Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2014

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 512.622.962.086,52 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 2.225.271.019.832,00 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 537.233.386.188,10 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 259.960.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 28.596.966.788,52 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 50.105.551.398,00 d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 173.960.443.900,00 (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 170.127.199.832,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.897.769.300.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 157.374.520.000,00 (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Hibah sejumlah Rp. 1.524.330.000,00 b. Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 269.535.922.188,10 c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. - d. Bantuan Keuangan dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 266.173.134.000,00

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari: a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.860.438.542.433,72 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.763.555.871.766,83 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.565.158.378.200,35 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. - c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. - d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 52.382.750.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 5.000.000.000,00 f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 77.614.930.211,37 g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 144.222.820.340,00 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 16.059.663.682,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. c. Belanja Modal sejumlah Rp.

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga. (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara : a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak. (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup : a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD. (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 379.420.029.023,93 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 30.552.982.930,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 370.596.621.123,93 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 8.823.407.900,00 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. - (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 b. Penyertaan Modal (investasi) pemerintah Daerah sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 5.552.982.930,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Bupati MENETAPKAN Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 6 Februari 2014 BUPATI BANDUNG, ttd DADANG M. NASER Diundangkan di Soreang pada tanggal 6 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd SOFIAN NATAPRAWIRA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT : (09/2014)