Peraturan Menteri Nomor 78 Tahun 2014 tentang SKRINNING HIPOTIROID KONGENITAL

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pembangunan Daerah Tertinggal, yang selanjutnya
disingkat PDT adalah suatu proses, upaya, dan
tindakan secara terencana untuk meningkatkan
kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan
bagian integral dari pembangunan nasional.
2. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang
selanjutnya disingkat PPDT, adalah keberpihakan dan
penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan
pendanaan serta pelaksanaan PDT.
3. Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang
wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala
nasional.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan
pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periode
5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
5 (lima) tahunan.
7. Rencana
Kerja
Pemerintah,
yang
selanjutnya
disingkat
RKP,
adalah
dokumen
perencanaan
nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi, yang
selanjutnya
disingkat
RKPD
Provinsi,
adalah
dokumen perencanaan di tingkat provinsi untuk
periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana . . .

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten, yang
selanjutnya
disingkat
RKPD
Kabupaten,
adalah
dokumen perencanaan di tingkat kabupaten untuk
periode 1 (satu) tahun.
10. Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal, yang selanjutnya disingkat STRANAS-
PPDT, adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari RPJMN.
11. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal
Provinsi,
yang
selanjutnya
disingkat
STRADA-PPDT
Provinsi,
adalah
dokumen
perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk
periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang
merupakan
bagian
integral
dari
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.
12. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah
Tertinggal Kabupaten, yang selanjutnya disingkat
STRADA-PPDT
Kabupaten,
adalah
dokumen
perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk
periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang
merupakan
bagian
integral
dari
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
13. Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan
Daerah
Tertinggal
Nasional,
yang
selanjutnya
disingkat RAN-PPDT, adalah dokumen perencanaan
tahunan PDT yang disusun dengan memerhatikan
STRANAS-PPDT
dan
menjadi
acuan
dalam
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah.
14. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan
Daerah
Tertinggal
Provinsi,
yang
selanjutnya
disingkat
RAD-PPDT
Provinsi,
adalah
dokumen
perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk
periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang
menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Provinsi.

15. Rencana . . .

15. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan
Daerah
Tertinggal
Kabupaten,
yang
selanjutnya
disingkat
RAD-PPDT
Kabupaten,
adalah
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah
tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat
kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional
adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang
diselenggarakan oleh Pemerintah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi
adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang
diselenggarakan oleh Provinsi.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten
adalah proses partisipatif yang dilakukan dalam
rangka penyusunan rencana pembangunan jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang
diselenggarakan oleh Kabupaten.
19. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan yang
dilakukan
untuk
memberikan
keyakinan
yang
memadai
bahwa
kegiatan
dilaksanakan
sesuai
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
21. Pengendalian adalah perbuatan atau upaya yang
dilakukan agar pelaksanaan PDT tidak menyimpang
dari rencana yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi
adalah
kegiatan
yang
membandingkan
antara hasil implementasi, dengan kriteria, dan
standar yang telah ditetapkan.

23. Pelaku . . .

23. Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan,
atau badan usaha, baik yang berbentuk badan
hukum
maupun
bukan
badan
hukum
yang
melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Pemerintah
Pusat,
yang
selanjutnya
disebut
Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945.
25. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan bupati
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah
tertinggal.

(1) PPDT bertujuan untuk:
a. mempercepat
pengurangan
kesenjangan
antardaerah
dalam
menjamin
terwujudnya
pemerataan dan keadilan pembangunan nasional;
b. mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar, serta
sarana dan prasarana dasar daerah tertinggal;
c. meningkatkan
koordinasi,
integrasi,
dan
sinkronisasi, antara pusat dan daerah dalam
perencanaan,
pendanaan
dan
pembiayaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi; dan
d. menjamin
terselenggaranya
operasionalisasi
kebijakan PPDT.

(2) PPDT
dilaksanakan
oleh
kementerian/lembaga,
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau pelaku
usaha.

Pasal 3 . . .

Lingkup pengaturan mengenai PPDT meliputi:
a. kriteria dan penetapan daerah tertinggal;
b. perencanaan;
c. pelaksanaan;
d. pengawasan, pemantauan, dan evaluasi;
e. pendanaan; dan
f. peran serta masyarakat dan pelaku usaha.

(1) Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal
berdasarkan kriteria:
a. perekonomian masyarakat;
b. sumber daya manusia;
c. sarana dan prasarana;
d. kemampuan keuangan daerah;
e. aksesibilitas; dan
f.
karakteristik daerah.

(2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik
daerah tertentu.

(1) Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diukur
berdasarkan indikator dan sub indikator.

(2) Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penetapan Daerah Tertinggal

(1) Pemerintah menetapkan Daerah Tertinggal setiap
5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan
kriteria, indikator dan sub indikator ketertinggalan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan berdasarkan usulan Menteri
dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait dan
Pemerintah Daerah.

(3) Penetapan
Daerah
Tertinggal
secara
nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Presiden.

(1) Dalam hal:
a. adanya
pembentukan,
pemekaran,
dan
penggabungan daerah kabupaten; atau
b. upaya mengatasi keadaan luar biasa, keadaan
konflik, atau bencana alam;

Presiden dapat menetapkan Daerah Tertinggal baru.

(2) Penetapan Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(1) Perencanaan PPDT menjadi bagian dalam RPJMN,
RPJMD, RKP, dan RKPD pada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
(2) Perencanaan . . .

(2) Perencanaan PPDT di tingkat nasional disusun oleh
Pemerintah.

(3) Perencanaan PPDT di tingkat provinsi disusun oleh
Pemerintah Provinsi melalui proses konsultasi dengan
Pemerintah.

(4) Perencanaan PPDT di tingkat kabupaten disusun oleh
Pemerintah Kabupaten melalui proses konsultasi
dengan Pemerintah Provinsi.

Rencana aksi diperlukan untuk menentukan program dan kegiatan
pembangunan daerah tertinggal secara lebih rinci, pelaku kegiatan,
prakiraan biaya, lokasi, dan target penyelesaian.

Pasal 10 . . .

(1) STRANAS-PPDT
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 9 huruf a disusun dengan berpedoman pada
RPJMN yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun dalam
Peraturan Presiden.

(2) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis
kementerian/lembaga terkait dan dukungan dari
pemangku kepentingan lainnya dalam PPDT.

(1) RAN-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b menjadi pedoman dalam penyusunan RKP
dan
dalam
penyusunan
Rencana
Kerja
kementerian/lembaga
setiap
tahunnya
terkait
dalam PPDT.

(2) Ketentuan
mengenai
RAN-PPDT
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Presiden.
Pasal 12 . . .

Perencanaan PPDT di tingkat provinsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) terdiri atas:
a. STRADA-PPDT Provinsi; dan
b. RAD-PPDT Provinsi.

(1) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf a merupakan penjabaran dari RPJMD
Provinsi dan memerhatikan STRANAS-PPDT.

(2) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun oleh
Gubernur.

(1) RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12 huruf b disusun oleh Pemerintah Provinsi
dengan berpedoman pada STRADA-PPDT Provinsi dan
memerhatikan STRANAS-PPDT.

(2) Penyusunan
RAD-PPDT
Provinsi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN-PPDT.

(3) RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
menjadi
pedoman
dalam
penyusunan
RKPD Provinsi.

(4) RAD-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Gubernur.

Perencanaan PPDT di tingkat kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas:
a. STRADA-PPDT Kabupaten; dan
b. RAD-PPDT Kabupaten.
Pasal 16 . . .

(1) STRADA-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 huruf a merupakan penjabaran dari
RPJMD Kabupaten dan memerhatikan STRADA-PPDT
Provinsi dan STRANAS-PPDT.

(2) STRADA-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun oleh
Bupati.

(1) RAD-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b disusun oleh Pemerintah Kabupaten
dengan memerhatikan STRADA-PPDT Kabupaten dan
STRANAS-PPDT.

(2) RAD-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten.

(3) RAD-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.

Bagian Kedua
Proses Perencanaan PPDT

(1) Proses
perencanaan
PPDT
di
tingkat
nasional
dilaksanakan oleh Menteri bersama menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.

(2) Proses perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan
partisipatif
melalui
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Pasal 19 . . .

(1) Proses
perencanaan
PPDT
di
tingkat
Provinsi
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi bersama Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi.

(2) Proses perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan
partisipatif
melalui
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Provinsi.

(1) Proses
perencanaan
PPDT
tingkat
Kabupaten
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten
bersama
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Kabupaten
melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

(2) Proses perencanaan PPDT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan secara konsultatif dan
partisipatif
melalui
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan Kabupaten.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
a. Pembangunan ekonomi di daerah tertinggal difokuskan pada
upaya untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan
per kapita masyarakat;

b. Pembangunan . . .

b. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya
merupakan pembangunan manusia sebagai subyek (human
capital) dan obyek (human resources) pembangunan, yang
mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak lahir sampai
dengan akhir hidupnya, terutama pada aspek keagamaan,
pendidikan, dan kesehatan;
c. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup
daerah tertinggal difokuskan pada optimalisasi eksplorasi dan
eksploitasi potensi sumber daya alam dengan memerhatikan
lingkungan hidup secara berkesinambungan, termasuk dalam
penanganan daerah rawan bencana;
d. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal
difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan
dasar masyarakat terutama pada aksesibilitas masyarakat
pada aspek infrastruktur kesehatan, pendidikan, energi, air
bersih,
telekomunikasi,
transportasi,
dan
infrastruktur
ekonomi;
e. Pembangunan kelembagaan difokuskan pada pengembangan
lembaga pemerintahan daerah, lembaga masyarakat, dan
pengembangan regulasi yang pro daerah tertinggal.

Ayat (3)
Cukup jelas.

(1) Menteri mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT di
tingkat nasional dengan menteri/pimpinan lembaga,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

(2) Gubernur mengoordinasikan penatalaksanaan PPDT
pada tingkat provinsi dengan Pemerintah Kabupaten
tertinggal di wilayahnya, dan melaporkannya kepada
Pemerintah melalui Menteri.

(3) Bupati mengoordinasikan
penatalaksanaan PPDT
pada tingkat kabupaten dengan Gubernur dan
melaporkannya kepada Menteri melalui Gubernur.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Dalam rangka PPDT, Menteri bertugas:
a. mengidentifikasi daerah tertinggal;
b. merumuskan indikator serta sub-indikator daerah
tertinggal;
c. melakukan koordinasi perencanaan PPDT;
d. melakukan . . .

d. melakukan koordinasi pelaksanaan, pengawasan, dan
evaluasi
antar-kementerian
dan
lembaga
serta
Pemerintah Daerah;
e. mengusulkan alokasi anggaran pendanaan PPDT
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
f. mengusulkan daerah tertinggal dalam skala nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, Menteri berwenang:
a. menetapkan skema perencanaan PPDT dalam skala
nasional dan menetapkan pedoman perencanaan
PPDT untuk provinsi dan kabupaten;
b. menetapkan skema pendanaan untuk PPDT dalam
skala nasional dan menetapkan pedoman pendanaan
PPDT untuk provinsi dan kabupaten;
c. melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi
atas
pelaksanaan
PPDT
yang
dilaksanakan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
d. melakukan kemitraan dengan masyarakat dan pelaku
usaha dalam PPDT pada skala nasional dan daerah.

Dalam rangka PPDT, Gubernur bertugas:
a. memberikan data dan informasi mengenai daerah
tertinggal di wilayah provinsi kepada Menteri;
b. merencanakan dan mengoordinasikan PPDT dalam
skala provinsi;
c. mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
d. melakukan kerja sama dengan para pemangku
kepentingan untuk PPDT dalam skala provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25, Gubernur berwenang:
a. mengoordinasikan pelaksanaan PPDT di wilayah
kewenangannya;
b. mengawasi . . .

b. mengawasi pelaksanaan PPDT yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten;
c. melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam
skala provinsi; dan
d. melaporkan
perkembangan
PPDT
di
wilayahnya
secara berkala kepada Menteri.

Dalam rangka PPDT, Bupati bertugas:
a. memberikan
data
dan
informasi
mengenai
ketertinggalan di wilayahnya kepada Menteri dan
Gubernur;
b. merencanakan dan melaksanakan PPDT dalam skala
kabupaten; dan
c. mengalokasikan anggaran pendanaan PPDT dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27, Bupati berwenang:
a. melaksanakan PPDT di wilayah kewenangannya;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi PPDT dalam
skala kabupaten; dan
c. melaporkan
perkembangan
PPDT
di
wilayahnya
secara berkala kepada Menteri dan Gubernur.

Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDT dilakukan oleh
instansi pengawasan internal dan eksternal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

(1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
PPDT secara berkala sesuai dengan jangka waktu
perencanaan PPDT.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian
pelaksanaan berdasarkan STRANAS-PPDT, dengan
memerhatikan
STRADA-PPDT
dan
RAD-PPDT
di tingkat provinsi dan kabupaten.

(3) Hasil
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal
yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal
diberikan pembinaan oleh Menteri paling lama
selama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan.

(4) Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi
kinerja PDT secara berkala sesuai dengan jangka
waktu perencanaan PPDT terhadap kabupaten di
wilayahnya.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian
pelaksanaan
berdasarkan
STRADA-PPDT
dan
RAD-PPDT di tingkat Provinsi dengan memerhatikan
STRADA-PPDT
dan
RAD-PPDT
di
kabupaten
di wilayahnya.

(3) Hasil . . .

(3) Hasil
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal
yang telah terentaskan dari status daerah tertinggal
dilaporkan
setiap
(lima)
tahun
pada
akhir
pelaksanaan RPJMN kepada Menteri.

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja
PPDT secara berkala sesuai dengan jangka waktu
perencanaan PDT.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat capaian
pelaksanaan
berdasarkan
STRADA-PPDT
dan
RAD-PPDT di tingkat kabupaten.

(3) Hasil
pemantauan
dan
evaluasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terhadap daerah tertinggal
dilaporkan kepada Gubernur.

Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten mengalokasikan
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sesuai dengan prioritas perencanaan PPDT.

Pendanaan PPDT yang bersumber dari Dana Alokasi
Khusus harus memberikan keberpihakan kepada daerah
tertinggal,
terutama
yang
kemampuan
keuangan
daerahnya masih rendah.

Ayat (1)
Masyarakat dan pelaku usaha perlu dilibatkan dalam percepatan
pembangunan daerah tertinggal sehingga dana yang dibutuhkan
tidak semata-mata diharapkan dari alokasi pendanaan yang
bersumber
dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi juga
berasal dari pembiayaan oleh swasta atau swadaya masyarakat.
Ayat (2)
Contoh program kemitraan antara lain adalah Program
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari Badan Usaha Milik
Pemerintah dan Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL) dari Badan Usaha Milik Swasta, serta
program kemitraan dan bantuan lainnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “pemberian insentif” bagi pelaku usaha
adalah antara lain pemberian kemudahan dalam perizinan,
permodalan, serta kerja sama kemitraan.

Pemberian . . .

Pemberian insentif diatur dalam peraturan pelaksanaan
Undang-Undang tentang Penanaman Modal, sehingga pemberian
insentif bagi pelaku usaha yang berinvestasi di daerah tertinggal
mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan
Pemerintah
ini
dengan
penempatannya
dalam
Lembaran
Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 264

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 2014
TENTANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

I. UMUM

Pada umumnya masyarakat yang berada di wilayah tertinggal masih
mempunyai keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, dan
kesehatan serta terisolasi dari wilayah sekitarnya. Hal itu disebabkan karena
Pemerintah dan Pemerintah Derah belum memprioritaskan pembangunan
di wilayah tertinggal secara maksimal, karena dianggap tidak menghasilkan
pendapatan asli daerah (PAD) secara langsung. Di samping itu, dukungan
sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah tersebut belum optimal.
Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 beserta
lampirannya, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-
Undang tersebut, mengamanatkan prioritas dan keberpihakan Pemerintah
untuk pembangunan daerah tertinggal.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tidak mengatur secara tegas
ketentuan mengenai pembangunan daerah tertinggal, oleh karena itu
berbagai
ketentuan
dalam

Undang-Undang
tersebut
belum
dapat
dilaksanakan disebabkan munculnya berbagai kendala. Guna mengatasi hal
tersebut serta untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya
perlu ditetapkan suatu peraturan pemerintah yang mendorong percepatan
pembangunan
daerah
tertinggal.
Meskipun
pembentukan
peraturan
pemerintah tersebut tidak didelegasikan secara tegas oleh Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2007, namun dimungkinkan berdasarkan ketentuan
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan penjelasannya, sepanjang diperlukan
untuk
menjalankan

undang-undang
sebagaimana
mestinya.
Dengan
demikian, Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum yang diperlukan
bagi Menteri, menteri/pimpinan lembaga terkait, Gubernur, Bupati, serta
pelaku usaha dalam penyelenggaraan percepatan pembangunan daerah
tertinggal.

Peraturan . . .

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan berbagai undang-undang lain yang
terkait mengenai pembangunan daerah tertinggal. Ruang lingkup pengaturan
Peraturan Pemerintah ini meliputi: kriteria dan penetapan daerah tertinggal,
perencanaan,
pelaksanaan,
pengawasan,
pemantauan
dan
evaluasi,
pendanaan, serta peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam
percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah
sebagai berikut:
a. Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan, pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal
ditugaskan kepada Menteri , menteri/pimpinan lembaga terkait,
Gubernur, dan Bupati dengan tetap memerhatikan tugas dan fungsi
masing-masing tingkat pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
b. Penetapan kriteria ketertinggalan yang diperlukan sebagai acuan untuk
menetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal.
c. Perencanaan pembangunan daerah tertinggal ditetapkan secara
berjenjang oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan memerhatikan
proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
d. Pendanaan pembangunan daerah tertinggal tidak semata-mata
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melainkan juga berasal dari
dana investasi masyarakat dan pelaku usaha.

II. PASAL DEMI PASAL