Peraturan Menteri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun
1945. 3.
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah

adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota / Bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi / kabupaten administrasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
13. Hari adalah hari kerja.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:
a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c. efisiensi;
d. efektivitas;
e. pembagian habis tugas;
f. rentang kendali;
g. tata kerja yang jelas; dan
h. fleksibilitas.

(1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
(3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
(4) Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

(5) Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur mengundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri tidak memberikan jawaban, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
(7) Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Peraturan Daerah tersebut harus disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD sebelum diundangkan.
(8) Dalam hal Gubernur mengundangkan Peraturan Daerah yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau mengundangkan Peraturan Daerah yang tidak disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), Menteri membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(9) Ketentuan mengenai pedoman format Peraturan Daerah tentang susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Perangkat Daerah terdiri atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Dinas;
e. Badan; dan
f. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Nomenklatur dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik Daerah dengan memperhatikan pedoman nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri lain.

(1) Kriteria tipelogi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
(2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
a. jumlah penduduk;
b. luas wilayah; dan
c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
(4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
(2) Tipe sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
b. tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
c. tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
(3) Dalam hal sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas atau badan memiliki total skor lebih dari 800 (delapan ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.
(4) Dalam hal sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas atau badan memiliki total skor dari 601 (enam ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B.
(5) Dalam hal sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas atau badan memiliki total skor dari 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C.
(6) Dalam hal dinas atau badan memiliki total skor lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang.
(7) Dalam hal dinas atau badan memiliki total skor kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang.

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbentuk sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan yang berlaku bagi daerah lain berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(1) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

(1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan

dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

(1) Inspektorat dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(1) Dinas dipimpin oleh kepala dinas atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, meliputi:
a. urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:
1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
a) pendidikan;
b) kesehatan;

c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan f) sosial.
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
a) tenaga kerja;
b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c) pangan;
d) pertanahan;
e) lingkungan hidup;
f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan;
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l) penanaman modal;
m) kepemudaan dan olah raga;
n) statistik;
o) persandian;
p) kebudayaan;
q) perpustakaan; dan r) kearsipan.
b. urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas:
1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;

7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

(1) Suatu urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas sendiri, urusan pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.
(2) Penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) dinas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.
(3) Penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan, meliputi:
a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan,

pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
dan
g. perpustakaan dan kearsipan.

(1) Khusus untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) dinas sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah.
(2) Khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh:
a. dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran; dan
c. badan yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
(3) Dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a disebut satuan polisi pamong praja.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

(1) Pada dinas dapat dibantu oleh 1 (satu) wakil kepala dinas atau sebutan lain sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan mempunyai beban kerja besar, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
(2) Jumlah dinas yang dapat mempunyai wakil kepala dinas atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) Dinas.

(3) Wakil kepala dinas atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas atau sebutan lain.

(1) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang:
a. kesehatan berupa rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional; atau
b. pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(2) Rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh direktur rumah sakit / kepala pusat kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan

Gubernur.

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan.
(2) Unit pelaksana teknis dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi / kabupaten administrasi / kecamatan / kelurahan yang bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas, pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi dapat dibentuk 1 (satu) suku dinas.
(2) Suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh kepala suku dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
(3) Pada suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sektor suku dinas kecamatan.

(4) Sektor suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sektor suku dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai suku dinas dan sektor suku dinas kecamatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Selain suku dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada dinas yang menyelenggarakan:
a. lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan; atau
b. urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) suku dinas pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi.

(1) Selain suku dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada suku dinas yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kota administrasi / kabupaten administrasi disebut satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi.
(2) Satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja provinsi.
(3) Pada satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dapat dibentuk satuan polisi pamong praja kecamatan.
(4) Satuan polisi pamong praja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan

polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi.
(5) Pada satuan polisi pamong praja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk satuan polisi pamong praja kelurahan.
(6) Satuan polisi pamong praja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja kecamatan.

(1) Badan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi:
a. perencanaan;
b. keuangan;
c. kepegawaian;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian dan pengembangan; dan
f. fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya.
(3) Fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf f dapat dibentuk berdasarkan:

a. perintah peraturan perundang-undangan; dan
b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.

(1) Suatu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan sendiri, fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.
(2) Penyelenggaraan beberapa fungsi penunjang urusan pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) badan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut.
(3) Penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam 1 (satu) badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi:
a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

(1) Khusus untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) badan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
(2) Beberapa sub bidang pada fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
a. sub bidang keuangan;
b. sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
c. sub bidang aset;

d. sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
e. sub bidang pengadaan barang/jasa.

(1) Pada badan dapat dibantu oleh 1 (satu) wakil kepala badan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan mempunyai beban kerja besar, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
(2) Jumlah badan yang dapat mempunyai wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling banyak 3 (tiga) badan.
(3) Wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala badan.

(1) Pada badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2) Unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan, pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi dapat dibentuk 1 (satu) suku badan.

(2) Suku badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh kepala suku badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai suku badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh Walikota/Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
(2) Kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Walikota/Bupati dapat dibantu oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati.
(4) Wakil Walikota/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
(5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota/Bupati menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
b. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;

c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi;
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; dan
h. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Walikota/Bupati melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

(1) Walikota/Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh kecamatan.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui sekretaris kota/kabupaten.

(1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati berdasarkan pendelegasian wewenang gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui camat.

(1) Sekretariat daerah terdiri atas paling banyak 4 (empat) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(1) Sekretariat DPRD terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(1) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 6 (enam) inspektur pembantu dan 1 (satu) inspektur pembantu wilayah di masing-masing kota administrasi/kabupaten administrasi.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) subbagian.
(3) Inspektur pembantu wilayah kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.

Inspektur pembantu dan inspektur pembantu wilayah kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membawahkan kelompok jabatan fungsional.

(1) Dinas tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dinas tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Dinas tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pada dinas tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 yang menyelenggarakan:
a. lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan Daerah;
b. urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat ditambah 3 (tiga) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan Daerah;
c. urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan penanaman modal dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah;
d. urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah; atau
e. sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih

banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

(1) Unit pelaksana teknis dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
(2) Susunan unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus unit pelaksana teknis dinas yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
a. kawasan taman margasatwa ragunan;
b. kawasan monumen nasional; dan
c. kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha, dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

(1) Suku dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2) Pada suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinasnya menyelenggarakan:
a. lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan; atau
b. urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, dan penanaman modal,

dapat ditambah 3 (tiga) seksi lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

(1) Badan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(1) Badan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(1) Badan tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pada badan tipe A, tipe B dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 yang menyelenggarakan:

a. lebih dari 1 (satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah; atau
b. fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

(1) Pada badan yang menyelenggarakan fungsi sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(1) Pada badan yang menyelenggarakan fungsi sub bidang pengadaan barang/jasa pada fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

(1) Suku badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2) Pada suku badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan:

a. lebih dari 1 (satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan; atau
b. fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, dapat ditambah 2 (dua) seksi lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.
(3) Unit pelaksana teknis suku badan kecamatan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Unit pelaksana teknis badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

(1) Kota administrasi/kabupaten administrasi terdiri atas sekretariat kota dan paling banyak 3 (tiga) asisten.
(2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
(3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(1) Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

(1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b, terdiri atas sekretaris daerah.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a, terdiri atas:
a. asisten sekretaris daerah;
b. sekretaris DPRD;
c. inspektur;
d. kepala dinas;
e. kepala badan;
f. walikota;
g. bupati; dan
h. kepala satuan polisi pamong praja provinsi.
(3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b, terdiri atas:
a. kepala biro;
b. wakil kepala dinas;
c. wakil kepala badan;
d. wakil walikota;
e. wakil bupati;
f. wakil kepala satuan polisi pamong praja provinsi;
g. sekretaris kota; dan
h. sekretaris kabupaten.
(4) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a, terdiri atas:
a. sekretaris dinas;
b. sekretaris badan;
c. kepala bidang;
d. kepala bagian;
e. inspektur pembantu;
f. inspektur pembantu wilayah kota;
g. asisten sekretaris kota;
h. asisten sekretaris kabupaten;
i. kepala unit pelaksana teknis dinas;

j. kepala unit pelaksana teknis badan;
k. kepala suku dinas kota;
l. kepala suku badan kota;
m. kepala unit kerja teknis kota;
n. kepala satuan polisi pamong praja kota; dan
o. camat.
(5) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b, terdiri atas:
a. inspektur pembantu wilayah kabupaten;
b. kepala suku dinas kabupaten;
c. kepala suku badan kabupaten;
d. kepala unit kerja teknis kabupaten;
e. kepala bagian pada sekretariat kota;
f. kepala bagian pada sekretariat kabupaten;
g. kepala satuan polisi pamong praja kabupaten;
h. sekretaris kecamatan;
i. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan pada kota; dan
j. kepala unit pelaksana teknis badan tingkat kecamatan pada kota.
(6) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a, terdiri atas:
a. kepala seksi;
b. kepala subbidang;
c. kepala subbagian;
d. kepala sektor suku dinas kecamatan;
e. kepala satuan polisi pamong praja kecamatan; dan
f. lurah;
g. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan pada kabupaten; dan
h. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan pada kabupaten.
(7) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b, terdiri atas:
a. sekretaris kelurahan;
b. kepala seksi pada kelurahan;
c. kepala subbagian pada sekretariat kecamatan;

d. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kelurahan; dan
e. kepala subbagian tata usaha SMA/SMK.

(1) Dalam hal Gubernur melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Walikota/Bupati, maka pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi dapat dibentuk unit kerja teknis kota/unit kerja teknis kabupaten.
(2) Dalam hal telah dibentuk unit kerja teknis kota/unit kerja teknis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), maka suku dinas dan sektor suku dinas kecamatan yang dinasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut dibubarkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 November 2016 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd.
TJAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
WIDODO EKATJAHJANA