Peraturan Menteri Nomor p-56-menlhk-setjen-kum-1-4-2015 Tahun 2016 tentang TATA CARA DA PERSYARATAN TEKNIS PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DARI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
2. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
4. Limbah B3 cair adalah Limbah cair yang mengandung B3 antara lain Limbah larutan fixer, Limbah kimiawi cair, dan Limbah farmasi cair.
5. Limbah infeksius adalah Limbah yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan.
6. Limbah patologis adalah Limbah berupa buangan selama kegiatan operasi, otopsi, dan/atau prosedur medis lainnya termasuk jaringan, organ, bagian tubuh, cairan tubuh, dan/atau spesimen beserta kemasannya.
7. Limbah sitotoksik adalah Limbah dari bahan yang terkontaminasi dari persiapan dan pemberian obat sitotoksis untuk kemoterapi kanker yang mempunyai kemampuan untuk membunuh dan/atau menghambat pertumbuhan sel hidup.
8. Air Limbah adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.
9. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Penghasil Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengelola Limbah B3 yang dihasilkan.

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan fasilitas yang wajib terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pusat kesehatan masyarakat;
b. klinik pelayanan kesehatan atau sejenis; dan
c. rumah sakit.

(1) Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini meliputi Limbah:
a. dengan karakteristik infeksius;
b. benda tajam;
c. patologis;
d. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
e. radioaktif;
f. farmasi;
g. sitotoksik;
h. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
i. tabung gas atau kontainer bertekanan.
(2) Ketentuan mengenai Limbah radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaganukliran.

Pengelolaan Limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi tahapan:
a. Pengurangan dan pemilahan Limbah B3;
b. Penyimpanan Limbah B3;
c. Pengangkutan Limbah B3;
d. Pengolahan Limbah B3;
e. penguburan Limbah B3; dan/atau
f. Penimbunan Limbah B3.

(1) Pengurangan dan pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
(2) Pengurangan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
a. menghindari penggunaan material yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun jika terdapat pilihan yang lain;
b. melakukan tata kelola yang baik terhadap setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan/atau pencemaran terhadap lingkungan;
c. melakukan tata kelola yang baik dalam pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kedaluwarsa; dan

d. melakukan pencegahan dan perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal.
(3) Pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
a. memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3;
dan
b. mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3.
(4) Tata cara pengurangan dan pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib dilakukan oleh Penghasil Limbah B3.
(2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
a. menyimpan Limbah B3 di fasilitas Penyimpanan Limbah B3;
b. menyimpan Limbah B3 menggunakan wadah Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3;
c. penggunaan warna pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah sesuai karakteristik Limbah B3; dan
d. pemberian simbol dan label Limbah B3 pada setiap kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3.

(3) Warna kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa warna:
a. merah, untuk Limbah radioaktif;
b. kuning, untuk Limbah infeksius dan Limbah patologis;
c. ungu, untuk Limbah sitotoksik; dan
d. cokelat, untuk Limbah bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan, dan Limbah farmasi.
(4) Simbol pada kemasan dan/atau wadah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa simbol:
a. radioaktif, untuk Limbah radioaktif;
b. infeksius, untuk Limbah infeksius; dan
c. sitotoksik, untuk Limbah sitotoksik.
(5) Penggunaan label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai simbol dan label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
(6) Penggunaan simbol sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan di dalam wilayah kerja kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
(7) Ketentuan mengenai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Terhadap Limbah B3 yang telah dilakukan Pengurangan dan Pemilahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib dilakukan Penyimpanan Limbah B3.
(2) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c, disimpan di tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan Pengangkutan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 paling lama:
1. 2 (dua) hari, pada temperatur lebih besar dari 0oC (nol derajat celsius); atau
2. 90 (sembilan puluh) hari, pada temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat celsius), sejak Limbah B3 dihasilkan.
b. Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sampai dengan huruf i, disimpan di tempat penyimpanan Limbah B3 paling lama:
1. 90 (sembilan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih; atau
2. 180 (seratus delapan puluh) hari, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1, sejak Limbah B3 dihasilkan
(3) Ketentuan mengenai Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Dalam hal Penghasil Limbah B3 tidak melakukan Penyimpanan Limbah B3, Limbah B3 yang dihasilkan wajib diserahkan paling lama 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan kepada pemegang Izin Pengelolaan Limbah B3

untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan.

(1) Pemegang izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang tempat penyimpanan Limbah B3nya digunakan sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, wajib memiliki:
a. fasilitas pendingin yang memiliki temperatur sama dengan atau lebih kecil dari 0oC (nol derajat celsius), apabila Limbah B3 disimpan lebih dari 2 (dua) hari sejak Limbah B3 dihasilkan;
b. fasilitas Pengolahan Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; dan/atau
c. kerjasama dengan Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3, untuk Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan/atau huruf c.
(2) Ketentuan mengenai penggunaan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai depo pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.

Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh:
a. Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya dari lokasi Penghasil Limbah B3 ke:
1. tempat Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan; atau
2. pengolah Limbah B3 yang memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
b. Pengangkut Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengangkutan Limbah B3, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan di luar wilayah kerja fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor:
a. roda 4 (empat) atau lebih; dan/atau
b. roda 3 (tiga).
(3) Ketentuan mengenai kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a sesuai dengan peraturan perundang- undangan mengenai Angkutan Jalan.

(1) Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) hanya dapat dilakukan oleh

Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a.
(2) Pengangkutan Limbah B3 menggunakan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan meliputi:
a. kendaraan bermotor milik sendiri atau barang milik negara;
b. Limbah B3 wajib ditempatkan dalam bak permanen dan tertutup di belakang pengendara dengan ukuran:
1. lebar lebih kecil dari 120 (seratus dua puluh) sentimeter; dan
2. tinggi lebih kecil dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter terukur dari tempat duduk atau sadel pengemudi;
c. wadah permanen Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada huruf b dilekati simbol sesuai karakteristik Limbah B3;
d. Limbah B3 wajib diberi kemasan sesuai persyaratan kemasan Limbah B3; dan
e. ketentuan mengenai kapasitas daya angkut Limbah B3 dan spesifikasi alat angkut Limbah B3 mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai angkutan jalan.

(1) Pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) harus mendapatkan persetujuan Pengangkutan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup:
a. provinsi, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
b. kabupaten/kota, jika Pengangkutan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota.

(2) Untuk mendapatkan persetujuan Pengangkutan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a atau huruf b dengan melampirkan:
a. identitas pemohon;
b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diangkut;
c. nama personel yang:
1. pernah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; atau
2. memiliki pengalaman dalam Pengelolaan Limbah B3.
d. dokumen yang menjelaskan tentang alat angkut Limbah B3; dan
e. tujuan pengangkutan Limbah B3 berupa dokumen kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan:
1. pemegang Izin Penyimpanan Limbah B3 yang digunakan sebagai depo pemindahan;
dan/atau
2. pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat persetujuan Pengangkutan Limbah B3 yang paling sedikit memuat:
1. identitas Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengangkutan Limbah B3;
2. nomor registrasi, nomor rangka, dan nomor mesin alat angkut Limbah B3;
3. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diangkut;
4. tujuan pengangkutan Limbah B3;

5. kode manifes Limbah B3; dan
6. masa berlaku persetujuan Pengangkutan Limbah B3.
b. ditolak, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
(4) Masa berlaku persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 6 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(1) Pengangkutan Limbah B3 wajib:
a. menggunakan alat angkut Limbah B3 yang telah mendapatkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
b. menggunakan simbol Limbah B3; dan
c. dilengkapi manifes Limbah B3.
(2) Simbol Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b mengacu pada peraturan perundang- undangan mengenai simbol Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
(3) Manifes Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
a. kode manifes Limbah B3;
b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diangkut;
c. identitas Pengirim Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, dan Penerima Limbah B3; dan
d. alat angkut Limbah B3.

Ketentuan mengenai kode manifes Limbah B3, format manifes Limbah B3, dan tata cara pengisian manifes Limbah B3 dan tata cara pelekatan simbol Limbah B3 pada alat angkut

Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan secara termal oleh:
a. Penghasil Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3; atau
b. Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
(2) Pengolahan Limbah B3 secara termal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan menggunakan peralatan:
a. autoklaf tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum;
b. gelombang mikro;
c. iradiasi frekwensi radio; dan/atau
d. insinerator.
(3) Pengolahan Limbah B3 secara termal oleh Pengolah Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan menggunakan peralatan insinerator.
(4) Pengolah Limbah B3 yang melakukan Pengolahan Limbah B3 secara termal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki kerjasama dengan Penghasil Limbah B3.

Pengolahan Limbah B3 secara termal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a. lokasi; dan
b. peralatan dan teknis pengoperasian peralatan Pengolahan Limbah B3 secara termal.

(1) Persyaratan lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
a. merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin Lingkungan.
(2) Persyaratan lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 oleh Pengolah Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dan memiliki kerjasama dengan Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
a. merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. berada pada jarak paling dekat 30 (tiga puluh) meter dari:
1. jalan umum dan/atau jalan tol;
2. daerah pemukiman, perdagangan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan pendidikan;

3. garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air dan sumur penduduk; dan
4. daerah cagar alam, hutan lindung, dan/atau daerah lainnya yang dilindungi.
(3) Persyaratan jarak lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pengolah Limbah B3 yang berada di dalam kawasan industri.

(1) Persyaratan peralatan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat
(2) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
a. pengoperasian peralatan; dan
b. uji validasi.
(2) Pengoperasian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk autoklaf tipe alir gravitasi dilakukan dengan temperatur lebih besar dari atau sama dengan:
a. 121OC (seratus dua puluh satu derajat celsius) dan tekanan 15 psi (lima belas pounds per square inch) atau 1,02 atm (satu koma nol dua atmosfer) dengan waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) menit;
b. 135OC (seratus tiga puluh lima derajat celsius) dan tekanan 31 psi (tiga puluh satu pounds per square inch) atau 2,11 atm (dua koma sebelas atmosfer) dengan waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) menit; atau
c. 149OC (seratus empat puluh sembilan derajat celsius) dan tekanan 52 psi (lima puluh dua pounds per square inch) atau 3,54 atm (tiga koma lima puluh empat atmosfer) dengan

waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang- kurangnya 30 (tiga puluh) menit.
(3) Pengoperasian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk autoklaf tipe vakum dilakukan dengan temperatur lebih besar dari atau sama dengan:
a. 121OC (seratus dua puluh satu derajat celsius) dan tekanan 15 psi (lima belas pounds per square inch) atau 1,02 atm (satu koma nol dua atmosfer) dengan waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) menit; atau
b. 135OC (seratus tiga puluh lima derajat celsius) dan tekanan 31 psi (tiga puluh satu pounds per square inch) atau 2,11 atm (dua koma sebelas atmosfer) dengan waktu tinggal di dalam autoklaf sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) menit.
(4) Pengoperasian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk gelombang mikro dilakukan pada temperatur 100OC (seratus derajat celsius) dengan waktu tinggal paling singkat 30 (tiga puluh) menit.
(5) Pengoperasian peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a untuk iradiasi frekwensi radio dilakukan dilakukan pada temperatur lebih besar dari 90OC (sembilan puluh derajat celsius).
(6) Uji validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu membunuh spora menggunakan peralatan:
a. autoklaf tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap spora Bacillus stearothermophilus pada konsentrasi 1 x 104 (satu kali sepuluh pangkat empat) spora per mililiter yang ditempatkan dalam vial atau lembaran spora;

b. gelombang mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap spora Bacillus stearothermophilus pada konsentrasi 1 x 101 (satu kali sepuluh pangkat satu) spora per mililiter yang ditempatkan dalam vial atau lembaran spora;
dan
c. iradiasi frekwensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap spora Bacillus stearothermophilus pada konsentrasi 1 x 104 (satu kali sepuluh pangkat empat) spora per mililiter yang ditempatkan dalam vial atau lembaran spora.
(7) Hasil Pengolahan Limbah B3 menggunakan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Limbah nonB3.
(8) Terhadap Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah nonB3.

(1) Pengoperasian peralatan autoklaf tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dilarang digunakan untuk Limbah:
a. patologis;
b. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
c. radioaktif;
d. farmasi; dan
e. sitotoksik.

(2) Pengoperasian peralatan gelombang mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(4) dilarang digunakan untuk Limbah:
a. patologis;
b. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
c. radioaktif;
d. farmasi;
e. sitotoksik; dan
f. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi.
(3) Pengoperasian peralatan iradiasi frekwensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat
(5) dilarang digunakan untuk Limbah:
a. patologis;
b. bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
c. radioaktif;
d. farmasi; dan
e. sitotoksik.

(1) Persyaratan peralatan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d oleh Penghasil Limbah B3 harus memenuhi ketentuan:
a. efisiensi pembakaran sekurang-kurangnya 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima per seratus);
b. temperatur pada ruang bakar utama sekurang- kurangnya 800OC (delapan ratus derajat celsius);

c. temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah 1.000 C (seribu derajat celsius) dengan waktu tinggal paling singkat 2 (dua) detik;
d. memiliki alat pengendalian pencemaran udara berupa wet scrubber atau sejenis;
e. ketinggian cerobong paling rendah 14 m (empat belas meter) terhitung dari permukaan tanah atau 1,5 (satu koma lima) kali bangunan tertinggi, jika terdapat bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 14 m (empat belas meter) dalam radius 50 m (lima puluh meter) dari insinerator; dan
f. memiliki cerobong yang dilengkapi dengan:
1. lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah 8De/2De; dan
2. fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman.
(2) Persyaratan peralatan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) oleh Pengolah Limbah B3 harus memenuhi ketentuan:
a. efisiensi pembakaran paling sedikit 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen);
b. efisiensi penghancuran dan penghilangan senyawa principle organic hazardous constituents (POHCs) dengan nilai paling sedikit 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen);
c. dalam hal Limbah B3 yang akan diolah:
1. berupa polychlorinated biphenyls;
dan/atau
2. yang berpotensi menghasilkan:

a) polychlorinated dibenzofurans;
dan/atau b) polychlorinated dibenzo-p-dioxins, efisiensi penghancuran dan penghilangan harus memenuhi nilai paling sedikit 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan persen);
d. temperatur pada ruang bakar utama sekurang- kurangnya 800OC (delapan ratus derajat celsius);
e. temperatur pada ruang bakar kedua paling rendah
1.200OC (seribu dua ratus derajat celsius) dengan waktu tinggal paling singkat 2 (dua) detik;
f. memiliki alat pengendalian pencemaran udara berupa wet scrubber atau sejenis;
g. ketinggian cerobong paling rendah 24 m (dua puluh empat meter) terhitung dari permukaan tanah atau 1,5 (satu koma lima) kali bangunan tertinggi, jika terdapat bangunan yang memiliki ketinggian lebih dari 24 m (dua puluh empat meter) dalam radius 50 m (lima puluh meter) dari insinerator;
h. memiliki cerobong yang dilengkapi dengan:
1. lubang pengambilan contoh uji emisi yang memenuhi kaidah 8De/2De; dan
2. fasilitas pendukung untuk pengambilan contoh uji emisi antara lain berupa tangga dan platform pengambilan contoh uji yang dilengkapi pengaman; dan
i. memenuhi baku mutu emisi melalui kegiatan uji coba sebagai bagian dari pemenuhan kelengkapan persyaratan.

(3) Dalam hal insinerator dioperasikan untuk mengolah Limbah sitotoksik, wajib dioperasikan pada temperatur sekurang-kurangnya 1.200OC (seribu dua ratus derajat celsius).
(4) Tata cara permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 menggunakan peralatan insinerator dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara permohonan izin Pengelolaan Limbah B3.

Pengoperasian peralatan insinerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang digunakan untuk:
a. Limbah B3 radioaktif;
b. Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak;
dan/atau
c. Limbah B3 merkuri.

Tata cara Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(1) Penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.
(2) Penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Limbah B3:
a. patologis; dan/atau

b. benda tajam.
(3) Penguburan Limbah B3 patologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan antara lain dengan cara:
a. menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah B3;
b. mengisi kuburan Limbah B3 dengan Limbah B3 paling tinggi setengah dari jumlah volume total, dan ditutup dengan kapur dengan ketebalan paling rendah 50 cm (lima puluh sentimeter) sebelum ditutup dengan tanah;
c. memberikan sekat tanah dengan ketebalan paling rendah 10 cm (sepuluh sentimeter) pada setiap lapisan Limbah B3 yang dikubur;
d. melakukan pencatatan Limbah B3 yang dikubur; dan
e. melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan Limbah B3.
(4) Penguburan Limbah B3 benda tajam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan antara lain dengan cara:
a. menguburkan Limbah B3 di fasilitas penguburan Limbah B3 yang memenuhi persyaratan lokasi dan persyaratan teknis penguburan Limbah B3;
b. melakukan pencatatan Limbah B3 yang dikubur; dan
c. melakukan perawatan, pengamanan, dan pengawasan kuburan Limbah B3.
(5) Penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat dilakukan jika pada lokasi dihasilkannya Limbah patologis dan/atau Limbah benda tajam tidak terdapat fasilitas Pengolahan

Limbah B3 menggunakan peralatan insinerator Limbah B3.

Lokasi dan fasilitas penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(3) dan ayat
(4) harus memenuhi persyaratan teknis, meliputi:
a. bebas banjir;
b. berjarak paling rendah 20 m (dua puluh meter) dari sumur dan/atau perumahan;
c. kedalaman kuburan paling rendah 1,8 m (satu koma delapan meter); dan
d. diberikan pagar pengaman dan papan penanda kuburan Limbah B3.
e.

(1) Penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperoleh persetujuan penguburan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota dengan melampirkan:
a. identitas pemohon;
b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan dikubur;
c. nama personel yang:
1. pernah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; atau
2. memiliki pengalaman dalam Pengelolaan Limbah B3.

d. lokasi kuburan Limbah B3 yang memiliki izin lokasi;
dan
e. dokumen yang menjelaskan tentang kuburan Limbah B3 dan tata cara penguburan Limbah B3.
(3) Jika permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan surat persetujuan penguburan Limbah B3 yang paling sedikit memuat:
1. identitas Penghasil Limbah B3 yang melakukan penguburan Limbah B3;
2. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dikubur;
3. lokasi dan koordinat kuburan Limbah B3;
4. isian neraca Limbah B3 yang dikubur; dan
5. masa berlaku persetujuan penguburan Limbah B3.
b. ditolak, kepala Instansi Lingkungan Hidup kabupaten/kota menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
(4) Masa berlaku persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Tata cara penguburan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, serta pengajuan persetujuan penguburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

(1) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 terhadap Limbah B3 yang dihasilkannya.
(2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Limbah B3 berupa:
a. Abu terbang insinerator; dan
b. slag atau abu dasar insinerator.
(3) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan di fasilitas:
a. penimbunan saniter;
b. penimbunan terkendali; dan/atau
c. Penimbusan akhir Limbah B3 yang memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.
(4) Sebelum dilakukan penimbunan di fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan/atau huruf b, Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, wajib dilakukan:
a. enkapsulasi; dan/atau
b. inertisasi.
(5) Prosedur enkapsulasi dan/atau inertisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

(1) Lokasi dan fasilitas Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai

penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(2) Lokasi dan/atau fasilitas Penimbusan akhir Limbah B3 sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf c harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.

(1) Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan di fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a dan/atau huruf b harus mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup:
a. provinsi, jika Penimbunan Limbah B3 dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; atau
b. kabupaten/kota, jika Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam wilayah kabupaten/kota.
(2) Untuk mendapatkan persetujuan Penimbunan Limbah B3, Penghasil Limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b dengan melampirkan:
a. identitas pemohon;
b. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
c. lokasi Penimbunan Limbah B3; dan
d. dokumen yang menjelaskan tentang tata cara Penimbunan Limbah B3.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat persetujuan penimbunan Limbah B3 yang paling sedikit memuat:

1. identitas Penghasil Limbah B3 yang melakukan penimbunan Limbah B3;
2. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun;
3. lokasi Penimbunan Limbah B3;
4. kewajiban pemegang surat persetujuan Penimbunan Limbah B3; dan
5. masa berlaku persetujuan Penimbunan Limbah B3.
b. ditolak, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan.
(4) Masa berlaku persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 5 berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Setiap orang yang melaksanakan tugas Pengelolaan Limbah B3 dalam Peraturan Menteri ini harus:
a. pernah mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3; atau
b. memiliki pengalaman dalam Pengelolaan Limbah B3.

(1) Setiap Penghasil Limbah B3 harus menjamin perlindungan personel yang langsung berhubungan dengan kegiatan Pengelolaan Limbah B3.
(2) Penjaminan perlindungan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan antara lain:
a. alat pelindung diri;
b. fasilitas higiene perorangan;
c. imunisasi;

d. prosedur operasional standar pengolahan Limbah B3;
e. pemeriksaan medis khusus secara rutin; dan
f. pemberian makanan tambahan.
(3) Ketentuan mengenai penjaminan perlindungan personel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

Setiap personel yang langsung berhubungan dengan unit operasi Pengolahan Limbah B3 secara termal harus mengikuti pelatihan Pengelolaan Limbah B3.

Pengolah Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 secara termal wajib membuat catatan dan menyampaikan laporan tentang Pengolahan Limbah B3 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya meliputi:
a. sumber, nama, karakteristik, jumlah timbulan Limbah B3 dan waktu diterimanya Limbah B3;
b. sumber, nama, karakteristik, jumlah dan waktu Limbah B3 yang diolah secara termal; dan
c. sumber, nama, karakteristik, jumlah dan waktu timbulan Limbah B3 cair dan/atau padat hasil pengolahan secara termal.

Pengolahan Limbah B3 yang diolah di instalasi pengolahan air limbah wajib memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai baku mutu air

limbah dari usaha dan/atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan Pengolahan Limbah B3 di luar Limbah B3 yang dihasilkannya sendiri, harus melakukan pembaruan Izin Lingkungan.
(2) Pembaruan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada dokumen kajian lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan.

(1) Kewajiban memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dikecualikan untuk Penghasil Limbah B3 yang melakukan sendiri Pengolahan Limbah B3 berupa:
a. kemasan bekas B3;
b. spuit bekas;
c. botol infus bekas selain infus darah dan/atau cairan tubuh; dan/atau
d. bekas kemasan cairan hemodialisis.
(2) Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui:
a. pengosongan;
b. pembersihan;
c. desinfeksi; dan
d. penghancuran atau pencacahan.
(3) Pengosongan dan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara:
a. mengeluarkan seluruh sisa B3 dan/atau zat pencemar;
b. melakukan pencucian dan pembilasan paling sedikit 3 (tiga) kali di fasilitasnya dengan menggunakan:

1. pelarut yang sesuai dengan sifat zat pencemar dan dapat menghilangkan zat pencemar; atau
2. teknologi lain yang setara yang dapat dibuktikan secara ilmiah.
(4) Terhadap sisa pencucian dan pembilasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan Pengolahan Limbah B3 dan memenuhi baku mutu air limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai baku mutu air limbah kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan.
(5) Hasil Pengolahan Limbah B3 menggunakan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa Limbah nonB3.
(6) Terhadap Limbah nonB3 sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) pengelolaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah nonB3.

(1) Penghasil Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada bupati/walikota mengenai pelaksanaan pengurangan Limbah B3.
(2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak pengurangan Limbah B3 dilakukan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal terdapat usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Pengolahan Limbah B3 menggunakan insinerator yang tidak

sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri ini, usaha dan/atau kegiatan dimaksud harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai persyaratan dan ketentuan teknis Pengolahan Limbah B3 secara termal bagi Limbah B3 infeksius dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor:
Kep– 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tidak berlaku terhadap Pengelolaan Limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2015 MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA ttd SITI NURBAYA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA