Peraturan Menteri Nomor p-44-menlhk-setjen-kum-1-6-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

pasal.id

1. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
2. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Pengelolaan KSA dan KPA adalah upaya sistematis dan terstruktur yang dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian.
4. Kondisi Lingkungan adalah kondisi ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis dan peninggalan budaya dalam KSA dan KPA.
5. Plasma Nutfah adalah substansi hidupan pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ tubuh atau bagian dari tumbuhan atau satwa serta jasad renik.
6. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA adalah kegiatan bersama para pihak yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.
7. Pembangunan Strategis yang tidak dapat Dielakkan adalah kegiatan yang mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara dan sarana

komunikasi, transportasi terbatas dan jaringan listrik untuk kepentingan nasional.
8. Mitra adalah pihak lain yang dengan dana dan/atau keahlian teknis yang dimilikinya melakukan kerja sama dengan pengelola KSA dan KPA guna mewujudkan tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
9. Badan Usaha adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan koperasi.
9A. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
9B. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berdasarkan Pancasila.
10. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara.
11. Lintasan Satwa adalah areal dimana satwa secara tetap atau berkala melintas di daerah tersebut.
12. Penyelenggaraan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menyelenggarakan kawasan melalui kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi.
13. Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Kerja sama adalah peralatan yang berfungsi mendukung kegiatan yang dikerja samakan seperti antara lain teropong, alat komunikasi, sarana patroli pengamanan hutan.

13A. Nota Kesepahaman adalah suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihak yang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian.
14. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
17. Direktur Teknis yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
18. Unit Pengelola adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Balai Besar Taman Nasional, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Balai Taman Nasional, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Hutan Raya.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
a. …………………………………………….;
b. …………………………………………….;
c. ………………………………………. dst.

pasal.id

LETAK DAN LUAS AREAL KERJA SAMA

(1) Areal kegiatan berada di …;
(2) Areal kegiatan … dengan luas… hektar, sebagaimana tergambar dalam Peta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 4 RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

(1) Perjanjian Kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan.
(2) Rencana Pelaksanaan Program dan Rencana Kerja Tahunan wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
(3) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh PIHAK KESATU.

pasal.id

TINDAK LANJUT

Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama dan ditandatangani oleh ……………………………….
dan ……………………..

pasal.id

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. ……………………………………….
b. ………………………………………
c. dst
(2) PIHAK KESATU berhak:
a. ……………………………………………..
b. ………………………………………………
c. dst
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. ……………………………………….
b. ………………………………………
c. dst
(4) PIHAK KEDUA berhak:
a. ……………………………………………..

b. ………………………………………………
c. dst

pasal.id

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

…………………………………….
PIHAK KESATU,

…………………………………….

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR : P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.85/MENHUT-II/2014 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

FORMAT NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

………………………………………………

Dengan

………………………………………………..

Nomor : ….………………………..
Nomor : ……………………………

tentang

Penguatan Fungsi / Pembangunan Strategis tentang ………………………………….

Pada hari ini ……………tanggal ……….., bulan ……….., tahun …….., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: ………………………….
Alamat

: …………………………..
Jabatan : …………………………… Berdasarkan : Surat Keputusan ……………..
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama

: ………………………….
Alamat

: …………………………..
Jabatan : …………………………… Berdasarkan : Surat Keputusan ……………..
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menindaklanjuti NOTA KESEPAHAMAN antara ……………… dengan ………… Nomor ………… tentang ……....

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Draft perjanjian kerja sama ini mendukung IKK Unit Pengelola, IKK Direktorat Teknis, Renstra dan Renja Kementerian LHK.
2. ……………………………………………..
MITRA KLHK

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang …………. dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

pasal.id

STATUS ASET DAN SERAH TERIMA HASIL KERJA SAMA

(1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada PIHAK KESATU yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.

(2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan oleh PIHAK KESATU.
(3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan dan merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
(4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal.id

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

(1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama …. (...) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal atau Tim Unit Pengelola.
(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.

pasal.id

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja sama ini berakhir, apabila:
a. Jangka waktu perjanjian habis;
b. Mitra kerja melakukan tindak pidana kehutanan;
c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
d. Pihak mitra melakukan wanprestasi, atau
e. Pihak Kedua tidak menyusun RPP dan RKT dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
a. Bencana alam.
b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
(3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena force majeure harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya force majeure;
(4) Dalam hal force majeure terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, maka pihak yang terkena dampak force majeure tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja sama.

pasal.id

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

pasal.id

(1) Kerja sama pemasangan/penanaman pipa instalasi air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dapat berupa pemasangan pipa air yang sumber mata airnya berada di luar KSA dan KPA yang bersifat tidak komersial, namun jalurnya melalui KSA dan KPA.
(2) Kerja sama kemitraan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dapat berupa kerja sama pemulihan ekosistem antara unit pengelola dengan masyarakat, dalam rangka mengembalikan fungsi KSA dan KPA.
(3) Kerja sama kemitraan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah dan tetap mempertahankan fungsi KSA dan KPA.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama kemitraan konservasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

4. Ketentuan Pasal 13 huruf b diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

PEMBIAYAAN

(1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari PIHAK KEDUA dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

pasal.id

Kerja sama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
a. kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara;
b. pemanfaatan dan pengembangan sarana komunikasi dan pendukungnya;
c. pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas;
d. pemanfaatan dan pengembangan energi baru dan terbarukan serta jaringan listrik untuk kepentingan nasional; dan
e. kerja sama dalam rangka mitigasi bencana.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Kerja sama yang mempunyai pengaruh penting terhadap kedaulatan negara dan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
a. pemetaan dan pemasangan patok batas negara;
b. pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan/pos lintas batas;
c. pembangunan dan/atau pemeliharaan dermaga kapal patroli perbatasan;
d. pembangunan dan/atau pemeliharaan menara komunikasi pertahanan negara;
e. pembangunan dan/atau pemeliharaan radar;

f. pembangunan dan/atau pemeliharaan helipad;
g. area latihan militer;
h. jalan lintas provinsi; dan
i. latihan militer.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf f diubah, dan huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

PERUBAHAN (ADDENDUM)

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
(2) Setiap perubahan (Addendum) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat jika telah disepakati oleh PARA PIHAK dalam bentuk tertulis dibuat dalam suatu Addendum atau Amandemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja sama ini.
(3) Usul perubahan (addendum) sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diajukan oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

pasal.id

PENUTUP

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing PIHAK dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja sama ini.
(2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PIHAK tersebut.

(3) Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

…………………………………….
PIHAK KESATU,

…………………………………….

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

KRISNA RYA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

pasal.id

Kerja sama mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dapat berupa sarana dan prasarana mitigasi bencana meliputi:
a. jalur evakuasi;
b. pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir;
c. normalisasi sungai;
d. pembangunan embung air;
e. alat pendeteksi aktivitas gunung berapi;

f. bangunan yang bersifat penahan/tanggul;
g. pemasangan sistem peringatan dini; dan
h. pelatihan kesiapsiagaan bencana.

8. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf h diubah, dan menghapus huruf g, serta menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15, mitra paling sedikit wajib:
a. menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerja samakan;
b. berperan aktif dalam perlindungan dan pengamanan kawasan di sekitar lokasi kerja sama dari kemungkinan kebakaran hutan, perambahan/ pemukiman liar;
c. menghindari pembangunan yang menyebabkan fragmentasi habitat sehingga mengganggu perpindahan hidupan liar utama;
d. menghindari penggunaan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keragaman jenis sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
e. menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya;
f. menyediakan data dan informasi yang diperlukan;
g. dihapus;
h. memulihkan ekosistem yang rusak akibat dampak pembangunan kerja sama;
i. melibatkan petugas unit pengelola setempat pada setiap kegiatan; dan

j. tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur maupun warna bangunannya disesuaikan dengan kondisi di sekitarnya.
(2) Dalam hal mitra merupakan lembaga internasional dan badan usaha, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyediakan tenaga pelaksana kegiatan.

9. Ketentuan Pasal 20 huruf a diubah, dan di antara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan penawaran/ permohonan kerja sama, dengan dilampiri:
a. proposal kerja sama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, peta, pendanaan;
a1. peta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disesuaikan dengan jenis dan bentuk kerja sama;
b. dalam hal pihak mitra kerja sama berupa lembaga internasional di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, permohonan dilengkapi rekomendasi dari lembaga/instansi Pemerintah yang membidangi bidang kerja sama internasional.

10. Ketentuan Pasal 22 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Menteri setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, memerintahkan kepada Direktur Jenderal untuk melakukan penilaian persyaratan.
(2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan

pertimbangan teknis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk melengkapi persyaratan.
(4) Dalam hal Menteri menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyiapkan surat persetujuan kerja sama dan meminta Direktorat Teknis dan Unit Pengelola menyiapkan draft naskah nota kesepahaman dengan mitra.
(5) Naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Menteri atau Direktur Jenderal atas nama Menteri dengan mitra.
(6) Naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal dan dapat dilimpahkan kepada Unit Pengelola.
(7) Unit pengelola menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola dengan mitra.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, memerintahkan kepada Direktur teknis terkait untuk melakukan penilaian persyaratan.
(2) Dalam hal penilaian persyaratan lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak lengkap, Direktur teknis terkait menyampaikan surat pemberitahuan kepada mitra untuk

melengkapi persyaratan.
(4) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan dan Direktur teknis menyiapkan naskah nota kesepahaman dengan mitra.
(5) Naskah nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Direktur Jenderal dengan mitra.
(6) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditindaklanjuti oleh para Kepala Unit Pengelola dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, rencana pelaksanaan program/kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola dengan mitra.
(7) Format naskah Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan dalam Pasal 22 ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Kepala Unit Pengelola setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, memerintahkan kepada kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha untuk melakukan penilaian persyaratan.
(2) Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan lengkap, Kepala Unit Pengelola menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan.
(3) Dalam hal Direktur Jenderal menyetujui kerja sama, Direktur Jenderal menyampaikan surat persetujuan kepada Kepala Unit Pengelola.
(4) Berdasarkan persetujuan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kepala bagian tata usaha/sub bagian tata usaha menyiapkan naskah perjanjian kerja sama dengan mitra.

(5) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola dengan mitra.
13. Ketentuan Pasal 26 huruf a, huruf c, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengajukan permohonan kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan kepada Menteri, dengan dilampiri:
a. proposal kerja sama, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan;
b. citra satelit terbaru dengan resolusi detail 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy yang ditandatangani oleh pemohon;
c. peta letak dan luas lokasi yang dimohon berskala minimal 1 : 50.000 dan disesuaikan dengan jenis perjanjian serta ditandatangani oleh pemohon;
d. rencana pembangunan sarana dan prasarana yang telah disahkan oleh lembaga terkait;
e. risalah umum kondisi kawasan hutan yang dimohon dan sekitarnya, antara lain kondisi tutupan vegetasi, jenis tanaman dominan, keberadaan satwa prioritas, yang diperoleh dari hasil survei lapangan;
f. dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan atau SPPL) khusus untuk pembangunan jalan, jaringan komunikasi dan jaringan listrik disampaikan setelah diterbitkan persetujuan kerja sama; dan
g. pertimbangan teknis dari Kepala Unit Pengelola.

14. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) diubah, dan ayat (2) dihapus, serta ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Ketentuan yang perlu diatur dalam perjanjian kerja sama meliputi:
a. judul perjanjian kerja sama ;
b. para pihak;
c. tujuan perjanjian kerja sama;
d. ruang lingkup perjanjian kerja sama;
e. letak dan luas areal kerja sama;
f. rencana pelaksanaan program/kegiatan;
g. hak dan kewajiban para pihak;
h. hak kekayaan intelektual;
i. status aset dan serah terima hasil kerjasama;
j. jangka waktu dan perpanjangan kerja sama;
k. berakhirnya kerja sama;
l. keadaan memaksa;
m. penyelesaian perselisihan;
n. pembiayaan;
o. korespondensi;
p. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
q. perubahan kerja sama;
r. aturan peralihan; dan
s. penutup.
(2) Dihapus.
(3) Materi muatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan subyek dan jenis perjanjian kerja sama, dengan menambahan kewajiban yang meliputi:
a. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan keterampilan;
b. larangan yang berisi antara lain membawa materi dan spesimen dari kawasan;
c. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerja sama;
d. pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten;

e. penyerahan baseline data dan informasi;
f. penggunaan sarana prasarana kerja sama; dan
g. kepemilikan asset.
(4) Format naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

15. Ketentuan Pasal 32 ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerja sama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja tahunan.
(2) Perjanjian kerja sama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dijabarkan lebih lanjut dengan rencana pelaksanaan program/kegiatan sepanjang jangka waktu kerja sama dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kerja 5 (lima) tahunan.
(3) Rencana kerja 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.
(4) Rencana pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.
(5) Rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (3), wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditanda tangani perjanjian kerja sama.
(6) Dalam hal rencana pelaksanaan program atau kegiatan dan rencana kerja tahunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama dibatalkan oleh pihak pertama.

16. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah, dan menambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh sarana prasarana baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama, diserahkan dengan kondisi baik dan menjadi milik negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi.
(2) Penyerahan aset sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Terhadap sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diserahkan kepada unit pengelola dilaksanakan evaluasi oleh para pihak.
(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terhadap sarana prasarana yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak menjadi aset negara dan/atau tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi, pihak mitra wajib mengeluarkan dari kawasan konservasi.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan oleh Direktorat teknis terkait, Sekretariat Direktorat Jenderal dan/atau unit pengelola yang wilayahnya menjadi lokasi kerja sama.

18. Ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan menambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

(1) Evaluasi terhadap penyelenggaraan kerja sama KSA dan KPA dilakukan:
a. paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, untuk kerja sama yang mempunyai jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
b. paling sedikit 1 (satu) kali, untuk kerja sama yang mempunyai jangka waktu kurang dari 5 (lima) tahun.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerja sama yang bersifat strategis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2A) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerja sama yang bersifat penguatan fungsi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan dapat didelegasikan kepada Kepala Unit Pengelola
(3) Untuk kerja sama yang dilakukan dengan lembaga internasional, evaluasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari instansi terkait yang berwenang.
(4) Dalam hal perjanjian kerja sama akan berakhir, evaluasi dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum perjanjian berakhir.

19. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Pelaporan pelaksanaan kerja sama disusun secara bersama oleh para pihak dan disampaikan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan Sekretariat Jenderal, Direktorat teknis terkait dan Kepala Unit Pengelola.

20. Di antara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43A sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Kerja sama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak dan instalasi pengolahan limbah serta tempat pengelolaan akhir sampah (TPA) yang telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi, tetap berlaku dan dapat dilakukan kerja sama sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

21. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal.id

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan kerja sama di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 167), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II
pasal.id

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 201724 Mei 2017 Juli 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.85/MENHUT-II/2014 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

FORMAT NASKAH NOTA KESEPAHAMAN

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

MENTERI / DIREKTUR JENDERAL .......................................................

DENGAN

………………………………………………..

Nomor : …………….……………..
Nomor : ……………………………

TENTANG

…………………………………………………….
Pada hari ini ……………tanggal ……….., bulan………..,tahun …….., kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: …………………………… Alamat

: …………………………… Jabatan : …………………………… Berdasarkan : Surat Keputusan ……………..
bertindak untuk dan atas nama ......, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama

: ………………………….
Alamat

: …………………………..
Jabatan : …………………………..
Berdasarkan : Surat Keputusan ……………..
bertindak untuk dan atas nama ......, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa kegiatan ………………

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam NOTA KESEPAHAMAN tentang ………………………, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini: