(1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 43A diubah, sehingga Pasal 43A berbunyi sebagai berikut:
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A yang dikapalkan dari pelabuhan muat paling lambat tanggal 31 Desember 2021 dikecualikan dari:
a. Persetujuan Impor; dan
b. Laporan Surveyor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1703) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 324).
(2) Pengapalan Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuktikan dengan Bill of Lading atau Air Waybill.
3. Diantara Pasal 43A dan Pasal 44 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 43B yang berbunyi sebagai berikut:
Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyalur alat kesehatan atau produsen alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan.
4. Ketentuan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 1703) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 324) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD LUTFI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
