Peraturan Menteri Nomor 61-m-ind-per-8-2015 Tahun 2015 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 34MINDPER32015 TENTANG INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR

(1) Proses manufaktur Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor terdiri dari:
a. Pencetakan bodi;
b. Penyambungan bodi;
c. Pengecatan bodi;
d. Perakitan komponen utama;
e. Perakitan kendaraan bermotor (assembling); dan

f. Pengujian dan pengendalian mutu.
(2) Dalam melaksanakan proses manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor dapat:
a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki;
dan/atau
b. mensubkontrakkan kepada perusahaan industri di dalam negeri, dengan ketentuan Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor hasil manufaktur dikembalikan kepada Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor yang bersangkutan.
(3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dituangkan dalam suatu perjanjian.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai subkontrak dan perusahaan industri di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kendaraan Bermotor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau diimpor dan dipergunakan di wilayah INDONESIA harus dirancang untuk menggunakan:
a. bahan bakar dengan minimal Octane Number 92 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar cetus api; atau
b. bahan bakar dengan minimal Cetane Number (CN) 51 bagi kendaraan bermotor dengan motor bakar nyala kompresi.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
a. Sepeda Motor; dan
b. Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih untuk pengangkutan barang atau transportasi umum.
(3) Setiap Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Sepeda Motor yang diproduksi di dalam negeri dan/atau impor wajib memenuhi ketentuan mengenai penggunaan 17 karakter dan letak NIK sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan SNI Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor.
3. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat huruf a paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri ini.
(2) Tingkat keteruraian minimal Sepeda Motor dalam keadaan terurai sama sekali (CKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
(3) Importasi Kendaraan Bermotor CKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing- masing.
(4) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan importasi Kendaraan Bermotor CKD dan memenuhi ketentuan:
a. telah menggunakan sebagian uraian barang yang merupakan hasil produksi dalam negeri; atau
b. sebagian uraian barang tidak digunakan pada kendaraan bermotor;
dapat dikecualikan dari tingkat keteruraian minimal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
4. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 16 dihapus serta ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

(1) Importasi Kendaraan Bermotor CKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melalui Surat Rekomendasi.
(2) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan permohonan Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
a. fotokopi Izin Usaha Industri;
b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor;
c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/ manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
e. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan; dan
f. rencana impor Kendaraan Bermotor CKD dalam 1 (satu) tahun untuk per jenis dan tipe kendaraan.
(4) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor CKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Perusahaan Industri Sepeda Motor wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.
(5) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Perusahaan Industri Sepeda Motor yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dan/atau rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.
(6) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

(1) Importasi Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) jenis uraian barang.
(2) Jenis uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. 2 (dua) Komponen Utama;
b. 1 (satu) Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya;
atau
c. 1 (satu) Bagian dari Komponen Utama dan 1 (satu) Perlengkapan lainnya.

(3) Kendaraan Bermotor IKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari beberapa negara asal barang dan dinyatakan sebagai Kendaraan Bermotor IKD sebelum masuk Daerah Pabean INDONESIA.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tingkat keteruraian maksimal Kendaraan Bermotor IKD harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini.
(2) Importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing.
7. Ketentuan ayat
(1) huruf j Pasal 25 dihapus, 1 (satu) ayat ditambahkan, serta ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

(1) Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib dilengkapi dokumen paling sedikit berupa:
a. fotokopi Izin Usaha Industri;
b. fotokopi Surat Penetapan Kode Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih;
c. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. fotokopi Surat Pendaftaran Merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Surat Pengakuan Agen Pemegang Merek Kendaraan Bermotor untuk melakukan perakitan/pembuatan/ manufaktur, atau Surat Perjanjian dengan Pemegang Merek;
e. daftar peralatan produksi;
f. rencana produksi dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi perusahaan yang telah berproduksi selama 2 (dua) tahun;
g. rencana produksi dalam 1 (satu) tahun;
h. rencana Pendalaman Manufaktur; dan
i. rencana impor IKD dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam hal importasi Kendaraan Bermotor IKD dengan kondisi bodi telah disambung dan telah dicat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih wajib melaporkan rencana kegiatan usaha dalam rangka ekspor dan/atau rencana kegiatan usaha proses pengecatan.

(3) Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang melakukan penambahan rencana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h, rencana impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan/atau kegiatan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan rekomendasi kembali kepada Direktur Jenderal.
(4) Rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dan rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandasahkan oleh Direktur Jenderal.
(5) Kewajiban Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h dikecualikan bagi Perusahaan Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih yang telah mampu melakukan pendalaman manufaktur paling sedikit terhadap 3 (tiga) komponen utama untuk masing-masing jenis kendaraan.
(6) Ketentuan rencana Pendalaman Manufaktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal.
8. Mengubah Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II
Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Agustus 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK lNDONESIA, SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY