Peraturan Badan Nomor 9-pojk-05-2014 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dan Likuidasi Dana Pensiun

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:
1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
2. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai dana pensiun;
3. Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja;
4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan;
5. Peraturan Dana Pensiun adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun;
www.djpp.kemenkumham.go.id

6. Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan Program Pensiun Iuran Pasti;
7. Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun;
8. Pengurus adalah pengurus Dana Pensiun;
9. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas Dana Pensiun;
10. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
11. Pendiri adalah:
a. orang atau badan yang membentuk Dana Pensiun Pemberi Kerja;
atau
b. bank atau perusahaan asuransi jiwa yang membentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
12. Mitra Pendiri adalah Pemberi Kerja yang ikut serta dalam suatu Dana Pensiun Pemberi Kerja Pendiri, untuk kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya;
13. Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan Peraturan Dana Pensiun dan belum menerima manfaat pensiun;
14. Pihak Yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas manfaat pensiun dalam hal Peserta atau pensiunan meninggal dunia, yaitu janda/duda, anak, atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta atau pensiunan apabila Peserta atau pensiunan tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
15. Tim Likuidasi adalah pihak yang melakukan proses likuidasi Dana Pensiun;
16. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang selanjutnya disebut Kepala Eksekutif, adalah anggota Dewan Komisioner OJK yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan;
17. Dewan Komisioner adalah dewan komisioner sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

BAB II PEMBUBARAN DANA PENSIUN

(1) Pembubaran Dana Pensiun dapat dilakukan apabila:
a. Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun;
b. Pendiri bubar yang tidak mengakibatkan adanya pihak pengganti Pendiri; atau
c. berdasarkan penilaian OJK:
1. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan/atau
2. terhentinya iuran dapat membahayakan keadaan keuangan Dana Pensiun.
(2) Pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

(1) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK
u.p. Kepala Eksekutif.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
a. alasan atau latar belakang pembubaran Dana Pensiun; dan
b. usulan nama calon Tim Likuidasi.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. fotokopi bukti identitas calon Tim Likuidasi;
b. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
c. pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(4) Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Dalam hal pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, likuidator Pendiri mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun secara tertulis kepada OJK u.p. Kepala Eksekutif paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Pendiri bubar.
(2) Dalam hal tidak terdapat likuidator Pendiri, pengajuan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri.
(3) Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b apabila:
a. Pendiri dinyatakan bubar berdasarkan tata cara pembubaran dalam anggaran dasar Pendiri atau peraturan perundang- undangan;
b. Pendiri dinyatakan bubar oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
c. izin usaha Pendiri dicabut, dalam hal Dana Pensiun berbentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
(4) Dana Pensiun wajib melaporkan kepada OJK apabila Pendiri memenuhi kriteria bubar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b.
(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit usulan nama calon Tim Likuidasi.
(6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. dasar hukum bubarnya Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dan/atau huruf b;
b. fotokopi identitas calon Tim Likuidasi;
c. daftar riwayat hidup calon Tim Likuidasi; dan
d. Pernyataan calon Tim Likuidasi bahwa yang bersangkutan bersedia untuk ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi.
(7) Jumlah anggota calon Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah seorang di antaranya merangkap sebagai ketua Tim Likuidasi.
(8) Dalam hal likuidator Pendiri atau Pendiri tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), OJK MENETAPKAN pembubaran Dana Pensiun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(9) Penetapan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan penunjukan likuidator Pendiri, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, atau pihak lain sebagai Tim Likuidasi.

(1) Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 1 apabila:
a. Dana Pensiun mengalami masalah likuiditas sehingga diperkirakan tidak dapat membayar manfaat pensiun sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya; dan/atau
b. dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti berada pada kualitas pendanaan tingkat 3 (tiga) dan rasio solvabilitas Dana Pensiun kurang dari 50% (lima puluh persen).
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi Dana Pensiun yang berdiri kurang dari 5 (lima) tahun.
(3) Dana Pensiun dinilai memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 2 apabila:
a. Pendiri tidak membayar iuran jatuh tempo selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
b. Pendiri memiliki akumulasi tunggakan iuran jatuh tempo yang besarnya setara dengan iuran 2 (dua) tahun atau lebih; dan/atau
c. Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti tidak mempunyai Peserta.

(1) OJK MENETAPKAN pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) secara lengkap.
(2) OJK MENETAPKAN pembubaran Dana Pensiun karena sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c setelah terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan upaya penyehatan yang dilakukan Dana Pensiun tidak berhasil dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun sejak Dana Pensiun ditetapkan dalam status penyehatan oleh OJK.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
a. tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun;
b. penunjukan Tim Likuidasi; dan
c. hak dan kewajiban Tim Likuidasi.

Seluruh tindakan kepengurusan Dana Pensiun dalam likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

Dana Pensiun:
a. wajib mencantumkan frasa ”dalam likuidasi” di belakang nama Dana Pensiun; dan
b. tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.

Kriteria pihak yang dapat ditunjuk menjadi anggota Tim Likuidasi adalah sebagai berikut:
a. mempunyai kompetensi untuk melakukan likuidasi Dana Pensiun;
b. tidak pernah dikenakan sanksi akibat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sebelum ditunjuk sebagai anggota Tim Likuidasi; dan www.djpp.kemenkumham.go.id

c. tidak pernah dihukum karena tindak pidana di sektor jasa keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
b. melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
c. menyampaikan informasi kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak mengenai hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
d. melakukan pencairan kekayaan Dana Pensiun;
e. menyelesaikan kewajiban keuangan Dana Pensiun;
f. menyampaikan laporan kepada OJK; dan
g. mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

(1) Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan kepada OJK berupa:
a. laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
b. laporan aktuaris yang disusun oleh aktuaris dalam rangka pembubaran Dana Pensiun, bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti;
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir.
(2) Laporan keuangan dan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk posisi per tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(3) Akuntan publik dan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
(4) Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Laporan keuangan dalam rangka pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti harus memuat daftar saldo akumulasi dana Peserta.
(6) Laporan aktuaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disusun sesuai ketentuan mengenai pendanaan dan solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja dan memuat besarnya hak masing-masing Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak.

(1) Tim Likuidasi melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dan mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
(2) Tim Likuidasi berwenang meminta data dan informasi yang diperlukan kepada setiap pihak dalam rangka pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun.
(3) Setiap pihak yang dimintai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan segala data dan informasi yang diminta oleh Tim Likuidasi.

(1) Tim Likuidasi bertanggung jawab kepada OJK atas proses likuidasi yang dilakukannya.
(2) Tim Likuidasi wajib melaksanakan proses likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tim Likuidasi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada Dana Pensiun sebagai akibat dari tindakan Tim Likuidasi yang lalai dalam melaksanakan tugasnya atau melanggar peraturan perundang-undangan.

(1) Anggota Tim Likuidasi dapat diubah berdasarkan usulan Pendiri maupun pihak lain yang mengajukan permohonan pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(2) Usulan Pendiri maupun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disertai dengan alasan perubahan anggota Tim Likuidasi dan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Tim Likuidasi wajib mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan OJK mengenai pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) atau ayat (2) atau sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mana yang lebih akhir .
(2) Rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan Tim Likuidasi;
b. jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
c. rincian biaya yang diperlukan dalam proses likuidasi.
(3) Jangka waktu dan rincian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun secara wajar dengan memperhatikan kondisi Dana Pensiun.

(1) Selama proses likuidasi Dana Pensiun, Tim Likuidasi dapat mengajukan permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan dari OJK, permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
a. alasan perubahan; dan
b. laporan perkembangan proses likuidasi Dana Pensiun sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bukti-bukti pendukungnya.
(3) OJK dapat menolak permohonan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila perubahan dimaksud dinilai dapat membahayakan kepentingan Peserta, pensiunan, dan/atau Pihak Yang Berhak.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Dalam hal OJK menolak perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, Tim Likuidasi menggunakan rencana kerja yang telah disetujui OJK.

(1) Pembagian kekayaan Dana Pensiun wajib dilakukan Tim Likuidasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan Peraturan Dana Pensiun.
(2) Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Manfaat Pasti, besar hak setiap Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam proses likuidasi harus dihitung berdasarkan laporan aktuaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b.
(3) Bagi Dana Pensiun dengan Program Pensiun Iuran Pasti, besar hak setiap Peserta dalam proses likuidasi adalah saldo akumulasi dana setiap Peserta yang dihitung berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a.
(4) Pembagian kekayaan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan besar hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan nilai kekayaan Dana Pensiun pada tanggal pembagian kekayaan dimaksud.

(1) Tim Likuidasi wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun yang paling sedikit memuat:
a. laporan keuangan Dana Pensiun; dan
b. laporan pelaksanaan rencana kerja penyelesaian likuidasi, termasuk rincian realisasi biaya likuidasi.
(2) Periode laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
a. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b kurang atau sama dengan 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 3 (tiga) bulan; atau
b. dalam hal jangka waktu pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b lebih dari 6 (enam) bulan, laporan disusun untuk periode setiap 6 (enam) bulan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam hal terdapat perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perubahan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi tersebut.
(4) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal akhir periode laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Dalam hal Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh proses likuidasi, Tim Likuidasi mengajukan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi kepada OJK.
(2) Permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak selesainya seluruh proses likuidasi.
(3) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. gambaran umum Dana Pensiun sejak tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan selesainya seluruh proses likuidasi yang paling sedikit berisi:
1. jumlah Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
2. jumlah kekayaan dan kewajiban Dana Pensiun;
3. pencairan kekayaan Dana Pensiun; dan
4. pengalihan atau pembayaran hak Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak;
b. realisasi atas pelaksanaan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi;
c. laporan keuangan per tanggal selesainya seluruh proses likuidasi, yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
d. bukti-bukti yang berkaitan dengan:
1. pencairan kekayaan Dana Pensiun;
2. penyelesaian kewajiban Dana Pensiun, termasuk penyelesaian hak kepada Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak; dan
3. pembayaran biaya likuidasi.
(4) Laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Likuidasi.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pendiri dan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja tetap bertanggung jawab atas utang iuran yang telah jatuh tempo sampai dengan tanggal efektif pembubaran Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(2) Utang iuran Pendiri dan Mitra Pendiri yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai kekayaan Dana Pensiun yang dijadikan dasar untuk menentukan besar hak setiap Peserta, pensiunan, dan Pihak Yang Berhak dalam rangka proses likuidasi Dana Pensiun.

(1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembubaran dan proses likuidasi Dana Pensiun.
(2) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan proses likuidasi Dana Pensiun kepada OJK paling lambat bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap sebagai Tim Likuidasi.

(1) OJK melakukan pengawasan terhadap proses likuidasi Dana Pensiun yang dilakukan oleh Tim Likuidasi.
(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat melakukan pemeriksaan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Dana Pensiun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) OJK dapat mengganti anggota Tim Likuidasi apabila berdasarkan hasil pengawasan OJK:
a. anggota Tim Likuidasi tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya;
b. anggota Tim Likuidasi terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan;
c. anggota Tim Likuidasi diketahui tidak memenuhi kriteria Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
d. terdapat kondisi-kondisi tertentu pada anggota Tim Likuidasi yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Tim Likuidasi.

(1) OJK MENETAPKAN persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
(2) Penetapan persetujuan atau penolakan atas laporan hasil penyelesaian likudasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada Tim Likuidasi.
(3) Dalam hal OJK menolak permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), penetapan penolakan dimaksud menyebutkan alasan penolakannya.
(4) Tim Likuidasi bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas segala akibat yang timbul dari ditetapkannya penolakan atas permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi oleh OJK.

(1) Tim Likuidasi wajib mengumumkan hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik INDONESIA, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya penetapan persetujuan atas laporan hasil penyelesaian likuidasi Dana Pensiun oleh Tim Likuidasi.
(2) Status badan hukum Dana Pensiun berakhir terhitung sejak tanggal pengumuman hasil penyelesaian likuidasi yang telah disetujui OJK dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
(3) Tim Likuidasi wajib menyampaikan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK, paling lambat 6 (bulan) sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Tim Likuidasi berakhir sejak status badan hukum Dana Pensiun berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Permohonan pembubaran Dana Pensiun, permohonan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, dan permohonan persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi yang telah diterima OJK secara lengkap sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat permohonan diajukan ke OJK.
(2) Setelah berlakunya Peraturan OJK ini, proses pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun setelah tahap penetapan pembubaran Dana Pensiun, persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi, atau persetujuan laporan hasil penyelesaian likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan OJK ini.

(1) Bagi Dana Pensiun yang masih dalam proses likuidasi pada saat Peraturan OJK ini berlaku, laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk pertama kalinya disampaikan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan OJK ini berlaku.
(2) Laporan perkembangan pelaksanaan proses likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode pelaporan sejak tanggal efektifnya pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a sampai dengan paling lama 1 (bulan) sebelum tanggal penyampaian laporan kepada OJK.

(1) Bagi Dana Pensiun yang bubar karena Pendiri bubar sebelum berlakunya Peraturan OJK ini:
a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian likuidasi kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan OJK ini; dan
b. dalam hal Tim Likuidasi tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, OJK MENETAPKAN mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Bagi Dana Pensiun yang Pendirinya adalah lembaga keuangan yang izin usahanya telah dicabut oleh instansi yang berwenang dan belum menyampaikan permohonan pembubaran sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, maka Dana Pensiun dimaksud dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan OJK ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembubaran dan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK.

Bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh persetujuan pembubaran dari Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, kewajiban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) tidak berlaku.

Jumlah anggota Tim Likuidasi bagi Dana Pensiun yang telah memperoleh penetapan pembubaran dari Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini, dapat tetap mengacu pada keputusan mengenai persetujuan permohonan pembubaran dimaksud.

(1) Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku, peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pembubaran Dana Pensiun, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan OJK ini.
(2) Persetujuan permohonan pembubaran dan persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi yang telah diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau OJK sebelum berlakunya Peraturan OJK ini dinyatakan tetap berlaku.

Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Juli 2014 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AMIR SYAMSUDIN

www.djpp.kemenkumham.go.id