(1) Organisasi Fakultas Tarbiyah terdiri atas:
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Program Studi;
c. Laboratorium; dan
d. Bagian Tata Usaha.
(2) Organisasi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Program Studi;
c. Laboratorium; dan
d. Subbagian Tata Usaha.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.
4. Pasal 26 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Umum dan Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan akademik.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
c. pelaksanaan layanan administrasi serta pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
d. pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan
e. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan.
8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Umum dan Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Layanan Akademik; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2) Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan.
10. Pasal 42 dihapus.
11. Pasal 43 dihapus.
12. Pasal 44 dihapus.
13. Pasal 45 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Pusat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Pasal 54 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Pusat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
17. Pasal 61 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YAQUT CHOLIL QOUMAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
