PSP BPRS;dan
k. bukti lunas pembayaran biaya perizinan dalam rangka pendirian BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling

lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e;
c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BPRS serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional;
d. penilaian terhadap komitmen calon pemilik BPRS dalam pendirian BPRS;
e. uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS;
f. pemeriksaan setoran modal; dan
g. penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.
(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang mengajukan permohonan pendirian BPRS harus melakukan presentasi dan memberikan penjelasan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai analisis potensi dan kelayakan pendirian BPRS, rencana sistem dan prosedur kerja, dan rencana bisnis (business plan).

(1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang.

(2) Pihak yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terlampaui dan calon pemilik BPRS tidak mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pihak yang telah mendapatkan persetujuan prinsip mengajukan izin usaha BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan, antara lain:
a. akta pendirian badan hukum Perseroan Terbatas (PT), yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
b. daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dalam hal terjadi perubahan pemegang saham;
c. daftar calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dalam hal terjadi perubahan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota DPS;
d. bukti pelunasan modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
e. bukti kesiapan operasional, mencakup paling sedikit:
1. struktur organisasi termasuk susunan personalia;
2. sistem dan prosedur kerja;
3. daftar aset tetap dan inventaris;
4. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung

kantor yang didukung dengan bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
5. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
6. contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS; dan
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. analisis terhadap kesiapan operasional pendirian BPRS;
c. uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan wawancara terhadap calon anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dalam hal terdapat penggantian atas calon yang diajukan sebelumnya;
d. pemeriksaan setoran modal; dan
e. penelitian terhadap kinerja keuangan BPRS dan/atau lembaga keuangan lain yang berada dalam kepemilikan PSP yang sama.

(1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melaksanakan kegiatan usaha paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha.
(2) Pelaksanaan kegiatan usaha BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi

BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan BPRS tidak melakukan kegiatan usaha maka izin usaha BPRS yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib mencantumkan secara jelas frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya dan logo iB pada kantor BPRS yang bersangkutan.

(1) Kepemilikan BPRS oleh badan hukum INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. bagi badan hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi paling banyak sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan dan tidak melebihi jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. bagi badan hukum yayasan atau badan hukum lainnya paling banyak sebesar jumlah yang diperkenankan bagi badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perhitungan kepemilikan dilakukan pada awal pendirian BPRS dan pada saat dilakukan penambahan modal

disetor oleh badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam hal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki saham BPRS paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), BPRS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang disusun oleh badan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir bulan Juni tahun berikutnya.

Sumber dana untuk kepemilikan BPRS dilarang:
a. berasal dari pinjaman dan/atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering).

(1) Pemegang saham BPRS dilarang menarik kembali modal yang telah disetor.
(2) Dalam hal pemegang saham bermaksud mengundurkan diri sebagai pemegang saham BPRS, pemegang saham dimaksud wajib mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan lainnya.

(1) Pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:
a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh

(sustainable);
d. tidak termasuk dalam DTL;
e. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
f. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS;
g. tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
(2) Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS.
(3) Dalam hal pemilik BPRS berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pengurus dari badan hukum dimaksud.
(4) Persyaratan bagi pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam hal pemilik BPRS berbentuk badan hukum berupa Koperasi dan Yayasan.

Setiap BPRS wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).

(1) Perubahan kepemilikan BPRS yang mengakibatkan perubahan dan/atau terjadinya PSP baru, wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Perubahan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada tata cara perubahan kepemilikan BPRS yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi.
(3) Perubahan kepemilikan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat adanya pewarisan tidak diperlakukan sebagai akuisisi namun tetap wajib memperoleh persetujuanOtoritas Jasa Keuangan.
(4) Perubahan kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan perubahan PSP dan/atau terjadinya PSP baru, wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan.

Direksi BPRS wajib melaporkan perubahan modal dasar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPRS menerima persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi berwenang, dengan dilampiri:
a. akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. bukti persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.

BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib daftar pemegang saham dan perubahannya.

(1) Dalam rangka penambahan modal disetor, pemegang saham dan/atau calon pemegang saham harus mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pemegang saham dan/atau calon pemegang saham menyampaikan permohonan persetujuan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilampiri:
a. bukti setoran modal; dan
b. dokumen pendukung.
(3) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di INDONESIA atau pada BPRS yang bersangkutan, kecuali penambahan modal disetor yang bersumber dari dividen BPRS yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam bentuk lain.
(4) Penambahan modal disetor yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berlaku:
a. bagi BPRS yang tidak dalam status pengawasan khusus; dan
b. dilakukan oleh pemegang saham BPRS yang bersangkutan.
(5) Tata cara penambahan modal disetor:
a. dalam bentuk deposito pada Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di INDONESIA dengan cara mencantumkan atas nama ”Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)”, dan mencantumkan keterangan nama penyetor tambahan modal serta keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah

mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
dan/atau
b. dalam bentuk deposito pada BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
q.q.
(nama pemegang saham penyetor)” dan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(7) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Apabila jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terlampaui, persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan tidak berlaku.
(9) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penambahan modal disetor kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan modal disetor disetujui dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), dengan dilampiri:
a. bukti penyetoran;
b. risalah RUPS;
c. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i; dan
d. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
(10) BPRS wajib melaporkan perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penerimaan pemberitahuan perubahan

anggaran dasar atau pengesahan dari instansi yang berwenang, dengan dilampiri:
a. akta perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. bukti penerimaan pemberitahuan atau pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi yang berwenang.

(1) Anggota Direksi dan Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
(2) Persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

(1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS.
(2) Direksi wajib melakukan pengelolaan BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah.
(3) Pengelolaan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

(1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.
(2) Direksi dipimpin oleh PRESIDEN Direktur atau Direktur Utama.
(3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling singkat:
a. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
c. 3 (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
(4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
(5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
(6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bertindak independen dalam menjalankan tugasnya.
(7) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor BPRS.

(1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
(2) Mayoritas Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan semenda atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:
a. anggota Direksi lainnya; dan/atau
b. anggota Dewan Komisaris.

(3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPRS.
(4) Anggota Direksi BPRS yang merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi/lembaga non profit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.

(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
(2) Pengawasan dan nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dapat mengembangkan dan memitigasi risiko atas kegiatan bisnisnya.
(3) Dewan Komisaris wajib mendorong Direksi BPRS untuk memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

(1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
(2) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah anggota Dewan Komisaris paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di dekat tempat kedudukan BPRS.
(4) Dewan Komisaris dipimpin oleh PRESIDEN Komisaris atau Komisaris Utama.

(5) Anggota Dewan Komisaris harus memiliki:
a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;dan/atau
b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non bank.
(6) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja dari Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengangkatan efektif.
(7) Dewan Komisaris wajib melakukan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
(8) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPRS apabila diminta Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan paling banyak pada 2 (dua) perusahaan lain sebagai berikut :
a. anggota Dewan Komisaris BPR/BPRS lain; atau
b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan lain non bank; atau
c. kombinasi huruf a dan huruf b.
(2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BPRS lain, Bank Perkreditan Rakyat dan/atau Bank Umum.

(1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
(2) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi.

Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.

(1) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
(2) BPRS mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen pendukung.
(3) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan uji kemampuan dan kepatutan.
(4) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(5) Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris harus dilakukan oleh RUPS paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Dalam hal pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), persetujuan yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan penetapan hasil uji kemampuan dan

kepatutan batal dan dinyatakan tidak berlaku.
(7) Pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon Dewan Komisaris berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(8) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal rapat umum pemegang saham.

(1) BPRS wajib menyampaikan rencana pemberhentian atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan pemberhentian atau pengunduran diri.
(2) Pemberhentian atau pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku efektif setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) BPRS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pemberhentian atau pengunduran diri anggota anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pemberhentian atau pengunduran diri berlaku efektif.
(4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris meninggal dunia, BPRS wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia disertai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

(1) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan oleh RUPS sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris

paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
(2) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengunduran diri berlaku efektif.
(3) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris meninggal dunia sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (1),BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak dinyatakan meninggal sesuai dengan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
(4) Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris melanggar ketentuan yang menyebabkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris harus mengundurkan diri atau diberhentikan sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (1), BPRS wajib melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
(5) BPRS wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris karena masa jabatannya berakhir paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggotaDewan Komisaris tersebut.

(1) Pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris oleh RUPS harus dilakukan paling lambat pada tanggal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
(2) BPRS wajib menyampaikan laporan pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal RUPS.
(3) Penyampaian laporan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen:
a. risalah RUPS yang menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
dan
b. bukti persetujuan perubahan anggaran dasar dan/atau penerimaan pelaporan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
(4) Dalam hal:
a. BPRS tidak dapat menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
atau
b. RUPS dilaksanakan namun tidak menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dimaksud berakhir.
(5) Anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dicalonkan kembali sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, calon dimaksud harus memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada tata cara pengajuan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

(1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
(2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.
(4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
4. tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu’amalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah

menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

(1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.
(2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
c. melakukan tinjauan (review) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanan tugasnya.
(3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.

(1) Anggota DPS diangkat oleh RUPS.
(2) Pengangkatan anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama INDONESIA.
(3) Pengangkatan anggota DPS berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) diberikan paling sedikit berdasarkan:
a. hasil penilaian terhadap komitmen calon anggota DPS dalam pengawasan BPRS dan ketersediaan

waktu; dan
b. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

(1) BPRS wajib menyampaikan rencana pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS diputuskan oleh RUPS dan/atau mekanisme lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

(1) Pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengangkatan, penggantian atau pemberhentian efektif.
(2) Apabila menurut penilaian dan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam DTL, daftar kredit macet atau terdapat informasi lain yang menunjukkan tidak terpenuhinya aspek integritas dan kompetensi, pengangkatan Pejabat Eksekutif tersebut wajib dibatalkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat penegasan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dan prinsip kehati-hatian.

(1) BPRS hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Cabang dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS.
(2) BPRS hanya dapat melakukan pembukaan Kantor Kas dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan kantor induknya dan/atau dalam wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lokasi kantor induknya dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
(3) Kegiatan Kas Keliling dan Payment Point hanya dapat dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan kantor induk dari Kas Keliling dan Payment Point.
(4) Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten/Kota Bekasi diperlakukan sebagai satu wilayah provinsi untuk keperluan perizinan pembukaan Kantor Cabang.
(5) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Kas, Kantor Cabang dan kantor pusat BPRS berada di wilayah provinsi yang berbeda, BPRS dapat tetap beroperasi di wilayah tersebut.

(1) BPRS wajib memperoleh izin Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pembukaan Kantor Cabang.
(2) Pengajuan permohonan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
b. memenuhi kelengkapan organisasi dan infrastruktur antara lain meliputi teknologi sistem informasi yang memadai dan gedung;
c. memiliki rasio Non Performing Financing (NPF) gross paling tinggi 7% (tujuh persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
d. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
e. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir;
f. memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) paling sedikit 12% (dua belas persen) selama 6 (enam) bulan terakhir;
g. tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD); dan
h. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.

(1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembukaan Kantor Cabang paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

(2) Dalam rangka pemberian persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan antara lain:
a. penelitian atas pemenuhan persyaratan serta kelengkapan dan kebenaran dokumen;
b. penilaian terhadap kesiapan operasional Kantor Cabang;
c. penilaian terhadap analisis potensi dan kelayakan pembukaan kantor cabang yang disampaikan oleh BPRS; dan
d. penilaian atas kinerja keuangan BPRS.

(1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang wajib dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin diterbitkan.
(2) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan.
(3) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas harus dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.

(1) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pembukaan.

(2) Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. menerima setoran dalam rangka pembukaan rekening tabungan atau deposito;
b. menerima angsuran pembiayaan;
c. menerima setoran tabungan nasabah;
d. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
e. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air dan lainnya;
f. menerima permohonan pembiayaan; dan
g. melakukan pencairan pembiayaan setelah proses analisis dan persetujuan pembiayaan oleh kantor induknya.

(1) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan Kas Keliling dan Payment Point kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.
(2) Kegiatan Kas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),yaitu:
a. menerima angsuran pembiayaan;
b. menerima setoran tabungan nasabah;
c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya; dan
d. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya.
(3) Kegiatan Payment Point sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pelayanan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu:
a. menerima angsuran pembiayaan;

b. menerima setoran tabungan nasabah;
c. melayani penarikan tabungan bagi nasabah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor induknya;
d. menerima titipan dana dalam rangka pelayanan jasa pembayaran tagihan seperti pembayaran tagihan listrik, telepon, air, dan lainnya; dan/atau
e. pembayaran gaji pegawai/karyawan.

BPRS wajib menggabungkan laporan keuangan Kantor Kas, kegiatan Kas Keliling dan Payment Point dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama.

(1) Dalam hal BPRS merencanakan melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet, BPRS wajib mengajukan permohonan izin sebagai penerbit kartu ATM dan/atau kartu debet kepada Bank INDONESIA setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), BPRS mengajukan permohonan persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. rencana kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet telah tercantum dalam rencana kerja tahunan BPRS;
b. memiliki tingkat kesehatan dengan peringkat komposit minimal 2 (dua) selama 2 (dua) periode penilaian terakhir;

c. tidak dalam keadaan rugi dalam 1 (satu) tahun terakhir;
d. memiliki teknologi sistem informasi yang memadai;
dan
e. tidak terdapat pelanggaran ketentuan terkait dengan BPRS.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan untuk melakukan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(4) Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet yang diselenggarakan dengan menggunakan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
(5) BPRS wajib melaporkan penggunaan PPE dan setiap penambahan PPE yang dikelola sendiri oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(6) Kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dapat dilakukan sampai keluar wilayah provinsi tempat kedudukan kantor induk BPRS melalui kerjasama dengan:
a. jaringan bersama ATM; dan/atau
b. bank umum.
(7) BPRS wajib menyampaikan laporan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan kegiatan.

BPRS dilarang melakukan kegiatan sebagai acquirer.

BPRS wajib menggabungkan laporan keuangan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet dengan laporan keuangan kantor pusat atau Kantor Cabang yang menjadi kantor induknya pada hari yang sama.

(1) BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat.
(2) Pemindahan alamat kantor pusat dapat dilakukan di seluruh wilayah INDONESIA.
(3) BPRS yang melakukan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke zona yang memiliki persyaratan modal disetor pendirian BPRS yang lebih tinggi dari zona kantor pusat BPRS semula, harus memenuhi persyaratan modal disetor pendirian BPRS di zona kantor pusat BPRS yang baru.
(4) Pemberian persetujuan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pemindahan alamat kantor pusat; dan
b. persetujuan pemindahan alamat kantor pusat, yaitu persetujuan untuk melakukan pemindahan alamat kantor pusat.
(5) Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota yang sama dengan lokasi kantor pusat sebelumnya, pemberian persetujuan

pemindahan alamat kantor pusat dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
(6) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit disertai dengan:
a. alasan pemindahan alamat kantor pusat dan rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban;
b. analisis potensi dan kelayakan pemindahan alamat kantor pusat; dan
c. risalah RUPS mengenai persetujuan pemindahan alamat kantor.
(7) BPRS harus melakukan penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah BPRS memperoleh persetujuan prinsip.
(8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) terlampaui dan BPRS tidak mengajukan permohonan persetujuan pemindahan alamat kantor pusat, persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
(9) Permohonan untuk memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit disertai dengan:
a. kesiapan operasional kantor pusat dan Kantor Cabang;
b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
c. bukti penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban.
(10) Pemindahan kantor pusat dilakukan setelah penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban BPRS di tempat kedudukan semula.
(11) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pemindahan

alamat kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(12) Dalam hal pemindahan alamat kantor pusat ke wilayah provinsi yang berbeda, BPRS harus:
a. menutup dan memindahkan Kantor Cabang BPRS ke dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS yang baru; atau
b. menutup Kantor Cabang BPRS.
(13) Mekanisme penutupan dan pemindahan Kantor Cabang BPRS ke dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) harus memenuhi ketentuan penutupan dan pembukaan Kantor Cabang.

(1) BPRS wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemindahan alamat Kantor Cabang.
(2) Pemindahan alamat Kantor Cabang hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi yang sama dengan kantor pusat.
(3) Persetujuan atas permohonan pemindahan alamat Kantor Cabang diberikan berdasarkan pertimbangan, antara lain:
a. alasan pemindahan Kantor Cabang;
b. kesiapan operasional Kantor Cabang;
c. hasil analisis atas kinerja pada lokasi kantor lama dan studi kelayakan usaha pada lokasi kantor yang baru;
d. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
e. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
f. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru.
(4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemindahan alamat Kantor

Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
(5) Khusus untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten atau Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten atau Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten atau Kota Bekasi diperlakukan sebagai 1 (satu) wilayah provinsi untuk keperluan pemindahan alamat Kantor Cabang.

(1) BPRS wajib mengumumkan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman pada kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
(2) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
(3) Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan, BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka persetujuan pemindahan alamat kantor pusat dan/atau Kantor Cabang yang telah diterbitkan akan ditinjau kembali.

(1) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas hanya dapat dilakukan di wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan kedudukan kantor BPRS yang menjadi induknya dan/atau dalam wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota lokasi

kantor induknya dalam 1 (satu) wilayah provinsi yang sama.
(2) Pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas harus mempertimbangkan kepentingan nasabah.

(1) BPRS wajib mengumumkan pemindahan alamat Kantor Kas kepada nasabah dan masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan.
(2) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan pemindahan alamat Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan.

BPRS wajib mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.

(1) Pemberian persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan Kantor Cabang;
dan
b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan Kantor Cabang.
(2) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan dokumen berupa penjelasan mengenai langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya.
(3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan.
(4) Seluruh kewajiban Kantor Cabang kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja setelah BPRS memperoleh persetujuan prinsip, didukung dengan dokumen penyelesaian kewajiban.
(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terlampaui dan BPRS tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
(6) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan kepada BPRS terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban Kantor Cabang yang akan ditutup.
(7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap dan seluruh kewajiban telah diselesaikan.
(8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan:
a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
b. pemeriksaan terhadap penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh BPRS dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan diberikan.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

(1) BPRS wajib melakukan penutupan Kantor Cabang paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(2) BPRS wajib mengumumkan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan penutupan dari Otoritas Jasa Keuangan.
(3) BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penutupan, disertai dengan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BPRS wajib menyampaikan laporan rencana penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dengan alasan penutupan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan.

BPRS wajib melaporkan pelaksanaan penutupan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan.

BPRS wajib melaporkan setiap perubahan anggaran dasar BPRS paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak BPRS menerima persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dengan melampirkan dokumen pendukung.

(1) Perubahan nama BPRS wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru dari instansi berwenang wajib mengajukan permohonan mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki BPRS dengan nama yang baru.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh BPRS paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah perubahan nama mendapat persetujuan dari instansi berwenang disertai dengan:
a. alasan perubahan nama;
b. akta perubahan anggaran dasar; dan

c. bukti persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
(4) Dalam hal permohonan perubahan nama BPRS karena adanya perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan setelah BPRS menyelesaikan seluruh proses perubahan kepemilikan dengan mengacu pada ketentuan perubahan kepemilikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(5) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan penetapan penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(1) BPRS wajib mengumumkan perubahan nama kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Pemegang saham BPRS dapat mengajukan permohonan pencabutan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sepanjang BPRS tidak dalam status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPRS dalam status pengawasan khusus.

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha BPRS atas permintaan pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 apabila BPRS telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada nasabah dan kreditur lainnya.

Pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
a. persetujuan prinsip pencabutan izin usaha;
b. persetujuan pencabutan izin usaha.

BPRS mengajukan permohonan persetujuan prinsip pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a kepada Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
a. risalah RUPS mengenai persetujuan atas rencana pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS;
b. alasan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham BPRS;
c. rencana penyelesaian seluruh kewajiban BPRS kepada nasabah, kreditur, karyawan, dan pihak-pihak lainnya;
d. laporan keuangan terakhir; dan
e. bukti penyelesaian pajak dan kewajiban lainnya kepada negara.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap permohonan persetujuan prinsip pencabutan izin usaha yang diajukan oleh BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

(2) BPRS yang telah memperoleh persetujuan prinsip pencabutan izin usaha BPRS berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib untuk:
a. menghentikan seluruh kegiatan usaha BPRS;
b. mengumumkan rencana pembubaran badan hukum BPRS dan rencana penyelesaian kewajiban BPRS dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan prinsip pencabutan izin usaha BPRS;
c. menyelesaikan seluruh kewajiban BPRS dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan prinsip pencabutan izin usaha BPRS; dan
d. menunjuk kantor akuntan publik untuk menyusun neraca akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh kewajiban BPRS.
(3) Dalam hal BPRS tidak dapat menyelesaikan seluruh kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, BPRS harus menyampaikan rencana tindak lanjut penyelesaian kewajiban BPRS dan melakukan langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPRS mengajukan permohonan pencabutan izin usaha BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah seluruh kewajiban BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) diselesaikan, dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit mencakup:
a. Laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha BPRS;
b. laporan dan bukti pelaksanaan pengumuman;

c. laporan dan bukti pelaksanaan penyelesaian kewajiban BPRS;
d. neraca akhir BPRS; dan
e. surat pernyataan dari pemegang saham BPRS.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin usaha yang diajukan oleh BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
75. (2) Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Usaha BPRS dan memerintahkan BPRS untuk melakukan pembubaran badan hukum dan mengumumkan berakhirnya atau bubarnya badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Status badan hukum BPRS berakhir sejak tanggal pengumuman berakhirnya badan hukum BPRS dalam Berita Negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejak berakhirnya status badan hukum BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, apabila dikemudian hari muncul kewajiban yang belum diselesaikan, pemegang saham BPRS bertanggung jawab atas segala kewajiban BPRS.

(1) BPRS dapat melakukan penutupan sementara kantor

BPRS di luar hari libur resmi dengan alasan tertentu.
(2) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.
(3) BPRS menyampaikan laporan rencana penutupan sementara kantor BPRS di luar hari libur resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan sementara.
(4) BPRS wajib mengumumkan tanggal penutupan kantor sementara kepada masyarakat dalam surat kabar harian lokal dan/atau pada papan pengumuman di seluruh kantor BPRS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penutupan.
(5) BPRS wajib menyampaikan bukti pengumuman penutupan kantor sementara kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan kembali kantor paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan.

(1) BPRS dapat melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional.
(2) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan untuk seluruh dan/atau sebagian kantor BPRS.
(3) BPRS wajib menyampaikan laporan rencana BPRS untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional.

(1) BPRS wajib mencantumkan secara jelas nama dan jenis status kantor pada masing-masing kantornya.
(2) BPRS wajib mencantumkan logo iB pada formulir, warkat, produk dan kantor serta Kegiatan Pelayanan Kas BPRS.

(1) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (1) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) ,Pasal 40, Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45, Pasal 47 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1) ayat
(4) dan ayat (5), Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62, Pasal 64 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 79 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 81 dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan;
c. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
d. pemberhentian pengurus dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS

mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
e. pencantuman anggota pengurus, pegawai, dan pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan; dan/atau
f. pencabutan izin usaha.
(2) BPRS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22, Pasal 24 ayat (9) dan ayat (10), Pasal 35 ayat (8), Pasal 36 ayat (3) ayat (4),Pasal 38 ayat (2),Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (7), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61, Pasal 63 ayat (9), Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 69, Pasal 79 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 80 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:
a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman atau paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan dan/atau pengumuman;
b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.
(3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BPRS belum menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman setelah 20 (dua dua puluh) hari kerja sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.
(4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena tidak menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak menghapus kewajiban BPRS

untuk menyampaikan laporan dan/atau melaksanakan pengumuman.
(5) Setiap pihak yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 11 ayat (2), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BPRS yang melanggar ketentuan kewajiban memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi berupa:
a. teguran tertulis;
b. penurunan tingkat kesehatan BPRS satu predikat;
c. penundaan hak menerima dividen bagi pemegang saham;
d. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPRS; dan/atau
e. larangan pembukaan jaringan kantor dan kegiatan Pedagang Valuta Asing (PVA).

(1) Persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan izin usaha pendirian BPRS yang disertai dokumen yang lengkap dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.
(3) Permohonan persetujuan prinsip pendirian BPRS yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum

berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memperoleh persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
(4) Permohonan pembukaan Kantor Kas dan permohonan Kegiatan Pelayanan Kas dengan menggunakan PPE antara lain berupa ATM, ADM, dan EDC, pemindahan alamat kantor dan lokasi perangkat ATM dan/atau ADM, penggunaan izin usaha BPRS dengan nama baru serta penutupan kantor yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum mendapat persetujuan atau penolakan, wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BPRS yang belum memiliki paling sedikit 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan kepemilikan saham berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.

(1) BPRS yang telah mengajukan permohonan izin usaha pendirian BPRS sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan memperoleh izin usaha setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, namun belum memiliki 1 (satu) pemegang saham dengan persentase kepemilikan saham paling sedikit 25% (dua puluh lima persen), harus menyusun rencana pemenuhan kewajiban tersebut yang dituangkan dalam bentuk rencana tindak (action plan) dengan persetujuan RUPS.

(2) Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal izin usaha BPRS.

Anggota Direksi yang secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama memiliki saham BPRS paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Pasal 27 ayat (7) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2020.

Dalam hal BPRS memiliki anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan dan/atau memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, BPRS harus menyesuaikan komposisi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat
(2), dan Pasal 32 paling lambat pada tanggal 31 Desember
2018.

BPRS yang memiliki jumlah anggota Dewan Komisaris melebihi jumlah anggota Direksi atau lebih dari 3 (tiga) orang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus menyesuaikan jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2017.

Anggota Dewan Komisaris yang belum memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat
(6) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling

lambat pada tanggal 31 Desember 2018.

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 101 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5027 DPbS), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Bank INDONESIA Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 101 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5027 DPbS) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan yang mengatur mengenai pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank INDONESIA No.32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Januari 2016

KETUADEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY