Peraturan Menteri Nomor 133 Tahun 2018 tentang PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

3. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
7. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
8. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
9. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

12. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
13. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
14. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
15. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
16. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh gubernur, bupati atau wali kota/Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh gubernur, bupati atau wali kota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
18. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi pemerintah daerah provinsi, bupati bagi pemerintah daerah kabupaten, dan wali kota bagi pemerintah daerah kota.
19. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
20. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(1) Gubernur sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, Pimpinan dan Anggota Lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah provinsi.
(2) Bupati/Wali Kota sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas dan wewenang:
a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
b. membentuk dan MENETAPKAN TPKD;
c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
e. membentuk dan MENETAPKAN Majelis;
f. MENETAPKAN SKP2KS;

g. MENETAPKAN SKP2K; dan
h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.
(2) Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf g, dan huruf h.
(3) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

(1) PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah.
(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:
a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.
(3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(1) TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

(1) PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
(2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setiap tahun.
(4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

(1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui

sidang.
(2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
c. memeriksa bukti yang disampaikan;
d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
h. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
b. MEMUTUSKAN penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
c. MEMUTUSKAN pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
(4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang:
a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;

c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
d. memeriksa bukti;

e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
j. MEMUTUSKAN pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

(1) Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
(2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

(1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
d. laporan tertulis yang bersangkutan;
e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
f. perhitungan ex officio; dan/atau
g. pelapor secara tertulis.
(2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Verifikasi setiap informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

(1) Verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD.
(2) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris DPRD.
(3) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah.
(4) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan sekretaris daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.
(5) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian

Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat lembaga nonstruktural.

(1) Hasil verifikasi atas indikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaporkan kepada Kepala Daerah paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Daerah memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan.

(1) Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah sesuai dengan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), PPKD membentuk TPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan.
(2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuk.

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli untuk menghitung nilai Kerugian Daerah.
(2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintah atau nonpemerintah yang

memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
(2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan dilampiri dokumen pendukung.
(3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), disampaikan kepada TPKD paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.

(1) TPKD memberikan jawaban paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
(2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disetujui, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
(3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditolak, TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.
(4) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak diterima oleh TPKD sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
(5) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

(6) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

(1) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik daerah disebabkan oleh:
a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
(2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
a. dasar penugasan TPKD;
b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;
c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
d. jenis obyek Kerugian Daerah;
e. jumlah Kerugian Daerah;
f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
g. kesimpulan.
(3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
a. dasar penugasan TPKD;
b. jenis obyek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
e. kesimpulan.

(1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD, PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan.
(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
(3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lama 2 (dua) hari kerja.
(4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lama 3 (tiga) hari kerja.
(5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

(1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) Dalam penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan

surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
(4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
(5) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
e. pernyataan dari Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
(6) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disertai dengan:
a. daftar barang yang menjadi jaminan;
b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan
c. surat kuasa menjual.

(1) SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
(2) Dalam rangka penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6)

huruf a setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5).
(2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau angsuran.

(1) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
(2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

(1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat MENETAPKAN jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
(3) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.

(4) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.

Perpanjangan jangka waktu yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:
a. keadaan kahar;
b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit;
dan
c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.

(1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat
(3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
(2) PPKD atau Kepala SKPKD menerbitkan SKP2KS paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan

e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

(1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.
(2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.
(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

(1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
(2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Daerah

kepada instansi yang berwenang.
(3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Mekanisme penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
b. penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain;
dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
a. MENETAPKAN keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah.
b. mengusulkan penghapusan:
1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain;
dan/atau
2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(3) Keputusan pembebasan tanggungjawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
dan/atau 2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai
(4) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPKD berdasarkan pertimbangan Majelis menerbitkan SKP2K paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis MENETAPKAN putusan hasil sidang.

(1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis; dan
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(2) Dokumen SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

(1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan/atau
b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
a. nilai buku; atau
b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
(3) Dalam hal nilai buku atau nilai wajar dapat ditentukan, nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

(1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
(2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal barang milik daerah telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

(1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
(2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
(2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K yang dilakukan dengan surat penagihan.
(3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
(4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
c. tata cara pembayaran; dan
d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
(5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan

dalam SKP2K;
d. tata cara pembayaran; dan
e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
(6) Surat penagihan sebagaimana pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKTJM.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), dilakukan secara bertahap dimulai dengan diterbitkannya surat peringatan pertama, dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar

pernyataan wanprestasi untuk selanjutnya penyelesaiannya diproses penerbitan SKP2K oleh Majelis.

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
(3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS, penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti sebagaimana tercantum dalam SKP2K.

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat
(2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar pertimbangan keputusan Majelis.

(1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

(1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat
(2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan kesatu dan peringatan kedua.
(2) Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K.
(3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), diberikan peringatan kedua.
(4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti Kerugian Daerah setelah 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani piutang negara di wilayahnya.

(1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke rekening Kas umum daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
(2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. bank;
b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos;
atau
c. bendahara penerimaan.
(3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

(1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum daerah.
(2) Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS,

atau SKP2K.
(3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
(4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
(5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, disertai dengan surat permohonan Kepala Daerah kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita atas harta kekayaan.

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) kepada:
a. Badan Pemeriksa Keuangan;
b. Majelis;
c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
d. instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

(1) Dalam hal jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih dapat dibuktikan lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan.
(2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas daerah, pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
(3) Bendahara umum daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
(5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
b. dokumen SKP2KS/SKP2K; dan
c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS/SKP2K;

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala Daerah.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
(3) Bupati/Wali Kota melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.
(4) Gubernur melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Kepala Daerah melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

(1) Kepala Daerah melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
(2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(1) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya.
(2) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai format:
a. SKTJM;
b. KP2KS;
c. keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
d. KP2K atas Proses KP2KS;
e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
f. penagihan atas kerugian daerah;
g. surat keterangan lunas;
h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran; dan
i. daftar kerugian daerah.
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2018

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA