Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
4. KUBE di bidang jasa yang selanjutnya disebut KUBE Jasa adalah KUBE yang melaksanakan usaha ekonomi produktif di bidang jasa untuk mendirikan dan mengelola Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.
5. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program pemberian bantuan sosial bersyarat atau conditional cash transfer kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

6. Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut e-Warong KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.
7. Bantuan Pengembangan Sarana Usaha yang selanjutnya disingkat BPSU adalah bantuan yang diberikan kepada Fakir Miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya yang menjadi anggota KUBE.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pembentukan e-Warong KUBE PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial.

E-Warong KUBE PKH berfungsi:
a. tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga;
b. agen bank penyalur bantuan sosial nontunai;
c. tempat pemasaran hasil produksi KUBE; dan/atau
d. tempat layanan koperasi simpan pinjam.

Kriteria pembentukan e-Warong KUBE PKH meliputi:
a. lokasi terkoneksi jaringan internet dan jaringan listrik;

b. melayani 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial;
c. menggunakan tempat/rumah pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE; dan
d. melaksanakan transaksi Bantuan Sosial secara nontunai.

Persyaratan pembentukan e-Warong KUBE PKH dilaksanakan dengan tahapan:
a. membentuk KUBE Jasa; dan
b. memiliki tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH.

(1) Pembentukan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari 10 (sepuluh) orang anggota dan 1 (satu) orang penyelia.
(2) Penyelia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pendampingan.

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. peserta PKH, memiliki kartu keluarga sejahtera, dan/atau penerima manfaat Bantuan Sosial lainnya;
b. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri;
c. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif; dan
d. memiliki potensi dan keterampilan.

(1) Keanggotaan KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai struktur organisasi yang terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. sekretaris merangkap anggota;
c. bendahara merangkap anggota; dan
d. anggota.
(2) Kepengurusan KUBE Jasa dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota KUBE Jasa.

(1) Keanggotaan KUBE Jasa berakhir apabila:
a. telah meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. pindah ke kecamatan lain;
d. sakit permanen; atau
e. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(2) Proses penggantian anggota KUBE Jasa dilakukan secara musyawarah dan dituangkan dalam berita acara yang disampaikan kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota melalui pendamping PKH.
(3) Dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

Anggota KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mendirikan dan mengelola e-Warong KUBE PKH.

(1) Tempat untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus bertempat di rumah salah satu pengurus KUBE Jasa atau tempat lain berdasarkan kesepakatan anggota KUBE Jasa.

(2) Pemilik rumah/tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menandatangani surat pernyataan dengan bermaterai cukup mengenai kesediaan penggunaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.
(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. kesediaan rumah untuk digunakan sebagai tempat e-Warong KUBE PKH paling singkat 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan;
dan
b. tidak menuntut biaya sewa dan/atau biaya lainnya atas penggunaan rumah sebagai tempat e-Warong KUBE PKH.

Dinas sosial kabupaten/kota mengajukan permohonan e- Warong KUBE PKH yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tata cara:
a. kepala dinas sosial kabupaten/kota mengajukan proposal permohonan untuk mendirikan e-Warong KUBE PKH kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang memuat data nama dan alamat peserta KUBE Jasa dengan tembusan kepada dinas sosial provinsi;
b. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi terhadap usulan permohonan dari dinas sosial kabupaten/kota;

c. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin MENETAPKAN lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH;
d. hasil penetapan lokasi dan penerima bantuan e-Warong KUBE PKH disampaikan kepada dinas sosial kabupaten/kota; dan
e. dinas sosial kabupaten/kota menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada KUBE Jasa untuk membentuk e-Warong KUBE PKH.

(1) KUBE Jasa yang telah ditetapkan untuk dibentuk e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e mengajukan proposal permohonan BPSU dan bantuan KUBE kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melalui dinas sosial kabupaten/kota.
(2) Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin melakukan verifikasi atas keberadaan KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH.
(3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi persyarataan sebagai KUBE Jasa dan e-Warong KUBE PKH ditetapkan sebagai penerima BPSU dan bantuan KUBE.
(4) KUBE Jasa yang telah menerima BPSU dan bantuan KUBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembentukan e-Warong KUBE PKH dan pelaksanaan kegiatan e-Warong KUBE PKH.

BPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk perbaikan ruangan, pengadaan lemari etalase, dan rak tempat barang.

(1) Pemanfaatan dana BPSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lainnya yang sah.
(2) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk pembelian alat tulis kantor, honorarium pengurus, transport, dan kegiatan politik.

(1) Bantuan KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja.
(2) Modal usaha dan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase 25% (dua puluh lima persen) untuk modal usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja.
(3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok.
(4) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembelian:
a. listrik 2 (dua) titik 900 (sembilan ratus) watt;
b. perangkat elektronik berupa tablet dengan spesifikasi paling kecil ukuran layar 8 (delapan) inci, menggunakan sistem operasi Android Lollipop, dan kualitas kamera 5 (lima) megapiksel;
c. printer bluetooth;
d. layanan internet selama 1 (satu) tahun;
e. timbangan barang;

f. mesin pengemas hampa udara;

g. lemari pendingin; dan/atau
h. alat pengangkut berupa trolly.

E-Warong KUBE PKH melakukan kegiatan:
a. melayani pencairan Bantuan Sosial nontunai;
b. melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima Bantuan Sosial;
c. melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima Bantuan Sosial dan masyarakat umum;
d. memasarkan hasil produksi KUBE;
e. menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran Bantuan Sosial nontunai; dan
f. melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, e-Warong KUBE PKH bermitra dengan:
a. kementerian/lembaga;
b. pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;
c. bank umum milik negara;
d. badan usaha milik negara yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha; dan/atau
e. badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha.

(1) Dalam melaksanakan usaha kegiatan e-Warong KUBE PKH ditunjuk koperasi.
(2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
a. wakil e-Warong KUBE PKH dalam melakukan kerja sama dengan bank umum milik negara untuk penyaluran Bantuan Sosial nontunai; dan

b. wakil e-Warong KUBE PKH dalam melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dan/atau badan usaha yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha untuk penyediaan bahan pangan pokok.
(3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Menteri.
(4) Penunjukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(1) Keanggotaan KUBE Jasa sebagai pengelola e-Warong KUBE PKH secara sukarela menjadi anggota koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(2) Keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berasal dari keanggotaan e-Warong KUBE PKH dan dapat berasal dari penerima manfaat Bantuan Sosial yang lain.

(1) Anggota e–Warong KUBE PKH mempunyai hak:
a. memberikan saran untuk memperbaiki kinerja e- Warong KUBE PKH;
b. mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha jasa e-Warong KUBE PKH;
c. memperoleh informasi tentang perkembangan usaha e-Warong KUBE PKH;
d. ikut serta dalam pengambilan keputusan yang terkait e-Warong KUBE PKH;
e. memperoleh kebutuhan bahan pangan pokok melalui e-Warong KUBE PKH;
f. menjadi anggota koperasi; dan

g. memanfaatkan semua fasilitas yang ada di e-Warong KUBE PKH.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin.

Anggota e-Warong KUBE PKH mempunyai kewajiban:
a. mengikuti dan menaati semua ketentuan yang telah disepakati baik aturan yang ada dalam e-Warong KUBE PKH maupun koperasi;
b. mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan;
c. membangun kerja sama dengan berbagai pihak;
d. memanfaatkan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dengan penuh tanggung jawab;
e. membayar iuran kesetiakawanan sosial setiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama yang digunakan untuk kepentingan bersama; dan
f. memelihara aset e-Warong KUBE PKH.

Sumber pendanaan e-Warong KUBE PKH dapat berasal dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c. dana hibah langsung dalam negeri; dan/atau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengelolaan sumber pendanaan e-Warong KUBE PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan e-Warong KUBE PKH.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dengan petunjuk pelaksanaan, hambatan, dan perkembangan.
(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan e-Warong KUBE PKH.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pelaksanaan e-Warong KUBE PKH.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan pada akhir tahun anggaran.

(1) Laporan pelaksanaan e-Warong KUBE PKH dibuat oleh pengurus KUBE Jasa dan penyelia.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh ketua KUBE Jasa dan penyelia kepada kepala dinas sosial kabupaten/kota untuk diteruskan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dengan tembusan kepada kepala dinas sosial provinsi.

(1) Laporan oleh pengurus KUBE Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) berupa laporan keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan mengenai penerimaan dan penyaluran Bantuan Sosial.
(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
a. berita acara serah terima;
b. realisasi rencana anggaran biaya;
c. kuitansi dan faktur; dan
d. foto kopi buku tabungan.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

(1) Laporan oleh penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) terdiri atas:
a. aspek sosial;
b. aspek kelembagaan;
c. aspek manajemen; dan
d. perkembangan usaha.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah bantuan masuk ke dalam rekening penerima bantuan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA