Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut : a. pendapatan daerah Rp.1.144.027.253.000 b. belanja daerah Rp.1.181.752.253.000 Defisit/Surplus Rp. (37.725.000.000) c. Pembiayaan Daerah 1. penerimaan Rp. 44.000.000.000 2. pengeluaran Rp. 6.275.000.000 Pembiayaan Netto Rp. 37.725.000.000 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 0 Tahun Berkenaan

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.144.027.253.000 yang bersumber dari : a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari : a. pajak daerah Rp. 19.605.000.000 b. retribusi daerah Rp. 4.926.000.000 c. hasil pengelolaan kekayaan Rp. 9.675.000.000 daerah yang dipisahkan a. lain – lain pendapatan asli Rp. 36.225.000.000 daerah yang sah

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.060.596.253.000.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 13.000.000.000.

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.181.752.253.000, yang terdiri atas : a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 792.703.704.967.

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 196.973.751.033.

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 8.800.000.000.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 183.274.797.000.

Anggaran pembiayaan tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 37.725.000.000, yang terdiri atas : a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 44.000.000.000

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 6.275.000.000

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan Defisit sebesar Rp. 37.725.000.000

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara 6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; 8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; 9. Lampiran IX : Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah 10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah; 12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; 13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah an Aset Lain-Lain; 14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan; 15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan 16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi. Ditetapkan di Sidikalang pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI DAIRI, ttd EDDY KELENG ATE BERUTU Diundangkan di Sidikalang pada tanggal 31 Desember 2021 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI, ttd BUDIANTA PINEM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2021 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA : ( 88 -232 / 2021 ) Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM JON HENRY PANJAITAN, SH, MH Pembina NIP. 19731208 200502 1 003