(1) Organisasi Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, serta Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam terdiri atas:
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Program Studi;
c. Laboratorium; dan
d. Bagian Tata Usaha.
(2) Organisasi Fakultas Syariah terdiri atas:
a. Dekan dan Wakil Dekan;
b. Program Studi;
c. Laboratorium; dan
d. Subbagian Tata Usaha.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Pasal 25 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas.
(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, akademik, kemahasiswaan dan alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.
5. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 terdiri atas:
a. Bagian Umum dan Layanan Akademik; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Umum dan Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, dan layanan akademik.
7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Umum dan Layanan Akademik menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan kerumahtanggaan;
b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik negara;
c. pelaksanaan layanan administrasi serta pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan;
d. pelaksanaan pengembangan bakat dan minat mahasiswa serta pemberdayaan alumni; dan
e. pelaksanaan kerja sama dan pengembangan kelembagaan.
8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Umum dan Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga;
b. Subbagian Layanan Akademik; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik negara.
(2) Subbagian Layanan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan layanan administrasi dan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, kerja sama, dan pengembangan kelembagaan.
10. Pasal 43 dihapus.
11. Pasal 44 dihapus.
12. Pasal 45 dihapus.
13. Pasal 46 dihapus.
14. Pasal 47 dihapus.
15. Pasal 48 dihapus.
16. Pasal 49 dihapus.
17. Pasal 50 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Pusat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
19. Pasal 59 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Pusat; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
21. Pasal 66 dihapus.
22. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1) Kepala Biro merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
(2) Kepala Bagian merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2022
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YAQUT CHOLIL QOUMAS
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
