Peraturan Badan Nomor per-002-a-ja-05-2017 Tahun 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan :
1. Kepala Pusat Pemulihan Aset yang selanjutnya disebut Kepala PPA adalah Pimpinan Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Agung

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya, yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset kepada korban atau yang berhak.
2. Kepala Kejaksaan Negeri adalah pimpinan Kejaksaan Negeri yang bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas penuntutan, benda sitaan atau barang rampasan negara, dan/atau pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti.
3. Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat K/L adalah Kementerian atau Lembaga Negara atau Lembaga Pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada Kementerian Keuangan Republik INDONESIA.

5. Kantor Jasa Penilai Publik yang selanjutnya disebut KJPP adalah badan usaha yang telah mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi Penilai Publik dalam memberikan jasa melakukan penilaian terhadap benda sitaan, barang rampasan negara dan benda sita eksekusi sesuai peraturan perundang undangan.
6. Satuan Kerja Teknis adalah unit kerja atau seksi di Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang tindak pidana umum atau tindak pidana khusus.
7. Jaksa Pemulihan Aset adalah Jaksa pada Pusat Pemulihan Aset yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang pemulihan aset yang meliputi kegiatan penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya.
8. Jaksa Penuntut Umum adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebagai Penuntut Umum.
9. Jaksa Eksekutor adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan.
11. Barang Bukti adalah benda sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan untuk pembuktian perkara atau terkait dengan perkara pidana yang disidangkan.
12. Barang Rampasan Negara adalah Barang Milik Negara yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk Negara.
13. Benda Sita Eksekusi adalah aset atau barang milik terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana, termasuk korporasi terkait terpidana, yang disita oleh Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset untuk dijual

atau dilelang dalam rangka pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana.
14. Denda atau Uang Pengganti adalah kewajiban yang dibebankan negara kepada terpidana untuk membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
15. Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri adalah Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri untuk melelang atau memusnahkan benda sitaan yang tidak diambil oleh pemilik atau yang berhak, atau pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan.
16. Putusan Pengadilan adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
17. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat jaminan Kepala Kejaksaan Negeri, yang berisi pernyataan pertanggungan jawab Kejaksaan atas pelelangan benda sita eksekusi atau benda sitaan atau barang rampasan negara yang tidak ditemukan lagi dokumen pendukungnya.

Benda sitaan yang telah diputus pengadilan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak, putusannya dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.

(1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri, tempat benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar langsung kepada pemiliknya atau yang berhak.
(2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, Jaksa Eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian benda sitaan tersebut di kantor Kecamatan atau Kelurahan atau Desa tempat tinggal terakhir pemilik atau yang berhak atas benda sitaan, serta di Pengadilan Negeri yang memutus perkara dan/atau melalui media massa.
(3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak datang maka Jaksa Eksekutor mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan.
(4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda sitaan tidak mengambil benda sitaan, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
(5) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan.

(1) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis MENETAPKAN status benda sitaan yang tidak diambil pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP

Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan didasarkan kepada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Putusan Pengadilan.
(3) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.
(4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara.
(5) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan tersebut, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(1) Benda sitaan yang telah diberitahukan kepada pemilik atau yang berhak untuk diambil tetapi pemilik atau yang berhak atas benda sitaan menolak menerima, Kepala Kejaksaan Negeri membuat penetapan untuk dilelang.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dinyatakan dalam Berita Acara Penolakan Benda Sitaan yang ditandatangani oleh pemilik atau yang berhak dan Jaksa Eksekutor serta dua orang saksi, dengan menyebutkan alasan penolakan.
(3) Dalam hal pemilik atau yang berhak tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan Benda Sitaan, penolakan tandatangan dituangkan dalam Berita Acara.

(1) Hak pemilik atau yang berhak atas benda sitaan untuk menerima benda sitaan gugur sejak yang bersangkutan menolak menerima pengembalian benda sitaan dari Jaksa Eksekutor.
(2) Terhadap benda sitaan yang pengembaliannya ditolak oleh pemilik atau yang berhak, Jaksa Eksekutor melaporkan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan.
(3) Kepala Kejaksaan Negeri secara tertulis MENETAPKAN status benda sitaan yang ditolak penerimaannya oleh pemilik atau yang berhak untuk dilelang melalui Kantor Lelang Negara, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai PNBP Kejaksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan dengan didasarkan pada Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan Berita Acara Penolakan Benda Sitaan.
(5) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan tersebut untuk dimusnahkan.
(6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara.

(7) Setelah dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), benda sitaan dihapus dari daftar benda sitaan Kejaksaan.

(1) Dalam hal terdapat benda sitaan yang tercatat dan tanggung jawab yuridisnya ada pada Kejaksaan tetapi tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memerintahkan Jaksa Eksekutor untuk mencari putusan dan berkas penanganan perkaranya.
(2) Pencarian putusan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor Kejaksaan atau di kantor Pengadilan Negeri yang menyidangkan perkara dan/atau di kantor Penyidik yang melakukan penyitaan benda sitaan.
(3) Dalam hal dokumen penanganan perkara benda sitaan tidak bisa ditemukan dan/atau dokumen yang ditemukan tidak lengkap, Jaksa Eksekutor membuat Berita Acara Pencarian Dokumen Benda Sitaan dan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Benda sitaan yang tidak diketahui Putusan Pengadilan dan berkas penanganan perkaranya, diumumkan di papan pengumuman Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri dan/atau media massa setempat.

(1) Dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah benda sitaan diumumkan, tidak ada pihak yang mengajukan permintaan pengembalian atas benda sitaan, Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN status benda sitaan.
(2) Dalam hal Kepala Kejaksaan Negeri MENETAPKAN benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, Satuan Kerja Teknis menyerahkan benda sitaan kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan.
(3) Pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan dengan melampirkan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, SPTJM, Berita Acara Hasil Pencarian Berkas Perkara dan hasil penilaian dari KPKNL, KJPP, atau Pejabat yang berwenang lainnya.
(4) Dalam hal benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berdasarkan hasil penilaian pejabat yang berwenang, sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka Kepala Kejaksaan Negeri setelah memperoleh ijin dari Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA, MENETAPKAN benda sitaan untuk dimusnahkan.
(5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Teknis bersama dengan Sub Bagian Pembinaan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Dalam hal terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) telah dilakukan pelelangan, pemilik atau yang berhak atas benda sitaan meminta kembali benda sitaan, pengembalian terhadap benda sitaan yang telah dilelang, dilakukan terhadap uang hasil pelelangan benda sitaan, berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan pengadilan diterima, Barang Rampasan Negara wajib diserahkan oleh Satuan Kerja Teknis kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan penyelesaian.

(1) Untuk kepentingan pelelangan Barang Rampasan Negara yang sudah tidak ditemukan lagi Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan dan Penetapan Penyitaan Pengadilan Negeri, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti.
(2) SPTJM dibuat atas dasar Surat Keterangan Kasi Teknis dan Berita Acara Pencarian yang dibuat oleh Jaksa Eksekutor, yang menyatakan bahwa Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan Sita Pengadilan Negeri terhadap Barang Rampasan Negara tersebut tidak diketemukan sebagian atau seluruhnya.

Pelelangan Barang Rampasan Negara yang dokumen penanganan perkaranya tidak dapat diketemukan atau tidak lengkap, dilakukan oleh Sub Bagian Pembinaan atau Pusat Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara berdasarkan Putusan Pengadilan dan SPTJM.

(1) Dalam hal Putusan Pengadilan menyatakan benda sitaan berupa sertifikat atau surat tanah dirampas untuk negara tetapi tidak disertai dengan perampasan tanah atau bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat maka penyelesaian terhadap Putusan Pengadilan dilakukan atas sertifikat serta fisik tanah atau bangunan.
(2) Untuk kepentingan penyelesaian barang rampasan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap fisik tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Eksekutor.
(3) Dalam hal penyelesaian Barang Rampasan Negara dilaksanakan oleh Pusat Pemulihan Aset, Surat Perintah Sita Eksekusi dapat diterbitkan oleh Kepala PPA.
(4) Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap Sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi merupakan kelengkapan administrasi penyelesaian barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat (1).

(1) Dalam hal terhadap barang rampasan negara sebagai dimaksud dalam Pasal 15, akan dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan terhadap sertifikat, serta Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan dasar untuk melakukan

pelelangan terhadap sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau tanam tumbuh di atasnya.
(2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara.

(1) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau bangunan dirampas untuk negara, Jaksa Eksekutor atau Jaksa Pemulihan Aset segera melakukan pengamanan administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan melakukan pemblokiran sertifikat ke Kantor Pertanahan atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat dilakukan pemblokiran ke Kantor Kelurahan atau Desa setempat.
(2) Penyelesaian Barang Rampasan Negara berupa tanah dan bangunan dapat dilakukan dengan cara dilelang, ditetapkan status penggunaan atau dihibahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pelelangan Barang Rampasan Negara berupa tanah atau bangunan dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara dimana barang rampasan berada, dengan setidaknya didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan tersebut.
(4) Untuk kepentingan pelelangan tanah dan bangunan yang dirampas untuk negara tetapi sudah tidak ditemukan lagi putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen pengganti.

Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Lelang Negara, merupakan dasar bagi pemenang lelang untuk mengajukan penerbitan sertifikat baru atau duplikat sertifikat tanah atau bangunan.

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data barang rampasan negara dalam putusan pengadilan dengan surat perintah penyitaan atau berita acara penyitaan atau fisik barang rampasan, dibuatkan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri, yang menerangkan bahwa barang rampasan negara sebagaimana dimaksud dalam putusan, surat perintah atau berita acara penyitaan adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Keterangan.
(2) Atas dasar Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), untuk kepentingan pelelangan, Kepala Kejaksaan Negeri membuat SPTJM.
(3) Pelelangan terhadap barang rampasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset atau Sub Bagian Pembinaan melalui Kantor Lelang Negara dengan berdasarkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Penyitaan, serta SPTJM dan Surat Keterangan Kepala Kejaksaan Negeri.

(1) Pelaksanaan eksekusi benda sitaan yang putusannya dikembalikan kepada K/L tanpa pernyataan dirampas, dapat dilakukan dengan cara benda sitaan tersebut diserahkan secara langsung atau dilakukan penyerahan dalam bentuk uang setelah dilakukan penjualan atau pelelangan terhadap benda sitaan tersebut oleh Pusat Pemulihan Aset.
(2) Penyerahan benda sitaan atau barang bukti dalam bentuk uang hasil lelang sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan atas dasar permintaan tertulis dari Pimpinan K/L kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala PPA.

Dalam hal benda sitaan yang dikembalikan kepada K/L berupa sertifikat atau surat tanah, untuk kepentingan penyelesaian, Kepala PPA menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap fisik tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam sertifikat, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset.

(1) Pelelangan terhadap benda sitaan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 20 dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara atau Kantor Lelang Lainnya, dengan didasarkan putusan pengadilan yang mengembalikan benda sitaan kepada K/L, Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, serta Permintaan Tertulis dari pimpinan K/L kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan cq. Kepala Pusat Pemulihan Aset yang

meminta agar barang bukti dikembalikan dalam bentuk uang hasil lelang.
(2) Dalam hal pelelangan pada ayat (1) dilakukan terhadap benda sita eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Surat Perintah Sita Eksekusi dan Berita Acara Sita Eksekusi merupakan salah satu dasar pelelangan yang dilakukan Pusat Pemulihan Aset.
(3) Uang hasil pelelangan barang bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetorkan secara langsung kepada K/L oleh Pusat Pemulihan Aset.

(1) Dalam hal putusan pengadilan menjatuhkan hukuman antara lain untuk membayar denda atau uang pengganti, pembayaran atas denda atau uang pengganti berasal dari aset terpidana yang tidak termasuk barang rampasan negara.
(2) Berdasarkan putusan pengadilan yang membebani terpidana untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala PPA dan/atau Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan Surat Perintah Sita Eksekusi terhadap aset terpidana, keluarga terpidana atau perusahaan terpidana, yang akan dilelang untuk membayar denda atau uang pengganti tersebut.
(3) Atas dasar Surat Perintah Sita Eksekusi dari Kepala Pusat Pemulihan Aset atau Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap aset terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana atau korporasi terkait terpidana, yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaksa Pemulihan Aset atau Jaksa Eksekutor.

(4) Pelelangan aset untuk pembayaran denda atau uang pengganti dilakukan oleh Jaksa Pemulihan Aset melalui Kantor Lelang Negara dengan melampirkan Putusan Pengadilan, Surat Perintah dan Berita Acara Sita Eksekusi terhadap aset yang akan dilelang untuk pembayaran denda atau uang pengganti.
(5) Dalam hal penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan oleh Jaksa Eksekutor, setelah dilakukan penyitaan, Jaksa Eksekutor menyerahkan benda sitaan tersebut kepada Sub Bagian Pembinaan untuk dilakukan pelelangan.

(1) Terhadap benda sitaan atau barang bukti yang tidak diambil oleh pemiliknya dan/atau barang rampasan negara dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp.
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dapat dilakukan penjualan secara langsung oleh Pusat Pemulihan Aset atau Kejaksaan Negeri, tanpa melalui Kantor Lelang Negara.
(2) Penjualan secara langsung benda sitaan atau barang rampasan negara sebagaimana dimaksud ayat
(1), didasarkan pada penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan hanya dapat dilakukan terhadap benda sitaan atau barang rampasan negara yang penilaian harga wajar dilakukan oleh KPKNL.
(3) Penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Jaksa Pemulihan Aset yang ditunjuk oleh Kepala PPA, atau Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, di hadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan dan/atau barang rampasan negara dan pihak atau

perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan dan/atau barang rampasan dimaksud.
(4) Dalam hal benda sitaan dan/atau barang rampasan negara pada ayat (1) berupa kendaraan bermotor, Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri, berita acara penjualan benda sitaan dan/atau barang rampasan negara tersebut serta hasil penilaian KPKNL menjadi pengganti risalah lelang yang digunakan untuk proses registrasi pendaftaran kendaraan bermotor di Kantor Kepolisian setempat.

Peraturan Jaksa Agung ini merupakan pedoman bagi penyelesaian seluruh benda sitaan dan barang rampasan negara yang ditangani Kejaksaan di seluruh INDONESIA.

Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk dan formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keterangan, Surat Perintah Sita Eksekusi, dan Berita Acara Sita Eksekusi, serta formulir lainnya diatur lebih lanjut oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Jaksa Agung ini diundangkan, seluruh tunggakan benda sitaan dan barang rampasan negara yang tersimpan di Rupbasan, Gudang Barang Bukti Kejaksaan atau tempat lainnya, diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri atau Cabang Kejaksaan Negeri.

Pusat Pemulihan Aset bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung ini, dan melaporkan hasilnya kepada Jaksa Agung Republik INDONESIA secara berkala.

Pada saat Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku, maka seluruh ketentuan peraturan penyelesaian benda sitaan atau barang rampasan negara yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Jaksa Agung ini.

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini, dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H.M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA