Peraturan Badan Nomor 63-pojk-04-2017 Tahun 2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Emiten adalah Pihak yang melakukan penawaran umum.
2. Obligasi Daerah adalah obligasi daerah sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH mengenai pinjaman daerah.
3. Sukuk Daerah adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (syuyu’/undivided share), atas aset yang mendasarinya, yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
4. Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa,

kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada bursa efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana yang selanjutnya disingkat LRPD adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang disampaikan oleh Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah efektif.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota.
8. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
9. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
10. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.

Ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang berlaku bagi Emiten terkait pelaporan dan pengumuman, tata kelola, dan pemeringkatan tidak berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, kecuali diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini atau dinyatakan secara tegas berlaku bagi Emiten yang menerbitkan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Emiten wajib menyampaikan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA, LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, dan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa INDONESIA yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek; dan
b. Situs Web Emiten.

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan paling lambat 9 (sembilan) bulan setelah tanggal laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
a. pernyataan tanggung jawab Kepala Daerah berkaitan dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah; dan
b. besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

Penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan dalam bentuk:
a. dokumen cetak paling sedikit 1 (satu) eksemplar; dan
b. salinan dokumen elektronik.

Pengumuman laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) paling sedikit memuat:
a. laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah;
b. laporan operasional;
c. laporan arus kas;
d. opini dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik INDONESIA; dan
e. besaran rasio kemampuan keuangan Emiten untuk mengembalikan pinjaman.

(1) LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
(2) Bentuk dan isi LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah harus disusun sesuai dengan format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

(1) LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
(2) Penyampaian LRPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

(1) Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib:
a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan

b. memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
(2) Dalam hal perubahan penggunaan dana memerlukan persetujuan dari instansi lain yang berwenang, rapat umum pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah wajib dilaksanakan sebelum pengajuan persetujuan ke instansi lain tersebut.
(3) Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. perubahan yang material dari masing-masing unsur penggunaan dana; dan/atau
b. perubahan lokasi atas Kegiatan yang akan dibiayai dari dana hasil Penawaran Umum yang memiliki dampak ekonomis.

(1) Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan dan diumumkan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terdapatnya Informasi atau Fakta Material.
(2) Penyampaian Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam bentuk salinan dokumen elektronik.

Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
a. perubahan Kepala Daerah, pimpinan unit pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
b. perubahan Peraturan Daerah terkait penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;

c. pembelian kembali dan penjualan kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah;
d. perubahan batas wilayah Emiten atau perubahan nama Emiten;
e. penggantian wali amanat;
f. keterlambatan realisasi pembayaran bunga/imbal hasil, dan/atau pokok;
g. perubahan hasil pemeringkatan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, jika ada; dan
h. Informasi atau Fakta Material lainnya berkaitan dengan Kegiatan yang akan dibiayai dengan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.

Pengumuman Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib paling sedikit memuat:
a. tanggal kejadian;
b. jenis Informasi atau Fakta Material;
c. uraian Informasi atau Fakta Material; dan
d. dampak kejadian Informasi atau Fakta Material.

(1) Emiten wajib memiliki unit yang melaksanakan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah.
(2) Unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) melaksanakan tugas paling sedikit:
a. mengikuti perkembangan pasar modal khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor pasar modal;
b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal;

c. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah yang paling sedikit meliputi:
1. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten; dan
2. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; dan
d. sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
(3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pimpinan unit pengelola dapat menyampaikan laporan dan keterbukaan Informasi atau Fakta Material kepada Otoritas Jasa Keuangan dan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyampaian salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (2) wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), LRPD Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dan Informasi atau Fakta Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) kepada Otoritas Jasa Keuangan jatuh pada hari

libur, penyampaian tersebut wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(2) Dalam hal Emiten menyampaikan laporan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
f. pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2017

KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY