Peraturan Badan Nomor 39-pojk-05-2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Industri Keuangan Non-Bank

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
2. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pialang asuransi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
5. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
6. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan lain dengan

persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah.
7. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.
8. Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
9. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan mikro sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
11. Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank yang selanjutnya disebut PJK adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, DPLK, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, LPEI, Perusahaan Pergadaian, dan LKM.
12. Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
13. Pendanaan Terorisme adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
14. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang untuk selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalah upaya pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
15. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
16. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara PJK dan Nasabah.
17. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap pihak yang:
a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PJK (ultimately own account);
b. mengendalikan transaksi Nasabah;
c. memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
dan/atau
d. melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian.
18. Uji Tuntas Nasabah (Customer Due Diligence) yang selanjutnya disebut CDD adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi calon Nasabah atau Nasabah.
19. Uji Tuntas Lanjut (Enhanced Due Diligence) yang selanjutnya disebut EDD adalah tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PJK terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang tergolong dalam area berisiko tinggi terhadap kemungkinan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
20. Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers) adalah Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
21. Orang yang Populer secara Politis (Politically Exposed Person) yang selanjutnya disebut PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik, diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang berkewarganegaraan INDONESIA maupun yang berkewarganegaraan asing.
22. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
23. Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan tunai sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
24. Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries) adalah:
a. negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi Financial Action Task Force di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme berdasarkan hasil evaluasi (mutual assessment) oleh Financial Action Task Force dan/atau badan asosiasi regional diantaranya Asia Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF), MONEYVAL, Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG), The Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG), GAFISUD, Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA), atau Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF);
b. negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;

c. negara asing yang memiliki tingkat tata kelola kepemerintahan yang rendah atau dibawah 50 (lima puluh) berdasarkan world wide governance indicators terkini yang diterbitkan oleh World Bank;
d. negara asing yang diidentifikasi sebagai tax heaven antara lain berdasarkan data dari Organisation for Economic Cooperation and Development; dan/atau
e. negara asing yang dikenal memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah atau indeks dibawah 40 (empat puluh) berdasarkan transparency international.
25. Direksi:
a. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
c. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;

e. bagi DPLK adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau
f. bagi LPEI adalah direktur eksekutif yang merupakan anggota dewan direktur yang diangkat menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
26. Dewan Komisaris:
a. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pergadaian, atau LKM berbentuk badan hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
c. bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Perusahaan Pialang Asuransi berbentuk badan hukum usaha bersama adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
d. bagi PMV berbentuk badan usaha perseroan komanditer adalah yang setara dengan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar perusahaan;
e. bagi DPLK adalah dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; atau

f. bagi LPEI adalah dewan direktur sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor INDONESIA.
27. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
28. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(1) PJK wajib menerapkan program APU dan PPT.
(2) Dalam rangka penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib memiliki pedoman penerapan program APU dan PPT.
(3) Program APU dan PPT merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko PJK secara keseluruhan.
(4) Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
b. kebijakan dan prosedur;
c. pengendalian intern;
d. sistem informasi manajemen; dan
e. sumber daya manusia dan pelatihan.

Pengawasan aktif Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT paling sedikit dengan cara:
a. memastikan bahwa PJK memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT;
b. memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan pedoman penerapan program APU dan PPT yang telah ditetapkan;
c. memastikan bahwa pedoman penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi PJK serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
d. memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap penerapan program APU dan PPT paling sedikit dengan cara:
a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT;
dan
b. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

(1) PJK wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.
(2) Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi PJK dan bertanggung jawab kepada Direksi.
(3) PJK wajib memastikan bahwa unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait.
(4) Unit kerja khusus dan/atau pejabat PJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh kepala kantor cabang dalam penerapan program APU dan PPT di kantor cabang.

Dalam hal PJK membentuk unit kerja khusus sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, berlaku ketentuan:

a. unit kerja khusus paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pimpinan dan 1 (satu) orang yang bertindak sebagai pelaksana;
b. pimpinan dan pelaksana pada unit kerja khusus tidak merangkap fungsi lainnya;
c. pimpinan unit kerja khusus ditetapkan/diangkat oleh Direksi;
d. unit kerja khusus berada di bawah koordinasi Direksi secara langsung dalam struktur organisasi PJK; dan
e. unit kerja khusus bersifat independen dari fungsi lainnya.

Dalam hal PJK menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT, pejabat tersebut harus ditetapkan atau diangkat oleh Direksi dan hanya dapat merangkap untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan/atau fungsi audit internal.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas paling sedikit sebagai berikut:
a. menyusun dan melakukan pengkinian pedoman penerapan program APU dan PPT;
b. memastikan adanya sistem informasi dan prosedur identifikasi Nasabah yang memadai, termasuk memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan

Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
c. memantau Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah yang berkaitan dengan Nasabah;
d. melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai;
e. menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
f. memantau pengkinian data dan profil Nasabah;
g. menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan oleh unit kerja yang ditugaskan; dan
h. menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencucian uang dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan terorisme yang wajib dilaporkan kepada PPATK.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:
a. memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi PJK;
b. melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
dan
c. mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tanggung jawab paling sedikit sebagai berikut:
a. memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana;
b. memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai PJK; dan
c. menjaga kerahasiaan informasi terkait penerapan program APU dan PPT.

Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat kebijakan dan prosedur tertulis, yang paling sedikit mencakup:
a. pelaksanaan CDD, yang terdiri dari:
1. permintaan informasi dan dokumen;
2. verifikasi dokumen; dan
3. pemantauan dan pengkinian data Nasabah.
b. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
c. pelaksanaan CDD yang lebih sederhana;
d. pelaksanaan EDD;
e. penutupan hubungan usaha dan/atau penolakan transaksi;
f. pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga;
g. penatausahaan dokumen; dan
h. pelaporan kepada PPATK.

PJK wajib menerapkan pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 secara konsisten dan berkesinambungan.

Pedoman penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris sebelum ditetapkan oleh Direksi.

PJK wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
a. akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
b. melakukan hubungan usaha dengan Nasabah;
c. terdapat keraguan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh calon Nasabah, Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
dan/atau
d. terdapat indikasi transaksi keuangan yang tidak wajar yang terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

(1) Dalam rangka PJK akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah, PJK wajib:
a. meminta informasi untuk mengetahui profil calon Nasabah, termasuk identitas yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen pendukung;

b. meneliti kebenaran dokumen pendukung identitas calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau
c. melakukan pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas calon Nasabah.
(2) Pertemuan langsung (face to face) dengan calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat tidak dilakukan pada awal hubungan usaha, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. transaksi dalam setahun paling banyak Rp5.000.000 (lima juta rupiah); atau
b. dokumen pendukung yang memuat identitas telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
(3) PJK dilarang membuka atau memelihara Rekening anonim atau Rekening yang menggunakan nama fiktif.

PJK wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok perorangan atau perusahaan.

(1) Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
a. untuk calon Nasabah perorangan:
1. data sesuai identitas calon Nasabah yaitu:
a) nama;
b) nomor identitas;
c) alamat;
d) tempat dan tanggal lahir;
e) jenis kelamin; dan f) kewarganegaraan.

2. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
3. nomor telepon (jika ada);
4. status perkawinan;
5. pekerjaan;
6. alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
7. sumber dana;
8. rata-rata penghasilan;
9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan PJK; dan
10. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
b. untuk calon Nasabah yang berbentuk perusahaan:
1. nama;
2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;
3. bidang usaha/kegiatan;
4. alamat kedudukan;
5. nomor telepon (jika ada);
6. tempat dan tanggal pendirian;
7. identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);
8. sumber dana; dan
9. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah dengan PJK.
(2) Informasi untuk calon Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib didukung dengan dokumen identitas calon Nasabah berupa fotokopi KTP atau fotokopi paspor yang masih berlaku disertai dengan spesimen tanda tangan.
(3) Informasi untuk calon Nasabah perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib didukung dengan dokumen identitas perusahaan dan:

a. untuk calon Nasabah perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil ditambah dengan:
1. spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK;
2. kartu NPWP bagi calon Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
b. untuk calon Nasabah perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil selain disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dan angka 3, ditambah dengan:
1. laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
2. struktur manajemen perusahaan;
3. struktur kepemilikan perusahaan; dan
4. dokumen identitas anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.

(1) Untuk calon Nasabah selain calon Nasabah perorangan dan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PJK wajib meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b.
(2) PJK wajib meminta dokumen pendukung informasi untuk calon Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit sebagai berikut:
a. untuk calon Nasabah berbentuk badan hukum yayasan berupa:
1. izin bidang kegiatan yayasan;
2. deskripsi kegiatan yayasan;

3. struktur dan nama pengurus yayasan; dan
4. dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan PJK.
b. untuk calon Nasabah berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum berupa:
1. bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
2. nama perkumpulan; dan
3. dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perkumpulan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK.

(1) Untuk calon Nasabah berupa lembaga pemerintahan, instansi pemerintah, lembaga internasional, dan perwakilan negara asing, PJK wajib meminta informasi mengenai nama dan alamat kedudukan lembaga, instansi, atau perwakilan.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen sebagai berikut:
a. surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha dengan PJK; dan
b. spesimen tanda tangan.

PJK wajib melakukan verifikasi atas dokumen pendukung dengan cara:
a. meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan;
b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, dengan cara:

1. melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
2. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang; atau
3. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah;
dan
c. melakukan penelaahan mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).

(1) PJK wajib melakukan pemantauan data Nasabah secara berkesinambungan untuk memastikan transaksi yang dilakukan Nasabah sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan.
(2) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJK wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:
a. mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
(3) PJK dapat meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah terhadap transaksi yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau kebiasaan pola transaksi.
(4) PJK wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan data Nasabah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk mengidentifikasikan ada atau tidak adanya indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan.
(5) Dalam hal terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PJK wajib meminta data dan/atau informasi lebih lanjut kepada Nasabah.
(6) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka PJK wajib melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
(7) Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris, PJK wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(1) PJK wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan PJK terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) PJK wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) PJK wajib memelihara database daftar terduga teroris berdasarkan data yang dipublikasikan oleh pemerintah atau organisasi internasional.
(2) PJK harus memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan nama yang tercantum dalam database daftar terduga teroris.
(3) Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam database daftar terduga teroris, PJK wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah.

(4) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam database daftar terduga teroris, PJK wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

(1) PJK wajib memastikan bahwa calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(2) Dalam hal calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang sama dengan CDD bagi calon Nasabah.
(3) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD.

(1) PJK wajib memperoleh bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(2) Bukti atas identitas dan/atau informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) perorangan:
1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (2);
2. hubungan hukum antara calon Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya;
dan

3. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
b. bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berbentuk perusahaan, yayasan, atau perkumpulan yang berbadan hukum, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:
1. informasi dan dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf b, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (2);
2. dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan (ultimate owner/ultimate controller); dan
3. pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas ataupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(3) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank di dalam negeri yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(4) Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank di luar negeri dan menerapkan program APU dan PPT yang paling sedikit setara dengan Peraturan OJK ini yang mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau penyedia jasa keuangan lain di sektor Industri Keuangan Non-Bank luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner).
(5) Dalam hal PJK meragukan atau tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi

lain mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), PJK wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.

Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) berupa:
a. lembaga pemerintah;
b. lembaga keuangan multilateral; atau
c. perusahaan yang terdaftar di bursa efek.

(1) PJK dapat menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 22 terhadap calon Nasabah yang memiliki transaksi dengan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. peserta DPLK yang diikutsertakan oleh pemberi kerja atau peserta mandiri yang membayar iuran ke DPLK, yang jumlahnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan setiap bulan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetapi tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
b. produk asuransi yang tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan;

c. produk asuransi yang jumlah pembayaran premi regulernya apabila di setahunkan tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
d. produk asuransi yang pembayaran premi tunggalnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
e. pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan atau PMV yang nilainya tidak melebihi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
f. calon Nasabah dan/atau Nasabah berupa perusahaan publik;
g. jenis barang jaminan berupa alat rumah tangga atau barang gudang dengan nilai nominal paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan/atau
h. nominal uang pinjaman atau penghimpunan dana paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
(2) Bagi calon Nasabah perorangan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi mengenai:
a. nama lengkap termasuk alias apabila ada;
b. nomor dokumen identitas (KTP/paspor) yang dibuktikan dengan menunjukkan dokumen dimaksud;
c. alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas;
d. alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
e. nomor telepon (jika ada); dan
f. tempat dan tanggal lahir.
(3) Bagi calon Nasabah dan Nasabah yang berbentuk perusahaan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJK wajib meminta informasi mengenai:
a. nama perusahaan;
b. alamat perusahaan dan nomor telepon; dan

c. dokumen identitas pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
(4) Prosedur CDD yang lebih sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
(5) PJK wajib membuat dan menyimpan daftar calon Nasabah dan Nasabah yang mendapat perlakuan CDD yang lebih sederhana.

(1) PJK wajib melakukan EDD terhadap calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaaat (Beneficial Owner) yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
(2) Tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
a. latar belakang atau profil calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang termasuk PEP atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customers);
b. bidang usaha yang termasuk usaha yang berisiko tinggi (high risk business);
c. negara asal atau domisili calon Nasabah atau Nasabah termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries);
d. pihak yang tercantum dalam daftar terduga teroris;
dan/atau
e. transaksi yang dilakukan diduga terkait dengan tindak pidana di sektor Industri Keuangan Non- Bank, tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.

(3) Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri.

EDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. verifikasi informasi calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 19;
b. verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dimaksud dengan pihak ketiga; dan
c. analisis secara berkala terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak yang terkait.

(1) PJK yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), wajib menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan calon Nasabah tersebut.
(2) Pejabat senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
a. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon Nasabah yang tergolong berisiko tinggi; dan
b. membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang tergolong berisiko tinggi.

(1) PJK wajib menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah, dalam hal calon Nasabah:
a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 25;
b. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; dan/atau
c. menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya.
(2) PJK wajib menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan calon Nasabah atau Nasabah dalam hal:
a. kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi; dan/atau
b. memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
(3) PJK tetap wajib menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas calon Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal penolakan hubungan usaha dengan calon Nasabah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(4) PJK wajib mendokumentasikan calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) PJK wajib melaporkan calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.
(6) Kewajiban PJK untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan

calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada calon Nasabah dan Nasabah.

(1) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), PJK wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
(2) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) PJK dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD.
(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. penyedia jasa keuangan lain di dalam negeri;
b. penyedia jasa keuangan di sektor Industri Keuangan Non-Bank di luar negeri; atau
c. pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan, yang melakukan kerja sama dengan PJK.
(3) Dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan CDD, PJK dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga.
(4) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. memiliki kontrak kerja sama dengan PJK dalam bentuk perjanjian tertulis;
c. bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan segera apabila dibutuhkan oleh PJK dalam rangka penerapan program APU dan PPT; dan
d. tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries).
(5) Dalam hal pihak ketiga berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memenuhi kriteria bahwa pihak ketiga tersebut telah menjalankan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).
(6) Dalam hal pihak ketiga bukan merupakan penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, prosedur CDD ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi PJK.
(7) Dalam hal PJK menunjuk pihak ketiga, PJK wajib:
a. memiliki dan melaksanakan prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap pihak ketiga dalam penerapan CDD;
b. memastikan penerapan CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga telah sesuai dengan prosedur CDD yang telah ditetapkan PJK;
c. melaksanakan penatausahaan dokumen hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga; dan
d. bertanggung jawab atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga.

(1) Dalam hal PJK bertindak sebagai agen penjual produk penyedia jasa keuangan lainnya, PJK wajib menyerahkan hasil CDD dan salinan dokumen pendukung kepada penyedia jasa keuangan lainnya.
(2) Tata cara pemenuhan permintaan informasi hasil CDD dan salinan dokumen pendukung dituangkan dalam

perjanjian kerja sama antara PJK dengan penyedia jasa keuangan lainnya tersebut.

(1) PJK wajib tetap menatausahakan dokumen yang terkait dengan data Nasabah dan dokumen Nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak:
a. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah; atau
b. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha.
(2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
a. identitas Nasabah; dan
b. informasi transaksi yang meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi.
(3) PJK wajib memberikan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sebagaimana diperintahkan oleh UNDANG-UNDANG, pada saat diperlukan.

(1) Dalam memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh PJK, PJK wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.

(2) Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara lain dibuktikan dengan:
a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
c. dilakukannya pemeriksaan untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT oleh satuan kerja audit intern.

(1) PJK wajib melakukan pengujian terhadap keefektifan dari penerapan program APU dan PPT.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan mengambil contoh secara acak (random sampling).
(3) PJK wajib mendokumentasikan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PJK wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator, dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang ditemukan di berbagai unit kerja terkait.

(1) PJK wajib memiliki sistem informasi manajemen yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah.
(2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual maupun dengan sistem komputerisasi.

Dalam rangka mencegah digunakannya PJK sebagai media atau tujuan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang melibatkan pihak intern PJK, PJK wajib melakukan:
a. prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai; dan
b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan.

PJK wajib melaksanakan program pelatihan penerapan program APU dan PPT kepada semua pegawai yang terkait, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. menyusun program pelatihan yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. melaksanakan program pelatihan sesuai dengan jadwal program yang telah disusun; dan
c. melaporkan pelaksanaan program pelatihan kepada OJK paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan program pelatihan.

PJK wajib menyelenggarakan pelatihan yang berkesinambungan tentang:
a. implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
b. teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
c. kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) PJK yang berbentuk badan hukum INDONESIA wajib meneruskan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT ke seluruh jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri, dan memantau pelaksanaannya.
(2) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peraturan APU dan PPT yang lebih ketat dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas negara dimaksud.
(3) Dalam hal di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum mematuhi rekomendasi FATF atau sudah mematuhi namun standar Program APU dan PPT yang dimiliki lebih longgar dari yang diatur dalam Peraturan OJK ini, jaringan kantor dan anak perusahaan dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.
(4) Dalam hal penerapan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan di negara tempat kedudukan jaringan kantor dan anak perusahaan berada, pejabat kantor PJK di luar negeri tersebut wajib menginformasikan kepada kantor pusat PJK dan OJK bahwa kantor PJK dimaksud tidak dapat menerapkan program APU dan PPT sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK ini.

(1) Dalam rangka menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK ini, PJK wajib menyampaikan kepada OJK:
a. pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
b. laporan pelaksanaan program pelatihan program penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c.
(2) Pedoman penerapan APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
(3) Laporan pelaksanaan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.

(1) PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PPATK.

PJK wajib mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan pengembangan teknologi dalam skema Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

PJK wajib bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas yang berwenang dalam rangka memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat
(5), Pasal 27 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 28 ayat
(1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat
(1), Pasal 46, dan Pasal 47 Peraturan OJK ini dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha; atau
c. pembekuan kegiatan usaha.

(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 (dua) bulan.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, atau huruf c dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Sanksi administratif bagi LPEI hanya berupa sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a.

OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) kepada masyarakat.

PJK yang telah memiliki pedoman pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan OJK ini menjadi pedoman penerapan program APU dan PPT.

Bagi LKM, Peraturan OJK ini dinyatakan berlaku setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Bagi perusahaan pergadaian swasta yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK, ketentuan pada Peraturan OJK ini

dinyatakan berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi PJK tunduk pada Peraturan OJK ini.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY