Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2021 tentang PENERAPAN STANDAR KUALITAS MODUL FOTOVOLTAIK SILIKON KRISTALIN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Standar Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
2. Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin adalah modul surya yang terdiri atas sel fotovoltaik yang saling terhubung lengkap dan terlindungi dari lingkungan sekitar yang dipabrikasi dari silikon kristalin sebagai material fotovoltaik aktifnya yang struktur kristalinnya dapat dalam bentuk monokristalin atau polikristalin.
3. Produsen Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan industri dalam negeri yang memproduksi Modul

Fotovoltaik Silikon Kristalin.
4. Importir Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang selanjutnya disebut Importir adalah badan usaha yang melakukan impor Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk dipasarkan di dalam negeri dan merupakan perwakilan resmi dari produsen di luar negeri.
5. Tanda SNI adalah tanda sertifikasi yang ditetapkan oleh badan standardisasi nasional untuk menyatakan telah terpenuhinya persyaratan SNI.
6. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh komite akreditasi nasional yang menyatakan bahwa suatu lembaga, institusi, atau laboratorium memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan penilaian kesesuaian.
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disingkat SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk kepada pemohon.
8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dan melakukan kegiatan sertifikasi produk serta menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan SNI.
9. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
10. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi,

bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi.

(1) SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin diberlakukan sebagai standar wajib, yang terdiri atas:
a. SNI IEC 61215-1:2016

Modul Fotovoltaik (FV) terrestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1:
Persyaratan uji (IEC 61215-1:2016, IDT);
b. SNI IEC 61215-2:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terestrial – Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 2: Prosedur uji (IEC 61215-2:2016, IDT); dan
c. SNI IEC 61215-1-1:2016 Modul Fotovoltaik (FV) terestrial– Kualifikasi desain dan pengesahan jenis – Bagian 1-1: Persyaratan khusus untuk pengujian Modul Fotovoltaik (FV) silikon kristalin (IEC 61215-1-1:2016, IDT).
(2) Produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dengan kriteria modul fotovoltaik yang dirakit dari sel fotovoltaik (photovoltaics cells assembled in modules or made up into panels), wajib memenuhi SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang berasal dari impor dengan nomor kode pengklasifikasian produk perdagangan (Harmonized System/HS) ex. 8541.40.22, wajib memenuhi SNI yang sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kewajiban pemenuhan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui pembubuhan Tanda SNI.

(1) Kewajiban pemenuhan SNI terhadap produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan bagi produk:
a. sampel uji penerbitan SPPT-SNI; dan/atau
b. sampel uji untuk penelitian dan pengembangan.
(2) Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin untuk sampel uji penerbitan SPPT-SNI dan/atau sampel uji untuk penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus dibuktikan dengan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI.
(3) Untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan sebelum dilaksanakan pengujian dan/atau penelitian dan pengembangan terhadap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.
(5) Tata cara untuk mendapatkan surat pengecualian kewajiban pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Produsen dan Importir wajib menerapkan SNI dengan membubuhkan Tanda SNI di setiap Modul Fotovoltaik

Silikon Kristalin.
(2) Untuk dapat melakukan pembubuhan Tanda SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen dan Importir wajib memiliki SPPT-SNI.
(3) Untuk memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen dan Importir mengajukan Sertifikasi kepada LSPro yang telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.

Tata cara dan proses Sertifikasi Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat memiliki laboratorium uji sendiri atau bekerjasama dengan laboratorium uji pihak lain.
(2) Laboratorium uji sendiri atau laboratorium uji bekerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah dilakukan Akreditasi oleh KAN.

(1) Dalam hal LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, Direktur Jenderal dapat menunjuk LSPro dan/atau laboratorium uji yang belum dilakukan Akreditasi.
(2) Penunjukkan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4) Penunjukkan LSPro dan/atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan LSPro

dan/atau laboratorium uji yang telah dilakukan Akreditasi untuk ruang lingkup yang sejenis.
(5) Pimpinan LSPro dan laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan kegiatan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(6) Tata cara penunjukkan LSPro atau laboratorium uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin.
(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal berkoordinasi dengan pihak atau instansi terkait.
(3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim yang berasal dari perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi dan instansi terkait.

(1) Pembinaan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Produsen;
b. Importir;
c. LSPro dan laboratorium uji yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal; dan
d. pengguna.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

dilaksanakan melalui:
a. bimbingan administrasi dan teknis; dan
b. penyebarluasan informasi melalui media cetak, media elektronik, forum pemangku kepentingan bidang energi, atau pameran.

(1) Pengawasan terhadap pemenuhan pembubuhan Tanda SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (1) dilaksanakan terhadap:
a. Produsen; dan
b. Importir.
(2) Selain pengawasan terhadap Produsen dan Importir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), pengawasan dilakukan terhadap Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.
(3) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui uji petik Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang telah dimanfaatkan dan/atau yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Tata niaga peredaran dan importansi produk Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang wajib SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang sudah dimanfaatkan oleh pengguna sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tidak diwajibkan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar dan telah memiliki sertifikat IEC 61215 sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, wajib dilakukan Sertifikasi ulang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin yang beredar setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, wajib memenuhi SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA