Peraturan Menteri Nomor 81-m-ind-per-9-2015 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KERAMIK SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI, yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI, adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Keramik Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Keramik sesuai dengan persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disingkat LSPro, adalah lembaga melakukan kegiatan sertifikasi produk sesuai persyaratan SNI.
3. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh Keramik Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Keramik sesuai metode uji SNI.
4. Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat SMM, adalah rangkaian kegiatan dalam rangka penerapan manajemen mutu menurut SMM SNI ISO 9001:2008 atau revisinya/sistem manajemen lain yang diakui.

5. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, yang selanjutnya disingkat LSSMM, adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi negara lain yang telah melakukan perjanjian saling pengakuan atau Multilateral Recognition Arrangement (MLA) dengan KAN untuk melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
7. Survailen adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro atas konsistensi penerapan SPPT-SNI terhadap perusahaan/produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI.
8. Petugas Pengawas Standar barang dan/atau jasa di Pabrik, yang selanjutnya disingkat PPSP, adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan/atau jasa di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
10. Direktur/Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktur/Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
11. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian.
12. BPPI adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.
13. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.
14. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota yang menyeleng-garakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian.

Perusahaan yang mengimpor Keramik Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3) wajib menyampaikan laporan secara tertulis setiap importasi produk dimaksud kepada Direktur Pembina Industri.

Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor Keramik Tableware, Kloset duduk dan/atau Ubin Kermik wajib menerapkan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan:
a. memiliki SPPT-SNI sesuai ketentuan; dan
b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan kemasan Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.

(1) Setiap kemasan Keramik Tableware Kloset duduk dan Ubin Keramik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat wajib dicantumkan kode produksi yang menunjukan tanggal bulan dan tahun produksi di tempat yang mudah dibaca dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
(2) Kode produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu obyek pengawasan kesesuaian kualitas produk atas pelaksanaan SNI sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) secara wajib.

Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik hasil produksi dalam negeri dan yang berasal dari impor wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5.

(1) Perusahaan yang memproduksi dan mengimpor produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan penerbitan SPPT- SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diajukan kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Keramik Tableware, SNI Kloset duduk dan SNI Ubin Keramik serta ditunjuk oleh Menteri.
(2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5, yaitu:

a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik sesuai dengan ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
b. audit proses produksi dan audit penerapan SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui.
(3) Pengujian kesesuaian mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilakukan oleh:
a. Laboratorium Uji dalam negeri yang telah diakreditasi KAN dengan ruang lingkup SNI Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik serta ditunjuk oleh Menteri; atau
b. Laboratorium Uji luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Uji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition Agreement/MRA) dengan KAN dan negara tempat Laboratorium Uji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah

dan ditunjuk oleh Menteri.
(4) Audit proses produksi dan penerapan SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
a. surat pernyataan diri atas penerapan SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajeman lain yang diakui;
atau
b. sertifikat penerapan SMM sesuai SMM SNI ISO 9001:2008/revisinya atau sistem manajemen lain yang diterbitkan oleh LSSMM yang telah diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (Multilateral Recognition Arrangement/MLA) dengan KAN.
(5) Dalam hal LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) belum tersedia atau belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPPI.
(6) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus telah diakreditasi oleh KAN dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam menerbitkan SPPT-SNI wajib mencantumkan paling sedikit informasi mengenai:
a. nama dan alamat perusahaan;
b. alamat pabrik;
c. merek;
d. nama dan alamat importir/perusahaan perwakilan;
e. nomor dan judul SNI;
f. kelompok jenis produk (kategori, bentuk, dan dimensi); dan
g. parameter SNI yang dipenuhi.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat wajib melaporkan keputusan penerbitan penolakan penangguhan dan pencabutan SPPT- SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan diterbitkan.
(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI bertanggung jawab atas pelaksanaan survailen penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

(1) Perusahaan yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib menyampaikan:
a. laporan realisasi produksi secara tertulis bagi produsen Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik dalam negeri; atau
b. laporan realisasi impor secara tertulis bagi impotir dari produsen Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik luar negeri;
kepada Direktur Pembina Industri dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SPPT-SNI diterbitkan.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit informasi sebagai berikut:
a. identitas produsen dan/atau importir;
b. jenis keramak;
c. jumlah keramik;
d. negara asal bagi importir;

e. alamat gudang penyimpanan keramik; dan
f. bukti kesesuaian penerapan SNI.

(1) Direktorat Pembina Industri melakukan post-audit terhadap:
a. penerapan SNI Keramik tableware, Klosset duduk dan Ubin Kermik yang diproduksi di INDONESIA dan/atau yang diimpor setelah produk dimaksud beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; dan
b. Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai post-audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

(1) Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, dilarang beredar di daerah pabean INDONESIA.
(2) Keramik Tableware, Kloset Duduk dan Ubin Keramik hasil produksi dalam negeri yang telah beredar di Wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5, wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha.
(3) Tata cara penarikan Keramik Tableware, Kloset Duduk, dan Ubin Keramik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keramik Tableware, Kloset duduk dan Ubin Keramik asal impor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 dan telah berada di dalam daerah pabean INDONESIA wajib diekspor kembali oleh pelaku usaha.

(1) Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan:
a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pemberlakuan SNI Keramik Tableware, SNI Kloset duduk, dan SNI Ubin Keramik secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, dan ketentuan Pasal 5; dan

b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit melalui:
a. sosialisasi;
b. konsultasi; dan
c. bimbingan teknis.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PPSP.
(4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
(5) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Uji dalam rangka penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan penerapan pemberlakuan SNI Keramik Tableware, SNI Kloset duduk dan SNI Ubin Keramik secara wajib diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 10, Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 13 dikenai sanksi adminstratif sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

(1) LSPro dan/atau Laboratorium Uji yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 dan Pasal 9 dikenai sanksi adminstratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala BPPI.

(1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan pencabutan SPPT-SNI.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. SPPT-SNI yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlaku SPPT-SNI berakhir;
b. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:
1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/ PER/8/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA (SNI) Keramik Tableware Secara Wajib;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/ PER/8/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Kloset duduk Secara Wajib; dan
3. Peraturan Menteri Perindustian Nomor 84/M-IND/ PER/8/2012 tentang Pemberlakuan Standar Nasional INDONESIA Ubin Keramik Secara Wajib;
dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
c. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/ PER/8/2012, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 83/M-IND/PER/8/2012, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 84/M-IND/PER/ 8/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b disesuaikan dan ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2015 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SALEH HUSIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY