Peraturan Badan Nomor 481-per-g4-2016 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Keluarga

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan :
1. Sistem Informasi Keluarga, yang selanjutnya disebut SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan keluarga.

2. Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga.
3. Data Rutin adalah data yang dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
4. Data Nonrutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan pemerintah.
5. Pengelolaan Data Rutin Pendataan Keluarga adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin Pendataan Keluarga dan pemutakhirannya, dilakukan mulai dari lini lapangan sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
6. Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin pelayanan Keluarga Berencana, dilakukan mulai dari tempat pelayanan Keluarga Berencana sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
7. Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang berkaitan dengan data rutin Pengendalian Lapangan, dilakukan mulai dari lini lapangan sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.
8. Data Khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko, lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung program pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.
9. Data Luar Biasa adalah data yang dikumpulkan dalam keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah, bencana, dan kedaruratan program pengendalian penduduk.

10. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen INDONESIA yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
11. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA, sesuai yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).
12. Kode Keluarga INDONESIA, yang selanjutnya disebut KKI adalah hasil registrasi keluarga INDONESIA yang terdata pada Basis Data Keluarga INDONESIA, kemudian di- generate berdasarkan nomor urut Basis Data Keluarga INDONESIA dalam satuan wilayah desa/kelurahan.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
Fasilitas Kesehatan yang dimaksud disini adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan Keluarga Berencana.
14. Pengelola SIGA adalah sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SIGA.

Dalam penyelenggaraan SIGA harus dilakukan berdasarkan pada prinsip, yang meliputi:
a. pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi;
b. keamanan dan kerahasiaan data;
c. standardisasi;

d. integrasi;
e. kemudahan akses;
f. keterwakilan; dan
g. etika, integritas, dan kualitas.

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang SIGA adalah:
a. memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam pengelolaan SIGA bagi pengelola SIGA tingkat Pusat hingga lini lapangan;
b. tersedianya Data dan Informasi Keluarga by name by address yang dapat diakses secara bersama, serta dapat di-update secara realtime;
c. terselenggaranya SIGA yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi;
dan
d. SIGA dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.

Ruang lingkup pengaturan SIGA dalam Peraturan Kepala Badan ini meliputi:
a. kriteria dan standar data keluarga;
b. pengumpulan data keluarga;
c. pengolahan data keluarga;
d. penyebarluasan data keluarga;
e. penyimpanan data keluarga;
f. keamanan dan kerahasiaan data keluarga; dan
g. sumber daya manusia.

(1) Penyelenggaraan SIGA diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas.
(2) Untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan prinsip:
a. lengkap, artinya data dan informasi keluarga harus utuh;
b. akurat, artinya data dan informasi keluarga bersih dari kesalahan dan kekeliruan, serta mencerminkan keadaan sebenarnya;
c. mutakhir, artinya data dan informasi keluarga yang digunakan harus terkini; dan
d. tepat waktu, artinya data dan informasi keluarga harus tersedia tepat pada waktunya.
(3) Untuk mendapatkan data dan informasi keluarga yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
a. quality assurance; dan
b. quality control.
(4) Quality assurance dan quality control sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
a. quality assurance yaitu proses pemeriksaan dan pengumpulan informasi mengenai data pada sumber data untuk menemukan inkonsistensi dan anomali lainnya dan melakukan pembersihan data aktivitas untuk meningkatkan kualitas data.
Misalnya, pengelola SIGA (operator SIGA) harus melakukan pengecekan sebelum data dientri/dicatat.
b. quality control, yaitu proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap kualitas data yang dihasilkan

dari suatu aplikasi sistem. Misalnya, dengan cara verifikasi data secara rutin terhadap laporan yang dihasilkan, dimana bila terdapat kesalahan harus segera diinformasikan kepada pengelola SIGA (operator SIGA) untuk diperbaiki.

(1) Data keluarga terdiri atas:
a. Data Rutin; dan
b. Data Nonrutin.
(2) Data Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikumpulkan secara berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
(3) Data Nonrutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikumpulkan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan keluarga yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(1) Data Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. data pendataan keluarga;
b. data pelayanan keluarga berencana; dan
c. data pengendalian lapangan.
(2) Data Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat berupa:
a. data kependudukan;
b. data keluarga berencana; dan
c. data pembangunan keluarga.
(3) Data pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat berupa:
a. data potensi fasilitas pelayanan keluarga berencana;
b. data hasil pelayanan keluarga berencana; dan
c. data logistik alokon.

(4) Data pengendalian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat berupa:
a. data sumber daya manusia lini lapangan;
b. data sarana pengendalian lapangan; dan
c. data hasil pembinaan kelompok kegiatan.

Data Nonrutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Data Khusus; dan
b. Data Luar Biasa.

Data keluarga harus terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang mengelola SIGA sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(1) Informasi keluarga meliputi :
a. data demografi;
b. data keluarga berencana;
c. data keluarga sejahtera; dan
d. data anggota keluarga.
(2) Data demografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
a. data rumah tangga;
b. data kepala keluarga menurut status perkawinan;
c. data anggota keluarga menurut jenis kelamin; dan
d. data kelompok umur.
(3) Data keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan data hasil pendataan keluarga paling sedikit meliputi:
a. jumlah pasangan usia subur;

b. jumlah pasangan usia subur yang sedang menjadi peserta keluarga berencana; dan
c. jumlah pasangan usia subur yang tidak menjadi peserta Keluarga Berencana.
(4) Data keluarga sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gambaran dari 8 (delapan) fungsi keluarga, dengan variabel paling sedikit meliputi:
a. agama;
b. sandang;
c. pangan;
d. papan;
e. kesehatan;
f. pendidikan;
g. kepesertaan dalam keluarga berencana;
h. tabungan;
i. interaksi dalam keluarga;
j. interaksi dalam lingkungan;
k. informasi; dan
l. peranan dalam masyarakat.
(5) Data anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf d paling sedikit meliputi:
a. jumlah jiwa;
b. nama anggota keluarga;
c. alamat tempat tinggal;
d. hubungan dengan kepala keluarga; dan
e. jenis kelamin, tanggal/bulan/tahun kelahiran.

(1) Data dan Informasi Keluarga bersumber dari keluarga dan Fasilitas Kesehatan.
(2) Sumber Data dan Informasi Keluarga selain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat juga bersumber dari kelompok kegiatan.
(3) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga diperoleh melalui kunjungan rumah ke rumah pada kegiatan pendataan keluarga.

(4) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari Fasilitas Kesehatan diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan keluarga berencana di Fasilitas Kesehatan.
(5) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari kelompok-kelompok kegiatan diperoleh melalui kegiatan pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan.
(6) Data dan Informasi Keluarga yang bersumber dari keluarga, Fasilitas Kesehatan, serta kelompok-kelompok kegiatan dicatat dan dilaporkan dengan format pencatatan dan pelaporan yang telah ditetapkan.

Data dan Informasi Keluarga dari hasil kegiatan pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan rutin pelayanan keluarga berencana, pencatatan dan pelaporan rutin pengendalian lapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) digunakan sebagai sumber data pada kegiatan:
a. pengelolaan program untuk kepentingan nasional;
b. analisis dengan menggunakan metode dan perangkat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
c. penelitian dan pengembangan; dan
d. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin dilakukan melalui proses:
a. pencatatan;
b. entri data; dan
c. pelaporan data.

(2) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara:
a. manual;
b. komputerisasi offline; dan
c. komputerisasi online.
(3) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang masih dilakukan secara manual karena keterbatasan infrastruktur, melalui cara:
a. pasokan listrik;
b. peralatan komputer; dan
c. jaringan internet.
(4) Pengelola SIGA yang masih memakai sistem manual akan melakukan pencatatan, penyimpanan dan pelaporan berbasis kertas melalui proses pencatatan pada kartu, buku register, dan formulir lain.
(5) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin secara komputerisasi offline sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi offline.
Pengumpulan data secara offline dilakukan karena belum didukung jaringan internet online. Hasil pengumpulan data dengan entri offline selanjutnya dapat di- sinkronisasi ke aplikasi SIGA.
(6) Pengumpulan Data dan Informasi Keluarga Data Rutin secara komputerisasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kegiatan pengumpulan data dari sumber data yang dilakukan secara komputerisasi online.
Pengelola SIGA yang sudah tersedia sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dapat melakukan pengumpulan data sesuai dengan entri online ke dalam aplikasi SIGA.

(1) Pengolahan Data dan Informasi Keluarga dilakukan melalui:
a. pemrosesan;
b. analisis; dan
c. penyajian.
(2) Pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
a. validasi;
b. pengkodean;
c. perekaman data;
d. alih bentuk (transform);
e. pengelompokan; dan
f. pengecekan konsistensi data.
(3) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. menentukan rancangan analisis;
b. penggalian data (data mining);
c. pelaksanaan analisis; dan
d. interpretasi.
(4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara:
a. tekstual;
b. numerik; dan
c. model lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(5) Menentuka rancangan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, menggunakan metoda:
a. analisis deskriptif, menggambarkan/menjelaskan data sesuai dengan karakteristik data yang ditampilkan. Misalnya: rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga pada suatu wilayah;
b. analisis komparatif, menjelaskan data dengan membandingkan karakteristik data wilayah yang

satu dengan wilayah lainnya atau perbandingan data antar waktu, antar jenis kelamin, antar kelompok umur, dan lain-lain. Misalnya: rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga menurut wilayah, perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2015 dan 2014, jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin, jumlah jiwa menurut kelompok umur tertentu, dan lain-lain;
c. analisis kecenderungan, menjelaskan data dengan membandingkan data antar waktu dalam periode yang relatif panjang.
Misalnya:
kecenderungan jumlah peserta keluarga berencana aktif selama lima tahun terakhir.
d. analisis hubungan, menjelaskan hubungan/ keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.
Misalnya:
hubungan antara pasangan usia subur peserta keluarga berencana dengan status pendidikan dan pekerjaan; dan
e. analisis lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
(6) Cara penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan pemahaman oleh pengguna, dapat dilakukan penyajian dalam bentuk, antara lain:
a. tabulasi, yaitu penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk tabel atau kolom dan baris;
b. grafik, yaitu penyajian dengan menggunakan gambar batang, garis, titik, atau pie. Bentuk yang digunakan disesuaikan dengan tujuan analisis yang ingin ditampilkan, apakah membandingkan nilai, menampilkan tren, atau proporsi; dan
c. peta, yaitu penyajian berupa peta suatu daerah yang digunakan untuk menggambarkan penyebaran atau distribusi dari suatu nilai menurut konsep wilayah.

(1) Penyebarluasan Data dan Informasi Keluarga dapat menggunakan berbagai media, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. forum pertemuan, yaitu penyajian dan penyebarluasan data dan informasi keluarga melalui media pertemuan yang meliputi diseminasi hasil pendataan keluarga, rakernas, review, dan lain-lain;
b. media elektronik, yaitu penyajian dan penyebarluasan data dan informasi keluarga melalui media elektronik (website);
c. media cetak, yaitu penyajian dan penyebarluasan data dan informasi keluarga melalui media cetak berupa profil pendataan keluarga, laporan hasil umpan balik, laporan hasil analisis dan evaluasi, bulletin cukilan data, bulletin informasi program kkbpk, dan lain-lain; dan
d. pendokumentasian, yaitu data dan informasi keluarga disimpan dalam suatu data warehouse dalam bentuk file elektronik dan juga dalam bentuk cetakan dan bahan-bahan pustaka yang aman dan mudah dilacak kembali jika diperlukan.

(1) Pelayanan data baik internal dan eksternal BKKBN dilakukan oleh Direktorat Pelaporan dan Statistik.
(2) Data dan informasi keluarga yang bersifat rahasia dapat diberikan kepada instansi pemerintah/lembaga nonpemerintah/perorangan.
(3) Instansi pemerintah/lembaga nonpemerintah/ perorangan yang akan menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan membuat surat pernyataan melindungi kerahasiaan dan tidak menyalahgunakan

data.

(1) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan dalam pangkalan data pada tempat yang aman dan tidak rusak atau mudah hilang dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau nonelektronik.
(2) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di provinsi maupun kabupaten/kota.
(3) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikelola oleh pengelola SIGA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pangkalan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terhubung dengan pangkalan data yang dikelola oleh Kepala Badan.
(5) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di dalam negeri; dan
(6) Penyimpanan Data dan Informasi Keluarga dilakukan paling singkat 10 (sepuluh) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga nonelektronik dan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun untuk Data dan Informasi Keluarga elektronik sesuai jadwal retensi arsip.

(1) Pengamanan informasi keluarga dilakukan untuk menjamin agar informasi keluarga:
a. tetap tersedia dan terjaga keutuhannya; dan
b. terjaga kerahasiaannya untuk informasi keluarga yang bersifat tertutup.

(2) Pengamanan informasi keluarga harus dilakukan sesuai dengan standar pengamanan.
(3) Kerahasiaan informasi keluarga dan standar pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi keluarga, setiap pengelola SIGA harus:
a. melakukan pemeliharaan, penyimpanan, dan penyediaan cadangan Data dan Informasi Keluarga secara teratur; dan
b. membuat sistem pencegahan kerusakan Data dan Informasi Keluarga.
(2) Untuk menjaga keamanan dan informasi keluarga, Kepala Badan MENETAPKAN kriteria dan batasan hak akses pengelola SIGA.
(3) Kriteria dan batasan hak akses pada ayat (2) merupakan pengaturan hak akses dari pengelola SIGA dengan kriteria sebagai berikut :
a. administrator yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan SIGA dalam lingkup wilayahnya;
b. operator yaitu orang yang diberikan hak akses oleh administrator di wilayahnya untuk dapat melakukan entri maupun updating data dalam lingkup wilayahnya melalui aplikasi SIGA;
c. supervisor yaitu orang yang diberikan hak akses oleh administrator di wilayahnya hanya untuk dapat melihat data dan informasi keluarga dalam lingkup wilayahnya dalam bentuk tabel laporan statis yang telah disediakan dalam aplikasi SIGA;
d. administrator, operator dan supervisor sebagaimana dimaksud di atas dibuat pada masing-masing tingkatan wilayah secara berjenjang di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota dan seterusnya; dan

e. khusus untuk administrator di tingkat pusat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :
1. administrator Pusat, merupakan administrator yang bertanggung jawab pada pengelolaan SIGA di tingkat nasional; dan
2. super administrator, merupakan administrator yang bertanggung jawab pada pengelolaan hak akses bagi administrator pusat.
(4) Pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, huruf b, dan huruf c harus berdasarkan surat penugasan dari masing-masing unit pengelola SIGA pada wilayah kerja.

(1) Unit pengelola SIGA nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki sumber daya manusia yang mengelola SIGA.
(2) Sumber daya manusia yang mengelola SIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang:
a. kependudukan dan keluarga berencana;
b. komputer; dan/atau
c. statistik.
(3) Jumlah sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang mengelola SIGA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(2), dilakukan pelatihan dan pengembangan.
(2) Pelatihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi pelatihan yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap unit pengelola SIGA harus melakukan pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan sumber daya manusia SIGA di lingkungan masing-masing melalui pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sumber daya manusia pengelola SIGA pada instansi pemerintah dan pemerintah daerah berstatus aparatur sipil negara.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Badan tentang Sistem Informasi Keluarga akan ditetapkan lebih lanjut secara teknis operasional melalui pedoman tata cara pengelolaan data rutin.

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2016 KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL, ttd SURYA CHANDRA SURAPATY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA