Peraturan Badan Nomor 31-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Syariah adalah perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
5. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
6. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
7. Pembiayaan Jual Beli adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
8. Pembiayaan Investasi adalah pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (ujrah) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.
10. Perjanjian Pembiayaan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara Perusahaan Syariah dengan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Murabahah adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (margin) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
12. Salam adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
13. Istishna’ adalah jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.
14. Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahib mal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
15. Musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing- masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
16. Mudharabah Musytarakah adalah bentuk Mudharabah di mana pengelola dana (mudharib) turut menyertakan modal dalam kerjasama dimana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
17. Musyarakah Mutanaqisah adalah Musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (hishshah) secara bertahap oleh pihak lainnya.
18. Ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
www.djpp.kemenkumham.go.id

19. Ijarah Muntahiyah Bittamlik adalah Ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (wa’d) setelah masa Ijarah selesai.
20. Hawalah adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
21. Hawalah bil Ujrah adalah Hawalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah).
22. Wakalah adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) dalam hal yang boleh diwakilkan, dimana penerima kuasa (wakil) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.
23. Wakalah Bil Ujrah adalah Wakalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah).
24. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfuul ‘anhu, ashil).
25. Kafalah bil ujrah adalah Kafalah dengan pengenaan imbal jasa (ujrah).
26. Ju’alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/’iwadh/ju’l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
27. Qardh adalah pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
28. Konsumen adalah perusahaan atau orang perseorangan yang melakukan Perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Syariah terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Syariah.
29. Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah adalah hasil penilaian kondisi permodalan, likuiditas, kualitas aset produktif, dan kinerja keuangan Perusahaan Syariah.
30. Modal Disetor:
a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor; atau
b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib.
31. Ekuitas:
a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
1. Modal Disetor;
2. tambahan Modal Disetor, terdiri atas:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a) agio/disagio saham;
b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3. selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;
4. saldo laba/rugi;
5. laba/rugi tahun berjalan;
6. saham tresuri (treasury stock); dan
7. komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas:
a) perubahan dalam surplus revaluasi;
b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual; dan d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas; dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan;
b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi harus sebesar penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan; atau
c. bagi UUS harus sebesar selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.
32. Direksi:
a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas; atau
b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian.
33. Dewan Komisaris:
a. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perseroan terbatas;
atau www.djpp.kemenkumham.go.id

b. bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perkoperasian.
34. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut dengan BMPPS adalah batasan tertentu dalam penyaluran Pembiayaan Syariah yang diperkenankan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
35. Pengendali:
a. bagi badan hukum perseroan terbatas, adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
1. memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
2. memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b. bagi badan usaha lainnya adalah pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan pengurus, pengawas atau yang setara dan/atau mempengaruhi tindakan pengurus, pengawas atau yang setara.
36. Aset Produktif adalah semua aset yang dimiliki oleh Perusahaan Syariah dengan maksud untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk Pembiayaan Syariah.
37. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggaraan kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

Kegiatan Pembiayaan Syariah meliputi:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Pembiayaan Jual Beli;
b. Pembiayaan Investasi; dan/atau
c. Pembiayaan Jasa.

(1) Kegiatan Pembiayaan Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan akad:
a. Murabahah;
b. Salam; dan/atau
c. Istishna’.
(2) Kegiatan Pembiayaan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menggunakan akad:
a. Mudharabah;
b. Musyarakah;
c. Mudharabah Musytarakah; dan/atau
d. Musyarakah Mutanaqishoh;
(3) Kegiatan Pembiayaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan akad:
a. Ijarah;
b. Ijarah Muntahiyah Bittamlik;
c. Hawalah atau Hawalah bil Ujrah;
d. Wakalah atau Wakalah bil Ujrah;
e. Kafalah atau Kafalah bil Ujrah;
f. Ju’alah; dan/atau
g. Qardh.
(4) Kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(5) Ketentuan mengenai akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta persetujuan akad lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Kegiatan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad tunggal dan/atau gabungan akad dari akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Gabungan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan beberapa akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk suatu kegiatan Pembiayaan Syariah tertentu.
(3) Akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, huruf f, dan huruf g, hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Syariah melalui gabungan akad.

(1) Perusahaan Syariah wajib terlebih dahulu melaporkan setiap penggunaan akad tunggal dan/atau gabungan akad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada OJK.
(2) Ketentuan mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib secara jelas mencantumkan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam anggaran dasarnya.

(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah antara Perusahaan Syariah dengan Konsumen wajib dibuat secara tertulis.
(2) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam kegiatan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini, wajib memenuhi ketentuan:
a. dilaksanakan tanpa unsur paksaan di antara para pihak yang berakad atau bertransaksi; dan
b. obyek yang terdapat dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah sesuai dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah disepakati oleh para pihak tidak dapat dibatalkan, kecuali:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. para pihak setuju untuk menghentikannya;
b. tidak terpenuhinya kondisi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(1) Perjanjian Pembiayaan Syariah dalam Pembiayaan Syariah wajib paling sedikit memuat:
a. judul Perjanjian Pembiayaan Syariah yang menggambarkan jenis akad Pembiayaan Syariah yang digunakan;
b. nomor dan tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah;
c. identitas para pihak;
d. objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
e. tujuan pembiayaan;
f. nilai objek Perjanjian Pembiayaan Syariah (modal, barang dan/atau jasa);
g. mekanisme dan cara pembayaran dan besarannya;
h. kurs mata uang yang digunakan, apabila diperlukan;
i. jangka waktu Pembiayaan Syariah;
j. nisbah, margin, dan/atau imbal jasa (ujrah) Pembiayaan Syariah;
k. objek jaminan (jika ada);
l. rincian biaya-biaya terkait dengan Pembiayaan Syariah yang diberikan antara lain memuat:
1. biaya survey;
2. biaya asuransi/penjaminan/fidusia;
3. biaya provisi; dan
4. biaya notaris.
m. klausul pembebanan fidusia secara jelas, apabila terdapat pembebanan jaminan fidusia dalam Pembiayaan Syariah;
n. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
o. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; dan
p. ketentuan mengenai denda (ta’jir) dan/atau ganti rugi (ta`widh).
(2) Dalam hal Perusahaan Syariah melakukan Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor, Perjanjian Pembiayaan Syariah wajib mencantumkan nilai uang muka (down payment/urbun).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli untuk kendaraan bermotor wajib menerapkan ketentuan uang muka (down payment/urbun) kepada Konsumen sebagai berikut:
a. bagi kendaraan bermotor roda dua atau tiga, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan;
b. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif, paling rendah 20% (dua puluh persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan; atau
c. bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan non-produktif, paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.
(2) Kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang digunakan untuk tujuan produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria paling kurang sebagai berikut:
a. merupakan kendaraan angkutan orang atau barang yang memiliki izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk melakukan kegiatan usaha tertentu; atau
b. diajukan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki izin usaha tertentu dari pihak berwenang dan digunakan untuk kegiatan usaha yang relevan dengan izin usaha yang dimiliki.
(3) Ketentuan mengenai besaran uang muka (down payment/urbun) kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dengan Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Syariah wajib melakukan mitigasi risiko Pembiayaan Syariah.
(2) Mitigasi risiko Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan cara:
a. mengalihkan risiko Pembiayaan Syariah melalui mekanisme penjaminan syariah;
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau
c. melakukan pembebanan jaminan fidusia atas barang yang dibiayai atau barang yang menjadi agunan dari kegiatan Pembiayaan Syariah.

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib menggunakan lembaga penjaminan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
(2) Jangka waktu penjaminan syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha dari OJK.
(2) Jangka waktu pertanggungan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu Pembiayaan Syariah.

(1) Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Syariah dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai UNDANG-UNDANG yang mengatur mengenai jaminan fidusia.
(2) Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Perusahaan Syariah yang melakukan Pembiayaan Jual Beli dengan pembebanan jaminan fidusia yang pembiayaannya berasal dari pembiayaan penerusan (channeling).
(3) Pendaftaran fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Pembiayaan Syariah.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan Syariah dilarang melakukan eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Syariah.

Eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah.

(1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah.
(2) Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rasio permodalan;
b. kualitas Aset Produktif;
c. rentabilitas; dan
d. likuiditas.

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi rasio permodalan paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen).
(2) Rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal yang disesuaikan dan aset yang disesuaikan.
(3) Ketentuan mengenai besaran rasio permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Perusahaan Syariah wajib menilai, memantau dan melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas Aset Produktif.

(1) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan menjadi:
a. lancar;
b. dalam perhatian khusus;
c. kurang lancar;
d. diragukan; atau
e. macet.
(2) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan faktor ketepatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah).
(3) Penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai berikut:
a. lancar apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) atau terdapat keterlambatan pembayaran pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
b. dalam perhatian khusus apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender;
c. kurang lancar apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender;
d. diragukan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, www.djpp.kemenkumham.go.id

margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender; atau
e. macet apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok, margin, hasil investasi/bagi hasil, dan/atau imbal jasa (ujrah) yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

(1) Selain faktor ketepatan pembayaran pokok dan/atau hasil investasi/bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), penilaian kualitas Aset Produktif untuk Pembiayaan Investasi sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau lebih dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
a. kemampuan membayar Konsumen;
b. kinerja keuangan (financial performance) Konsumen; dan
c. prospek usaha Konsumen.
(2) Penilaian terhadap kemampuan membayar Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Konsumen;
b. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan Syariah;
c. kepatuhan terhadap Perjanjian Pembiayaan Syariah;
d. kesesuaian penggunaan dana Pembiayaan Syariah; dan
e. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
(3) Penilaian terhadap kinerja keuangan (financial performance) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
a. perolehan laba;
b. struktur permodalan;
c. arus kas; dan
d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
(4) Penilaian terhadap prospek usaha Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penilaian terhadap komponen- komponen sebagai berikut:
a. potensi pertumbuhan usaha;
b. kondisi pasar dan posisi Konsumen dalam persaingan;
c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
e. upaya yang dilakukan Konsumen dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
(5) Dalam hal terdapat perbedaan antara penilaian kualitas Aset Produktif oleh Perusahaan Syariah dengan OJK, kualitas Aset Produktif yang berlaku adalah yang ditetapkan oleh OJK.
(6) Perusahaan Syariah wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif sesuai dengan penilaian kualitas Aset Produktif yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam laporan yang disampaikan kepada OJK.
(7) Pedoman penilaian kualitas Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Syariah wajib MENETAPKAN kualitas Aset Produktif yang sama terhadap 1 (satu) Konsumen dengan lebih dari 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Syariah.
(2) Perusahaan Syariah dapat MENETAPKAN kualitas Aset Produktif yang berbeda untuk lebih dari 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Syariah yang dimiliki oleh 1 (satu) Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
a. Aset Produktif yang memiliki kualitas paling rendah telah dihapus buku; dan/atau
b. nilai Pembiayaan Syariah sampai dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif dalam Perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah wajib menggunakan kualitas Aset Produktif yang paling rendah.

(1) Perusahaan Syariah wajib setiap waktu mempertahankan rasio Aset Produktif bermasalah setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari total Aset Produktif.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Aset Produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan/atau macet.
(3) Ketentuan mengenai besaran rasio Aset Produktif bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Syariah wajib menghitung cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
(2) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah sebesar:
a. 1% (satu persen) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar setelah dikurangi agunan;
b. 5% (lima persen) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi agunan;
c. 15% (lima belas persen) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas kurang lancar setelah dikurangi agunan;
d. 50% (lima puluh persen) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas meragukan setelah dikurangi agunan; dan
e. 100% (seratus persen) dari saldo Aset Produktif yang memiliki kualitas macet setelah dikurangi agunan.
(3) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif paling rendah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan bulanan.
(4) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipehitungkan sebagai pengurang saldo Aset Produktif ditetapkan paling tinggi senilai saldo Aset Produktifnya.
(5) Perhitungan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perusahaan Syariah dalam rangka perhitungan rasio permodalan, gearing ratio, rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor, BMPPS, rasio Aset Produktif bermasalah, dan perbandingan Aset Produktif dengan total aset.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(6) Ketentuan mengenai jenis, tata cara perhitungan, dan pengembalian agunan, serta tata cara perhitungan cadangan diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai Aset Produktif sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai Aset Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

(1) Rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan Perusahaan Syariah dalam menghasilkan laba.
(2) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penilaian terhadap faktor rentabilitas diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Penilaian likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d merupakan penilaian terhadap tingkat ketersesuaian antara aset lancar dan liabiltas lancar.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian likuiditas diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Syariah wajib memiliki Aset Produktif neto paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total aset.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari pengurangan Aset Produktif bruto dengan pendapatan yang belum diakui dan cadangan penyisihan penghapusan Aset Produktif.
(3) Pemenuhan ketentuan Aset Produktif neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi Perusahaan Syariah paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin ditetapkan.
(4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah melakukan peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan rasio permodalan, gearing ratio, dan perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor, Perusahaan Pembiayaan Syariah dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berbentuk badan hukum:
a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
(2) UUS wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(3) Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini wajib memenuhi ketentuan Ekuitas bagi UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
a. paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
b. paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2016; dan
c. paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2017.
(4) Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang berasal dari konversi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak perusahaan dimaksud memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
(2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan Pengendali Perusahaan Syariah;
b. badan usaha dimana Perusahaan Syariah bertindak sebagai Pengendali;
c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b;
d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh:
1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c;
e. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah;
f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal:
1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
2. dari dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e.
g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan:
1. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah;
2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d;
www.djpp.kemenkumham.go.id

i. badan usaha dimana:
1. dewan komisaris atau direksi pada Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf e bertindak sebagai Pengendali;
2. dewan komisaris atau direksi dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d, bertindak sebagai Pengendali; dan
j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan/atau huruf i.
(3) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menata-usahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
(2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.
(3) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:
a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;
b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan Pengendali dari beberapa Konsumen (common ownership);
c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Konsumen lain;
d. Konsumen menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Syariah; dan/atau
e. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dikecualikan bagi Pembiayaan Syariah untuk pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka program pemerintah.

(1) Perusahaan Syariah dapat bekerjasama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bank;
b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
c. lembaga keuangan mikro; dan/atau
d. Perusahaan Syariah.
(3) Pembiayaan penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib dilakukan dengan akad Wakalah bil Ujrah.
(4) Dalam melakukan pembiayaan penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Syariah dapat bertindak sebagai:
a. pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) melalui kegiatan Pembiayaan Syariah; dan/atau
b. selaku penyedia dana/modal/barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lain.
(5) Dalam hal Perusahaan Syariah bertindak sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Perusahaan Syariah hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (ujrah) dari pengelolaan dana tersebut.
(6) Risiko yang timbul dari pembiayaan penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada pada pihak penyedia dana/modal/barang.

(1) Dalam rangka memperoleh pendanaan, Perusahaan Syariah dapat:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. menerima pendanaan dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan non bank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;
b. menerima pinjaman (Qardh) subordinasi;
c. menerbitkan obligasi syariah (sukuk) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. melakukan sekuritisasi sesuai dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perusahaan Syariah wajib melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

(1) Pendanaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dapat berasal dari:
a. lembaga dan/atau badan usaha INDONESIA; dan/atau
b. lembaga dan/atau badan usaha asing.
(2) Pendanaan/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan akad:
a. Mudharabah;
b. Mudharabah Musytarakah;
c. Musyarakah;
d. Ijarah;
e. Qardh; dan/atau
f. akad pendanaan lainnya sesuai dengan Prinsip Syariah.
(3) Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan usaha INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.
(4) Jumlah pendanaan/pembiayaan dari lembaga dan/atau badan usaha lain yang berasal dari lembaga dan/atau badan usaha asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi ketentuan paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pemberi pendanaan/pembiayaan dengan jangka waktu pengembalian paling singkat 1 (satu) tahun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Pinjaman (Qardh) subordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) huruf b harus memenuhi ketentuan:
a. paling singkat berjangka waktu 5 (lima) tahun;
b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara Perusahaan Syariah dengan pemberi pinjaman.

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
(2) Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh dari perbandingan antara jumlah pendanaan yang berasal dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, Pasal 37 ayat (1) huruf b, dan Pasal 37 ayat (1) huruf c dengan selisih penjumlahan Ekuitas dan pinjaman (Qardh) subordinasi dengan penyertaan.
(3) Pinjaman (Qardh) subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai pembagi dalam perhitungan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.
(4) Ketentuan mengenai besaran gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali dan perubahannya diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Perusahaan Syariah yang menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam valuta asing wajib melakukan lindung nilai secara penuh (full hedge).
(2) Lindung nilai secara penuh (full hedge) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan untuk pokok pendanaan/pembiayaan, hasil investasi/bagi hasil, margin, imbal jasa (ujrah) dan/atau jangka waktu pembayaran.

Perusahaan Syariah yang akan menerima pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dalam valuta asing wajib memenuhi Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hanya dapat melakukan penyertaan langsung pada:
a. perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA; dan/atau
b. perusahaan yang terkait dengan kegiatan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
(2) Jumlah seluruh penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah pada perusahaan di sektor jasa keuangan di INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
(3) Jumlah penyertaan langsung Perusahaan Pembiayaan Syariah kepada entitas dalam 1 (satu) grup paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Syariah.
(4) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memenuhi ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada saat melakukan penyertaan.

(1) Pegawai Perusahaan Syariah yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat dibawah Direksi dan pimpinan UUS wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(2) Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(3) Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau pembiayaan syariah dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Direksi dan pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.
(5) Pegawai dan/atau tenaga alih daya Perusahaan Syariah yang menangani bidang penagihan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga yang ditunjuk asosiasi dengan menyampaikan pemberitahuan kepada OJK dan disertai dengan alasan penunjukan.

Perusahaan Syariah dilarang:
a. menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
c. menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas pendanaan kepada pihak yang memberikan pendanaan;
d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perusahaan Syariah dilarang melakukan penyediaan dana secara tunai kepada Konsumen.

Perusahaan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan Konsumen, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK.

(1) Perusahaan Syariah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK.
(3) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada OJK paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar dalam bentuk hard copy dan soft copy.
(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA.
(4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib mencantumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.
(5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) wajib disusun dalam mata uang rupiah.
(6) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.
(7) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar di OJK.
(8) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.

Dalam hal batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mengumumkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif singkat paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir paling sedikit pada 1 (satu) surat kabar harian di INDONESIA yang memiliki peredaran nasional.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib melaporkan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada OJK paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah pelaksanaan pengumuman, dilampiri dengan bukti pengumuman.
(3) Dalam hal batas akhir penyampaian pelaporan pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, Perusahaan Pembiayaan Syariah wajib mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
(2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) berlaku untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).

Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang ketenagalistrikan tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1).

Perusahaan Syariah yang khusus melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah di bidang pelayaran tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana www.djpp.kemenkumham.go.id

dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 33 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat
(1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 49 ayat (3), Pasal 49 ayat (4), Pasal 49 ayat
(5), Pasal 49 ayat (6), dan Pasal 51, ayat (1), dan/atau Pasal 51 ayat
(2) Peraturan OJK ini diberikan surat pemberitahuan.
(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (6), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) huruf a, Pasal 31 ayat (3) huruf b, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, dan/atau Pasal 52 ayat (1) Peraturan OJK ini wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh OJK.
(2) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS untuk pemenuhan ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Langkah pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
b. penambahan Modal Disetor;
c. pembatasan penerimaan pinjaman baru;
d. penerimaaan pinjaman subordinasi;
e. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
www.djpp.kemenkumham.go.id

f. pembatasan pembagian laba;
g. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
h. pembatasan pembukaan kantor cabang baru; dan/atau
i. penggabungan badan usaha.
(4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh seluruh direksi dan dewan komisaris.
(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham apabila rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha dan/atau badan usaha.
(6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
(7) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
(8) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
(9) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(10) Perusahaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang www.djpp.kemenkumham.go.id

mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 55 ayat (1), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha UUS;
d. pencabutan izin usaha; dan/atau
e. pencabutan izin UUS.
(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dkenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
(5) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), OJK mengenakan:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(8) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), OJK mencabut:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(10) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), OJK mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(12) OJK dapat mengumumkan kepada masyarakat:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
b. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
c. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d; dan/atau
d. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10) Peraturan OJK ini, Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dikenaan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha
c. pembekuan kegiatan usaha UUS;
d. pencabutan izin usaha; dan/atau
e. pencabutan izin UUS.
(2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat memberikan sanksi tambahan berupa:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. penurunan tingkat kesehatan;
c. pembatalan persetujuan; dan/atau
d. penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.
(3) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dkenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
(4) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mencabut sanksi peringatan.
(6) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mengenakan:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (3) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10) sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan ketiga sebaimana dimaksud pada ayat (4), maka:
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin usaha; atau
b. Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS dimaksud dikenakan sanksi pencabutan izin UUS, tanpa didahului sanksi pembekuan kegiatan usaha atau sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(8) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(9) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(10) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
(11) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mencabut:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(12) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung mencabut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(13) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (7), atau ayat (10), OJK mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(14) OJK dapat mengumumkan kepada masyarakat:
a. sanksi pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
c. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
d. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d; dan/atau
e. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(1) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 31 ayat (3) huruf c, Pasal 38 ayat (3), Pasal 38 ayat (4), Pasal 42, Pasal 43 ayat (4), Pasal 45, Pasal 46, dan/atau Pasal 47 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha;
c. pembekuan kegiatan usaha UUS;
d. pencabutan izin usaha; dan/atau
e. pencabutan izin UUS.
(2) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diselesaikan, tetap dikenakan sanksi peringatan pertama yang berakhir dengan sendirinya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut- turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
(5) Dalam hal masa berlaku peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diberikan secara tertulis berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan sejak:
a. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. tanggal surat sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS diterbitkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan/atau sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
(8) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah.
(9) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(10) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(11) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(12) OJK dapat mengumumkan kepada masyarakat:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
b. sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
c. sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d; dan/atau
d. sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

(1) OJK dapat mengenakan:
a. sanksi pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. sanksi pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS, tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS melakukan pelanggaran atas Pasal 45 huruf a.
(2) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(3) Dalam hal masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir pada hari libur, sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha.
(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(6) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah, OJK dapat langsung mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut:
a. izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; atau
b. izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS.
(8) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) kepada masyarakat.

Dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS mendapatkan sanksi administratif berupa sanksi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, Pasal 58 ayat (1) huruf a, dan/atau Pasal 59 ayat (1) huruf a secara kumulatif sebanyak 5 (lima) kali atau lebih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, OJK dapat meminta Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS untuk mengikuti penilaian kembali kemampuan dan kepatutan.

(1) Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan www.djpp.kemenkumham.go.id

OJK ini ditetapkan, dapat melaksanakan kegiatan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
(2) Perjanjian Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan oleh Perusahaan Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Syariah tersebut.

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

(1) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.
(2) Penyaluran pembiayaan yang melampaui ketentuan BMPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (2) sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan tersebut dan tidak diperhitungkan sebagai dasar perhitungan BMPPS.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dinyatakan tidak berlaku bagi pendanaan dalam valuta asing yang telah diterima oleh Perusahaan Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan.

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

Perjanjian Pembiayaan Syariah terkait Pembiayaan Syariah berupa penyediaan dana secara tunai yang telah dilakukan sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Ketentuan dan mekanisme pelaporan bulanan Perusahaan Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai ketentuan pelaporan bulanan sesuai dengan kegiatan usaha dalam Peraturan OJK ini.

Bagi Perusahaan Pembiayaan yang telah melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan mulai berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini ditetapkan.

(1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan Syariah berdasarkan:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.010/2012;
dan/atau
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia, dinyatakan tetap sah dan berlaku.
(2) Perusahaan Syariah yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Syariah tunduk pada Peraturan OJK ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.djpp.kemenkumham.go.id