Peraturan Menteri Nomor 01-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Bantuan Pembangunan Rumah Susun adalah pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
3. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4. Rumah Susun Khusus adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
5. Rumah Susun Negara adalah rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil serta anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Republik INDONESIA.

6. Pengelolaan Rumah Susun adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan.
7. Satuan Rumah Susun yang selanjutnya disebut sarusun adalah unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
8. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen proposal serta kelayakan teknis terhadap usulan permohonan bantuan.
9. Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design) yang selanjutnya disebut DED adalah dokumen desain teknis bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis, dan perkiraan biaya pembangunan (Engineering Estimate) serta rencana kerja dan syarat-syarat.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Barang Milik Negera yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Pengelola adalah suatu badan hukum yang bertugas untuk mengelola rumah susun.
13. Penghuni Sarusun Sewa yang selanjutnya disebut penghuni adalah orang yang menempati sarusun.
14. Rumah Susun Fungsi Campuran adalah rumah susun yang pemanfaatannya antara fungsi hunian dan bukan hunian.

15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu laik fungsi.
16. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
17. Tarif Sewa adalah jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusun dalam jangka waktu tertentu.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum.
19. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan rumah susun yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan serta pengelolaan rumah susun yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ruang lingkup Peraturan Menteri meliputi:
a. bantuan pembangunan rumah susun;

b. tata cara pemberian bantuan pembangunan rumah susun;
c. pengelolaan rumah susun; dan
d. monitoring dan evaluasi.

(1) Bentuk bantuan pembangunan rumah susun terdiri atas:
a. bangunan rumah susun beserta prasarana, sarana dan utilitas umum; dan
b. mebel.
(2) Pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rumah susun umum;
b. rumah susun negara; dan
c. rumah susun khusus.
(3) Bantuan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling tinggi 5 (lima) lantai.
(4) Dalam hal bantuan pembangunan rumah susun diberikan lebih dari 5 (lima) lantai perlu mendapatkan persetujuan dan penetapan oleh Menteri.

(1) Penerima bantuan pembangunan rumah susun diberikan kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimakasud pada ayat (1) terdiri dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(1) Penerima manfaat pembangunan rumah susun umum diberikan kepada MBR untuk pemenuhan kebutuhan rumah susun umum.
(2) Penerima manfaat pembangunan rumah susun negara ditujukan kepada pejabat dan/atau pegawai negeri sipil serta anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Republik INDONESIA.
(3) Penerima manfaat pembangunan rumah susun khusus ditujukan kepada:
a. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri;
b. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara;
c. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan;
d. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional;
e. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat;
f. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal;
g. masyarakat sosial dan yang memerlukan kebutuhan khusus yaitu tenaga kesehatan, masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau
h. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(4) Penerima manfaat rumah susun khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan sesuai penugasan khusus dari PRESIDEN.

Permohonan bantuan pembangunan rumah susun meliputi persyaratan:
a. proposal; dan
b. teknis.

(1) Persyaratan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
a. surat permohonan bantuan pembangunan rumah susun ditujukan kepada Menteri yang ditandatangani oleh pimpinan kementerian/lembaga atau gubernur/bupati/walikota;
b. gambaran umum tentang kebutuhan perumahan di wilayah pemohon;
c. dalam hal permohonan bantuan pembangunan rumah susun diajukan oleh kementerian/lembaga atau pemerintah provinsi, proposal disertai dengan surat pernyataan dukungan dari pemerintah daerah kabupaten/kota;
d. dalam hal permohonan bantuan pembangunan rumah susun diajukan oleh pemerintah kabupaten/kota, proposal ditembuskan kepada pemerintah provinsi;

e. sertipikat tanah atau surat bukti penguasaan tanah;
f. surat pernyataan kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan
g. surat pernyataan tanggung jawab pemohon bantuan rumah susun.
(2) Permohonan bantuan pembangunan rumah susun dapat diajukan oleh pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten/kota.
(3) Permohonan bantuan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa dengan badan permusyawaratan desa.
(4) Surat pernyataan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. proses perizinan dan penerbitan izin mendirikan bangunan;
b. dukungan pengelolaan sampah;
c. penerbitan sertifikat laik fungsi; dan
d. fasilitasi penghunian.
(5) Dalam hal kabupaten/kota belum memiliki rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilengkapi dengan surat keterangan kesesuaian peruntukan dari bupati/walikota.
(6) Surat pernyataan tanggung jawab pemohon bantuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
a. menyerahkan tanah dalam kondisi siap bangun dan tanpa sengketa;
b. tidak merubah lokasi dari yang diusulkan;
c. mengurus dan menyelesaikan izin mendirikan bangunan;
d. menjamin ketersediaan jaringan listrik dan ketersediaan daya dari Perusahaan Listrik Negara;
e. menjamin ketersediaan jaringan air minum dari perusahaan daerah air minum atau sumber air minum yang layak;

f. melakukan pendataan dan pendaftaran calon penghuni 3 (tiga) bulan sebelum bangunan rumah susun selesai;
g. memelihara, merawat, dan mengelola bangunan rumah susun, serta memfasilitasi proses penghunian;
h. memanfaatkan rumah susun sesuai dengan fungsinya;
i. kesediaan menerima barang milik negara berupa bangunan rumah susun; dan
(7) Format persyaratan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Persyaratan teknis bantuan pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, meliputi :
a. lokasi; dan
b. tanah.
(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
b. tersedia jalan akses ke lokasi untuk kepentingan kelancaran pembangunan dan pemanfaatan rumah susun;
c. bebas dari bencana banjir dan longsor;
d. tidak melanggar garis sempadan bangunan, sungai dan pantai;
e. tersedia pasokan daya listrik sesuai kebutuhan; dan
f. tersedia pasokan air minum atau sumber air bersih lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
a. luas tanah dapat menampung pembangunan rumah susun sesuai dengan keterangan rencana kota;
b. tanah tidak dalam sengketa;
c. kondisi tanah siap bangun sehingga tidak memerlukan proses pematangan lahan; dan
d. ketinggian muka tanah secara hidrologi paling aman dari resiko banjir (peil banjir).

Pemberian bantuan pembangunan baru rumah susun dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:
a. pengajuan proposal;
b. konsultasi regional;
c. verifikasi;
d. penetapan penerima pembangunan rumah susun;
e. pelaksanaan pembangunan; dan
f. serah terima Barang Milik Negara.

(1) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan oleh pimpinan kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah pemohon bantuan yang

ditujukan kepada Menteri.
(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak diterimanya proposal.

(1) Konsultasi regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan melalui tahapan:
a. pra-rapat konsultasi regional;
b. rapat konsultasi regional.
(2) Pra-rapat konsultasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menampung usulan lokasi pembangunan rumah susun di tingkat nasional.
(3) Rapat konsultasi regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menyampaikan kebijakan, sasaran, dan program rumah susun kepada kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
(4) Usulan lokasi pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan daftar lokasi pembangunan rumah susun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Verifikasi bantuan pembangunan rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
a. verifikasi proposal; dan
b. verifikasi teknis.
(2) Verifikasi proposal dilakukan melalui pengecekan kelengkapan dokumen usulan.

(3) Verifikasi teknis dilakukan melalui pengecekan rencana lokasi pembangunan rumah susun.
(4) Kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan.

(1) Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan menyampaikan usulan calon penerima bantuan pembangunan rumah susun yang telah diverifikasi kepada Menteri.
(2) Penerima bantuan pembangunan rumah susun ditetapkan oleh Menteri.

(1) Pelaksanaan pembangunan rumah susun dilakukan melalui tahapan:
a. penyusunan atau reviu DED dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
b. pelaksanaan pembangunan; dan
c. pemindahtanganan atau hibah.
(2) Tahapan pelaksanaan pembangunan rumah susun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Rumah susun yang telah selesai dibangun diserahterimakan oleh Menteri kepada penerima bantuan

rumah susun.
(2) Persiapan serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan konstruksi.
(3) Serah terima akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan sertifikat laik fungsi.
(4) Mekanisme serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelolaan rumah susun dilakukan terhadap bangunan rumah susun yang merupakan barang milik negara atau barang milik daerah.
(2) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah susun yang penguasaan satuan rumah susun dengan cara sewa.
(3) Bangunan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satuan rumah susun dan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(4) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola yang dibentuk oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
(5) Pengelolaan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
a. operasional;
b. pemeliharaan; dan
c. perawatan.

(1) Kegiatan operasional meliputi:
a. administrasi kepegawaian;
b. penatausahaan; dan
c. administrasi keuangan.
(2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain perekrutan dan pembinaan pegawai.
(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun.
(4) Administrasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c merupakan kegiatan tata kelola keuangan rumah susun.

(1) Perekrutan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai dalam pengelolaan rumah susun.
(2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan rumah susun dan pemberdayaan penghuni sarusun.
(3) Perekrutan dan pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pengelola.

(1) Penatausahaan merupakan kegiatan tata kelola administrasi rumah susun, meliputi:
a. sosialisasi mengenai penghunian rumah susun
b. pendaftaran dan seleksi calon penghuni;
c. penetapan calon penghuni;
d. perjanjian sewa sarusun; dan
e. tata tertib penghunian.
(2) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni dilakukan dalam rangka menjamin ketepatan kelompok sasaran calon penghuni sarusun.
(3) Penetapan calon penghuni dilakukan oleh pengelola.
(4) Perjanjian sewa sarusun dilakukan antara pengelola dengan penghuni sarusun.
(5) Tata tertib penghunian merupakan peraturan yang ditetapkan oleh pengelola dengan memuat antara lain hak, kewajiban, larangan, dan sanksi.
(6) Format surat tata kelola administrasi rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Sosialisasi mengenai penghunian rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat.
(2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disesuaikan dengan kelompok sasaran calon penghuni sarusun.

(1) Pendaftaran dan seleksi calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola rumah susun dengan mempertimbangkan

kapasitas tampung rumah susun.
(2) Tahapan pendaftaran calon penghuni, terdiri atas:
a. mengisi formulir pendaftaran calon penghuni;
b. mengajukan permohonan tertulis dari calon penghuni; dan
c. melengkapi dokumen identitas calon penghuni.
(3) Seleksi calon penghuni dilakukan oleh pengelola dengan cara:
a. verifikasi data calon penghuni;
b. memanggil calon penghuni;
c. mengumumkan calon penghuni yang tidak memenuhi syarat; dan
d. MENETAPKAN daftar tunggu calon penghuni yang memenuhi syarat.

(1) Penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilakukan setelah proses seleksi penghuni selesai.
(2) Penetapan calon penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola.
(3) Penghuni dilakukan pendataan oleh pengelola untuk disampaikan kepada ketua rukun tetangga/rukun warga setempat.

(1) Perjanjian sewa sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d paling sedikit mencakup identitas para pihak, hak dan kewajiban penghuni, serta waktu perjanjian.
(2) Hak penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mendapatkan informasi dalam memanfaatkan sarusun, tata tertib penghunian, serta pengelolaan rumah susun;
b. memanfaatkan prasarana, sarana dan utilitas umum;

c. menyampaikan pengaduan kepada pengelola terkait penghunian dan pengelolaan rumah susun; dan
d. bagi penghuni disabilitas dan lanjut usia berhak memperoleh prioritas hunian.
(3) Kewajiban penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat:
a. membayar uang sewa, listrik, dan/atau air;
b. mentaati tata tertib penghunian;
c. menjaga keamanan dan ketertiban rumah susun;
dan
d. memelihara kebersihan dan keindahan rumah susun.

(1) Tata tertib penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e ditetapkan oleh pengelola rumah susun.
(2) Penghuni sarusun wajib menjalankan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengelola.
(3) Pengaturan terkait tata tertib rumah susun paling sedikit memuat larangan:
a. memindahan hak sewa kepada pihak lain;
b. mengubah prasarana, sarana dan utilitas umum rumah susun;
c. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, dan bau menyengat;
d. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sesuai peraturan perundang-undangan;
e. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang; dan
f. mengubah konstruksi bangunan rumah susun.

(1) Administrasi keuangan merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola keuangan.
(2) Perencanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen keuangan dan sumber pendapatan untuk pengelolaan rumah susun.
(3) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diperoleh dari hasil menyewakan:
a. sarusun;
b. ruang untuk kepentingan komersial; dan
c. prasarana, sarana dan utilitas umum.
(4) Pengorganisasian keuangan dalam pengelolaan rumah susun dilakukan melalui unit pelaksana tugas atau badan layanan umum/badan layanan umum daerah.
(5) Pengawasan dan pengendalian keuangan dalam pengelolaan rumah susun dilakukan dengan laporan keuangan.

(1) Hasil menyewakan sarusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan biaya pengelolaan yang dihitung berdasarkan kebutuhan nyata biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya perawatan.
(2) Tarif sewa sarusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dan ditetapkan dengan memperhatikan:
a. dasar perhitungan tarif;
b. komponen perhitungan tarif; dan
c. struktur perhitungan tarif.
(3) Perhitungan besaran tarif sewa sarusun oleh pengelola tidak lebih besar 1/3 (satu per tiga) dari upah minimum provinsi.

(4) Hasil perhitungan tarif sewa sarusun ditetapkan oleh pengguna barang milik negara atau pengelola barang milik daerah.
(5) Dalam hal penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijangkau oleh penghuni sarusun maka Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat memberikan subsidi tarif sewa sarusun sesuai kewenangannya.
(6) Dasar perhitungan tarif, komponen perhitungan tarif, dan struktur perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemeliharaan dan perawatan dilakukan oleh pengelola rumah susun, meliputi:
a. bangunan rumah susun;
b. prasarana, sarana, dan utilitas umum.
(2) Pemeliharaan dan perawatan rumah susun dilakukan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(1) Monitoring dilakukan melalui kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara serta pengelolaan.
(2) Monitoring terhadap pelaksanaan bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

(3) Monitoring pengelolaan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan terhadap barang milik negara yang dikuasai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

(1) Evaluasi dilakukan untuk membandingkan realisasi bantuan pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara serta pengelolaannya terhadap standar yang telah ditetapkan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin bantuan pembangunan rumah susun berjalan sesuai perencanaan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Yang Dibiayai APBN dan APBD; dan
3. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sewa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 643) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun

Sewa (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 1731), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2018

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA