Peraturan Menteri Nomor 19-m-ind-per-4-2014 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 63/M-IND/PER/12/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ASAM SULFAT TEKNIS SECARA WAJIB

(1) Asam Sulfat Teknis dengan Nomor Pos Tarif/HS Code sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai:
a. contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
b. contoh uji dalam rangka penelitian dan pengembangan industri;
atau
c. bahan baku pupuk nasional;
tidak wajib memenuhi ketentuan sebagaimana di-maksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.
(2) Importasi Asam Sulfat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Surat Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri.
2. mengubah ketentuan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

(1) Asam Sulfat Teknis impor yang akan memasuki Daerah Pabean INDONESIA harus memenuhi:
a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
dan
b. bagi Asam Sulfat Teknis impor yang menggunakan sertifikasi Sistem/Tipe 5 wajib diuji kembali oleh Laboratorium Penguji yang ditunjuk Menteri pada saat kedatangan di pelabuhan untuk parameter SNI 0030:2011 mengenai:
www.djpp.kemenkumham.go.id

1. kadar Asam Sulfat;
2. kadar Besi; dan
3. kekeruhan.
(2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam Sertifikat/Laporan Hasil Uji.
(3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan guna memastikan bahwa kualitas Asam Sulfat Teknis impor tidak berkurang karena:
a. faktor kondisi cuaca;
b. pengemasan dalam perjalanan jarak jauh; dan
c. waktu yang lama.
(4) Asam Sulfat Teknis impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a. dilarang masuk Daerah Pabean INDONESIA; dan
b. wajib di ekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir.
(5) Asam Sulfat Teknis impor yang telah memiliki SPPT-SNI harus didaftarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

#### Pasal II
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id