Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit pelaksana pengendalian Gratifikasi.
3. Satuan Kerja adalah kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program.
4. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pihak Ketiga adalah perseorangan maupun badan hukum di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berinteraksi dan bekerjasama dengan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk tapi tidak terbatas pada penerima jasa, pemasok, dan agen.
6. Pelapor adalah Pegawai yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan Gratifikasi.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
8. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
11. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengurusan dan/atau tindakan Pegawai sesuai dengan kewenangannya.
12. Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.
13. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
14. Hari adalah hari kerja.

Gratifikasi meliputi :
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan;dan
b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan;

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai yang berhubungan dengan jabatannya dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dalam tugas Kedinasan atau di luar tugas Kedinasan.

(1) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
a. terkait dengan tugas Kedinasan; dan
b. tidak terkait dengan Kedinasan.
(2) Gratifikasi yang terkait dengan tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. pemberian Pihak Ketiga yang berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis; dan
b. pemberian Pihak Ketiga yang berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan, seperti honorarium, transportasi, akomodasi, dan pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya yang berlaku di instansi penerima, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik kepentingan, atau tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(3) Gratifikasi yang tidak terkait dengan tugas Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
b. hadiah dalam bentuk uang, jasa, atau barang yang memiliki nilai jual dalam rangka pesta pernikahan,

kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh Pegawai atau bapak/ibu/mertua/suami/istri/anak dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara dengan batasan nilai keseluruhan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
d. pemberian sesama Pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
e. hadiah langsung/tanpa diundi, hadiah hasil undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, souvenir, atau hadiah lainnya yang berlaku umum;
f. hidangan atau sajian yang berlaku umum;
g. prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
h. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi,atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan/atau
i. kompensasi atau penghasilan atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pegawai dan telah mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung atau pihak lain yang berwenang yang tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturan internal instansi Pegawai.

(1) Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Menteri.
(2) Tugas dan fungsi UPG Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal sesuai dengan kewenangannya.
(3) UPG terdiri atas:
a. UPG Pusat; dan
b. UPG Satuan Kerja.
(4) UPG Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai koordinator yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal.
(5) UPG Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja dan bertanggungjawab kepada UPG Pusat.

UPG Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
a. menerima dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelaporan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. menyampaikan laporan triwulan pengendalian Gratifikasi dari masing-masing Satuan Kerja kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal;
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK atas nama Menteri dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi; dan
d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

UPG Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(3) huruf b terdiri atas:
a. UPG Unit Utama;
b. UPG Kantor Wilayah; dan
c. UPG Unit Pelaksana Teknis.

(1) Unsur keanggotaan UPG Unit Utama dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota; dan
c. anggota.
(2) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Kerja.
(3) Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat administrator.
(4) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat administrasi.

(1) Unsur keanggotaan UPG Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
a. ketua merangkap anggota;
b. wakil ketua merangkap anggota; dan
c. anggota.
(2) Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Satuan Kerja.
(3) Wakil Ketua UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat administrasi.
(4) Anggota UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 5 (lima) orang yang berasal dari unsur pejabat administrasi.

UPG Satuan Kerja mempunyai tugas:
a. memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai management tools bagi pimpinan instansi;
b. menerima laporan adanya Gratifikasi dan melakukan pencatatan kelengkapan laporan Gratifikasi;
c. mereviu laporan Gratifikasi yang disampaikan pelapor;
d. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
e. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang tidak dianggap suap terkait kedinasan;
f. menerima barang hasil Gratifikasi dari penerima yang telah mendapatkan penetapan status dan meneruskannya kepada KPK atau langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK;
g. menindaklanjuti rekomendasi dari UPG Pusat atau KPK dalam hal penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi;
h. memantau tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh UPG Pusat atau KPK atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara atau milik Pelapor/penerima Gratifikasi;
i. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada UPG Pusat dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Menteri ini oleh Pegawai di lingkungan kerja berkenaan;
j. berkoordinasi dengan UPG Pusat untuk melaksanakan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan Gratifikasi dan penerapan pengendalian Gratifikasi;
k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
l. menyampaikan rekapitulasi laporan triwulan pengendalian Gratifikasi kepada UPG Pusat paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan

m. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi.

(1) Pelapor menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK melalui UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara :
a. manual; atau
b. elektronik
(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dengan mengisi formulir Gratifikasi dari KPK.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b melalui laman resmi Inspektorat Jenderal.
(5) Formulir Gratifikasi dari KPK sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disertai:
a. formulir pelaporan Gratifikasi; dan
b. foto Gratifikasi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan Gratifikasi.
(3) Formulir pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dicatat dan dilakukan reviu oleh UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. verifikasi atas kelengkapan laporan Gratifikasi; dan
b. reviu dokumen atas laporan Gratifikasi.
(3) Dalam hal diperlukan, UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja dapat meminta keterangan kepada pihak pelapor terkait kelengkapan laporan.
(4) Hasil reviu UPG Pusat dan UPG Satuan Kerja berupa rekapitulasi laporan paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat lengkap Pegawai dan pemberi Gratifikasi;
b. pangkat, golongan, dan jabatan Pegawai;
c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
d. uraian jenis, nilai, dan/atau taksiran nilai Gratifikasi; dan
e. penjelasan umum.

(1) UPG Satuan Kerja menyampaikan rekapitulasi laporan kepada KPK melalui UPG Pusat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
(2) UPG Pusat meneruskan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPK dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.

(1) Kewajiban penyerahan Gratifikasi yang berbentuk uang dan/atau barang melalui UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja atau secara langsung kepada KPK, dilakukan setelah mendapatkan penetapan status kepemilikan Gratifikasi oleh Pimpinan KPK.

(2) Dalam hal penetapan status Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi milik negara, Pelapor menyerahkan Gratifikasi tersebut dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Gratifikasi berbentuk uang, Pelapor menyetor uang Gratifikasi dimaksud ke rekening Kas Negara dengan menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK atau melalui rekening KPK dengan tembusan kepada UPG Pusat dan UPG Satuan Kerja;
b. untuk Gratifikasi berbentuk barang, Pelapor menyerahkan barang Gratifikasi kepada:
1. KPK melalui UPG Pusat atau UPG satuan Kerja;
atau
2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK atau UPG Pusat dan/atau UPG Satuan Kerja.

(1) Penerimaan Gratifikasi yang berupa barang mudah busuk atau rusak antara lain bingkisan makanan dan/atau buah yang dikhawatirkan kadaluarsa dan sulit dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi, dapat langsung disalurkan oleh Pelapor atau UPG kepada fakir miskin atau tempat sosial.
(2) Penyaluran atas penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada KPK melalui UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja disertai dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan.

(1) Pegawai yang menolak penerimaan Gratifikasi, wajib melaporkan kepada UPG Pusat atau UPG Satuan Kerja untuk menghindari adanya resiko melekat di kemudian

hari terhadap para pihak.
(2) Penyampaian laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal penolakan Gratifikasi.
(3) Laporan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. nama dan alamat lengkap Pelapor dan pemberi Gratifikasi;
b. nomor telepon Pelapor;
c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
d. tempat dan waktu penolakan Gratifikasi;
e. uraian jenis Gratifikasi yang ditolak dan/atau nilai dan taksiran nilai Gratifikasi yang ditolak; dan
f. kronologis penolakan Gratifikasi.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 763), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA