Peraturan Menteri Nomor 117-pmk-08-2022 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI TUNAI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Pinjaman Luar Negeri Tunai yang selanjutnya disebut Pinjaman Tunai adalah pinjaman luar negeri dalam bentuk devisa dan/atau rupiah yang digunakan untuk pembiayaan defisit APBN dan pengelolaan portofolio utang.
3. Pinjaman Program adalah Pinjaman Tunai yang penarikannya mensyaratkan dipenuhinya kondisi tertentu yang disepakati kedua belah pihak yaitu Pemerintah dan pemberi pinjaman, di antaranya matriks kebijakan, dilaksanakannya kegiatan tertentu, atau untuk mengganti kembali pendanaan kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan.
4. Pinjaman Siaga adalah Pinjaman Tunai yang dipersiapkan untuk siap ditarik pada saat diperlukan oleh Pemerintah berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan pemberi pinjaman.
5. Pinjaman Tunai Komersial adalah Pinjaman Tunai yang bersumber dari lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA dengan persyaratan yang berlaku di pasar keuangan internasional.
6. Kreditor Multilateral adalah lembaga keuangan internasional yang beranggotakan beberapa negara, yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
7. Kreditor Bilateral adalah pemerintah negara asing atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah negara asing atau lembaga yang bertindak untuk pemerintah negara asing yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah.
8. Kreditor Swasta Asing yang selanjutnya disingkat KSA adalah lembaga keuangan asing, lembaga keuangan nasional, dan lembaga non-keuangan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik INDONESIA yang memberikan pinjaman kepada Pemerintah berdasarkan perjanjian pinjaman tanpa jaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
11. Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah adalah strategi pengelolaan utang jangka menengah dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun.
12. Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang adalah strategi pembiayaan APBN melalui utang secara tahunan.
13. Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Pinjaman Tunai adalah kementerian/lembaga negara yang menjadi penanggung jawab dan/atau koordinator atas penyiapan, pelaksanaan, dan pelaporan Pinjaman Tunai.
14. Daftar Potensi Pinjaman Tunai yang selanjutnya disebut Daftar Potensi adalah daftar yang memuat potensi nilai komitmen, rencana penarikan, jenis, dan sumber Pinjaman Tunai.

Pengadaan Pinjaman Tunai bertujuan untuk:
a. memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN melalui utang;
dan
b. mengelola portofolio utang.

Pinjaman Tunai menurut jenisnya terdiri atas:
a. Pinjaman Program;
b. Pinjaman Siaga; dan
c. Pinjaman Tunai Komersial.

Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari:
a. Kreditor Multilateral;
b. Kreditor Bilateral; dan/atau
c. KSA.

Pengadaan Pinjaman Tunai dilaksanakan dengan mengacu pada:
a. Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah; dan/atau
b. Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang.

(1) Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah yang dijadikan acuan pengadaan Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh Menteri.
(2) Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang yang dijadikan acuan pengadaan Pinjaman Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(1) Direktur Jenderal menyusun Daftar Potensi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan mempertimbangkan Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah.
(2) Penyusunan Daftar Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
a. Pinjaman Tunai yang sudah berjalan; dan

b. Pinjaman Tunai baru.
(3) Penyusunan Daftar Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat mengacu pada rencana program pemberian pinjaman oleh calon pemberi pinjaman.
(4) Hasil dari penyusunan Daftar Potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam penyusunan Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang.

(1) Direktur Jenderal c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah dapat melakukan penjajakan dengan calon pemberi Pinjaman Tunai untuk mendukung penyusunan Daftar Potensi untuk Pinjaman Tunai yang bersumber dari Kreditor Bilateral dan/atau Kreditor Multilateral.
(2) Dalam hal Pinjaman Tunai bersumber dari KSA, Direktur Jenderal c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah melakukan identifikasi untuk mendukung penyusunan daftar pendek calon peserta seleksi KSA (shortlist).

(1) Pinjaman Program terdiri atas:
a. Pinjaman Program dengan basis kegiatan secara tidak langsung; dan
b. Pinjaman Program dengan basis kebijakan.
(2) Dalam rangka pengadaan Pinjaman Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal:
a. melakukan koordinasi terkait penyusunan konsep kegiatan atau matriks kebijakan sebagai persyaratan Pinjaman Program bersama dengan kementerian/lembaga negara terkait dan calon pemberi pinjaman; dan
b. meminta kesediaan kementerian/lembaga negara yang membidangi urusan terkait dengan substansi

pinjaman untuk menjadi Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab Pinjaman Tunai.

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengajukan usulan Pinjaman Program kepada calon pemberi pinjaman dengan memperhatikan:
a. rencana batas maksimal pinjaman luar negeri; dan
b. rapat pimpinan Kementerian Keuangan, untuk mendapat komitmen pembiayaan.

(1) Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mengadakan Pinjaman Siaga yang digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan dan/atau sebagai tambahan pembiayaan pada saat keadaan darurat.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan darurat sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai APBN.

Direktur Jenderal atas nama Menteri mengajukan usulan Pinjaman Siaga kepada calon pemberi pinjaman dengan memperhatikan:
a. rencana batas maksimal pinjaman luar negeri; dan
b. rapat pimpinan Kementerian Keuangan, untuk mendapat komitmen pembiayaan.

(1) Pengadaan Pinjaman Tunai Komersial dilaksanakan oleh panitia seleksi melalui seleksi calon KSA.

(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
b. memahami pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c. memahami isi dokumen persyaratan seleksi;
d. tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak memiliki peran ganda/terafiliasi; dan
e. menandatangani pakta integritas yang memuat pernyataan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan pernyataan lain yang diperlukan dalam proses seleksi.
(4) Panitia seleksi calon KSA berjumlah ganjil dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang.

(1) Tata cara seleksi calon KSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dari penyusunan daftar pendek calon peserta seleksi KSA (shortlist) sampai dengan pelaporan hasil seleksi calon KSA kepada Direktur Jenderal.
(2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi calon KSA untuk Pinjaman Tunai Komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Segala biaya yang timbul untuk seleksi calon KSA untuk pengadaan Pinjaman Tunai Komersial dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

(1) Direktur Jenderal c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah melakukan perundingan dengan calon pemberi Pinjaman Tunai setelah seluruh persyaratan untuk melakukan perundingan Pinjaman Tunai telah dipenuhi.
(2) Proses perundingan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai tata cara perundingan pinjaman luar negeri.

Direktur Jenderal atas nama Menteri menandatangani naskah perjanjian Pinjaman Tunai setelah perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah selesai dilaksanakan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. usulan Pinjaman Tunai yang telah ditetapkan; dan
b. perjanjian Pinjaman Tunai yang telah ditandatangani, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1679), dinyatakan masih tetap berlaku.
(2) Pinjaman Tunai yang sedang dalam proses perundingan dan penandatanganan pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1679), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Tunai (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2017 Nomor 1679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY