Peraturan Badan Nomor 35-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.
2. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Usaha Modal Ventura Syariah adalah usaha pembiayaan melalui kegiatan investasi dan/atau pelayanan jasa yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
4. Perusahaan Modal Ventura Syariah yang selanjutnya disingkat PMVS adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat PMV yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah.
7. Dana Ventura adalah kontrak investasi bersama yang dibuat antara PMV atau PMVS dan bank kustodian,

dimana PMV atau PMVS diberikan wewenang untuk mengelola dana dari para investor yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah.
8. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai Bank Kustodian.
9. Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga yang bersifat utang termasuk yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
10. Investor Dana Ventura adalah orang perseorangan atau lembaga baik dari dalam negeri atau luar negeri yang melakukan suatu investasi ke dalam Dana Ventura.
11. Nilai Aset Bersih adalah selisih antara aset dan liabilitas Dana Ventura.
12. Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari PMV, PMVS, atau UUS.
13. Debitur adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima pembiayaan usaha produktif dari PMV.
14. Divestasi adalah penjualan saham PMV atau PMVS yang berada pada Pasangan Usaha yang bersangkutan.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
16. Pemegang Saham adalah pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang

setara dengan Pemegang Saham bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi dan yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
17. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
18. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PMV atau PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi atau yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer.
19. Modal Disetor:
a. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah modal disetor;
b. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah simpanan pokok dan simpanan wajib; atau
c. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah setoran modal pesero perseroan komanditer.
20. Ekuitas:
a. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum perseroan terbatas, adalah penjumlahan dari:
1) Modal Disetor;
2) tambahan Modal Disetor, terdiri atas:
a) agio/disagio saham;
b) biaya emisi efek Ekuitas; dan c) lainnya sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan;
3) selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali;

4) saldo laba/rugi;
5) laba/rugi tahun berjalan;
6) saham tresuri (treasury stock); dan 7) komponen Ekuitas lainnya, terdiri atas:
a) perubahan dalam surplus revaluasi;
b) selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing;
c) keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan tersedia untuk dijual;
d) bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen keuangan lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas;
dan e) komponen Ekuitas lainnya sesuai prinsip standar akuntansi keuangan.
b. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan hukum koperasi adalah penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah, dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan.
c. bagi PMV atau PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah selisih bersih aset dan liabilitas perseroan komanditer.
d. bagi PMVS berbentuk badan usaha perseroan komanditer atau UUS adalah selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer.
21. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:
a. penyertaan saham (equity participation);
b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);
c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha;
dan/atau
d. pembiayaan usaha produktif.
(2) Dalam melakukan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMV dapat mengelola Dana Ventura.
(3) Selain Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PMV dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain:
a. kegiatan jasa berbasis fee; dan/atau
b. kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.
(4) Kegiatan Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pendampingan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur.

PMV yang akan melakukan kegiatan usaha berbasis fee sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a wajib melaporkan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. produk berbasis imbal jasa (fee) yang akan dipasarkan;
b. mekanisme kegiatan usaha berbasis imbal jasa (fee);
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. perjanjian kerjasama; dan
e. perizinan dari otoritas yang berwenang (jika ada).

(1) PMV yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat; dan
b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2) PMV yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya;
b. analisis prospek usaha; dan
c. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMV yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
(4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

Penyelenggaraan kegiatan usaha PMVS dan UUS wajib memenuhi prinsip keadilan (‘adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram.

(1) PMVS dan UUS menyelenggarakan Usaha Modal Ventura Syariah yang meliputi:
a. investasi yang terdiri dari:
1. penyertaan saham (equity participation);
2. pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi;
3. pembelian sukuk atau obligasi syariah yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
4. pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil;
b. pelayanan jasa; dan/atau
c. kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan OJK.
(2) Dalam melakukan Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS atau UUS dapat mengelola Dana Ventura yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
(3) PMVS atau UUS dilarang melakukan pembiayaan jual beli kecuali kepada Pasangan Usaha yang terlebih dahulu telah menerima investasi dari PMVS atau UUS.
(4) Kegiatan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan usaha PMVS atau UUS yang menghasilkan tambahan pendapatan dalam bentuk imbal jasa (ujrah/fee).

(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dilakukan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
(2) Penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan penggunaaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki tingkat kesehatan keuangan minimum sehat; dan
b. tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
(2) PMVS atau UUS yang akan melakukan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.
(3) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMVS atau UUS harus mengajukan permohonan kepada OJK dengan melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. skema atau mekanisme kegiatan usaha lainnya yang akan dilakukan disertai dengan uraian akad yang akan digunakan;
b. analisis prospek usaha; dan
c. contoh perjanjian kegiatan usaha yang akan digunakan untuk operasional PMVS atau UUS yang memuat hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan akad yang digunakan.
(4) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5) OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara lengkap.

PMV atau PMVS wajib mencantumkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) dalam anggaran dasarnya.

(1) PMV wajib memiliki penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi paling rendah sebesar 15% (lima belas persen) dari total kegiatan usaha PMV.
(2) Penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi paling rendah sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah izin usaha ditetapkan.

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib memiliki nilai investasi, penyertaan, dan/atau nilai piutang yang berasal dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf a terhadap total aset PMV, PMVS, dan/atau UUS yang selanjutnya disebut Investment and Financing to Assets Ratio (IFAR) paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
(2) Bagi PMV, PMVS, dan/atau UUS yang mendapatkan izin usaha setelah POJK ini diundangkan, pemenuhan nilai IFAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

(1) PMV atau PMVS yang melakukan peningkatan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan gearing ratio dan/atau perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal peningkatan Modal Disetor dicatat oleh instansi yang berwenang.
(2) Bagi PMV atau PMVS yang melakukan penambahan Modal Disetor dalam rangka pemenuhan gearing ratio dan/atau perbandingan Ekuitas dengan Modal Disetor dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) tahun dari penetapan izin usahanya, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan tambahan waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(1) Nilai penyertaan, pembiayaan, dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada satu

Pasangan Usaha dan/atau Debitur dibatasi paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas PMV.
(2) Nilai investasi dan kegiatan usaha lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada satu Pasangan Usaha dibatasi paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas PMVS.
(3) Besarnya total Ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), sesuai dengan laporan keuangan bulanan posisi terakhir PMV atau PMVS sebelum dilakukannya kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(1) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1 wajib dilakukan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
(2) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PMV atau PMVS yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer dapat dilakukan dengan menunjuk Direksi sebagai perwakilan PMV atau PMVS selaku pemilik saham pada Pasangan Usaha.
(3) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(4) Setelah jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berakhir, penyertaan saham dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan total jangka waktu perpanjangan seluruhnya paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(5) PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib melakukan Divestasi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati

dengan Pasangan Usaha sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sehingga PMV, PMVS, dan/atau UUS tidak menjadi pengendali pada Pasangan Usaha.

Divestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dilakukan melalui:
a. penawaran umum melalui pasar modal;
b. menjual kepada PMV, PMVS, dan/atau investor baru melalui penawaran terbatas (private placement); atau
c. menjual kembali kepada Pasangan Usaha (buy back).

(1) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan/atau investasi melalui pembelian sukuk atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 wajib dilakukan oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS dalam bentuk pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi yang diterbitkan oleh Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas.
(2) Pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembelian sertifikat obligasi atau sertifikat obligasi syariah konversi sebagai bukti kepemilikan obligasi konversi atau obligasi syariah konversi dan/atau pembelian obligasi konversi atau obligasi syariah konversi yang dituangkan dalam perjanjian dengan akta notariil.
(3) Obligasi konversi atau obligasi syariah konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi

menjadi penyertaan saham (equity participation) pada saat jatuh tempo untuk suatu jangka waktu tertentu.
(4) Penyertaan saham yang berasal dari konversi obligasi atau obligasi syariah merupakan penyertaan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1.
(5) Pengkonversian menjadi penyertaan saham (equity participation) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh PMV, PMVS, dan/atau UUS dengan Pasangan Usaha.

Pembiayaan usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d wajib dilakukan oleh PMV dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada Debitur yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang meningkatkan pendapatan bagi Debitur.

(1) Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan usaha produktif, PMV dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk:
a. pembiayaan penerusan (channeling); atau
b. pembiayaan bersama (joint financing).
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bank;
b. PMV atau PMVS;
c. perusahaan pembiayaan;
d. lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA;
e. lembaga keuangan lainnya; dan/atau
f. orang perseorangan.
(3) Besarnya dana yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan bersama dari orang perseorangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f paling sedikit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
(4) Pembiayaan penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
a. risiko yang timbul dari kegiatan pembiayaan penerusan (channeling) menjadi tanggung jawab pemilik dana; dan
b. penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbal jasa (fee) dari pemilik dana tersebut.
(5) Dalam pembiayaan bersama (joint financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, risiko yang timbul dari pembiayaan bersama menjadi beban masing-masing pihak secara proporsional.
(6) Pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib dicantumkan dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

(1) PMV wajib melakukan mitigasi risiko atas kegiatan pembiayaan usaha produktif.
(2) Mitigasi risiko atas pembiayaan usaha produktif yang dilakukan oleh PMV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit;
b. mengalihkan risiko atas barang dari objek jaminan melalui asuransi; dan/atau
c. melakukan pengikatan jaminan atas objek jaminan.

(1) PMV yang melakukan pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menggunakan perusahaan asuransi atau lembaga penjaminan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mendapatkan izin usaha dari OJK; dan
b. tidak dalam pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha dari OJK.
(2) Jangka waktu pertanggungan asuransi kredit, penjaminan kredit, dan asuransi atas objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b paling singkat sama dengan jangka waktu pembiayaan usaha produktif.

Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 4 dilakukan dalam bentuk penyediaan modal kepada Pasangan Usaha dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, PMVS atau UUS dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kerjasama pembiayaan penerusan (channeling) yang dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariah.
(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. bank;
b. PMVS atau PMV yang memiliki UUS;
c. perusahaan pembiayaan;
d. lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA;
e. lembaga keuangan lainnya; dan/atau
f. orang perseorangan.
(3) Kerjasama penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan akad wakalah bil ujrah.

(4) Dalam kerjasama penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS atau UUS dapat bertindak sebagai:
a. pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) melalui kegiatan investasi berdasarkan prinsip bagi hasil;
dan/atau
b. pihak penyedia dana/modal/barang yaitu pihak yang mewakilkan kepada pihak lain.
(5) Dalam hal PMVS dan UUS bertindak sebagai pihak yang menyalurkan (pengelola/wakil) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, PMVS atau UUS hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan (ujrah) dari pengelolaan dana tersebut.
(6) Risiko yang timbul dari kerjasama penerusan (channeling) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pihak penyedia dana/modal/barang.
(7) Ketentuan pembagian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dicantumkan secara jelas dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak.

(1) PMVS dan UUS wajib melakukan mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil.
(2) Mitigasi risiko atas kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
a. mengalihkan risiko kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil melalui mekanisme penjaminan syariah;
b. mengalihkan risiko atas barang yang menjadi agunan dari kegiatan usaha investasi berdasarkan prinsip bagi hasil melalui mekanisme asuransi syariah; dan/atau
c. melakukan pengikatan jaminan atas objek jaminan.

Ketentuan mengenai pengalihan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PMVS dan UUS yang melakukan mitigasi risiko melalui mekanisme syariah.

(1) Seluruh perjanjian kegiatan usaha antara PMV, PMVS, dan/atau UUS dengan Pasangan Usaha dan/atau Debitur wajib dibuat secara tertulis.
(2) Perjanjian kegiatan usaha antara PMV, PMVS, dan/atau UUS dengan Pasangan Usaha dan/atau Debitur wajib memenuhi ketentuan penyusunan perjanjian sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Perjanjian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat:
a. jenis kegiatan usaha;
b. nomor dan tanggal perjanjian;
c. identitas para pihak;
d. jumlah penyertaan dan/atau pembiayaan;
e. jangka waktu penyertaan dan/atau pembiayaan;
f. tingkat pengembalian pembiayaan (jika ada);
g. objek jaminan (jika ada);
h. rincian biaya terkait dengan penyertaan/pembiayaan yang diberikan yang paling sedikit memuat:
1. biaya survey (jika ada);
2. biaya provisi (jika ada);
3. biaya notaris (jika ada); dan
4. biaya pengikatan jaminan (jika ada);
i. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
j. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan

k. mekanisme apabila terjadi perselisihan dan pemilihan tempat penyelesaian perselisihan.

(1) PMV dan PMVS wajib setiap waktu memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat.
(2) Pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kualitas aset produktif; dan
b. rentabilitas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) Dalam rangka pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, PMV harus menilai, memantau, dan melakukan langkah- langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas penyertaan dan piutang pembiayaan.
(2) Dalam rangka pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, PMVS dan UUS harus menilai, memantau, dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kualitas investasi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kualitas penyertaan dan piutang pembiayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian kualitas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib menghitung dan membentuk cadangan penyisihan penghapusan aset produktif.
(2) Ketentuan mengenai penghitungan dan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
(2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik.

(1) Dalam rangka pengukuran tingkat kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, PMV atau PMVS harus melakukan penilaian terhadap faktor rentabilitas.

(2) Rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kemampuan PMV atau PMVS dalam menghasilkan laba.
(3) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap kinerja aset dan efisiensi operasional.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran OJK.

(1) PMV yang berbentuk badan usaha:
a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
c. perseroan komanditer wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
(2) PMV berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan merupakan perusahaan swasta nasional serta memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
a. paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020; dan
b. paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

(3) Bagi PMV berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan merupakan perusahaan patungan serta memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
(4) PMV berbentuk badan hukum koperasi yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
a. paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020; dan
b. paling sedikit sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

(1) PMVS yang berbentuk badan usaha:
a. perseroan terbatas wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
b. koperasi wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); atau
c. perseroan komanditer wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) PMV yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas dan telah melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini ditetapkan serta memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:

a. paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020; dan
b. paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
(3) PMV yang berbentuk badan hukum koperasi dan telah melakukan seluruh kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan OJK ini diundangkan serta memiliki Ekuitas di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki Ekuitas dengan tahapan sebagai berikut:
a. paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020; dan
b. paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
(4) UUS wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(5) PMV yang telah melakukan sebagian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui UUS sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan memiliki Ekuitas UUS di bawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib memiliki Ekuitas UUS paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

PMV atau PMVS wajib memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen).

(1) Sumber pendanaan PMV, PMVS, dan/atau UUS dapat berasal dari:
a. Dana Ventura;
b. pinjaman;
c. sekuritisasi aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
d. penerbitan medium term notes;
e. penerbitan obligasi;
f. pinjaman atau pendanaan subordinasi;
g. penerbitan saham;
h. wakaf; dan/atau
i. hibah.
(2) Pihak yang dapat memberikan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemerintah;
b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
c. perusahaan pembiayaan;
d. lembaga pembiayaan ekspor INDONESIA;
e. bank;
f. lembaga keuangan lainnya;
g. lembaga keuangan multilateral;
h. badan usaha lain; dan/atau
i. orang perseorangan.
(3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
(4) Pinjaman yang berasal dari orang perseorangan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dibuat dalam bentuk akta notariil;
b. jangka waktu pinjaman paling kurang 1 (satu) tahun; dan
c. jumlah pinjaman paling sedikit sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(1) PMVS atau UUS dapat melakukan kegiatan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan:
a. menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pinjaman atau pendanaan subordinasi yang diterima PMV atau PMVS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f harus memenuhi ketentuan:
a. berjangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
b. dalam hal terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada; dan
c. dituangkan dalam bentuk perjanjian akta notariil antara PMV atau PMVS dengan pemberi pinjaman.
(2) Dalam melakukan kegiatan pinjaman atau pendanaan subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PMVS wajib memenuhi ketentuan:
a. menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) PMV atau PMVS wajib memenuhi ketentuan gearing ratio paling rendah 0 (nol) dan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.

(2) Gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman atau pendanaan dengan penjumlahan Ekuitas dan pinjaman atau pendanaan subordinasi.
(3) Pinjaman atau pendanaan subordinasi yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan gearing ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Modal Disetor.

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan mengelola Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki Ekuitas paling sedikit:
1. bagi PMV yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
2. bagi PMV yang berbentuk badan hukum koperasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
3. bagi PMV yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
4. bagi PMVS yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

5. bagi PMVS yang berbentuk badan hukum koperasi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); atau
6. bagi PMVS yang berbentuk badan usaha perseroan komanditer sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
7. bagi UUS sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidang pengelolaan investasi.
(2) PMV, PMVS, dan/atau UUS yang akan mengelola Dana Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), wajib mengajukan permohonan ke OJK dan harus melampirkan dokumen yang berisi uraian paling sedikit mengenai:
a. akta pendirian PMV atau PMVS;
b. struktur organisasi;
c. rencana perjanjian pembentukan Dana Ventura;
d. daftar sumber daya manusia yang melakukan pengelolaan Dana Ventura; dan
e. prosedur operasional standar terkait dengan pengelolaan Dana Ventura.
(3) OJK melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) OJK mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pembentukan Dana Ventura dilakukan antara PMV dan/atau PMVS dengan Bank Kustodian berdasarkan kontrak investasi bersama.

(1) Jumlah Investor Dana Ventura paling banyak 25 (dua puluh lima) pihak.
(2) PMV, PMVS, dan/atau UUS harus memenuhi jumlah nilai dana kelolaan minimum untuk setiap Dana Ventura yang dibentuk.
(3) Untuk pertama kali sejak Peraturan OJK ini diundangkan, jumlah nilai dana kelolaan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4) Setelah mendapatkan persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), PMV, PMVS, dan/atau UUS dapat mengumpulkan dana dari Investor Dana Ventura untuk memenuhi jumlah nilai dana kelolaan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(5) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan PMV, PMVS, dan/atau UUS memperoleh dana kelolaan paling sedikit Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), maka PMV diberikan tambahan waktu untuk mengumpulkan dana dari Investor Dana Ventura selama 30 (tiga puluh) hari.
(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berakhir dan PMV, PMVS, dan/atau UUS tidak dapat memenuhi jumlah nilai dana kelolaan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib mengembalikan dana kelolaan tersebut kepada Investor Dana Ventura.
(7) PMV, PMVS, dan/atau UUS wajib melakukan penyertaan sesuai dengan ketentuan mengenai batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola.
(8) Untuk pertama kali sejak Peraturan OJK ini diundangkan, batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

(9) Ketentuan mengenai perubahan terhadap jumlah nilai dana kelolaan minimum untuk setiap Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dan batas minimum penyertaan pada setiap Dana Ventura yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Surat Edaran OJK.

Dana Ventura wajib mencantumkan nama PMV atau PMVS dan nama yang sesuai dengan tujuan investasi tersebut.

(1) Perjanjian pembentukan Dana Ventura dibuat dengan akta notariil.
(2) Perjanjian pembentukan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
a. identitas PMV atau PMVS dengan Bank Kustodian yang terlibat dalam perjanjian;
b. tugas dan tanggung jawab PMV atau PMVS;
c. tugas dan tanggung jawab Bank Kustodian;
d. hak-hak investor;
e. tujuan investasi, kebijakan investasi, biaya-biaya, dan gambaran risiko investasi;
f. penyelesaian perselisihan/sengketa antar para pihak; dan
g. ketentuan pengakhiran perjanjian.

(1) Dalam mengelola Dana Ventura, PMV atau PMVS wajib:

a. memiliki itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam mengelola dana sebaik mungkin untuk kepentingan investor;
b. menyimpan dan memelihara semua pembukuan dan catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pengelolaan Dana;
c. memisahkan pembukuan dan catatan tersebut dari pembukuan dan catatan sebagai PMV atau PMVS yang mengelola Dana Ventura;
d. menyampaikan informasi kepada investor/calon investor tentang gambaran risiko investasi secara jelas;
e. melakukan penetapan nilai pasar wajar dari nilai penyertaan dan/atau pembiayaan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur dan menyampaikannya segera kepada Bank Kustodian setiap tiga bulan sekali;
f. MENETAPKAN metode penghitungan nilai pasar wajar dari nilai penyertaan dan/atau pembiayaan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur secara konsisten untuk menghitung dan MENETAPKAN Nilai Aset Bersih; dan
g. menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
(2) Dalam melakukan pengelolaan dana, PMV atau PMVS yang mengelola Dana Ventura dilarang:
a. memiliki afiliasi dengan Bank Kustodian; dan
b. memiliki portofolio penyertaan dan/atau pembiayaan kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang terafiliasi dengan PMV atau PMVS lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Dana Ventura, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

(1) Bank Kustodian memiliki tugas:
a. memberikan jasa penitipan kolektif dan kustodian sehubungan dengan aset Dana Ventura;
b. melakukan penghitungan Nilai Aset Bersih Dana Ventura setiap tiga bulan sekali;
c. membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan Dana Ventura atas perintah PMV atau PMVS yang mengelola Dana Ventura; dan
d. menyimpan dan memelihara catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan data investor.
(2) Bank Kustodian dilarang memiliki afiliasi dengan PMV atau PMVS yang mengelola Dana Ventura.

(1) Dalam rangka melakukan pemantauan investasi pada obligasi konversi dan/atau surat utang, PMV, PMVS, dan/atau UUS yang mengelola Dana Ventura dapat menunjuk Wali Amanat yang terdaftar di OJK untuk mewakili kepentingan Dana Ventura sebagai pemegang obligasi konversi dan/atau surat utang untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian penerbitan obligasi konversi dan/atau surat utang oleh Pasangan Usaha.
(2) Wali Amanat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mempunyai hubungan utang piutang dengan Pasangan Usaha dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari nilai obligasi konversi dan/atau surat utang Pasangan Usaha.

(1) PMV wajib menyalurkan Dana Ventura dalam bentuk Usaha Modal Ventura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang tidak tercatat di bursa efek.
(2) PMVS dan/atau UUS wajib menyalurkan Dana Ventura dalam bentuk Usaha Modal Ventura Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a kepada Pasangan Usaha yang tidak tercatat di bursa efek.
(3) Penempatan dana milik investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat sementara.
(4) Penempatan Dana Ventura pada pembiayaan usaha produktif bagi PMV ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Dana Ventura.
(5) Penempatan Dana Ventura pada pembiayaan usaha produktif bagi PMV atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil bagi PMVS dan/atau UUS ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih Dana Ventura.

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS yang mengelola Dana Ventura wajib menyampaikan laporan tertulis yang memperlihatkan posisi keuangan Dana Ventura kepada OJK dan Investor Dana Ventura setiap tiga bulan sekali untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS kepada OJK

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya periode tiga bulan tersebut.

(1) Laporan keuangan tahunan Dana Ventura wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.
(2) Laporan keuangan tahunan Dana Ventura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi PMV atau PMVS kepada Investor Dana Ventura dan OJK paling lambat pada akhir bulan keenam setelah tanggal laporan keuangan tahunan berakhir.

PMV atau PMVS wajib memiliki kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah pada Pasangan Usaha dan/atau Debitur yang termasuk kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi paling sedikit 5% (lima persen) dari total kegiatan usaha.

dinyatakan berlaku 3 (tiga) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan.

PMV, PMVS, dan/atau UUS dilarang:
a. menarik dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
b. memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
c. menerbitkan surat sanggup bayar (promisorry note), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya;
d. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
e. melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan OJK menghindari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) PMV, PMVS dan UUS wajib menyampaikan laporan bulanan kepada OJK.
(2) PMV dan PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK.

Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal54 ayat (1) diatur dalam Peraturan OJK mengenai laporan bulanan.

(1) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada OJK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku terakhir.
(2) PMV atau PMVS wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dalam bentuk hard copy dan soft copy.
(3) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di INDONESIA.
(4) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatumkan perhitungan hal-hal yang diatur khusus di dalam Peraturan OJK ini.
(5) Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun dalam mata uang rupiah.

(6) Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berdasarkan tahun takwim.
(7) Dalam hal PMV atau PMVS memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan sampai dengan tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
(8) Apabila batas akhir penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan usaha yang sehat, PMV, PMVS, dan/atau UUS harus mempunyai sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk PMV, PMVS, dan/atau UUS yang mempunyai kantor cabang lebih dari 5 (lima).

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (6), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23 ayat (3) dan ayat (7), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), Pasal 42 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

Peraturan OJK ini diberikan surat pemberitahuan untuk memenuhi ketentuan dimaksud.
(2) PMV atau PMVS wajib melakukan pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan.

(1) PMV, PMVS, dan/atau UUS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), ayat (2) huruf a, dan ayat (4) huruf a, Pasal 34 ayat (1), ayat (2) huruf a, ayat
(3) huruf a, ayat (4), dan ayat (5), Pasal 35, Pasal 39 ayat
(1), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 51 Peraturan OJK ini diberikan surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan.
(2) PMV atau PMVS wajib menyampaikan rencana pemenuhan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permintaan penyampaian rencana pemenuhan.
(3) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan PMV atau PMVS untuk pemenuhan ketentuan yang disertai jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(4) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), memuat:
a. restrukturisasi aset dan/atau liabilitas;
b. penambahan Modal Disetor;
c. pembatasan penerimaan pinjaman baru;
d. penerimaan pinjaman subordinasi;
e. pengalihan sebagian atau seluruh aset;
f. pembatasan pembagian laba;

g. pembatasan kegiatan yang menyebabkan pelanggaran ketentuan;
h. pembatasan pembukaan kantor cabang baru;
dan/atau
i. penggabungan badan usaha.
(5) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
(6) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus terlebih dahulu disetujui oleh RUPS dalam hal rencana dimaksud memuat rencana penambahan Modal Disetor atau rencana penggabungan usaha.
(7) Rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari OJK.
(8) Dalam hal rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh OJK tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, PMV atau PMVS wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
(9) OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan yang disampaikan oleh PMV atau PMVS dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh PMV atau PMVS paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
(10) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9), OJK tidak memberikan pernyataan tidak keberatan atau tanggapan, PMV atau PMVS dapat melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(11) PMV atau PMVS wajib melaksanakan rencana pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) PMV atau PMVS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 26 ayat (1), Pasal 33 ayat (2) huruf b, ayat
(3), dan ayat (4) huruf b, Pasal 34 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 58 ayat
(2), dan/atau Pasal 59 ayat (2), ayat (8), dan ayat (11) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan usaha; atau
c. pencabutan izin usaha.
(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), OJK mencabut sanksi peringatan.
(4) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV atau PMVS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(5) Sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV atau PMVS yang bersangkutan dan pembekuan kegiatan usaha tersebut berlaku selama

6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan usaha diterbitkan.
(6) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi pembekuan kegiatan usaha berlaku sampai dengan hari kerja pertama berikutnya.
(7) PMV atau PMVS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha.
(9) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku dan PMV atau PMVS tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura atau Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin usaha.
(10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV atau PMVS tidak juga memenuhi ketentuan dalam POJK ini, OJK mencabut izin usaha PMV atau PMVS yang bersangkutan.
(11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sanksi pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

(1) PMV yang mempunyai UUS dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2),

Pasal 26 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 49 ayat (1), Pasal 53, dan/atau Pasal 54 ayat (1) Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
a. peringatan;
b. pembekuan kegiatan UUS; atau
c. pencabutan izin UUS.
(2) Sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing 2 paling lama (dua) bulan.
(3) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PMV yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi peringatan.
(4) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan PMV yang mempunyai UUS tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mengenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS.
(5) Sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis oleh OJK kepada PMV yang mempunyai UUS dan pembekuan kegiatan UUS tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan sejak surat sanksi pembekuan kegiatan UUS diterbitkan.
(6) Apabila masa berlaku sanksi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada hari libur, sanksi peringatan dan sanksi pembekuan kegiatan UUS berlaku sampai dengan hari kerja pertama berikutnya.
(7) PMV yang mempunyai UUS yang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilarang melakukan kegiatan UUS kecuali untuk

pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
(8) Dalam hal sebelum berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan UUS.
(9) Dalam hal sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih berlaku dan PMV yang mempunyai UUS tetap melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, OJK dapat langsung mengenakan sanksi pencabutan izin UUS.
(10) Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa berlaku sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PMV yang mempunyai UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), OJK mencabut izin UUS yang bersangkutan.
(11) OJK dapat mengumumkan sanksi pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau sanksi pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) dan ayat (10) kepada masyarakat.

Bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan pencantuman kegiatan usaha dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan penyertaan saham dan/atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dinyatakan

berlaku 5 (lima) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan.

(1) Perjanjian pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing) yang sudah dilakukan sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian pembiayaan.
(2) Perjanjian pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/revenue sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diperhitungkan sebagai komponen perhitungan IFAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

(1) Penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi yang telah dilakukan oleh PMV sebelum Peraturan OJK ini diundangkan dan melebihi ketentuan batasan maksimum penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dikecualikan dalam pemenuhan ketentuan mengenai batasan maksimum penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2) Penyertaan saham atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian penyertaan.

Bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai batasan minimal kegiatan usaha pada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam

Bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1) dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan.

Bagi PMV yang telah mendapatkan izin usaha sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, ketentuan mengenai pemenuhan rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dinyatakan berlaku 2 (dua) tahun setelah Peraturan OJK ini diundangkan.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha PMV, PMVS, dan UUS tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY