PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,
serta kegiatan pascatambang.
1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di
alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta
susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
1. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan
yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-
tumbuhan.
1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan Mineral atau Batubara yang
meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan,
serta pascatambang.
1. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
1. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk
penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
1. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
1. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha
Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan
khusus.
1. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian
adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan
setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
1. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR,
adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan

---

dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah
dan investasi terbatas.
1. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya
disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan
jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.
1. Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut
IUJP, adalah izin yang diberikan untuk melakukan
kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan
dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha
Pertambangan.
1. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang
diberikan kepada perusahaan untuk membeli,
mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral
dan Batubara.
1. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah
perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan
berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral.
1. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
yang selanjutnya disebut PKP2B adalah perjanjian antara
pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum
Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha
Pertambangan Batubara.
1. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti
tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan
sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi
mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
1. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha
Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan
dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.
1. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi
Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.
1. Pengembangan dan/atau Pemanfaatan adalah upaya
untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa
mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal.
1. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak
di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan
hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut
BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya
100% (seratus persen) dalam negeri dan tidak termasuk

---

dalam kriteria usaha mikro, kecil, atau menengah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut
BUMD, adalah BUMD yang bergerak di bidang
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
1. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang
didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam Pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada
pemegang IUP atau pemegang SIPB.
1. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau
Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi
pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
nasional.
1. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut
WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
1. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut
WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan
Usaha Pertambangan rakyat.
1. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut
WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk
kepentingan strategis nasional.
1. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut WIUPL, adalah wilayah yang telah memiliki
ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi
yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis
nasional.
1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK,
yang selanjutnya disebut WIUPK adalah wilayah yang
diberikan kepada pemegang IUPK.
1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-
seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar
atas asas kekeluargaan.
1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya yang selanjutnya
disebut RKAB adalah rencana kerja dan anggaran biaya
pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan
aspek lingkungan.

---

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya
mineral.
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

(1) WIUP terdiri atas:

• WIUP Mineral radioaktif;
• WIUP Mineral logam;
• WIUP Batubara;
• WIUP Mineral bukan logam;
• WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu; dan
• WIUP batuan.

(2) WIUP Mineral radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah dilakukan

verifikasi bersama dengan lembaga pemerintah
nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan
di bidang pengawasan tenaga nuklir sebagai penguasaan
negara.

(3) WIUP Mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diperoleh dengan cara:
- lelang; atau
- pemberian prioritas.

(4) WIUP Mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan WIUP
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
diperoleh dengan cara permohonan wilayah.

Bagian Kedua
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
Radioaktif dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
Logam Komoditas Logam Tanah Jarang

Paragraf 1
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral
Radioaktif

---

(1) Berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian atas

potensi Mineral radioaktif yang dilakukan oleh badan yang
membidangi kegeologian atau usulan dari
kementerian/lembaga, Menteri melakukan inventarisasi
wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WIUP Mineral
radioaktif.

(2) Atas pelaksanaan inventarisasi wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan verifikasi
bersama dengan lembaga pemerintah nonkementerian
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan tenaga nuklir untuk menetapkan WIUP
Mineral radioaktif.

(3) Menteri menetapkan BUMN sebagai pelaksana

pengusahaan dan pemanfaatan Mineral radioaktif.

(4) Pengusahaan dan pemanfaatan Mineral radioaktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan
sebagai sumber energi baru dan dimanfaatkan untuk
ketersediaan energi, pertanian, kesehatan, dan bidang
industri.

(5) Untuk pengusahaan dan pemanfaatan Mineral radioaktif

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUMN wajib
memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Paragraf 2
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam
Komoditas Logam Tanah Jarang

(1) Berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian atas

potensi Mineral logam komoditas logam tanah jarang yang
dilakukan oleh badan yang membidangi kegeologian,
Menteri melakukan inventarisasi wilayah yang dapat
ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam komoditas logam
tanah jarang.

(2) Atas pelaksanaan inventarisasi wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan WIUP
Mineral logam komoditas logam tanah jarang.

(3) Menteri dapat menetapkan BUMN sebagai pelaksana

pengusahaan dan pemanfaatan Mineral logam komoditas
logam tanah jarang.

(4) Pengusahaan dan pemanfaatan Mineral logam komoditas

logam tanah jarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diutamakan untuk pengembangan industri prioritas
dalam negeri.

(5) Untuk pengusahaan dan pemanfaatan Mineral logam

komoditas logam tanah jarang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), BUMN wajib memenuhi seluruh Perizinan
Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(6) Penetapan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

paling sedikit memuat:
- peta WIUP Mineral logam komoditas logam tanah
jarang yang akan dilakukan pengusahaan dan
pemanfaatan;

---

- perintah pembayaran kompensasi data informasi
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah penetapan BUMN sebagai pelaksana
pengusahaan dan pemanfaatan Mineral logam
komoditas logam tanah jarang; dan
- perintah penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
penetapan BUMN sebagai pelaksana pengusahaan
dan pemanfaatan Mineral logam komoditas logam
tanah jarang.

(7) Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c
dilakukan dalam bentuk deposito berjangka pada bank
pemerintah atas nama Menteri qq BUMN sebagai
pelaksana pengusahaan dan pemanfaatan Mineral logam
komoditas logam tanah jarang, dengan ketentuan:
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) apabila luasan WIUP Mineral logam
komoditas logam tanah jarang kurang dari atau sama
dengan 40 (empat puluh) hektare; atau
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per hektare dikalikan jumlah luas
WIUP Mineral logam komoditas logam tanah jarang,
apabila luasan WIUP Mineral logam komoditas logam
tanah jarang lebih dari 40 (empat puluh) hektare.

Bagian Ketiga
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Batubara dengan Cara Lelang

Paragraf 1
Persyaratan Lelang

(1) Pelaksanaan pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara dengan cara lelang dapat diikuti oleh:
- Badan Usaha dalam bentuk perseroan terbatas
persekutuan modal yang meliputi:
1. BUMN;
1. BUMD;
1. Badan Usaha Swasta Nasional; atau
1. Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman
modal asing; dan
- Koperasi.

(2) Badan Usaha dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat mengikuti lelang dengan memenuhi
persyaratan yang terdiri atas:
- persyaratan administratif;
- persyaratan teknis; dan
- kemampuan finansial.

---

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:
- NIB dengan cakupan kode klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia sesuai dengan komoditas
Pertambangan yang akan dilelang;
- profil Badan Usaha atau Koperasi;
- susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan
daftar pemilik manfaat dilengkapi dengan salinan
kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak
pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat;
- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- untuk Badan Usaha menyampaikan salinan akta
pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar
perusahaan yang menyatakan bergerak di bidang
Pertambangan Mineral dan/atau Batubara;
- pakta integritas; dan
- pernyataan tidak pernah terlibat atau melakukan
tindak pidana Pertambangan, lingkungan, ekonomi,
dan/atau pencucian uang.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:
- pengalaman kompetensi sumber daya manusia
Badan Usaha atau Koperasi di bidang Pertambangan;
- penguasaan atau akses peralatan/teknologi
Eksplorasi Pertambangan; dan
- perencanaan kegiatan dan pembiayaan kegiatan
Eksplorasi.

(5) Kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c terdiri atas:

- laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit
oleh akuntan publik;
- neraca keuangan bagi Badan Usaha baru;
- surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
- penempatan jaminan kesungguhan lelang dalam
bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari nilai kompensasi data
informasi; dan
- pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran
harga lelang WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

(1) Pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara diselenggarakan dengan ketentuan:
- untuk luasan wilayah ≤500 (kurang dari atau sama
dengan lima ratus) hektare hanya dapat diikuti oleh:
1. BUMD yang berkedudukan dalam 1 (satu)
provinsi yang sama dengan lokasi WIUP Mineral
logam atau WIUP Batubara yang dilelang;

---

1. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria
usaha mikro dan usaha kecil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
berkedudukan dalam 1 (satu) provinsi yang
sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara yang dilelang; dan/atau
1. Koperasi;
- untuk luasan wilayah >500 (lebih dari lima ratus)
hektare hanya dapat diikuti oleh:
1. BUMN;
1. BUMD;
1. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria
usaha menengah dan usaha besar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. Badan Usaha dalam rangka penanaman modal
asing; dan/atau
1. Koperasi.

(2) Pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara hanya dapat diikuti oleh Badan Usaha dan/atau
Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
yang tidak memiliki:
- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- IUJP;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- KK; atau
- PKP2B.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan bagi BUMN.

Paragraf 2
Panitia Lelang

(1) Atas pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan

teknis, dan kemampuan finansial Badan Usaha atau
Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, dilakukan evaluasi oleh panitia lelang WIUP

Mineral logam atau WIUP Batubara.

(2) Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.

(3) Panitia lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan gasal
dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

(4) Dalam keanggotaan panitia lelang WIUP Mineral logam

atau WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

---

Paragraf 3
Pelaksanaan Lelang

(1) Untuk WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah

siap dilakukan lelang, Menteri mengumumkan
pelaksanaan lelang.

(2) Pengumuman pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
14 (empat belas) hari kalender dan paling cepat 60 (enam
puluh) hari kalender sebelum tanggal pelaksanaan lelang.

(3) Pengumuman pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dengan ketentuan:
- berisi waktu pelaksanaan lelang serta daftar WIUP
Mineral logam atau WIUP Batubara dengan disertai
persyaratan dokumen lelang, nama blok, lokasi, dan
luas wilayah; dan
- melalui laman resmi:
1. Kementerian dan/atau direktorat jenderal yang
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian Mineral dan Batubara;
dan/atau
1. Pemerintah Daerah provinsi setempat.

(1) Pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara dilakukan melalui sistem elektronik.

(2) Pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui 2 (dua) tahap yang terdiri atas:
- tahap prakualifikasi; dan
- tahap kualifikasi.

(3) Dalam tahap prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a, calon peserta lelang memasukkan
dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis,
dan kemampuan finansial melalui sistem elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Panitia lelang melakukan evaluasi kelengkapan dokumen

persyaratan administratif, persyaratan teknis, serta
kemampuan finansial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dalam tahap

prakualifikasi.

(5) Peserta lelang yang lolos tahap prakualifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melanjutkan
ke tahap kualifikasi dengan memasukkan penawaran
harga lelang sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan
oleh panitia lelang dan dilengkapi dengan bukti
ketersediaan dana paling sedikit sebesar nilai penawaran
harga lelang.

(6) Bukti ketersediaan dana sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) berupa surat keterangan dari bank mengenai
ketersediaan dana dalam rekening peserta lelang paling
sedikit sebesar nilai penawaran harga lelang.

---

(7) Panitia lelang menetapkan pemenang lelang berdasarkan

nilai penawaran harga lelang tertinggi pada tahap
kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Dalam melakukan evaluasi surat penawaran harga lelang,

panitia lelang tidak diperbolehkan untuk mengubah,
menambah, dan mengurangi surat penawaran harga
lelang dengan alasan apapun.

Paragraf 4
Pelaksanaan Lelang untuk
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Hasil Penugasan

(1) Ketentuan mengenai lelang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 berlaku secara mutatis

mutandis terhadap ketentuan lelang untuk WIUP hasil
penugasan.

(2) Badan Usaha penerima penugasan penyelidikan

dan/atau penelitian dalam rangka:
- penyiapan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
atau
- peningkatan nilai tambah Mineral dan/atau
Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara,
dapat turut mengikuti lelang WIUP hasil penugasan.

(3) Badan Usaha penerima penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengikuti tahap
kualifikasi lelang dengan hak menyamai harga penawaran
lelang tertinggi.

(4) Dalam hal Badan Usaha penerima penugasan tidak

berminat untuk menggunakan hak menyamai harga
penawaran lelang tertinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Badan Usaha penerima penugasan dinyatakan
gugur dan berhak memperoleh biaya pengganti investasi
Eksplorasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari
realisasi besaran biaya pelaksanaan penugasan.

Dalam hal Badan Usaha penerima penugasan tidak ditetapkan
sebagai pemenang lelang WIUP hasil penugasan, Badan Usaha
lain atau Koperasi yang ditetapkan sebagai pemenang lelang
harus membayar:
- seluruh nilai kompensasi data informasi sebesar nilai
penawaran harga lelang tertinggi; dan
- biaya pengganti investasi Eksplorasi kepada Badan Usaha
penerima penugasan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dari realisasi besaran biaya pelaksanaan
penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat

(4).

Paragraf 5
Sanggahan atas Pelaksanaan Lelang

(1) Peserta lelang yang merasa dirugikan, baik secara sendiri

maupun bersama-sama dengan peserta lelang lainnya

---

dapat mengajukan sanggahan kepada panitia lelang,
dengan ketentuan:
- peserta lelang yang tidak lolos tahap prakualifikasi
dapat mengajukan sanggahan atas pengumuman
hasil prakualifikasi; dan
- peserta lelang yang lolos ke tahap kualifikasi
termasuk Badan Usaha penerima penugasan dapat
mengajukan sanggahan atas pengumuman daftar
peringkat pemenang lelang.

(2) Panitia lelang wajib memberikan jawaban atas sanggahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu
paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
sanggahan diterima.

Paragraf 6
Hasil Pelaksanaan Lelang

(1) Panitia lelang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan

lelang dan usulan penetapan pemenang lelang kepada
Menteri.

(2) Menteri menetapkan pemenang lelang berdasarkan

usulan penetapan pemenang lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Penetapan pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat nama pemenang lelang dan
perintah pembayaran kompensasi data informasi senilai
penawaran harga lelang dalam jangka waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman
pemenang lelang.

(1) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) wajib:
- melakukan pembayaran kompensasi data informasi
senilai penawaran harga lelang dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
pengumuman pemenang lelang;
- melakukan penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai jumlah yang
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah pengumuman pemenang
lelang; dan
- mengajukan permohonan IUP tahap kegiatan
Eksplorasi melalui Sistem OSS dalam jangka waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
pengumuman pemenang lelang.

(2) Pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dianggap mengundurkan diri apabila:
- tidak membayar kompensasi data informasi senilai
penawaran harga sesuai dengan jangka waktu yang
ditentukan;
- tidak menempatkan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai jangka
waktu yang ditentukan; dan/atau

---

- telah melakukan pembayaran kompensasi data
informasi senilai penawaran harga lelang dan
melakukan penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai jangka
waktu yang ditentukan tetapi tidak menyampaikan
permohonan IUP tahap kegiatan Eksplorasi sesuai
jangka waktu yang ditentukan.

(3) Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan dalam bentuk deposito berjangka pada bank
pemerintah atas nama Menteri qq pemenang lelang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dengan
ketentuan:
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) apabila luasan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara kurang dari atau sama dengan 40
(empat puluh) hektare; atau
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per hektare dikalikan jumlah luas
WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara, apabila
luasan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara
lebih dari 40 (empat puluh) hektare.

(4) Dalam hal pemenang lelang telah membayar kompensasi

data informasi dan telah menempatkan jaminan
kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi, tetapi
tidak menyampaikan permohonan IUP tahap kegiatan
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
kompensasi data informasi yang telah dibayarkan oleh
pemenang lelang menjadi milik negara sebagai
penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pemenang lelang yang telah membayar kompensasi data

informasi dan telah menempatkan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi, tetapi tidak
menyampaikan permohonan IUP tahap kegiatan
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
mengajukan pengembalian jaminan kesungguhan lelang
dan/atau jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi kepada Menteri.

(6) Atas pengajuan pengembalian jaminan kesungguhan

dan/atau jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri
menerbitkan persetujuan pencairan jaminan.

(7) Dalam hal pemenang lelang tidak membayar kompensasi

data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan
oleh pemenang lelang menjadi milik negara sebagai
penerimaan negara bukan pajak.

(1) Dalam hal pemenang lelang dianggap mengundurkan diri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Menteri
melalui panitia lelang menawarkan WIUP Mineral logam
atau WIUP Batubara kepada peserta lelang urutan

---

berikutnya secara berjenjang sesuai dengan harga
penawaran pemenang lelang pertama.

(2) Dalam hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bersedia membayar senilai harga
penawaran pemenang lelang urutan pertama, ditetapkan
sebagai pemenang lelang WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara.

(3) Dalam hal setelah ditawarkan secara berjenjang sampai

dengan maksimal urutan 5 (lima) teratas sesuai dengan
harga penawaran pemenang lelang pertama dan tidak ada
peserta lelang yang berminat, ditawarkan secara
berjenjang sesuai dengan penawaran harga masing-
masing peserta lelang urutan 5 (lima) teratas.

(4) Dalam hal peserta lelang urutan berikutnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) bersedia membayar
penawaran harga, ditetapkan sebagai pemenang lelang
WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.

(5) Dalam hal tidak ada peserta lelang yang berminat atas

penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (3), panitia lelang menyatakan lelang gagal.

(1) Peserta lelang dapat mengajukan permohonan pencairan

jaminan kesungguhan lelang kepada Menteri dengan
ketentuan:
- bagi peserta lelang yang tidak lolos tahap
prakualifikasi, dapat mengajukan setelah lelang
masuk ke tahap kualifikasi; dan
- bagi peserta lelang yang lolos tahap prakualifikasi
dan tidak menjadi pemenang lelang, dapat
mengajukan setelah penetapan pemenang lelang.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikecualikan bagi:
- peserta lelang yang dinyatakan lolos tahap
prakualifikasi tetapi tidak memasukkan penawaran
harga; atau
- peserta lelang yang menyatakan mengundurkan diri
dari keikutsertaan dalam pelaksanaan lelang.

(3) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a dan huruf b dinyatakan mengundurkan diri.

(4) Jaminan kesungguhan lelang yang telah ditempatkan oleh

peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi milik negara sebagai penerimaan negara bukan
pajak.

(1) Peserta lelang yang lolos tahap prakualifikasi tetapi tidak

memasukkan penawaran harga atau pemenang lelang
yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) termasuk afiliasinya dikenai sanksi

berupa daftar hitam yang ditetapkan oleh Menteri dan
tidak diberikan pelayanan perizinan di bidang
kewilayahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

(2) Lingkup tidak diberikannya pelayanan perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

---

- pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian
dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara;
- pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian
dalam rangka penyiapan WIUPK Mineral logam
untuk peningkatan nilai tambah Mineral logam atau
WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara;
- pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara,
WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan
logam jenis tertentu, atau WIUP Batuan;
- pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara;
- persetujuan perluasan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara dalam rangka konservasi Mineral
dan Batubara bagi afiliasinya; dan
- persetujuan perluasan WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara dalam rangka konservasi Mineral
dan Batubara bagi afiliasinya.

Pedoman teknis pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam dan
WIUP Batubara termasuk WIUP hasil penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Batubara dengan Cara Prioritas

Paragraf 1
Umum

(1) Menteri menetapkan rencana pemberian WIUP Mineral

logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebelum
memberikan WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara.

(2) Rencana pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
- lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
- luas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
- jenis komoditas;
- data dan informasi;
- status ruang WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara; dan
- rencana pengalokasian.

---

Paragraf 2
Persyaratan Pemberian Prioritas

(1) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat diajukan oleh:
- Koperasi;
- Badan Usaha kecil dan menengah;
- Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan
keagamaan;
- BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta dalam
rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi
masyarakat serta peningkatan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi; dan
- BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka
peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

(2) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS dan harus
memenuhi persyaratan:
- administratif;
- teknis; dan
- pernyataan komitmen.

Bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a, permohonan pengajuan WIUP Mineral logam dan
WIUP Batubara harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
- administratif, meliputi:
1. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang
berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama
dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara yang dibuktikan dengan melampirkan
daftar anggota Koperasi dan nomor induk
kependudukan;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
dan
1. merupakan Koperasi yang telah terverifikasi status
badan hukumnya dalam database Koperasi;
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. kesanggupan untuk penyiapan modal dalam
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;

---

1. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagi Badan Usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, permohonan pengajuan WIUP
Mineral logam dan WIUP Batubara harus memenuhi
persyaratan terdiri atas:
- administratif, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal yang telah terverifikasi status
badan hukumnya dalam database sistem
administrasi hukum umum;
1. berkedudukan dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang
sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara;
1. pemegang saham Badan Usaha merupakan warga
negara Indonesia yang berada dalam 1 (satu)
kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP
Mineral logam atau WIUP Batubara;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
dan
1. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan
daftar pemilik manfaat yang disertai dengan
lampiran pendukung berupa:
- nomor pokok wajib pajak Badan Usaha; dan
- kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib
pajak pengurus, pemegang saham, dan pemilik
manfaat.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

---

Bagi Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (1) huruf c, permohonan pengajuan WIUP Mineral

logam dan WIUP Batubara harus memenuhi persyaratan
terdiri atas:
- administratif, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. saham Badan Usaha dimiliki paling sedikit 67%
(enam puluh tujuh persen) oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan yang terdaftar dalam
sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan
keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral logam atau Batubara sesuai
dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha
Indonesia komoditas yang dimohon;
1. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan
yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Organisasi Kemasyarakatan;
1. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan
yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan
lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai,
etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
dan
1. merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh
Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang telah
terverifikasi status badan hukumnya dalam data
Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan pada sistem yang
dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum;
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain;
1. menjamin komposisi kepemilikan saham Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan paling sedikit 67%
(enam puluh tujuh persen) tidak terdilusi selama
menjadi pemegang IUP; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

---

Bagi BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka
peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta
peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d,
permohonan pengajuan WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
- administrasi, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
dan
1. memiliki perjanjian kerja sama dengan perguruan
tinggi, dengan ketentuan:
- perguruan tinggi tersebut berada dalam 1 (satu)
provinsi dengan lokasi WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara; atau
- perguruan tinggi lainnya yang berada di luar
Provinsi lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara sepanjang telah terpenuhinya seluruh
kerja sama perguruan tinggi dalam suatu
Provinsi.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. memberikan sebagian keuntungan kepada
perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang
paling sedikit memuat:
- ruang lingkup kerja sama;
- ketentuan mengenai pemberian sebagian
keuntungan untuk peningkatan akses
Pendidikan tinggi bagi masyarakat serta
peningkatan kemandirian dan keunggulan
perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60%
(enam puluh persen) dari keuntungan bersih
pemegang IUP yang diberikan dengan
mekanisme pemberian secara prioritas sejak
berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan
publik;
- hak dan kewajiban para pihak;
- jangka waktu perjanjian berdasarkan masa
berlaku IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan IUP
tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk
perpanjangannya; dan
- mekanisme penyelesaian sengketa;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;

---

1. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagi BUMD dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi
bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 20 ayat (1) huruf d, permohonan pengajuan WIUP

Mineral logam atau WIUP Batubara harus memenuhi
persyaratan terdiri atas:
- administrasi, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
1. memiliki perjanjian kerja sama dengan perguruan
tinggi, dengan ketentuan:
- perguruan tinggi tersebut berada dalam 1 (satu)
provinsi dengan lokasi WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara; atau
- perguruan tinggi lainnya yang berada di luar
provinsi lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara sepanjang telah terpenuhinya seluruh
kerja sama perguruan tinggi dalam suatu
provinsi.
1. memiliki modal awal yang mencukupi untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. kesanggupan untuk penyiapan modal dalam
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan;
1. memberikan sebagian keuntungan kepada
perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang
paling sedikit memuat:
- ruang lingkup kerja sama;
- ketentuan mengenai pemberian sebagian
keuntungan untuk peningkatan akses
Pendidikan tinggi bagi masyarakat serta
peningkatan kemandirian dan keunggulan
perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60%
(enam puluh persen) dari keuntungan bersih
pemegang IUP yang diberikan dengan

---

mekanisme pemberian secara prioritas sejak
berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan
publik;
- hak dan kewajiban para pihak;
- jangka waktu perjanjian berdasarkan masa
berlaku IUP tahap kegiatan Eksplorasi dan IUP
tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk
perpanjangannya; dan
- mekanisme penyelesaian sengketa;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagi BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka
peningkatan nilai tambah/hilirisasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, permohonan pengajuan WIUP
Mineral logam dan WIUP Batubara harus memenuhi
persyaratan terdiri atas:
- administratif, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara serta industri pengolahan sesuai dengan
kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia
komoditas yang dimohon;
1. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan
daftar pemilik manfaat yang disertai dengan
lampiran pendukung berupa:
- pokok wajib pajak Badan Usaha; dan
- kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib
pajak pengurus, pemegang saham, dan pemilik
manfaat.
- teknis, meliputi:
1. menyampaikan dokumen rencana peningkatan nilai
tambah/hilirisasi paling sedikit memuat:
- uraian kegiatan peningkatan nilai
tambah/hilirisasi yang mendukung
ketersediaan bahan baku industri;
- rencana pembangunan dan/atau
pengembangan ekosistem peningkatan nilai
tambah/hilirisasi;
- jumlah tenaga kerja yang akan diserap di dalam
negeri;
- rencana pengembangan teknologi;
- jumlah permodalan dan nilai investasi yang
direncanakan; dan
- skema kerja sama yang akan dilaksanakan
dalam rangka pemberdayaan ekonomi
masyarakat lokal.

---

1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. membayar kompensasi data informasi;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUP termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Untuk pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1) yang tidak memenuhi persyaratan administratif, teknis,

dan/atau pernyataan komitmen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (2), permohonan akan ditolak melalui Sistem

OSS.

(1) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam atau WIUP

Batubara dengan cara prioritas dilakukan dengan
ketentuan:
- untuk luasan WIUP Mineral logam atau WIUP
Batubara paling luas 2.500 (dua ribu lima ratus)
hektare dapat dimohonkan oleh:
1. Koperasi; dan
1. Badan Usaha kecil dan menengah;
- untuk luasan WIUP Mineral logam paling luas 25.000
(dua puluh lima ribu) hektare dapat dimohonkan
oleh:
1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan;
1. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam
rangka peningkatan akses pendidikan tinggi
bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian
dan keunggulan perguruan tinggi; dan
1. BUMN atau Badan Usaha swasta dalam rangka
peningkatan nilai tambah/hilirisasi;
- untuk luasan WIUP Batubara paling luas 15.000
(lima belas ribu) hektare untuk komoditas Batubara
dapat dimohonkan oleh:
1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan;
1. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam
rangka peningkatan akses pendidikan tinggi
bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian
dan keunggulan perguruan tinggi yang bekerja
sama dengan perguruan tinggi; dan
1. BUMN atau Badan Usaha swasta dalam rangka
peningkatan nilai tambah/hilirisasi.

---

(2) Permohonan pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP

Batubara dengan cara prioritas hanya dapat diajukan oleh
Badan Usaha dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) yang tidak memiliki:
- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- IUJP;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- KK; atau
- PKP2B.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan bagi BUMN.

Paragraf 3
Verifikasi atas
Permohonan Pemberian Prioritas

(1) Terhadap permohonan pemberian WIUP Mineral logam

atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan verifikasi melalui
Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang:
- pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara; dan
- penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29, Menteri memberikan persetujuan atau

penolakan permohonan pemberian WIUP Mineral logam
atau WIUP Batubara dengan cara prioritas melalui Sistem
OSS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Persetujuan permohonan pemberian WIUP Mineral logam

atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- peta WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
- perintah pembayaran kompensasi data informasi
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah persetujuan pemberian WIUP Mineral
logam atau WIUP Batubara; dan
- perintah penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
persetujuan pemberian WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara.

(3) Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan dalam bentuk deposito berjangka pada bank
pemerintah atas nama Menteri qq pemohon pemberian

---

WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara
prioritas dengan ketentuan:
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) apabila luasan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara kurang dari atau sama dengan 40
(empat puluh) hektare; atau
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per hektare dikalikan jumlah luas
WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara, apabila
luas WIUP lebih dari 40 (empat puluh) hektare.

(1) Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan

Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang telah
mendapatkan persetujuan permohonan pemberian WIUP
Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara prioritas
wajib:
- melakukan pembayaran kompensasi data informasi
sesuai dengan perintah pembayaran kompensasi
data informasi dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah persetujuan pemberian
WIUP;
- melakukan penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai jumlah yang
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah persetujuan pemberian
WIUP; dan
- mengajukan permohonan IUP tahap kegiatan
Eksplorasi melalui Sistem OSS dalam jangka waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
persetujuan pemberian WIUP.

(2) Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan

Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri
apabila:
- tidak membayar kompensasi data informasi sesuai
dengan jangka waktu yang ditentukan;
- tidak menempatkan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan
jangka waktu yang ditentukan; dan/atau
- tidak menyampaikan permohonan IUP tahap
kegiatan Eksplorasi sesuai jangka waktu yang
ditentukan.

(3) Dalam hal Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah,

Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan
keagamaan, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta
telah mendapatkan persetujuan permohonan pemberian
WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara dengan cara
prioritas dianggap mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kompensasi data informasi yang
telah dibayarkan atau jaminan kesungguhan pelaksanaan

---

kegiatan Eksplorasi yang telah ditempatkan menjadi
penerimaan negara bukan pajak.

(4) Atas WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang telah

diberikan persetujuan kepada Koperasi, Badan Usaha
kecil dan menengah, Badan Usaha milik Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan, BUMN, BUMD, atau Badan
Usaha swasta yang dianggap mengundurkan diri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada negara.

(1) Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan

Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang dianggap
mengundurkan diri dari pemberian WIUP Mineral logam
atau WIUP Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) termasuk afiliasinya
dikenai sanksi berupa dimasukkan ke dalam daftar hitam
yang ditetapkan oleh Menteri dan tidak diberikan
pelayanan perizinan di bidang kewilayahan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(2) Lingkup tidak diberikannya pelayanan perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan:
- pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian
dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara;
- pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian
dalam rangka penyiapan WIUPK Mineral logam
untuk peningkatan nilai tambah Mineral logam atau
WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara;
- pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara,
WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan
logam jenis tertentu, atau WIUP Batuan;
- pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara;
- persetujuan perluasan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara dalam rangka konservasi Mineral
dan Batubara untuk afiliasinya; dan
- persetujuan perluasan WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara dalam rangka konservasi Mineral
dan Batubara untuk afiliasinya.

Pedoman teknis pemberian WIUP Mineral logam dan WIUP
Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 19 sampai dengan Pasal 32 tercantum dalam Lampiran

II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Bagian Kelima
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan
Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan
Dengan Cara Permohonan Wilayah

---

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

memberikan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral
bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan
berdasarkan permohonan wilayah dari:
- Badan Usaha terdiri atas:
1. BUMN;
1. BUMD; atau
1. Badan Usaha swasta terdiri atas:
- Badan Usaha Swasta Nasional; atau
- Badan Usaha swasta dalam rangka
penanaman modal asing;
- Koperasi; atau
- perusahaan perseorangan terdiri atas:
1. perusahaan firma; dan
1. perusahaan komanditer.

(2) Kewenangan pemberian WIUP Mineral bukan logam,

WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP
batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
ketentuan:
- Menteri, untuk pemberian WIUP Mineral bukan
logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu,
atau WIUP batuan yang berada:
1. pada lintas provinsi; dan/atau
1. wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut
diukur dari garis pantai; dan
- gubernur, untuk pemberian WIUP Mineral bukan
logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu,
atau WIUP batuan yang berada:
1. dalam 1 (satu) provinsi;
1. wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil
laut diukur dari garis pantai; dan/atau
1. berdasarkan wilayah laut dibagi sama jarak atau
diukur sesuai dengan prinsip garis tengah pada
wilayah laut antar dua daerah provinsi yang
berbatasan kurang dari 24 (dua puluh empat)
mil laut.

(3) WIUP Mineral bukan logam atau WIUP Mineral bukan

logam jenis tertentu dapat diberikan kepada BUMN,
BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Badan Usaha
swasta dalam rangka penanaman modal asing, Koperasi,
dan perusahaan perseorangan.

(4) WIUP batuan hanya dapat diberikan kepada BUMN,

BUMD, Badan Usaha Swasta Nasional, Koperasi, dan
perusahaan perseorangan.

(1) Permohonan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral

bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus
memenuhi persyaratan meliputi:
- NIB dengan cakupan kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis
tertentu, atau batuan sesuai dengan kode klasifikasi

---

baku lapangan usaha Indonesia komoditas yang
dimohon;
- profil Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan
perseorangan;
- susunan pengurus, daftar pemegang saham atau
modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha,
Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- peta dan koordinat geografis berupa garis lintang dan
bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang
berlaku secara nasional yang digambarkan dalam
peta situasi berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh
garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis
bujur dengan kelipatan paling sedikit seperseribu
detik (0,001");
- membayar biaya pencadangan wilayah; dan
- persetujuan dari pemegang IUP atau pemegang IUPK
komoditas tambang lain bagi permohonan yang
diajukan pada wilayah yang telah diberikan IUP atau
IUPK.

(2) Permohonan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral

bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
melalui Sistem OSS.

(3) Dalam pemberian WIUP Mineral bukan logam, WIUP

Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan
berlaku asas prioritas bagi pihak yang mengajukan
permohonan wilayah pertama dan memenuhi
persyaratan.

(4) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan
Badan usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan

(5) Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri atau
gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan
persetujuan atau penolakan atas permohonan WIUP.

(6) Dalam hal permohonan WIUP disetujui sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Menteri atau gubernur sesuai
dengan kewenangannya menerbitkan surat perintah
pembayaran biaya pencadangan WIUP Mineral bukan
logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu,
dan/atau WIUP batuan ke kas negara kepada Badan
Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan.

(7) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya

memberikan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral
bukan logam jenis tertentu, dan/atau WIUP batuan
kepada pemohon WIUP setelah pemohon WIUP
melakukan pembayaran biaya pencadangan wilayah ke
kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8) Penolakan permohonan WIUP sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilakukan melalui Sistem OSS.

---

Dalam hal permohonan pemberian WIUP Mineral bukan logam,
WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan
berada pada WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara yang
telah ditetapkan oleh Menteri atau dalam proses penerbitan
IUP Mineral logam atau IUP Batubara, Menteri atau gubernur
hanya dapat memberikan WIUP Mineral bukan logam, WIUP
Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP batuan setelah
diterbitkannya IUP Mineral logam atau IUP Batubara oleh
Menteri.

Pedoman teknis pelaksanaan pemberian WIUP Mineral bukan
logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP
batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan

### Pasal 36 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) WIUPK terdiri atas WIUPK Mineral logam dan WIUPK

Batubara.

(2) WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan cara:
- pemberian prioritas; atau
- lelang.

Bagian Kedua
Pemberian WIUPK Mineral Logam dan WIUPK Batubara
kepada Koperasi, Badan Usaha Kecil dan Menengah, BUMN,
BUMD, Badan Usaha Swasta, dan Badan Usaha yang
Dimiliki Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan
dengan Cara Prioritas
Paragraf 1
Umum

(1) Menteri menetapkan rencana pemberian WIUPK Mineral

logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas
sebelum memberikan WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara.

(2) Rencana pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK

Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memuat:
- lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
- luas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
- jenis komoditas;
- data dan informasi;

---

- status ruang WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara; dan
- rencana pengalokasian.

Paragraf 2
Persyaratan Pemberian Prioritas

(1) Permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dapat diajukan
oleh:
- Koperasi;
- Badan Usaha kecil dan menengah;
- Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan
keagamaan; dan
- BUMN, BUMD, dan Badan Usaha swasta dalam
rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi
masyarakat serta peningkatan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi.

(2) Permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS
dan harus memenuhi persyaratan:
- administratif;
- teknis; dan
- pernyataan komitmen.

Bagi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)
huruf a, permohonan pengajuan WIUPK Mineral logam dan
WIUPK Batubara harus memenuhi persyaratan yang terdiri
atas:
- administratif, meliputi:
1. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang
berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama
dengan lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara yang dibuktikan dengan melampirkan
daftar anggota Koperasi dan nomor induk
kependudukan;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
dan
1. merupakan Koperasi yang telah terverifikasi status
badan hukumnya dalam database Koperasi.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:

---

1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. kesanggupan untuk penyiapan modal dalam
pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan;
1. tidak memindahtangankan IUPK kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUPK termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagi Badan Usaha kecil dan menengah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, permohonan pengajuan
WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara harus memenuhi
persyaratan terdiri atas:
- administratif, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal yang telah terverifikasi status
badan hukumnya dalam database sistem
administrasi hukum umum;
1. berkedudukan dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang
sama dengan lokasi WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara;
1. pemegang saham Badan Usaha merupakan warga
negara Indonesia yang berada dalam 1 (satu)
kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUPK
Mineral logam atau WIUPK Batubara;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
dan
1. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan
daftar pemilik manfaat yang disertai dengan
lampiran pendukung berupa:
- nomor pokok wajib pajak Badan Usaha; dan
- kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib
pajak pengurus, pemegang saham, dan pemilik
manfaat.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. tidak memindahtangankan IUPK kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUPK termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

---

Bagi Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 40 ayat (1) huruf c, permohonan pengajuan WIUPK

Mineral logam dan WIUPK Batubara harus memenuhi
persyaratan terdiri atas:
- administratif, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. saham Badan Usaha dimiliki paling sedikit 67%
(enam puluh tujuh persen) oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan yang terdaftar dalam
sistem informasi Organisasi Kemasyarakatan
keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral logam atau Batubara sesuai
dengan kode klasifikasi baku lapangan usaha
Indonesia komoditas yang dimohon;
1. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan
yang lingkup kegiatannya secara nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Organisasi Kemasyarakatan;
1. dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan keagamaan
yang mengelola sumber daya ekonomi, melestarikan
lingkungan hidup serta memelihara norma, nilai,
etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat;
dan
1. merupakan Badan Usaha yang dimiliki oleh
Organisasi Kemasyarakatan keagamaan yang telah
terverifikasi status badan hukumnya dalam data
Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan pada sistem yang
dikelola kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. tidak memindahtangankan IUPK kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUPK termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain;
1. menjamin komposisi kepemilikan saham Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan paling sedikit 67%
(enam puluh tujuh persen) tidak terdilusi selama
menjadi pemegang IUPK; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

---

Bagi BUMN dan Badan Usaha swasta dalam rangka
peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat serta
peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d,
permohonan pengajuan WIUPK Mineral logam dan WIUPK
Batubara harus memenuhi persyaratan terdiri atas:
- administrasi, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
dan
1. memiliki perjanjian kerja sama dengan perguruan
tinggi, dengan ketentuan:
- perguruan tinggi tersebut berada dalam 1 (satu)
provinsi dengan lokasi WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara; atau
- perguruan tinggi lainnya yang berada di luar
Provinsi lokasi WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara sepanjang telah terpenuhinya
seluruh kerja sama perguruan tinggi dalam
suatu Provinsi.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. memberikan sebagian keuntungan kepada
perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang
paling sedikit memuat:
- ruang lingkup kerja sama;
- ketentuan mengenai pemberian sebagian
keuntungan untuk peningkatan akses
Pendidikan tinggi bagi masyarakat serta
peningkatan kemandirian dan keunggulan
perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60%
(enam puluh persen) dari keuntungan bersih
pemegang IUPK yang diberikan dengan
mekanisme pemberian secara prioritas sejak
berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan
publik;
- hak dan kewajiban para pihak;
- jangka waktu perjanjian berdasarkan masa
berlaku IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dan
IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk
perpanjangannya; dan
- mekanisme penyelesaian sengketa;
1. tidak memindahtangankan IUP kepada pihak lain;

---

1. tidak menjaminkan IUPK termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagi BUMD dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi
bagi masyarakat serta peningkatan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 40 ayat (1) huruf d, permohonan pengajuan WIUPK

Mineral logam atau WIUPK Batubara harus memenuhi
persyaratan terdiri atas:
- administrasi, meliputi:
1. Badan Usaha berbentuk perseroan terbatas
persekutuan modal;
1. memiliki NIB dengan cakupan kegiatan usaha di
bidang usaha Pertambangan Mineral logam atau
Batubara sesuai dengan kode klasifikasi baku
lapangan usaha Indonesia komoditas yang dimohon;
1. memiliki perjanjian kerja sama dengan perguruan
tinggi, dengan ketentuan:
- perguruan tinggi tersebut berada dalam 1 (satu)
provinsi dengan lokasi WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara; atau
- perguruan tinggi lainnya yang berada di luar
provinsi lokasi WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara sepanjang telah terpenuhinya
seluruh kerja sama perguruan tinggi dalam
suatu provinsi.
1. memiliki modal awal yang mencukupi untuk
melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan.
- teknis, meliputi:
1. memiliki tenaga ahli yang telah memiliki sertifikat
keahlian kompetensi di bidang Pertambangan
dan/atau geologi; dan
1. perencanaan kerja dan pembiayaan selama kegiatan
Eksplorasi.
- pernyataan Komitmen, meliputi:
1. kesanggupan untuk membayar kompensasi data
informasi;
1. kesanggupan untuk penyiapan modal dalam
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan;
1. memberikan sebagian keuntungan kepada
perguruan tinggi melalui perjanjian kerja sama, yang
paling sedikit memuat:
- ruang lingkup kerja sama;
- ketentuan mengenai pemberian sebagian
keuntungan untuk peningkatan akses
Pendidikan tinggi bagi masyarakat serta
peningkatan kemandirian dan keunggulan
perguruan tinggi paling sedikit sebesar 60%
(enam puluh persen) dari keuntungan bersih
pemegang IUPK yang diberikan dengan

---

mekanisme pemberian secara prioritas sejak
berproduksi dan telah diaudit oleh akuntan
publik;
- hak dan kewajiban para pihak;
- jangka waktu perjanjian berdasarkan masa
berlaku IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dan
IUPK tahap kegiatan Operasi Produksi termasuk
perpanjangannya; dan
- mekanisme penyelesaian sengketa;
1. tidak memindahtangankan IUPK kepada pihak lain;
1. tidak menjaminkan IUPK termasuk komoditas
tambangnya kepada pihak lain; dan
1. melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan sesuai
dengan kaidah teknik Pertambangan yang baik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1) Permohonan pemberian WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara dengan cara prioritas dilakukan dengan
ketentuan:
- untuk luasan WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara paling luas 2.500 (dua ribu lima ratus)
hektare dapat dimohonkan oleh:
1. Koperasi; dan
1. Badan Usaha kecil dan menengah;
- untuk luasan WIUPK Mineral logam paling luas
25.000 (dua puluh lima ribu) hektare dapat
dimohonkan oleh:
1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan; dan
1. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam
rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi
masyarakat serta peningkatan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi;
- untuk luasan WIUPK Batubara paling luas 15.000
(lima belas ribu) hektare untuk komoditas Batubara
dapat dimohonkan oleh:
1. Badan Usaha yang dimiliki oleh Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan; dan
1. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam
rangka peningkatan akses pendidikan tinggi bagi
masyarakat serta peningkatan kemandirian dan
keunggulan perguruan tinggi.

(2) Permohonan pemberian WIUPK Mineral logam dan WIUPK

Batubara dengan cara prioritas hanya dapat diajukan oleh
Badan Usaha dan/atau Koperasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (1) yang tidak memiliki:
- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- IUJP;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;

---

• KK; atau
• PKP2B.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dikecualikan bagi BUMN.

Paragraf 3
Verifikasi atas
Permohonan Pemberian Prioritas

(1) Terhadap permohonan pemberian WIUPK Mineral logam

atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan verifikasi melalui
Sistem OSS.

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang:
- pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara; dan
- penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

(1) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47, Menteri memberikan persetujuan atau

penolakan permohonan pemberian WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas melalui
Sistem OSS dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari
kerja.

(2) Persetujuan permohonan pemberian WIUPK Mineral

logam atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit
memuat:
- peta WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
- perintah pembayaran kompensasi data informasi
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah persetujuan pemberian WIUPK Mineral
logam atau WIUPK Batubara; dan
- perintah penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
persetujuan pemberian WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara.

(3) Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan dalam bentuk deposito berjangka pada bank
pemerintah atas nama Menteri qq pemohon pemberian
WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara secara
prioritas dengan ketentuan:
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) apabila luasan WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara kurang dari atau sama dengan 40
(empat puluh) hektare; atau

---

- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima
ratus ribu rupiah) per hektare dikalikan jumlah luas
WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara, apabila
luas WIUPK lebih dari 40 (empat puluh) hektare.

(1) Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan

Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan,
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang telah
mendapatkan persetujuan permohonan pemberian
WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara
prioritas wajib:
- melakukan pembayaran kompensasi data informasi
sesuai dengan perintah pembayaran kompensasi
data informasi dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah persetujuan pemberian
WIUPK;
- melakukan penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai jumlah yang
ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7
(tujuh) hari kerja setelah persetujuan pemberian
WIUPK; dan
- mengajukan permohonan IUPK tahap kegiatan
Eksplorasi melalui Sistem OSS dalam jangka waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah
persetujuan pemberian WIUPK.

(2) Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan

Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggap mengundurkan diri
apabila:
- tidak membayar kompensasi data informasi sesuai
dengan jangka waktu yang ditentukan;
- tidak menempatkan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sesuai dengan
jangka waktu yang ditentukan; dan/atau
- tidak menyampaikan permohonan IUPK tahap
kegiatan Eksplorasi sesuai jangka waktu yang
ditentukan.

(3) Dalam hal Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah,

Badan Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan
keagamaan, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta
telah mendapatkan persetujuan permohonan pemberian
WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan cara
prioritas dianggap mengundurkan diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), kompensasi data informasi yang
telah dibayarkan atau jaminan kesungguhan pelaksanaan
kegiatan Eksplorasi yang telah ditempatkan menjadi
penerimaan negara bukan pajak.

(4) Atas WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara yang

telah diberikan persetujuan kepada Koperasi, Badan
Usaha kecil dan menengah, Badan Usaha milik Organisasi
Kemasyarakatan keagamaan, BUMN, BUMD, atau Badan
Usaha swasta yang dianggap mengundurkan diri

---

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan
kepada negara.

(1) Koperasi, Badan Usaha kecil dan menengah, Badan

Usaha milik Organisasi Kemasyarakatan keagamaan,
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang dianggap
mengundurkan diri dari pemberian WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) termasuk afiliasinya
dikenai sanksi berupa dimasukkan ke dalam daftar hitam
yang ditetapkan oleh Menteri dan tidak diberikan
pelayanan perizinan di bidang kewilayahan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(2) Lingkup tidak diberikannya pelayanan perizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pelayanan:
- pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian
dalam rangka penyiapan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara;
- pemberian penugasan penyelidikan dan penelitian
dalam rangka penyiapan WIUPK Mineral logam
untuk peningkatan nilai tambah Mineral logam atau
WIUPK Batubara untuk Pengembangan dan/atau
Pemanfaatan Batubara;
- pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara,
WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan
logam jenis tertentu, atau WIUP Batuan;
- pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara;
- persetujuan perluasan WIUP Mineral logam atau
WIUP Batubara dalam rangka konservasi Mineral
dan Batubara untuk afiliasinya; dan
- persetujuan perluasan WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara dalam rangka konservasi Mineral
dan Batubara untuk afiliasinya.

Pedoman teknis pemberian WIUPK Mineral logam dan WIUPK
Batubara dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 40 sampai dengan Pasal 50 tercantum dalam Lampiran

IVA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
untuk Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Khusus Batubara dengan Cara Prioritas kepada BUMN dan
BUMD

(1) Dalam pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK

Batubara dengan cara prioritas, Menteri dapat
menawarkan WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara
kepada BUMN dan BUMD secara bersamaan.

---

(2) Penawaran WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

dengan cara prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan:
- untuk BUMN, penawaran WIUPK prioritas
disampaikan kepada direksi BUMN dengan
ditembuskan kepada lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang
pengaturan BUMN dan badan yang melaksanakan
tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN;
- untuk BUMD provinsi, penawaran WIUPK prioritas
disampaikan kepada gubernur sesuai dengan lokasi
WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara; dan
- untuk BUMD kabupaten/kota, penawaran WIUPK
prioritas disampaikan kepada bupati/walikota sesuai
dengan lokasi WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara.

(3) Berdasarkan penawaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), BUMN atau BUMD menyampaikan pernyataan
minat dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas)
hari kerja sejak penawaran, dengan ketentuan:
- untuk BUMN berupa surat pernyataan minat;
- untuk BUMD berupa:
1. surat pengantar gubernur bagi BUMD provinsi;
1. surat pengantar bupati/walikota bagi BUMD
kabupaten/kota; dan
1. surat pernyataan minat yang dilengkapi dengan
lampiran salinan akta pendirian dan akta
perubahan anggaran dasar terakhir/Peraturan
Daerah mengenai pembentukan BUMD.

(4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) BUMN atau BUMD yang

berminat atas penawaran WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Menteri memberikan WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara kepada BUMN atau BUMD yang berminat.

(5) Pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit
memuat:
- peta WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
- perintah pembayaran kompensasi data informasi
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah persetujuan pemberian WIUPK Mineral
logam atau WIUPK Batubara; dan
- perintah penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
persetujuan pemberian WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara.

(6) Dalam hal pada penawaran WIUPK Mineral logam atau

WIUPK Batubara secara prioritas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) BUMN dan/atau
BUMD yang menyatakan minat, Menteri menyampaikan
kepada BUMN dan/atau BUMD untuk mencapai
kesepakatan membentuk perusahaan patungan.

(7) Kesepakatan membentuk perusahaan patungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada

---

Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak penyampaian dari Menteri.

(8) Dalam hal tertentu, BUMN dan/atau BUMD dapat

mengikutsertakan pihak lain sebagai pemegang saham
pada perusahaan patungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), dengan kepemilikan saham gabungan BUMN
dan/atau BUMD paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen).

(9) Dalam hal tidak terdapat penyampaian kesepakatan

dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), WIUPK Mineral
logam atau WIUPK Batubara dapat diberikan dengan cara
lelang kepada Badan Usaha swasta atau WIUPK
dikembalikan kepada negara.

(10) Dalam hal tidak terdapat BUMN dan/atau BUMD yang

berminat atas penawaran WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara dapat diberikan dengan cara lelang kepada
Badan Usaha swasta atau WIUPK dikembalikan kepada
negara.

(1) Perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52 ayat (6) menyampaikan pernyataan kesiapan

menerima WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara
kepada Menteri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari
kalender setelah terbentuknya perusahaan patungan.

(2) Menteri memberikan WIUPK Mineral logam atau WIUPK

Batubara kepada perusahaan patungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
memuat:
- peta WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara;
- perintah pembayaran kompensasi data informasi
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah persetujuan pemberian WIUPK Mineral
logam atau WIUPK Batubara; dan
- perintah penempatan jaminan kesungguhan
pelaksanaan kegiatan Eksplorasi dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
persetujuan pemberian WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara.

Penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5)
huruf c dan Pasal 53 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk
deposito berjangka pada bank pemerintah atas nama Menteri
qq pemohon pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara dengan cara prioritas, dengan ketentuan:
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) apabila luasan WIUPK Mineral logam atau WIUPK

---

Batubara kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh)
hektare; atau
- besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
Eksplorasi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus
ribu rupiah) per hektare dikalikan jumlah luas WIUPK
Mineral logam atau WIUPK Batubara, apabila luas WIUPK
lebih dari 40 (empat puluh) hektare.

(1) Dalam hal BUMN, BUMD, atau perusahaan patungan

sebagai penerima WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan

Pasal 53 tidak membayar kompensasi data informasi

dan/atau tidak menempatkan jaminan kesungguhan
kegiatan Eksplorasi sampai jangka waktunya berakhir,
penawaran WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara
kepada BUMN, BUMD, atau perusahaan patungan
dinyatakan gagal dan WIUPK dapat diberikan dengan cara
lelang kepada Badan Usaha swasta atau dikembalikan
kepada negara.

(2) Pedoman teknis pemberian WIUPK Mineral logam dan

WIUPK Batubara dengan cara prioritas kepada BUMN atau
BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai
dengan Pasal 54 tercantum dalam Lampiran IVB yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Bagian Keempat
Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk
Mineral Logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Khusus Batubara dengan Cara Lelang

Paragraf 1
Persyaratan Lelang

(1) Pemberian WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

dengan cara lelang dapat diikuti oleh Badan Usaha swasta
apabila:
- tidak terdapat penyampaian dalam pembentukan
perusahaan patungan oleh BUMN dan/atau BUMD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (9);
- tidak terdapat BUMN dan/atau BUMD yang berminat
atas penawaran WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara dengan cara prioritas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat (10); atau
- penawaran WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara kepada BUMN, BUMD, atau perusahaan
patungan dinyatakan gagal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55.

(2) Persyaratan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:
- persyaratan administratif;
- persyaratan teknis; dan
- kemampuan finansial.

---

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a terdiri atas:
- NIB dengan cakupan kode klasifikasi baku lapangan
usaha Indonesia sesuai dengan komoditas
Pertambangan yang akan dilelang;
- profil Badan Usaha swasta;
- susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan
daftar pemilik manfaat dilengkapi dengan salinan
kartu tanda penduduk dan nomor pokok wajib pajak
pengurus, pemegang saham, dan pemilik manfaat;
- pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- salinan akta pendirian dan/atau akta perubahan
anggaran dasar perusahaan yang menyatakan
bergerak di bidang Pertambangan Mineral dan/atau
Batubara;
- pakta integritas; dan
- pernyataan tidak pernah terlibat atau melakukan
tindak pidana Pertambangan, lingkungan, ekonomi,
dan pencucian uang.

(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b terdiri atas:
- pengalaman kompetensi sumber daya manusia
Badan Usaha di bidang Pertambangan;
- penguasaan atau akses peralatan/teknologi
Eksplorasi Pertambangan; dan
- perencanaan kegiatan dan pembiayaan kegiatan
Eksplorasi.

(5) Kemampuan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c terdiri atas:

- laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit
oleh akuntan publik;
- neraca keuangan bagi Badan Usaha baru;
- surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan;
- menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam
bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10%
(sepuluh persen) dari nilai kompensasi data
informasi; dan
- pernyataan kesanggupan membayar nilai penawaran
lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja setelah pengumuman pemenang lelang.

Pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK
Batubara hanya dapat diikuti oleh Badan Usaha swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang tidak memiliki:
- IUP;
- IUPK;
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- IPR;
- SIPB;
- IUJP;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- KK; atau

---

• PKP2B.

Paragraf 2
Panitia Lelang

(1) Atas pemenuhan persyaratan administratif, persyaratan

teknis, dan kemampuan finansial Badan Usaha swasta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan pemenuhan
kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilakukan
evaluasi oleh panitia lelang WIUPK Mineral logam atau
WIUPK Batubara.

(2) Panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Menteri.

(3) Panitia lelang WIUPK Mineral logam atau WIUPK Batubara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan gasal
dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

(4) Dalam keanggotaan panitia lelang WIUPK Mineral logam

atau WIUPK Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Pelaksanaan Lelang

(1) Untuk WIUPK Mineral logam dan WIUPK Batubara yang

telah siap dilakukan lelang, Menteri mengumumkan
pelaksanaan lelang.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari kalender dan paling cepat 60 (enam puluh) hari
kalender sebelum tanggal pelaksanaan lelang.

(3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan secara terbuka dengan ketentuan:
- berisi waktu pelaksanaan lelang serta daftar WIUPK
Mineral logam atau WIUPK Batubara dengan disertai
persyaratan dokumen lelang, nama blok, lokasi, dan
luas wilayah; dan
- melalui laman resmi:
1. Kementerian dan/atau direktorat jenderal yang
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian Mineral dan Batubara;
dan/atau
1. Pemerintah Daerah provinsi setempat.

Pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara
dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis
mutandis dengan pelaksanaan lelang WIUPK Mineral logam
atau WIUPK Batubara untuk Badan Usaha swasta.

---

Pedoman teknis pelaksanaan lelang WIUP Mineral logam dan
WIUP Batubara termasuk WIUP hasil penugasan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, berlaku secara mutatis
mutandis terhadap pedoman teknis pelaksanaan lelang WIUPK
Mineral logam dan WIUPK Batubara termasuk WIUPK hasil
penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai
dengan Pasal 60.

(1) Pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib segera

melaksanakan kegiatan Eksplorasi setelah mendapatkan
persetujuan RKAB tahap kegiatan Eksplorasi.

(2) Pelaksanaan kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) wajib dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga)
bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemegang IUP atau pemegang IUPK tahap kegiatan

Eksplorasi yang tidak melaporkan kegiatan Eksplorasi
secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Pemegang IUP atau pemegang IUPK yang menyampaikan

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak
terdapat perkembangan kegiatan Eksplorasi dalam
periode 3 (tiga) kali pelaporan secara berturut-turut, IUP
atau IUPK tahap kegiatan Eksplorasi dapat dicabut.

Paragraf 2
Persyaratan Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

(1) Pemegang IUP tahap kegiatan Eksplorasi atau pemegang

IUPK tahap kegiatan Eksplorasi yang telah melaksanakan
kegiatan Eksplorasi dan belum dapat menyelesaikan
seluruh tahapan kegiatan Eksplorasi, dapat mengajukan
permohonan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi.

(2) Permohonan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Menteri paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat
puluh lima) hari kalender sebelum jangka waktu tahap
kegiatan Eksplorasi berakhir.

(3) Persyaratan pemberian perpanjangan tahap kegiatan

Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

(4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

pemberian perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria terdiri atas:
- dilakukan dalam rangka penyelesaian kewajiban
penerimaan negara bukan pajak di bidang Mineral
atau Batubara;
- telah memiliki peralatan pelaksanaan Eksplorasi di
lapangan; dan/atau
- dilakukan dalam rangka pembangunan sarana dan
prasarana penunjang kegiatan Usaha Pertambangan
termasuk penyiapan infrastruktur pendukung
kegiatan Eksplorasi.

(5) Atas permohonan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi

yang diajukan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan
evaluasi dan verifikasi atas pemenuhan persyaratan dan
kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
serta pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).

(6) Berdasarkan evaluasi dan verifikasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (5), Menteri memberikan persetujuan
atau penolakan perpanjangan tahap kegiatan Eksplorasi
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap dan benar.

**(7) Pem