Peraturan Menteri Keuangan No.224_PMK.07_2017 Tahun 2017

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian
dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

1. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BA BUN adalah bagian
anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah
nonkementerian.

1. Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PA BUN adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan BA BUN atau bagian anggaran yang tidak dikelompokkan dalam
bagian anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.

1. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut PPA BUN adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.

1. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut KPA BUN adalah
pejabat pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun di kementerian
kantor daerah atau satuan kerja negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri
Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan anggaran yang
berasal dari BA BUN.

1. Kementerian Teknis (Executing Agency) yang selanjutnya disingkat EA adalah kementerian
negara/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan
atas pelaksanaan kegiatan.

1. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan
oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah,
yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau
pinjaman luar negeri.

1. Surat Persetujuan Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat SPPh adalah surat yang diterbitkan
oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan ditujukan kepada Pemerintah Daerah,
yang memuat kegiatan dan besaran Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri.

1. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah
antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian.

1. Perjanjian Penerusan Hibah yang selanjutnya disingkat PPH adalah kesepakatan tertulis antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian mengenai penerusan hibah
dari pemberi PHLN kepada Pemerintah Daerah.

1. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RKA BUN adalah
dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk
anggaran belanja maupun pembiayaan untuk pemenuhan kewajiban pemerintah pusat dan transfer ke

---

www.hukumonline.com/pusatdata

daerah dan dana desa tahunan yang disusun oleh KPA BUN.

1. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut RDP BUN adalah
dokumen perencanaan anggaran BA BUN yang merupakan himpunan RKA BUN.

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN
adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA BUN.

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Bendahara Umum Negara.

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
Pengguna Anggaran.

1. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan
uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

1. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh gubernur atau bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

1. Rekening Pengeluaran adalah rekening Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang
digunakan untuk membayar pengeluaran negara pada Bank Indonesia dan Bank/badan lainnya.

1. Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PHLN adalah pinjaman dan/atau
hibah luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

1. Perjanjian PHLN adalah kesepakatan tertulis mengenai pinjaman dan/atau hibah antara Pemerintah
dengan pemberi PHLN.

1. Rencana Komprehensif Penggunaan Hibah yang selanjutnya disebut Rencana Komprehensif adalah
dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama jangka waktu pelaksanaan
Hibah.

1. Rencana Tahunan Penggunaan Hibah atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut
Rencana Tahunan adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama
satu tahun.

1. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat
rincian kegiatan dan besaran pendanaan hibah yang disusun Pemerintah Daerah.

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPT JM adalah surat
pernyataan dari pengguna dana yang menyatakan bahwa pengguna dana bertanggung jawab secara
formal dan material kepada KPA atas kegiatan yang dibiayai dengan dana tersebut.

1. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan
dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang
dipersamakan.

1. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban APBN atau atas beban APBD berdasarkan SPM.

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam
lalu lintas pembayaran.

1. Backlog atas PHLN yang Eligible yang selanjutnya disebut Backlog Eligible adalah pengeluaran yang
sudah membebani Rekening Khusus yang masih dapat dimintakan penggantiannya kepada pemberi

---

www.hukumonline.com/pusatdata

PHLN.

1. Backlog atas PHLN yang Ineligible yang selanjutnya disebut Backlog Ineligible adalah pengeluaran
yang sudah membebani Rekening Khusus yang tidak dapat dimintakan penggantiannya kepada
pemberi PHLN.

1. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/atau penarikan dana PHLN melalui
penerbitan SP2D dan/atau surat pengantar Surat Penarikan Dana (covering letter of withdrawal
application) oleh KPPN.

1. Closing Account adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana PHLN yang dapat dimintakan
kembali penggantiannya kepada Pemberi PHLN atas pengeluaran yang telah dilakukan oleh
Pemerintah.

1. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat KPBJ adalah perjanjian tertulis antara
Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia barang/jasa (supplier) atau pelaksana swakelola.

1. No Objection Letter atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disebut NOL adalah surat
persetujuan dari pemberi PHLN atas suatu KPBJ dengan atau tanpa batasan nilai tertentu
berdasarkan jenis pekerjaan yang ditetapkan.

1. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara, yang fungsinya dipersamakan
sebagai SPM/SP2D, kepada Bank Indonesia dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai
penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PHLN melalui tata cara
Pembayaran Langsung, Letter of Credit, dan/atau Pembiayaan Pendahuluan.

1. Surat Penarikan Dana (withdrawal application) Pembayaran Langsung/Rekening Khusus/Pembiayaan
Pendahuluan yang selanjutnya disebut SPD-PL/Reksus/PP adalah dokumen yang ditandatangani
oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau
KPPN dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada pemberi PHLN.

1. Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit yang selanjutnya disingkat
SPP SKP-L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA Hibah sebagai dasar bagi KPPN yang
ditunjuk untuk menerbitkan Surat Kuasa Pembebanan atas penarikan PHLN melalui mekanisme
Letter of Credit.

1. Surat Kuasa Pembebanan Letter of Credit yang selanjutnya disingkat SKP-L/C adalah surat kuasa
yang diterbitkan oleh KPPN yang ditunjuk atas nama Menteri Keuangan kepada Bank Indonesia atau
Bank untuk melaksanakan penarikan PHLN melalui Letter of Credit.

1. Dana Awal Rekening Khusus (Initial Deposit) yang selanjutnya disebut Initial Deposit adalah dana
awal yang ditempatkan pada Rekening Khusus oleh pemberi PHLN atas permintaan Bendahara
Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara untuk kebutuhan pembiayaan selama periode
tertentu atau sejumlah yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN.

1. Surat Permintaan Persetujuan Pembukaan Letter of Credit yang selanjutnya disebut SPP Pembukaan
L/C adalah dokumen yang ditandatangani oleh KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar bagi
KPPN untuk menerbitkan Surat Persetujuan Pembukaan Letter of Credit.

1. Surat Persetujuan Pembukaan Letter of Credit yang selanjutnya disebut SP Pembukaan L/C adalah
surat persetujuan pembukaan Letter of Credit dari KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara
kepada Bank Indonesia atau Bank atas SPP Pembukaan L/C dari KPA Hibah untuk membuka Letter
of Credit yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C dalam hal terdapat pengadaan
barang/jasa dengan menggunakan Letter of Credit atas beban Rekening Khusus.

1. Advis Debet Kredit adalah warkat pembukuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Bank
sehubungan dengan realisasi atas penarikan PHLN yang digunakan sebagai dokumen atas
pendebitan dan pengkreditan rekening Pemerintah pada Bank Indonesia atau Bank dan dapat
digunakan sebagai dokumen pembanding atas realisasi penerimaan/pendapatan dan belanja APBN.

1. Nota Disposisi yang selanjutnya disebut Nodis adalah surat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau
Bank yang antara lain memuat informasi realisasi Letter of Credit dan berfungsi sebagai pengantar

---

www.hukumonline.com/pusatdata

dokumen kepada importir.

1. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya
disingkat SP4HLN adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko yang memuat informasi mengenai pencairan PHLN dan informasi
penganggaran.

1. Notice of Disbursement atau dokumen yang dipersamakan yang selanjutnya disingkat NoD adalah
dokumen yang menunjukkan bahwa pemberi PHLN telah melakukan pencairan PHLN yang antara
lain memuat informasi PHLN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (disbursed), cara
penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan
penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan Hibah.

1. Surat Perintah Pembebanan Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus yang selanjutnya
disebut SPB SP2D adalah surat perintah pembebanan Rekening Khusus yang diterbitkan oleh KPPN
berdasarkan SP2D Rekening Khusus.

1. Daftar Surat Perintah Pembebanan yang selanjutnya disebut Daftar SPB adalah daftar rekapitulasi
SPB SP2D yang diterbitkan oleh KPPN pada hari berkenaan untuk disampaikan kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

1. Daftar Surat Perintah Debet yang selanjutnya disebut Daftar SPD adalah daftar surat perintah
pendebitan Rekening Khusus yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia atau Bank atas dasar SPB
SP2D.

1. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening
giro yang distandardisasi oleh Bank Indonesia untuk memindahbukukan dana atas beban Rekening
Khusus ke RKUN atau rekening yang ditunjuk.

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam
maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

1. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan
dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

1. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada
wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama
tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

(1) Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:

• penerimaan dalam negeri;

• pinjaman luar negeri; dan/atau

• hibah luar negeri.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Menteri Keuangan selaku PA BUN Pengelolaan Hibah menetapkan:

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah
yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri;

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagai PPA BUN Pengelolaan Hibah;
dan

- Direktur Pembiayaan dan Transfer Nondana Perimbangan sebagai KPA BUN Pengelolaan
Hibah.

(2) Dalam hal KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhalangan

tetap, Menteri Keuangan menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
pelaksana tugas KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan fungsi PPA BUN sesuai dengan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi
Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran Bendahara Umum Negara, kecuali tugas dan fungsi menyusun laporan
pertanggungjawaban pengelolaan anggaran BA BUN Hibah daerah yang bersumber dari penerimaan
dalam negeri.

(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai

tugas dan fungsi PPA BUN Pengelolaan Hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai

tugas dan fungsi KPA BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

(4) Selain mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan

Hibah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- menetapkan pejabat yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran;

• menandatangani SPM;

• menerbitkan SPP SKP-L/C;

• menerbitkan SPP SPD-PL; dan

• menerbitkan SPP SPD-PP.

Bagian Kesatu

Penyusunan Indikasi Kebutuhan Dana Hibah

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri menyusun

Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dengan
mempertimbangkan usulan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait prioritas
untuk kegiatan investasi prasarana dan sarana pelayanan publik.

(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Hibah yang bersumber dari

pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri.

(3) Indikasi Kebutuhan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan

kepada Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat bulan Februari.

(4) Indikasi Kebutuhan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar alokasi

Hibah dalam Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN.

(5) Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata

Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara
Umum Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Kedua

Pengalokasian Hibah

(1) Berdasarkan hasil rapat kerja pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara

Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan alokasi anggaran
Hibah setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat.

(2) Berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah kepada EA.

Bagian Ketiga

SPPH/SPPh

(1) Berdasarkan surat pemberitahuan alokasi anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2), EA menyampaikan usulan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah calon
penerima Hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

(2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama EA melakukan pembahasan atas usulan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:

• kontribusi daerah dalam pencapaian program prioritas nasional;

• sinkronisasi program/kegiatan hibah dengan sumber pendanaan lainnya;

• kinerja dan kesiapan daerah; dan/atau

• pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan

---

www.hukumonline.com/pusatdata

menerbitkan dan menyampaikan SPPH/SPPh kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

(4) Penerbitan SPPH/SPPh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan

sebagai berikut:

- untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, penerbitan SPPH dilakukan
setelah alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

- untuk Hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri, penerbitan SPPH dilakukan setelah
perjanjian pinjaman luar negeri ditandatangani dan alokasi anggaran Hibah ditetapkan oleh
Menteri Keuangan; dan

- untuk Hibah yang bersumber dari hibah luar negeri, penerbitan SPPh dapat dilakukan sebelum
pagu alokasi Hibah ditetapkan dalam APBN.

Bagian Keempat

Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA

(1) Berdasarkan SPPH/SPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana
Tahunan dan/atau RKA.

(2) Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa dapat melakukan perubahan Rencana

Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam hal:

• terdapat perubahan lingkup kegiatan;

• terdapat perubahan rencana penarikan Hibah pada tahun berjalan; dan/atau;

• terdapat luncuran dari sisa dana Hibah tahun sebelumnya.

(3) Perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian PHLN.

(4) Dalam menyusun Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau
RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi
kuasa berkoordinasi dengan EA.

(5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara

koordinasi.

Bagian Kelima

PHD dan PPH

(1) Berdasarkan SPPH/SPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah Daerah calon

penerima Hibah menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti program Hibah kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah tanggal penerbitan SPPH/SPPh.

(2) Berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan penandatanganan PHD/PPH antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang
dan gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) Berdasarkan surat penolakan mengikuti program Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan
menyampaikan surat pembatalan SPPH/SPPh kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada
EA terkait.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyampaikan surat kesediaan atau penolakan mengikuti

program Hibah sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan menerbitkan dan menyampaikan surat
pembatalan SPPH/SPPh kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada EA terkait.

(1) PHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan

dalam negeri berlaku untuk tahun anggaran berkenaan.

(2) PHD/PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) untuk Hibah yang bersumber dari PHLN

berlaku sesuai dengan jangka waktu perjanjian yang disepakati dalam Perjanjian PHLN atau waktu
lain yang disepakati oleh Pemerintah dan/atau pemberi PHLN.

(3) PHD/PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:

- terdapat perubahan besaran Hibah dan/atau penambahan atau pengurangan jangka waktu
dalam perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah luar negeri yang mempengaruhi
pelaksanaan Hibah.

- terdapat sisa dana Hibah pada akhir masa pelaksanaan Hibah dan sisa dana Hibah tersebut
dialokasikan kembali kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan/atau

- terdapat usulan perubahan atau amandemen dari EA yang disetujui oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Kepala Daerah penerima Hibah.

Bagian Keenam

RDP BUN

(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun dan menyampaikan RKA BUN beserta dokumen pendukung

kepada PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah.

(2) Penyampaian RKA BUN sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah RKA BUN direviu oleh

Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

(3) Berdasarkan RKA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah

yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun
RDP BUN.

(4) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan/atau PPA

BUN Pengelolaan Hibah menyusun RDP BUN menyampaikan RDP BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(5) Penyusunan dan penyampaian RDP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

Bagian Ketujuh

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Penganggaran Hibah dalam APBD

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

dalam APBD.

(2) Berdasarkan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan dan/atau RKA sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau Perubahan Rencana Komprehensif dan/atau Rencana Tahunan
dan/atau RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pemerintah Daerah menganggarkan
penggunaan Hibah sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan dalam APBD dan
mencantumkannya dalam DPA.

(3) Pemerintah Daerah menganggarkan dana pendamping atau kewajiban lain dalam APBD dalam hal

dipersyaratkan dalam PHD atau PPH.

(1) Dalam hal Hibah diterima setelah APBD ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat dilaksanakan

setelah gubernur atau bupati/walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur atau
Bupati/walikota mengenai penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Perubahan Peraturan Gubernur atau Bupati/walikota mengenai penjabaran APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dianggarkan dalam APBD Perubahan.

(3) Dalam hal Hibah diterima setelah APBD Perubahan ditetapkan, penggunaan dana Hibah dapat

dilaksanakan setelah gubernur atau bupati/walikota melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur
atau Bupati/walikota mengenai penjabaran APBD Perubahan dan memberitahukan kepada Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(4) Perubahan Peraturan Gubernur atau Bupati/walikota mengenai penjabaran APBD sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam DPA untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah dapat meneruskan Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan mekanisme
pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kesatu

Bentuk dan Sumber Hibah

(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun DIPA BUN Hibah berdasarkan Peraturan Presiden mengenai

Rincian APBN.

(2) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan DIPA BUN Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kewenangan untuk disahkan.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) DIPA BUN Hibah yang telah mendapatkan pengesahan digunakan sebagai dasar penyaluran Hibah.

(4) Penyusunan dan penyampaian DIPA BUN Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Perencanaan,
Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, dan
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara.

(1) Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah penetapan APBN, penerushibahan kepada Pemerintah

Daerah dapat dilaksanakan setelah DIPA BUN Hibah disahkan untuk kemudian dianggarkan dalam
APBN Perubahan.

(2) Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada

Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan setelah DIPA BUN Hibah disahkan untuk kemudian dilaporkan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Penyaluran Hibah

(1) Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme APBN dan APBD.

(2) Penyaluran Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dilaksanakan melalui tata cara

pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

(3) Penyaluran Hibah yang bersumber dari PHLN dilaksanakan melalui tata cara:

• pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD;

• Pembayaran Langsung;

• Rekening Khusus;

• Letter of Credit; dan/atau

• Pembiayaan Pendahuluan.

(4) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan secara bertahap

sesuai dengan capaian kinerja.

(5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menyediakan dana pendamping atau kewajiban lain yang

dipersyaratkan dalam PHD atau PPH maka penyaluran dana Hibah tidak dapat dilakukan.

(6) Dalam hal penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melibatkan

kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian, penyaluran Hibah dilakukan setelah
mendapat pertimbangan dari kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.

(1) Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa membuat dan menyampaikan bukti

penerimaan Hibah/kuitansi kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah atas setiap realisasi penyaluran
Hibah.

(2) Penyampaian bukti penerimaan Hibah/kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Bagian Kedua

Persyaratan Penyaluran Hibah

(1) Penyaluran Hibah dilakukan berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah dari gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(2) Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, surat permintaan penyaluran Hibah

kepada Badan Usaha Milik Daerah diajukan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang
diberi kuasa kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(3) Surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi

dengan dokumen pendukung sebagai berikut:

• SPTJM;

• berita acara pembayaran;

- surat pertimbangan/rekomendasi penyaluran Hibah dari kementerian negara/lembaga
pemerintah nonkementerian; dan

• dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD atau PPH.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyaluran Hibah

Paragraf 1

Pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD

(1) Penyaluran Hibah melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) huruf a merupakan transfer dana dari RKUN ke RKUD.

(2) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah
kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah berdasarkan permintaan pembayaran dari penyedia barang/jasa
dan/atau SP2D yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.

(3) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA BUN

Pengelolaan Hibah menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada KPPN.

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar

transfer dana dari RKUN ke RKUD.

(5) Dalam hal penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hibah yang bersumber

dari luar negeri, penyaluran Hibah dilaksanakan setelah pemberi PHLN melakukan transfer dana ke
RKUN.

Paragraf 2

Pembayaran Langsung

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Penyaluran Hibah melalui tata cara Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
huruf b merupakan pembayaran langsung dari pemberi PHLN kepada penyedia barang/jasa setelah
menerima surat pengantar SPD-PL dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

(1) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan setelah gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah
kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(2) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN

Pengelolaan Hibah menyampaikan SPD-PL kepada KPPN.

(3) Berdasarkan SPD-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan dan menyampaikan

surat pengantar SPD-PL kepada Pemberi PHLN dengan tembusan kepada KPA BUN Pengelolaan
Hibah dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen.

(4) Berdasarkan surat pengantar SPD-PL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi PHLN

melakukan transfer dana kepada penyedia barang/jasa.

(5) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan
pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) .

(6) Dalam hal pemberi PHLN menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada

kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/walikota sesuai
dengan ketentuan yang dipersyaratkan Perjanjian PHLN, kementerian negara/lembaga pemerintah
nonkementerian atau gubernur atau bupati/walikota menyampaikan NoD tersebut kepada KPA BUN
Pengelolaan Hibah.

(7) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen.

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan

Setelmen melakukan verifikasi atas NoD dari pemberi PHLN dengan dokumen pembanding berupa
surat pengantar SPD-PL dari KPPN.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan
menyampaikan SP4HLN dengan dilampiri salinan NoD kepada KPPN.

(3) Dalam hal Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi,

dan Setelmen belum menerima NoD dan telah menerima tembusan surat pengantar SPD-PL, Direktur
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen
melakukan konfirmasi kepada pemberi PHLN.

(1) KPPN menerbitkan SP3 setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen SP4HLN dan salinan NoD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dengan dokumen pembanding berupa surat
pengantar SPD-PL.

(2) KPPN menyampaikan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

• Bank Indonesia atau Bank, sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; dan

---

www.hukumonline.com/pusatdata

- KPA BUN Pengelolaan Hibah, sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun
anggaran berjalan.

(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b kepada gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan
pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Rekening Khusus

Penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf
c merupakan transfer dana dari rekening Pemerintah yang dibuka oleh Menteri Keuangan pada Bank
Indonesia atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PHLN yang dapat dipulihkan
saldonya (revolving) kepada:

- RKUD sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD;
atau

• penyedia barang/jasa.

(1) Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah menyampaikan:

- salinan Perjanjian PHLN melalui Rekening Khusus kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; dan

• surat keterangan tanggal efektif (effectiveness date) atas Perjanjian PHLN kepada:

1. EA;

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen; dan

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(2) Berdasarkan surat keterangan tanggal efektif (effectiveness date) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, EA menyampaikan:

• permintaan pembukaan Rekening Khusus;

• permintaan pengisian Initial Deposit;

• permintaan penerbitan petunjuk pelaksanaan tata cara pencairan dana PHLN; dan

• surat pernyataan kesiapan pelaksanaan kegiatan dari pelaksana kegiatan,

kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(3) Berdasarkan permintaan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur

Jenderal Perbendaharaan melakukan:

• pembukaan Rekening Khusus pada Bank Indonesia atau Bank;

• permintaan pengisian Initial Deposit kepada pemberi PHLN; dan

- penyampaian pemberitahuan kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian
selaku EA dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai spesifikasi
kegiatan yang dibiayai dari PHLN yang memuat nomor identitas PHLN, nomor register, nomor

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Rekening khusus, batas akhir penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana, porsi dan kategori
pembiayaan PHLN, serta EA.

(4) Untuk percepatan pelaksanaan kegiatan, Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengajukan

pembukaan Rekening Khusus ke Bank Indonesia atau Bank berdasarkan Perjanjian PHLN atau
dokumen lain yang menetapkan bahwa tata cara penarikan PHLN berkenaan menggunakan
mekanisme Rekening Khusus.

(5) Permintaan pengisian Initial Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan

oleh pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk.

(1) Setelah dilakukan pembukaan Rekening Khusus dan pengisian Initial Deposit, gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah
melalui Rekening Khusus kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(2) Berdasarkan permintaan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA

BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPM Rekening Khusus kepada KPPN dengan melampirkan
dokumen yang dipersyaratkan.

(3) Berdasarkan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN

menerbitkan:

• SP2D-Reksus dan menyampaikan kepada:

1. Bank Operasional I/Bank Indonesia/Bank; dan

1. KPA BUN Pengelolaan Hibah berupa notifikasi SP2D.

- SPB SP2D dan Daftar SPB menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan:

- salinan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan daftar SP2D
Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a secara elektronik sebagai
bahan penyusunan SPD-Reksus kepada EA; dan

- informasi SP2D secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah kepada Pemerintah Daerah.

(1) Berdasarkan Daftar SPB dari KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, Direktur

Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan dan menyampaikan
Daftar SPD dan WPR kepada Bank Indonesia atau Bank.

(2) Bank Indonesia atau Bank melakukan pembebanan pada Rekening Khusus untuk dikreditkan pada

rekening penerimaan PHLN untuk Rekening Khusus atau sesuai dengan perintah yang tercantum
dalam Daftar SPD dan WPR untuk selanjutnya dipindahbukukan ke RKUN.

(3) Bank Indonesia atau Bank menerbitkan dan menyampaikan Advis Debet Kredit beserta Laporan

Rekening Koran Rekening Khusus harian dan mingguan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(4) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan

Rekening Koran Rekening Khusus kepada EA sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD-
Reksus.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Untuk pengisian kembali Rekening Khusus, EA mengajukan SPD-Reksus yang dilampiri dokumen

pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan
c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(2) Berdasarkan SPD-Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Perbendaharaan

c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara mengajukan Surat Pengantar SPD-Reksus kepada pemberi
PHLN dengan melampirkan dipersyaratkan dokumen dalam pendukung sebagaimana Perjanjian
PHLN, dengan tembusan kepada:

- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen; dan

• Bank Indonesia atau Bank.

(3) Berdasarkan SPD Reksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), EA dan Direktur Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan rekonsiliasi data atas belanja yang
membebani Rekening Khusus.

(1) EA dan Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara secara aktif

melakukan koordinasi untuk menyelesaikan/mengurangi jumlah Backlog Eligible dan Backlog
Ineligible.

(2) Penyelesaian Backlog Ineligible sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh PHLN

berstatus closing date/closing account dan/atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Perjanjian PHLN, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Berdasarkan permintaan pengisian Initial Deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)

huruf b, pemberi PHLN melakukan transfer dana PHLN ke Rekening Khusus.

(2) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan
transfer dana PHLN ke Rekening Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal pemberi PHLN menyampaikan NoD kepada kementerian negara/lembaga pemerintah non

kementerian atau gubernur atau bupati/walikota sebagaimana yang dipersyaratkan Perjanjian PHLN,
kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/walikota
menyampaikan NoD kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen.

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan

Setelmen melakukan verifikasi NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dengan
dokumen pembanding berupa tembusan surat pengantar SPD-Reksus.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan SP4HLN
dengan lampiran salinan NoD dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q.
Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(3) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan verifikasi antara

SP4HLN yang dilampiri salinan NoD dengan surat pengantar SPD-Reksus.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(4) Setelah verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerimaan pembiayaan dan/atau

pendapatan Hibah diakui pada saat kas diterima dalam Rekening Khusus.

(5) Dalam hal kas telah diterima pada Rekening Khusus dan SP4HLN yang dilampiri salinan NoD belum

diterima, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan:

- konfirmasi kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur
Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen; dan/atau

- pengakuan kas pada Rekening Khusus sebagai penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan
hibah yang ditangguhkan.

(6) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara arus kas masuk pada Rekening Khusus dengan NoD,

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Pengelolaan Kas Negara melakukan
rekonsiliasi dan klarifikasi data.

(1) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa yang mewajibkan pembukaan Letter of Credit dalam

penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,
gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan
penyaluran Hibah dengan melampirkan dokumen pendukung tambahan sebagai berikut:

- KPBJ asli bertanda tangan basah untuk pengajuan pertama yang memuat informasi paling
sedikit:

1. nilai KPBJ bruto (termasuk Pajak Pertambahan Nilai);

1. tahapan/termin pembayaran; dan

1. nilai KPBJ dalam valuta asing maupun rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

• amandemen KPBJ dalam hal terdapat amandemen;

- daftar barang yang diimpor (master list) yang dibuat oleh gubernur atau bupati/walikota atau
pejabat yang diberi kuasa dan telah mendapatkan persetujuan kementerian negara/lembaga
pemerintah nonkementerian;

• daftar rencana penarikan Letter of Credit per tahun anggaran;

• NOL atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PHLN; dan

• dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.

(2) Berdasarkan surat permintaan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPA BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPP Pembukaan L/C sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ
atau nilai yang ditentukan dalam Perjanjian PHLN kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang
dipersyaratkan.

(3) Berdasarkan SPP Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan SP

Pembukaan L/C dan menyampaikan kepada:

• KPA BUN Pengelolaan Hibah;

• Bank Indonesia atau Bank; dan

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah memberitahukan kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya melalui

gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan Letter of
Credit di Bank Indonesia atau Bank yang besarnya tidak melebihi nilai SP Pembukaan L/C
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyedia barang/jasa atau

---

www.hukumonline.com/pusatdata

kuasanya membuka Letter of Credit dengan melampirkan salinan:

• KPBJ;

• dokumen Perjanjian PHLN;

- daftar barang/jasa yang akan diimpor (master list) yang telah mendapat pengesahan KPA BUN
Pengelolaan Hibah; dan

• dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia atau Bank.

(1) Berdasarkan SP Pembukaan L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dan permintaan

pembukaan Letter of Credit dari penyedia barang/jasa atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 33 ayat (4), Bank Indonesia atau Bank:

- membuka Letter of Credit pada bank koresponden yang besarnya tidak melebihi nilai SP
Pembukaan L/C; dan

- menyampaikan surat pemberitahuan pembukaan Letter of Credit yang dilampiri salinan
dokumen pembukaan Letter of Credit kepada:

1. penyedia barang/jasa atau kuasanya;

1. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan

1. KPPN.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan pembukaan Letter of Credit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, KPPN melakukan pencatatan pada kartu pengawasan Rekening Khusus Letter of Credit.

(1) Berdasarkan dokumen tagihan/realisasi Letter of Credit yang diterima dari bank koresponden, Bank

Indonesia atau Bank menerbitkan dokumen/pemberitahuan tertulis atas realisasi Letter of Credit dan
menyampaikan kepada:

• penyedia barang/jasa atau kuasanya;

• KPPN; dan

• KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(2) Berdasarkan dokumen/pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN

Pengelolaan Hibah mengajukan SPM Rekening Khusus kepada KPPN dengan melampirkan dokumen
yang dipersyaratkan.

(3) KPPN melakukan pengujian atas:

• dokumen/pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan

- SPM Rekening Khusus dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SP2D Rekening

Khusus atas beban Rekening Pengeluaran di Bank Indonesia/Bank atau rekening yang ditunjuk dalam
SP2D untuk keuntungan penyedia barang/jasa atau kuasanya dan menyampaikan SP2D Rekening
Khusus kepada:

• Bank Indonesia atau Bank; dan

• KPA BUN Pengelolaan Hibah berupa notifikasi SP2D.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Berdasarkan SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), Bank

Indonesia atau Bank melakukan pembayaran kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya dengan
membebankan pada Rekening Pengeluaran di Bank Indonesia/Bank atau rekening yang ditunjuk
dalam SP2D Rekening Khusus.

(2) Bank Indonesia atau Bank menerbitkan dan menyampaikan Nodis atau dokumen yang dipersamakan

kepada:

• KPPN;

• KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan

• penyedia barang/jasa atau kuasanya.

(3) Atas pembebanan pada Rekening Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank

Indonesia atau Bank menerbitkan dan menyampaikan Advis Debet Kredit beserta Laporan Rekening
Koran kepada KPPN.

(1) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan informasi SP2D-Reksus sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 35 ayat (4) huruf b secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah.

(2) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SPM Rekening Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (2) dan daftar SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (4) huruf b kepada EA secara elektronik sebagai dokumen pendukung dalam penyusunan SPD-
Reksus atas pelaksanaan Rekening Khusus Letter of Credit.

(1) Atas penerbitan SP2D Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), KPPN

menerbitkan SPB SP2D dan Daftar SPB serta menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan lampiran salinan SP2D Rekening
Khusus.

(2) Berdasarkan Daftar SPB dari KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal

Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara menerbitkan dan menyampaikan Daftar
SPD dan WPR kepada Bank Indonesia atau Bank.

(3) Berdasarkan Daftar SPD dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia atau Bank

melakukan pembebanan pada Rekening Khusus untuk:

• dikreditkan pada Rekening Penerimaan PHLN dalam rangka Rekening Khusus; dan

• dipindahbukukan ke RKUN.

(4) Berdasarkan Daftar SPD dan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia atau Bank

menerbitkan Advis Debet Kredit beserta Laporan Rekening Koran Rekening Khusus harian dan
mingguan dan menyampaikannya kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara.

(5) Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan salinan

Rekening Koran Rekening Khusus kepada EA sebagai dokumen pendukung penyusunan SPD-
Reksus.

(1) Untuk pengisian kembali Rekening Khusus, EA mengajukan SPD-Reksus dengan melampirkan

---

www.hukumonline.com/pusatdata

dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(2) Berdasarkan SPD-Reksus, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara

mengajukan surat pengantar SPD-Reksus kepada pemberi PHLN dengan melampirkan dokumen
yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.

Ketentuan mengenai penyaluran Hibah melalui tata cara Rekening Khusus sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 26 dan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyaluran

Hibah melalui tata cara Rekening Khusus dengan pembukaan Letter of Credit.

Paragraf 4

Letter of Credit

Penyaluran Hibah melalui tata cara Letter of Credit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d
merupakan janji tertulis dari bank penerbit Letter of Credit (issuing bank) yang bertindak atas permintaan
pemohon (applicant) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau
eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh penyedia barang/jasa atau kuasanya) sepanjang
memenuhi persyaratan Letter of Credit.

(1) Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan setelah gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan penyaluran Hibah
kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- KPBJ asli bertanda tangan basah untuk pengajuan pertama yang memuat informasi paling
sedikit:

1. nilai KPBJ bruto (termasuk Pajak Pertambahan Nilai);

1. tahapan/termin pembayaran; dan

1. nilai KPBJ dalam valuta asing maupun rupiah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

• amandemen KPBJ dalam hal terdapat amandemen;

- daftar barang yang diimpor (master list) yang dibuat oleh gubernur atau bupati/walikota atau
pejabat yang diberi kuasa dan telah mendapatkan persetujuan kementerian negara/lembaga
pemerintah nonkementerian;

• daftar rencana penarikan Letter of Credit per tahun anggaran;

• NOL atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PHLN; dan

• dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.

(2) Berdasarkan permintaan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA

BUN Pengelolaan Hibah mengajukan SPP SKP-L/C sebesar sebagian/seluruh nilai KPBJ atau yang
ditentukan dalam Perjanjian PHLN kepada KPPN dengan melampirkan dokumen yang
dipersyaratkan.

(3) Berdasarkan SPP SKP-L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan SKP-L/C dan

menyampaikan kepada Bank Indonesia atau Bank, dengan tembusan kepada:

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen; dan

• KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(4) Berdasarkan tembusan SKP L/C sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPA BUN Pengelolaan Hibah

memberitahukan kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya melalui gubernur atau bupati/walikota
atau pejabat yang diberi kuasa, untuk mengajukan pembukaan Letter of Credit di Bank Indonesia atau
Bank yang besarnya tidak melebihi nilai SKP-L/C.

(5) Penyedia barang/jasa atau kuasanya menyampaikan permintaan pembukaan Letter of Credit

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bank Indonesia atau Bank dengan melampirkan
salinan:

• KPBJ;

• dokumen Perjanjian PHLN;

- daftar barang/jasa yang akan diimpor (master list) yang telah mendapat pengesahan KPA BUN
Pengelolaan Hibah; dan

• dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia atau Bank.

(6) Berdasarkan SKP-L/C dan permintaan pembukaan Letter of Credit sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), Bank Indonesia atau Bank:

• membuka Letter of Credit pada Bank koresponden; dan

• menyampaikan surat pemberitahuan dan dokumen pembukaan Letter of Credit kepada:

1. penyedia barang/jasa atau kuasanya;

1. KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan

1. KPPN.

Berdasarkan surat pemberitahuan dan dokumen pembukaan Letter of Credit sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 42 ayat (6), KPPN melakukan pencatatan pada kartu pengawasan Letter of Credit.

(1) Bank Indonesia atau Bank selaku penerbit Letter of Credit (issuing bank) mengajukan permintaan

untuk menerbitkan surat pernyataan kesediaan melakukan pembayaran (letter of commitment) kepada
pemberi PHLN sepanjang dipersyaratkan dalam Perjanjian PHLN.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Letter of Credit dibuka pada

bank pemberi PHLN.

(3) Berdasarkan dokumen realisasi Letter of Credit yang diterima dari bank koresponden, Bank Indonesia

atau Bank menerbitkan Nodis sebagai informasi realisasi Letter of Credit dan menyampaikan kepada
penyedia barang/jasa atau kuasanya, dengan tembusan kepada:

• KPPN;

• KPA BUN Pengelolaan Hibah; dan

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi,
Setelmen.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD kepada Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen sebagai pemberitahuan
pelaksanaan transfer dana kepada penyedia barang/jasa atau kuasanya atas realisasi Letter of Credit.

(2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan

Setelmen menyampaikan salinan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia
atau Bank.

(3) Dalam hal pemberi PHLN menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/walikota,
kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian atau gubernur atau bupati/walikota
menyampaikan NoD kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(4) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen.

(1) Berdasarkan SKP-L/C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan Nodis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3), Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q.
Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menyampaikan konfirmasi kepada pemberi PHLN dalam
hal:

• SKP-L/C dan Nodis telah diterima; dan

• NoD belum diterima sampai dengan batas waktu kewajaran transfer dana PHLN.

(2) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan

menerbitkan dan menyampaikan SP4HLN lampiran salinan NoD kepada KPPN.

(1) KPPN melakukan verifikasi SP4 HLN yang dilampiri salinan NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

46 ayat (2) dengan dokumen pembanding berupa Nodis dan kartu pengawasan Letter of Credit.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan dan

menyampaikan SP3 kepada:

• Bank Indonesia atau Bank sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; dan

- KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun
anggaran berjalan.

(3) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai dasar pencatatan dan
pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Pembiayaan Pendahuluan

Penyaluran Hibah melalui tata cara Pembiayaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat

(3) huruf e merupakan cara pembayaran yang dilakukan oleh pemberi PHLN sebagai penggantian dana atas

pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu membebani APBD.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48:

- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Pinjaman dan Hibah
menyampaikan salinan Perjanjian PHLN kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur
Pengelolaan Kas Negara; dan

- Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen menyampaikan surat keterangan tanggal efektif (effectiveness date) kepada EA dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.

(1) Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan

penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah
berdasarkan SP2D yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah.

(2) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA BUN

Pengelolaan Hibah menyampaikan SPD-PP kepada KPPN dengan melampirkan bukti-bukti
pengeluaran Pembiayaan Pendahuluan dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian
PHLN.

(3) Berdasarkan SPD-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan dan menyampaikan

surat pengantar SPD-PP kepada pemberi PHLN dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen.

(4) Berdasarkan surat pengantar SPD-PP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemberi PHLN

melakukan transfer dana pengganti ke RKUD.

(5) Pemberi PHLN menerbitkan dan menyampaikan NoD sebagai pemberitahuan pelaksanaan transfer

dana kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen.

(1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan

Setelmen melakukan verifikasi NoD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) dengan
dokumen pembanding berupa tembusan surat pengantar SPD-PP.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen menerbitkan dan
menyampaikan SP4HLN dengan lampiran salinan NoD kepada KPPN.

(3) KPPN melakukan verifikasi SP4HLN yang dilampiri salinan NoD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan dokumen pembanding berupa surat pengantar SPD-PP.

(4) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan dan menyampaikan

SP3 kepada:

• Bank Indonesia atau Bank sebagai dasar pencatatan realisasi penarikan PHLN; dan

- KPA BUN Pengelolaan Hibah sebagai dasar pembukuan Sistem Akuntansi Instansi pada tahun
anggaran berjalan.

(5) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyampaikan salinan SP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Hibah dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program/Kegiatan Hibah

(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri, PPA BUN

Pengelolaan Hibah, dan KPA BUN Pengelolaan Hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas
penyaluran dana Hibah dari RKUN ke RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas

pelaksanaan dan penggunaan dana program/kegiatan yang bersumber dari Hibah.

(1) Penyaluran Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang bersumber dari penerimaan dalam negeri

dan/atau pinjaman luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Penyaluran Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang bersumber dari hibah luar negeri

dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau Jasa.

(1) Dalam pelaksanaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, gubernur atau

bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan surat permintaan pertimbangan atas
kelayakan barang dan/atau jasa kepada kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian.

(2) Berdasarkan permintaan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian

negara/lembaga pemerintah nonkementerian menyampaikan surat pertimbangan atas kelayakan
barang dan/atau jasa kepada gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa sebagai
dasar pembuatan berita acara serah terima.

(3) Berdasarkan surat pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi hibah luar negeri

atau pihak yang diberi kuasa bersama dengan gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi
kuasa menandatangani berita acara serah terima.

(4) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

• tanggal serah terima;

• pihak pemberi dan penerima Hibah;

• tujuan penyerahan;

• jenis barang dan/atau jasa; dan

• nilai nominal barang dan/atau Jasa dalam mata uang rupiah.

(5) Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan salinan berita acara

serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.

(6) Penyaluran barang dan/atau jasa dapat disampaikan langsung oleh pemberi hibah luar negeri kepada

Pemerintah Daerah setelah penandatanganan PPH antara Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi

---

www.hukumonline.com/pusatdata

wewenang dan gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

(1) Kementerian Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dapat

melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Hibah
dalam rangka pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan dalam PHD atau PPH.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri

dan/atau bersama-sama.

(1) Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dapat meninjau kembali atau menghentikan

penyaluran Hibah apabila terjadi penyimpangan dan/atau penyalahgunaan Hibah dari maksud dan
tujuan pemberian Hibah dalam PHD atau PPH.

(2) Peninjauan kembali atau penghentian penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan setelah Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang mendapat pertimbangan
menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

(3) Dalam hal penyaluran Hibah dihentikan, Pemerintah Daerah wajib memenuhi maksud dan tujuan

pemberian Hibah dalam PHD atau PPH dengan dana yang bersumber dari APBD.

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko merupakan koordinator penyusunan laporan

pertanggungjawaban pengelolaan hibah BA 999.02 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

(2) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan PPA BUN

Pengelolaan Hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku koordinator setiap semesteran dan tahunan.

(3) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan PPA BUN

Pengelolaan Hibah menyusun laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum
Negara berdasarkan hasil pemprosesan data gabungan dan laporan keuangan tingkat Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Hibah.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri
membentuk/menunjuk Unit Akuntansi PPA di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(5) KPA BUN Pengelolaan Hibah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan

keuangan atas pelaksanaan penyaluran hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(6) Untuk pelaporan keuangan, KPA BUN Pengelolaan Hibah menyusun Laporan Keuangan yang terdiri

atas:

---

www.hukumonline.com/pusatdata

• laporan realisasi anggaran;

• neraca;

• catatan atas laporan keuangan;

• laporan operasional; dan

• laporan perubahan ekuitas.

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas

realisasi Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Hibah diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Hibah tersebut dicatat dalam Laporan

Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

(1) Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan triwulan

pelaksanaan kegiatan kepada KPA Hibah Pengelolaan Hibah dan menteri negara/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian terkait.

(2) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

• laporan triwulan I untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret;

• laporan triwulan II untuk periode 1 April sampai dengan 30 Juni;

• laporan triwulan III untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September; dan

• laporan triwulan IV untuk periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.

(3) Laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling

lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

(4) Kementerian Keuangan dan kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian bersama-

sama dengan gubernur atau bupati/walikota melakukan rekonsiliasi atas laporan triwulan pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Dalam hal kegiatan telah berakhir, batas waktu penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- untuk Hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri, gubernur atau bupati/walikota atau
pejabat yang diberi kuasa menyampaikan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah
berakhirnya tahun anggaran berkenaan; dan

- untuk Hibah yang bersumber dari luar negeri, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang
diberi kuasa menyampaikan laporan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah closing date.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana berbentuk uang.

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dalam negeri.

Bagian Kedua

Pengalokasian Hibah

Alokasi dana Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana ditetapkan
dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.

Berdasarkan usulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Anggaran menerbitkan dan menyampaikan surat penetapan pergeseran BA BUN untuk Hibah untuk bantuan
pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana kepada:

• Badan Nasional Penanggulangan Bencana: dan

• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Bagian Ketiga

Pemberian Hibah

(1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengusulkan besaran Hibah dan daftar nama

Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi pascabencana kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan berdasarkan surat penetapan pergeseran BA BUN 999.02.

(2) Kementerian Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan pembahasan atas

usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:

• kontribusi daerah dalam penyelesaian program/kegiatan hibah;

• sinkronisasi program/kegiatan Hibah dengan sumber pendanaan lainnya;

• kinerja dan kesiapan daerah; dan/atau

• pertimbangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pembahasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan dan menyampaikan SPPH kepada masing-masing Pemerintah Daerah.

(4) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penandatanganan PHD antara

Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi wewenang dan gubernur atau bupati/walikota atau pejabat
yang diberi kuasa.

Bagian Keempat

Reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Hasil reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dilakukan pada saat usulan permintaan penggunaan
dana BA BUN 999.08 digunakan sebagai dasar pelaksanaan reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah
atas RKA BA BUN 999.02.

Bagian Kelima

Rencana Kerja dan Anggaran

(1) Berdasarkan SPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), gubernur atau bupati/walikota

atau pejabat yang diberi kuasa menyusun RKA.

(2) Gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa dapat melakukan perubahan RKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

• terdapat perubahan lingkup kegiatan; dan/atau

• terdapat luncuran dari sisa dana Hibah kegiatan tahun sebelumnya.

(3) Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(4) Dalam menyusun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan RKA sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa berkoordinasi
dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(5) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara

koordinasi.

(6) Pemerintah Daerah menyampaikan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahan RKA

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BNPB untuk mendapat persetujuan.

Bagian Keenam

Penganggaran Hibah dalam APBD

Ketentuan mengenai tata cara penganggaran Hibah dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
dan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penganggaran Hibah untuk bantuan pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dalam APBD.

Bagian Ketujuh

Penyaluran Hibah

Penyaluran Hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dilakukan secara
sekaligus sejumlah yang tercantum dalam PHD.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(1) Gubernur atau bupati/walikota menyampaikan surat permintaan pertimbangan penyaluran Hibah

kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana c.q. Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

• DPA;

• RKA penggunaan Hibah;

• SPTJM; dan

• Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai penunjukan pejabat perbendaharaan.

(2) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penanggulangan

Bencana melakukan verifikasi secara teknis dan substantif sebagai dasar untuk menerbitkan surat
pertimbangan penyaluran Hibah.

(3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyampaikan surat pertimbangan penyaluran Hibah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur atau bupati/walikota.

(1) Dalam rangka penyaluran Hibah, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang diberi kuasa

menyampaikan surat permintaan penyaluran Hibah kepada KPA BUN Pengelolaan Hibah.

(2) Surat permintaan penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

dokumen pendukung sebagai berikut:

• SPTJM;

• berita acara pembayaran;

• surat pertimbangan penyaluran Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan

• dokumen lain yang dipersyaratkan dalam PHD.

(1) Berdasarkan surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1),

KPA BUN Pengelolaan Hibah menerbitkan dan menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran dan
SPM kepada KPPN.

(2) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar

transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD.

(3) Pemerintah Daerah menyampaikan bukti penerimaan Hibah/kuitansi kepada Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dana Hibah diterima di RKUD.

Bagian Kedelapan

Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

(1) Pemerintah Daerah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana paling lama

12 (dua belas) bulan setelah transfer dana Hibah dari RKUN ke RKUD dilaksanakan.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah Daerah dapat
mengajukan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum kegiatan
berakhir.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

(3) Usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan

oleh Pemerintah Daerah setelah usulan perpanjangan waktu tersebut mendapat persetujuan dari
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(4) Berdasarkan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat memberikan

perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan paling banyak 2 (dua) kali perpanjangan waktu dengan
ketentuan:

• perpanjangan waktu pertama diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan; dan

• perpanjangan waktu kedua diberikan paling lama 9 (sembilan) bulan.

(5) Perpanjangan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah mendapat

rekomendasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali, namun kegiatan belum selesai
dan output belum tercapai serta masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka penyelesaian
kegiatan dan output tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah
tersebut disetorkan ke RKUN.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), namun kegiatan belum selesai dan output belum
tercapai serta masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka penyelesaian kegiatan dan output
tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke
RKUN.

(1) PPA BUN Pengelolaan Hibah Daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri dan KPA BUN

Pengelolaan Hibah bertanggung jawab secara sepenuhnya atas penyaluran dana Hibah untuk
bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana dari RKUN ke RKUD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Gubernur atau bupati/walikota bertanggungjawab sepenuhnya secara formal dan materiil atas

pelaksanaan dan penggunaan dana kegiatan hibah untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi pascabencana.

(3) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana sebagaimana dimaksud ayat (2) dan output telah tercapai, namun masih terdapat sisa
dana Hibah di RKUD maka sisa dana Hibah tersebut disetorkan ke RKUN.

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

pascabencana sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
dan output belum tercapai namun masih terdapat sisa dana Hibah di RKUD maka penyelesaian
kegiatan dan output tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta sisa dana Hibah
tersebut disetorkan ke RKUN.

Bagian Kesembilan

Pemantauan dan Evaluasi serta Penatausahaan dan Pelaporan

Ketentuan mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan

---

www.hukumonline.com/pusatdata

### Pasal 56, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemantauan dan evaluasi Hibah untuk bantuan

pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan pelaporan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
57, Pasal 58, dan Pasal 59, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penatausahaan dan pelaporan Hibah
untuk bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana.

Bagian Kesatu

DIPA BUN

Ketentuan mengenai:

- format surat permintaan penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal
69 ayat (1);

• format surat pertimbangan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c dan

### Pasal 69 ayat (2) huruf c;

• format SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dan Pasal 69 ayat (2) huruf a;

- format berita acara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b, dan Pasal
69 ayat (2) huruf b;

- format bukti penerimaan hibah/kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 8 ayat (1) dan Pasal 70
ayat (3); dan

- format laporan triwulan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- usulan pemerintah daerah calon penerima hibah yang disampaikan EA dan masih dalam proses
penandatanganan PHD/PPH, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini;

- PHD/PPH yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya waktu pelaksanaan kegiatan; dan

- usulan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang
diajukan Pemerintah Daerah dan belum diberikan persetujuan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan
Peraturan Menteri ini.

---

www.hukumonline.com/pusatdata

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1183);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1814);

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1584); dan

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Desember 2017

Ttd.

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 29 Desember 2017

Ttd.