Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Perusahaan Penjaminan adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan Penjaminan.
2. Perusahaan Penjaminan Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin, adalah Perusahaan Penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Kredit.
3. Perusahaan Penjaminan Ulang adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha melakukan Penjaminan Ulang.
4. Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit, yang selanjutnya disebut Penjamin Ulang, adalah perusahaan penjaminan yang kegiatan usaha pokoknya melakukan Penjaminan Ulang Kredit.
www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
6. Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
7. Penjaminan Ulang adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Perusahaan Penjaminan yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Penjaminan Ulang Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penjamin yang telah menjamin pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
9. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
10. Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, yang selanjutnya disebut Pembiayaan, adalah pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh Lembaga Keuangan.
11. Usaha Produktif adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan bagi Terjamin.
12. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin atau Penjamin Ulang dalam melakukan kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang.
13. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
14. Kantor Cabang adalah kantor Penjamin atau Penjamin Ulang yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Penjamin atau Penjamin Ulang.
15. Kantor Anak Cabang adalah kantor di bawah Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya.
16. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan Kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
www.djpp.kemenkumham.go.id

17. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh Kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
18. Sertifikat Penjaminan adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Penerima Jaminan atas kewajiban Terjamin.
19. Imbal Jasa Penjaminan, yang selanjutnya disingkat IJP, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.
20. Imbal Jasa Penjaminan Ulang, yang selanjutnya disingkat IJPU, adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin Ulang dari Penjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan Ulang.
21. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau tuntutan pembayaran Penjamin kepada Penjamin Ulang, yang telah membayar kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.
22. Subrogasi adalah peralihan hak tagih dari Penerima Jaminan kepada Penjamin setelah Penerima Jaminan menerima pembayaran Klaim dari Penjamin.
23. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah.
24. Prinsip Syariah adalah prinsip yang didasarkan atas ajaran atau hukum Islam.
25. Pengurus adalah anggota direksi dan dewan komisaris bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk perusahaan perseroan dan perseroan terbatas atau direksi dan dewan pengawas bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk perusahaan umum dan perusahaan daerah atau pengurus dan badan pengawas bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang berbentuk koperasi.
26. Dewan Syariah Nasional, yang selanjutnya disingkat DSN, adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama INDONESIA untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah.
www.djpp.kemenkumham.go.id

27. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang direkomendasikan oleh DSN yang ditempatkan di Penjamin atau Penjamin Ulang yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang agar sesuai dengan Prinsip Syariah yang difatwakan oleh DSN.
28. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mengumpulkan, mencari, mengolah, dan mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan periodik, kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan serta memastikan bahwa laporan periodik sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya.
29. Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
30. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang digunakan oleh Pemeriksa sebagai dasar untuk melakukan Pemeriksaan.
31. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang disampaikan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang yang akan diperiksa.
32. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Penjamin dapat melakukan kegiatan usaha lain, yaitu:
a. Penjaminan pinjaman yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
b. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
c. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;
www.djpp.kemenkumham.go.id

d. Penjaminan atas surat utang;
e. Penjaminan transaksi dagang;
f. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
g. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
h. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
i. Penjaminan letter of credit (L/C);
j. Penjaminan kepabeanan (custom bond);
k. jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan;
l. penyediaan informasi/database Terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
m. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Menteri.
(2) Penjamin Ulang dapat melakukan Penjaminan Ulang atas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Penjamin dapat menggunakan jasa agen Penjamin.
(2) Agen Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seseorang atau badan hukum yang melakukan pemasaran kegiatan usaha Penjaminan untuk dan atas nama Penjamin.
(3) Dalam hal Penjamin menggunakan jasa agen Penjamin, Penjamin wajib menggunakan agen Penjamin yang tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin.
(4) Penjamin wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin.
(5) Semua tindakan agen Penjamin yang berkaitan dengan transaksi Penjaminan menjadi tanggung jawab Penjamin yang diageni.
(6) Dalam perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penjamin wajib mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin paling tinggi sebesar 15% (lima belas per seratus) dari IJP.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(7) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), ayat (4), dan ayat (6) yaitu:
a. menggunakan jasa agen Penjamin yang tidak tercatat sebagai anggota asosiasi Penjamin;
b. tidak memiliki perjanjian keagenan dengan agen Penjamin yang melakukan pemasaran untuk dan atas nama Penjamin; dan/atau
c. tidak mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin atau mencantumkan klausula pemberian komisi kepada agen Penjamin melebihi 15% (lima belas per seratus) dari IJP dalam perjanjian keagenan, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus serta ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penjamin atau Penjamin Ulang wajib menjaga likuiditasnya.
(2) Dihapus.
(3) Rasio likuiditas Penjamin atau Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit 150% (seratus lima puluh per seratus).
(4) Rasio likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan current ratio yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar.
(5) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), yaitu tidak menjaga likuiditas atau memiliki rasio likuiditas kurang dari 150% (seratus lima puluh per seratus), Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
5. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan 4B yang berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penjamin hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk:
a. deposito pada bank umum;
b. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
c. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
d. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
e. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA;
f. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
g. penyertaan langsung pada Penjamin Ulang.
(2) Penjamin Ulang hanya dapat melakukan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
(3) Pembatasan atas investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
b. investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
c. investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
d. investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
e. investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
f. investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi;
dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

g. investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Penjamin Ulang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
(4) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3), yaitu:
a. melakukan investasi selain dalam bentuk:
1. deposito pada bank umum;
2. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
3. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
4. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
5. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA;
6. reksadana dan/atau reksadana syariah; dan/atau
7. penyertaan langsung pada Penjamin Ulang,
b. tidak memenuhi batasan investasi sebagai berikut:
1. investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
2. investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
3. investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
4. investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
5. investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
6. investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

7. investasi dalam bentuk penyertaan langsung pada Penjamin Ulang melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
(5) Jika Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
a. melakukan investasi selain dalam bentuk:
1. deposito pada bank umum;
2. surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara;
3. surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA;
4. obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade);
5. saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA; dan/atau
6. reksadana dan/atau reksadana syariah,
b. tidak memenuhi batasan investasi sebagai berikut:.
1. investasi dalam bentuk deposito pada setiap bank umum melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
2. investasi dalam bentuk surat berharga negara dan/atau surat berharga syariah negara melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
3. investasi dalam bentuk surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank INDONESIA melebihi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
4. investasi dalam bentuk obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (investment grade) pada saat penempatan melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
5. investasi dalam bentuk saham yang tercatat di bursa efek INDONESIA melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau www.djpp.kemenkumham.go.id

6. investasi dalam bentuk reksadana dan/atau reksadana syariah melebihi 5% (lima per seratus) dari jumlah investasi, Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.

(1) Penjamin atau penjamin ulang wajib memiliki cadangan Klaim paling sedikit 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang.
(2) Penjamin atau Penjamin ulang wajib memiliki cadangan umum paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan.
(3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim.
(4) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), yaitu:
a. tidak membentuk cadangan Klaim atau membentuk cadangan Klaim namun kurang dari 0,25% (nol koma dua puluh lima per seratus) dari total nilai Penjaminan yang ditanggung Penjamin atau Penjamin Ulang;
b. tidak membentuk cadangan umum atau membentuk cadangan umum namun kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari laba bersih pada tiap akhir periode laporan tahunan; dan/atau
c. menggunakan cadangan umum selain untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan Klaim, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
6. Ketentuan Pasal 7 huruf i diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

Permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diajukan kepada Menteri oleh direksi atau pengurus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan harus dilampiri dengan:
a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang, yang sekurang-kurangnya memuat:
1. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah operasional;
2. kegiatan usaha sebagai Penjamin atau Penjamin Ulang;
3. permodalan;
4. kepemilikan; dan
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Pengurus.
b. data calon Pengurus meliputi:
1. pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm;
2. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor yang masih berlaku;
3. daftar riwayat hidup; dan
4. surat pernyataan:
a. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor perbankan;
b. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
c. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
d. tidak merangkap jabatan pada Penjamin dan/atau Penjamin Ulang lain kecuali jabatan sebagai komisaris/dewan pengawas/badan pengawas Penjamin Ulang bagi direksi atau pengurus; dan
e. surat keterangan atau bukti tertulis berpengalaman di bidang Penjaminan atau perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu direksi atau pengurus.
c. data pemegang saham/anggota dalam hal:
1. perorangan, dokumen yang dilampirkan adalah dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 www.djpp.kemenkumham.go.id

serta surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering);
2. badan hukum, dokumen yang dilampirkan adalah:
a) akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan terakhir; dan c) dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 bagi pemegang saham dan direksi atau pengurus badan hukum tersebut.
d. struktur organisasi yang memiliki fungsi pengelolaan risiko, fungsi pengelolaan keuangan, fungsi pelayanan dan pengembangan informasi/database Terjamin;
e. sistem dan prosedur kerja Penjamin atau Penjamin Ulang;
f. rencana kerja (business plan) untuk tiga tahun pertama yang sekurang- kurangnya memuat:
1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
2. rencana kegiatan usaha Penjamin atau Penjamin Ulang dan langkah- langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud; dan
3. proyeksi neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang dimulai sejak Penjamin dan Penjamin Ulang melakukan kegiatan operasional.
g. daftar sumber daya manusia yang memiliki pengalaman di bidang Penjaminan;
h. fotokopi bukti pelunasan setoran modal minimum dalam bentuk deposito berjangka atas nama badan hukum Penjamin atau Penjamin Ulang pada salah satu bank umum di INDONESIA dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
i. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
2. bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor;
www.djpp.kemenkumham.go.id

3. contoh formulir, termasuk Sertifikat Penjaminan yang akan digunakan untuk operasional Penjamin atau Penjamin Ulang; dan
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan berdasarkan lingkup operasi yaitu nasional atau provinsi.
(2) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin ditetapkan paling sedikit:
a. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi,
(3) Jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah Penjamin Ulang ditetapkan paling sedikit Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(4) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a. memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), untuk lingkup nasional; atau
b. memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), untuk lingkup provinsi, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
(5) Jika Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu memiliki modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah kurang dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), maka Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi www.djpp.kemenkumham.go.id

administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
8. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pengambilalihan dapat dilakukan Penjamin atau Penjamin Ulang dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham Penjamin atau Penjamin Ulang lain sehingga mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perusahaan tersebut.
(2) Pelaksanaan pengambilalihan terhadap Penjamin atau Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. pelaksanaan pengambilalihan tersebut tidak mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Penjamin; dan
b. pelaksanaan pengambilalihan tersebut wajib memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5) sehingga tidak mengakibatkan perusahaan yang melakukan pengambilalihan menjadi tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio yang diperkenankan.
(3) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a. melakukan pengambilalihan sehingga mengakibatkan berkurangnya hak Penerima Jaminan atau hak Penjamin lain; atau
b. melakukan pengambilalihan sehingga mengakibatkan Penjamin atau Penjamin Ulang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5), Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
www.djpp.kemenkumham.go.id

9. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Penjamin menerima IJP dan Penjamin Ulang menerima IJPU.
(2) Besarnya tarif IJP atau IJPU ditetapkan dengan pertimbangan, antara lain:
a. risiko yang dijamin;
b. jangka waktu Penjaminan;
c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
d. keuntungan.
(3) Dihapus.
(4) Dalam hal Penjamin melaksanakan penjaminan yang merupakan program Pemerintah maka ketentuan mengenai IJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Penjamin dimaksud dan kriteria penetapan IJP bagi Penjamin tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
10. Judul BAB XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam rangka menyelenggarakan usaha Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang sehat, Penjamin atau Penjamin Ulang wajib menjaga Gearing Ratio.
(2) Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara total nilai Penjaminan atau Penjaminan Ulang yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin atau Penjamin Ulang pada waktu tertentu.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Modal sendiri bersih Penjamin atau Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
a. penjumlahan dari modal disetor, cadangan, dan laba, dikurangi kerugian, dalam hal Penjamin atau Penjamin Ulang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan dan perusahaan daerah; atau
b. penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, dalam hal Penjamin atau Penjamin Ulang berbentuk badan hukum koperasi.
(4) Gearing Ratio untuk Penjaminan atau Penjaminan Ulang bagi Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali.
(5) Total Gearing Ratio bagi Penjamin atau Penjamin Ulang ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali.
(6) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), yaitu:
a. memiliki Gearing Ratio Usaha Produktif melebihi 10 (sepuluh) kali;
dan/atau
b. memiliki total Gearing Ratio melebihi 40 (empat puluh) kali, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
13. Ketentuan Pasal 43 ayat (2) dihapus, ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penjamin atau Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio Usaha Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (4) dan total Gearing Ratio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (5) diberikan jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang untuk memenuhi ketentuan Gearing Ratio.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Dihapus.
(2a) Penjamin atau Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menyampaikan kepada Menteri mengenai rencana pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh dewan komisaris/dewan pengawas/badan pengawas.
(2b)Rencana pemenuhan Gearing Ratio memuat langkah-langkah antara lain:
a. restrukturisasi Penjaminan atau Penjaminan Ulang;
b. penghentian pemberian Penjaminan atau Penjaminan Ulang baru;
c. penambahan modal atau simpanan pokok, simpanan wajib dan hibah oleh pemegang saham;
d. penggabungan badan usaha.
(2c) Rencana pemenuhan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang.
(3) Jika Penjamin atau Penjamin Ulang yang tidak memenuhi ketentuan Gearing Ratio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2c), yaitu:
a. tidak menyampaikan rencana pemenuhan Gearing Ratio yang telah disetujui oleh dewan komisaris/dewan pengawas/badan pengawas kepada Menteri;
b. menyampaikan rencana pemenuhan Gearing Ratio melampaui jangka waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal surat pemberitahuan kepada Penjamin atau Penjamin Ulang, Penjamin atau Penjamin Ulang dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
14. Ketentuan Pasal 44 dihapus.
15. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penjamin wajib memiliki nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai Penjaminan paling lama 2 (dua) tahun sejak mendapatkan izin usaha.
(2) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), yaitu memiliki nilai Penjaminan Usaha Produktif kurang dari 20% (dua puluh per seratus) dari total nilai Penjaminan setelah 2 (dua) tahun mendapatkan izin usaha, Penjamin dimaksud dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
16. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan terhadap setiap Penjamin atau Penjamin Ulang dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam 2 (dua) tahun atau setiap waktu bila diperlukan.
(2) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat lengkap yang meliputi aspek substansi laporan periodik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan.
(3) Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana pemeriksaan tahunan dan disesuaikan dengan skala prioritas dari jenis usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang ditetapkan oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
(4) Pemeriksaan setiap waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemeriksaan yang bersifat khusus dan dilakukan apabila:
a. berdasarkan hasil analisis atas laporan periodik Penjamin atau Penjamin Ulang patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan dimaksud menyimpang dari peraturan perundang- undangan di bidang lembaga penjaminan sehingga dapat menimbulkan risiko atas kepentingan para pihak dalam kegiatan Penjaminan atau Penjaminan Ulang;
b. berdasarkan penelitian atas keterangan yang didapat atau surat pengaduan yang diterima oleh Biro Pembiayaan dan Penjaminan, www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan patut diduga bahwa penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan dimaksud menyimpang dari peraturan perundang-undangan di bidang lembaga penjaminan sehingga dapat menimbulkan risiko atas kepentingan para Penerima Jaminan; atau
c. terdapat alasan khusus yang mendasari perlunya dilakukan Pemeriksaan, antara lain:
1. verifikasi kegiatan operasional perusahaan;
2. penggabungan;
3. peleburan;
4. pengambilalihan; dan/atau
5. pengalihan portofolio Penjaminan atau Penjaminan Ulang.
17. Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal II
1. Ketentuan Pasal 80 dihapus.
2. Di antara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 80A ditempatkan dalam BAB XXII dan Pasal 80B ditempatkan dalam BAB XXIII, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Izin usaha Penjamin atau Penjamin Ulang yang masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
(2) Penjamin atau Penjamin Ulang yang izin usahanya masih berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan likuiditas dan rasio likuiditas, bentuk investasi dan batasan investasi, cadangan umum dan cadangan Klaim, Gearing Ratio Usaha Produktif dan total Gearing Ratio, serta nilai Penjaminan bagi Usaha Produktif dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4A ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 4B ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 42A ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 44A ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Ketentuan mengenai penggunaan jasa agen Penjamin oleh Penjamin dan Penjamin Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (3) mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Ketentuan mengenai jumlah modal disetor atau simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Penjamin atau Penjamin Ulang yang izin usahanya masih berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.
3. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO www.djpp.kemenkumham.go.id