Peraturan Menteri Nomor p-23-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang PEDOMAN TEKNIS KEBUN BIBIT RAKYAT

pasal.id

LINGKUP PEKERJAAN
(1) Lingkup pekerjaan dalam surat perjanjian kerjasama ini adalah pembuatan bibit paling sedikit
50.000 batang untuk penanaman pada lokasi yang ditetapkan sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).
www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Hasil pembuatan bibit dalam pelaksanaan pekerjaan ini meliputi bibit siap tanam dan mempunyai standar antara lain bibit berada di polybag/kantong/wadah lainnya di bedeng sapih, pertumbuhan normal (sehat dan batang berkayu), media kompak dengan tinggi bibit memadai untuk siap ditanam sesuai jenisnya.

pasal.id

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari...................sampai dengan.........................2011

pasal.id

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN
(1) Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran DIPA BA – 029 Balai Pengelolaan DAS ……………………….. tahun 2011.
(2) PIHAK PERTAMA membayar biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp………… (…………………………………) dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pembayaran Tahap I sebesar 40 % dari keseluruhan dana dilakukan jika RUKK telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan SPKS telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA;
b. Pembayaran Tahap II sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembangunan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 30 %, yaitu telah tersedia sarana dan prasarana serta benih generatif telah ditabur pada bedeng tabur atau benih vegetatif telah ditanam ke dalam media semai di dalam polybag/kantong/wadah lainnya;
c. Pembayaran Tahap III sebesar 30 % dari keseluruhan dana dilakukan jika pembuatan KBR telah mencapai realisasi fisik minimal 60 %, yaitu semua bibit, baik generatif maupun vegetatif, sudah di dalam polybag/kantong/wadah lainnya sebanyak minimal 50.000 batang, dan ada surat pernyataan tertulis tentang kesediaan PIHAK KEDUA untuk memelihara sampai bibit siap ditanam yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kepada PIHAK PERTAMA. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua Tim Pelaksana dan diketahui/disetujui oleh ketua Tim Pengawas serta Ketua Kelompok Masyarakat.
(4) PIHAK PERTAMA membayarkan biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening bersama nomor…. atas nama ........(ketua) dan ......(bendahara) pada Bank…………..

pasal.id

HAK DAN KEWAJIBAN
1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
1. mengusulkan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan.
2. mengevaluasi seluruh hasil pekerjaan pembuatan bibit KBR yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
www.djpp.kemenkumham.go.id

b. Hak PIHAK PERTAMA:
1. memberikan arahan dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
2. menerima laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan dari PIHAK KEDUA.
3. MEMUTUSKAN perjanjian kerjasama secara sepihak apabila:
a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kegiatan yang nyata setelah menerima pembayaran Tahap I sebesar 40%(empat puluh perseratus).
b. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan setelah menerima Pembayaran Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus).
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
a. Kewajiban PIHAK KEDUA:
1. melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 berdasarkan Pedoman Teknis Pembangunan KBR yang telah ditetapkan.
2. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan.
4. melakukan pemeliharaan bibit yang dihasilkan sampai dengan bibit siap tanam.
5. mengembalikan uang pembayaran Tahap I dan Tahap II yang sudah diterima apabila tidak melaksanakan kegiatan secara nyata di lapangan.
6. membuat laporan kemajuan dan realisasi pekerjaan setiap bulan kepada PIHAK PERTAMA dalam rangkap 2 (dua).
7. membuat laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.
b. Hak PIHAK KEDUA:
1. menerima pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tahapan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
2. mendapat arahan, bimbingan dan pendampingan dari PIHAK PERTAMA.

pasal.id

SERAH TERIMA PEKERJAAN Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai 100 % berupa tersedianya bibit siap tanam minimal 50.000 batang, PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

pasal.id

PERSELISIHAN
(1) Apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian ini, maka pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan keberatan secara lisan maupun tulisan.
(2) Apabila timbul perselisihan antar PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan azas kekeluargaan dan kebersamaan.
(3) Apabila dengan cara musyawarah tidak tercapai penyelesaian, kedua belah pihak berkesepakatan untuk menunjuk Panitia Arbitrase di Pengadilan Negeri …………………..
www.djpp.kemenkumham.go.id

(4) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah atau melalui Pengadilan Negeri, tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

pasal.id

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeur) maka ketidakmampuan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan bukan merupakan kesalahan.
(2) Keadaan kahar meliputi: peperangan, bencana alam, revolusi, kerusuhan, sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajiban/kegiatan.
(3) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan dengan dilampiri surat pernyataan kahar dari Pemerintah setempat atau Instansi yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.

pasal.id

KETENTUAN TAMBAHAN Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur/dituangkan dalam aturan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini serta mempunyai ketentuan hukum yang sama.

pasal.id

PENUTUP
(1) Perjanjian ini dinyatakan sah dan mengikat serta berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(2) Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA (Nama Ketua Kelompok) (tempat, tgl/bln/tahun) PIHAK PERTAMA (Nama PPK) NIP…………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id

Format 4. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh Kelompok Masyarakat LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR Bulan .....
Kelompok Masyarakat :
Lokasi Dusun/Blok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Koordinat Geografis :
No.
Uraian Kegiatan Target/ Rencana Realisasi Bulan lalu Realisasi Bulan ini Total Realisasi
s.d. Bulan ini Keterangan
1. Penyusunan RUKK ............
2. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian :
a. Papan nama
b. Bedeng tabur
c. Bedeng sapih dst.
........ bh .. bedeng .. bedeng .........
.........
.........
.........
.........
.........
...............
...............
...............
3. Penyediaan benih/bibit .........
.........
.........
...............
4. Pembuatan bibit, jenis :
a. ............
b. ............
dst.
...... btg ...... btg .........
.........
.........
.........
...............
...............
5. Pemeliharaan bibit:
a. Penyiraman
b. Pemupukan
c. Penyulaman
d. Pembersihan rumput/alang- alang/gulma
e. Penanggulangan hama dan penyakit ..........
..........
..........
..........
..........
dst.
Mengetahui/Menyetujui (tempat, tgl/bln/th) Ketua Tim Pengawas Ketua Tim Pelaksana Ttd Ttd (Nama) (Nama) Mengetahui/Menyetujui Ketua Kelompok Masyarakat Ttd (Nama) www.djpp.kemenkumham.go.id

Format 5. Laporan Evaluasi Kegiatan KBR oleh Kelompok Masyarakat LAPORAN EVALUASI KEGIATAN KBR Bulan .....
Kelompok Masyarakat :
Lokasi Dusun/Blok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Permasalahan :
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
dst.
(tempat, tgl/bln/th) Ketua Tim Pengawas, Ttd (Nama) Masukan dan rekomendasi :
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
dst.
(tempat, tgl/bln/th) Ketua Kelompok Masyarakat, Ttd (Nama) www.djpp.kemenkumham.go.id

Format 6. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh PPK LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR Bulan .....
Kabupaten :
Provinsi :
BPDAS :
No.
Nama Kelompok Masyarakat Lokasi Koordinat Geografis Uraian Kegiatan Target Rencana Realisasi Bulan ini Total Realisasi
s.d.
Bulan ini Keterangan
1. ...............
.........
.............
a. Penyusunan RUKK
b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian :
- Papan nama - Bedeng tabur - Bedeng sapih dst.
c. Penyediaan benih/bibit
d. Pembuatan bibit, jenis :
-............
-............
dst.
e. Pemeliharaan bibit:
- Penyiraman - Pemupukan - Penyulaman - Pembersihan rumput/alang- alang/gulma - Penanggulangan hama dan penyakit dst.
2. ...............
.........
.............
a. Penyusunan RUKK
b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian :
- Papan nama - Bedeng tabur - Bedeng sapih dst.
c. Penyediaan benih/bibit
d. Pembuatan bibit, jenis :
www.djpp.kemenkumham.go.id

No.
Nama Kelompok Masyarakat Lokasi Koordinat Geografis Uraian Kegiatan Target Rencana Realisasi Bulan ini Total Realisasi
s.d.
Bulan ini Keterangan -............
-............
dst.
e. Pemeliharaan bibit:
- Penyiraman - Pemupukan - Penyulaman - Pembersihan rumput/alang- alang/gulma - Penanggulangan hama dan penyakit dst.
dst.
Permasalahan :
.........................................................
Masukan dan rekomendasi :
.........................................................
(tempat, tgl/bln/th) Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kabupaten/Kota/BP DAS ..........
(Nama ) NIP…………………………………… www.djpp.kemenkumham.go.id

Format 7. Contoh Laporan Kemajuan dan Realisasi KBR oleh BPDAS LAPORAN KEMAJUAN DAN REALISASI KBR Bulan .....
BPDAS :
I. Penetapan Lokasi KBR No.
Kabupaten Target KBR (unit) Realisasi Bulan ini (unit) Lokasi Koordinat Geografis Nama Kelompok Masyarakat Nomor dan Tanggal SK
1. .............
...........
............
1. ........
2. ........
dst.
...........
...........
dst.
...........
...........
dst.
...........
...........
dst.
2. .............
...........
............
1. ........
2. ........
dst.
...........
...........
dst.
...........
...........
dst.
...........
...........
dst.
dst.
II. Realisasi KBR No.
Kab. / Kota Jumlah KBR (unit) Nama Kelompok Masyarakat Jenis & jumlah bibit Kegiatan Target Rencana (%) Realisasi Bulan ini (%) Total Realisasi
s.d. Bulan ini (%) I.
...............

..........
1. .............
a. .......
b. .......
a. Penyusunan RUKK .............
.............
.............
dst.
b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian .............
.............
.............
c. Penyediaan benih/bibit .............
.............
.............
d. Pembuatan bibit .............
.............
.............
e. Pemeliharaan bibit .............
.............
.............
dst.
2.. .............
a. .......
b. .......
a. Penyusunan RUKK .............
.............
.............
dst.
b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian .............
.............
.............
c. Penyediaan benih/bibit .............
.............
.............
d. Pembuatan bibit .............
.............
.............
e. Pemeliharaan bibit .............
.............
.............
dst.
dst.
www.djpp.kemenkumham.go.id

No.
Kab. / Kota Jumlah KBR (unit) Nama Kelompok Masyarakat Jenis & jumlah bibit Kegiatan Target Rencana (%) Realisasi Bulan ini (%) Total Realisasi
s.d. Bulan ini (%) II.
...............

..........
1. .............
a. .......
b. .......
a. Penyusunan RUKK .............
.............
.............
dst.
b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian .............
.............
.............
c. Penyediaan benih/bibit .............
.............
.............
d. Pembuatan bibit .............
.............
.............
e. Pemeliharaan bibit .............
.............
.............
dst.
2.. .............
a. .......
b. .......
a. Penyusunan RUKK .............
.............
.............
dst.
b. Penyediaan sarana dan prasarana persemaian .............
.............
.............
c. Penyediaan benih/bibit .............
.............
.............
d. Pembuatan bibit .............
.............
.............
e. Pemeliharaan bibit .............
.............
.............
dst.
dst.
dst.
Permasalahan :
.........................................................
Masukan dan rekomendasi :
.........................................................
(tempat, tgl/bln/th) Kepala BPDAS.............
(Nama ) NIP…………………………………… MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN www.djpp.kemenkumham.go.id