Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tunjangan Kinerja adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai sesuai dengan kelas jabatan secara on top berdasarkan kompetensi dan kinerja.
2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan kerja/sub satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Menteri Pertahanan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peringkat Jabatan adalah pengelompokan jabatan struktural atau fungsional yang dikelompokkan berdasarkan beban kerja dan tanggung jawab yang diemban.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi.
6. Kelas Jabatan adalah klasifikasi Jabatan dalam yang didasarkan hasil evaluasi Jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.

7. Daftar Susunan Personel yang selanjutnya disingkat DSP adalah susunan daftar nama Jabatan, pangkat dan jumlah Pegawai yang mengawaki organisasi.
8. Di Luar DSP adalah keberadaan Pegawai dalam satuan kerja/sub satuan kerja akan tetapi tidak menduduki Jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan DSP, dilepas dari Jabatan dalam rangka alih tugas ke satuan baru menunggu proses penempatan Jabatan, menjalani proses hukum, mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, dan/atau sakit yang tidak dapat dipekerjakan kembali.
9. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi Kementerian Pertahanan yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
10. Subsatuan Kerja yang selanjutnya disebut Subsatker adalah bagian dari Satker.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
12. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.

Pasal 2 Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja dan bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kemhan.

Prinsip pemberian Tunjangan Kinerja:
a. adil, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan;
b. layak, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara wajar sesuai kinerja dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada;

c. transparan, yaitu Tunjangan Kinerja diberikan secara jelas dan terbuka; dan
d. akuntabel, yaitu Tunjangan Kinerja yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

(1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada seluruh Pegawai yang bekerja secara penuh dan menempati Jabatan struktural atau Jabatan fungsional, termasuk Pegawai yang sedang melaksanakan pendidikan dan penugasan serta Pegawai yang berada Di Luar DSP.
(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan kehadiran dan capaian kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang berlaku baginya.
(3) Tunjangan Kinerja diberikan menurut Peringkat Jabatan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/ Jabatan /pekerjaan paling sedikit 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang secara nyata tidak mempunyai pekerjaan atau tugas tertentu;
b. Pegawai yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
c. Pegawai yang diberhentikan dari Jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai);

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kemhan; atau
e. Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai di dalam DSP di lingkungan Kemhan diberikan berdasarkan Kelas Jabatan dengan indeks sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2) Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Di Luar DSP di lingkungan Kemhan, diberikan berdasarkan Kelas Jabatan.
(2) Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Prajurit Tentara Nasional INDONESIA Di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai dengan ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran secara elektronik.
(2) Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pada waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja.
(3) Pegawai yang di tempat tugas/pekerjaan tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, wajib mengisi formulir daftar hadir.
(4) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker

paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 jatuh pada hari libur, untuk diketahui dan ditandatangani.
(5) Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.
(6) Ketentuan mengenai formulir daftar hadir apabila tidak ada rekam kehadiran secara elektronik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV Nomor 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pegawai yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan rekam kehadiran secara elektronik, wajib menyampaikan surat perintah dari Kepala Satker/Kepala Subsatker, sebelum atau sesudah melaksanakan tugas kedinasan kepada pejabat personalia yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.

(1) Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja apabila tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, dan/atau tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik dengan mengisi formulir daftar hadir.
(2) Pelanggaran ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
a. tidak masuk kerja selama 1 (satu) hari, selanjutnya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja;

b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya dihitung sebagai 1 (satu) hari tidak masuk kerja sesuai dengan ketentuan tentang jam kerja;
c. tidak berada di tempat tugas tanpa disertai dengan surat penugasan tertulis dari atasan; atau
d. tidak melakukan rekam kehadiran secara elektronik maupun dengan mengisi formulir daftar hadir masuk dan/atau pulang kerja selanjutnya dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau pulang sebelum waktunya.

(1) Pegawai yang telah mendapatkan izin cuti, wajib menyampaikan surat izin cuti kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum melaksanakan cuti.
(2) Pegawai yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar, wajib menyampaikan surat perintah dimaksud kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal keberangkatan.
(3) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada Kepala Satker/Kepala Subsatker, dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter paling lambat 1 (satu ) hari kerja berikutnya.
(4) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.
(5) Pegawai yang tidak masuk kerja karena keperluan penting, mendesak, bencana alam, atau keadaan khusus, dapat mengajukan permohonan izin atau cuti karena alasan penting atau cuti tahunan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya kepada atasan langsung untuk

diteruskan kepada Pejabat yang Berwenang memberikan cuti atau izin.
(6) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memberikan surat izin cuti atau surat izin jalan untuk selanjutnya disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(7) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting, mendesak, bencana alam, atau keadaan khusus, dapat mengajukan permohonan izin kepada pimpinan unit kerjanya.
(8) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan surat keterangan yang disampaikan kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

(1) Penanggung jawab pencatatan kehadiran pada Sekretariat Jenderal Kemhan dan Staf Ahli Menhan yaitu Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan.
(2) Penanggung jawab pencatatan kehadiran pada Direktorat Jenderal Kemhan dan Inspektorat Jenderal Kemhan yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Kemhan dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemhan.
(3) Penanggung jawab pencatatan kehadiran pada Badan Kemhan yaitu Sekretaris Badan Kemhan.
(4) Penanggung jawab pencatatan kehadiran pada Pusat yang berdiri sendiri yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan kepegawaian pada Satker/Subsatker yang bersangkutan.

Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib melaporkan rekapitulasi

kehadiran Pegawai setiap bulan kepada Sekretaris Jenderal Kemhan, paling lambat setiap tanggal 6 pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 jatuh pada hari libur, dengan tembusan kepada Kepala Pusat Keuangan Kemhan.

(1) Apabila mesin rekam kehadiran secara elektronik tidak berfungsi, pencatatan kedatangan dan kepulangan kerja Pegawai dilaksanakan dengan mengisi formulir daftar hadir.
(2) Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Satker/Kepala Subsatker bersangkutan.

(3) Kepala Satker/Kepala Subsatker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan daftar hadir tersebut kepada pejabat yang bertanggung jawab menangani pencatatan kehadiran pada Satker/Subsatker bersangkutan.
(4) Ketentuan mengenai formulir daftar hadir apabila mesin rekam kehadiran secara elektronik tidak berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Nomor 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Seluruh Pegawai berhak mendapatkan pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
(2) Penyesuaian pemberian Tunjangan Kinerja sebagai akibat dari perubahan Kelas Jabatan diberikan pada bulan berikutnya terhitung mulai tanggal Pegawai menduduki Jabatan sesuai dengan keputusan Menteri.

(1) Tunjangan Kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang didudukinya.
(2) Bagi Pegawai yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi, Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.
(3) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih besar dari pada Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya, yang dibayarkan tunjangan profesi pada jenjangnya.

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya oleh Satker/Subsatker yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja, kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember.
(2) Tunjangan Kinerja bulan Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada bulan berjalan.
(3) Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/Jabatan/pekerjaan paling sedikit 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur.
(4) Pegawai yang menerima Tunjangan Kinerja wajib menandatangani tanda terima pembayaran yang disiapkan oleh Satker/Subsatker yang bertugas menangani pembayaran Tunjangan Kinerja.

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan;
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya;
c. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin; dan
d. Pegawai yang sedang menjalani pendidikan.
(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
(2) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) kali dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja yang diperhitungkan secara kumulatif.
(3) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 4 (empat) kali, dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pegawai yang terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
(2) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum

waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 10 (sepuluh) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja yang diperhitungkan secara kumulatif.
(3) Pegawai yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 10 (sepuluh) kali, dikenakan sanksi hukuman disiplin Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terhadap Pegawai Negeri Sipil dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. 25 % (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan jika dijatuhi hukuman disiplin ringan;
b. 50 % (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan jika dijatuhi hukuman disiplin sedang; atau
c. 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan jika dijatuhi hukuman disiplin berat, kecuali hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak diberikan Tunjangan Kinerja.
(2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terhadap Prajurit Tentara Nasional INDONESIA yang ditugaskan di Kemhan dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut :
a. 25 % (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan jika dijatuhi hukuman teguran;
b. 50 % (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan jika dijatuhi hukuman penahanan ringan; atau
c. 75 % (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan jika dijatuhi hukuman penahanan berat.

(1) Pegawai yang sedang menjalani pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dan dilepas jabatannya dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja.
(2) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan pendidikan tidak dilepas dari jabatannya tidak dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja.
(3) Ketentuan mengenai pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan dilepas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Di Luar DSP di lingkungan Kemhan.
(4) Ketentuan mengenai Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan bagi Pegawai Di Luar DSP di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pegawai yang melaksanakan pendidikan di luar kedinasan yang mempengaruhi kehadiran dan pelaksanaan kinerja, dikenakan pengurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 1 % (satu persen) untuk tiap 1 (satu) harinya dari jumlah Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya.

(1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari Jabatan karena terkena kasus hukum dan/atau dilaksanakan penahanan oleh pihak yang berwajib, untuk sementara tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara dari Jabatan.
(2) Dalam hal Pegawai menjalani hukuman penjara namun status sebagai Pegawai tidak diberhentikan, Tunjangan

Kinerja dibayarkan sejak ditetapkannya surat keputusan pengangkatan kembali pada Jabatan.
(3) Dalam hal putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap terhadap Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan dinyatakan tidak bersalah, Tunjangan Kinerja yang dihentikan dapat diberikan kembali pada bulan berikutnya.

(1) Pengajuan Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari pengajuan Kepala Satker/Kepala Subsatker kepada Sekretaris Jenderal Kemhan dalam hal ini Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan, untuk diteruskan kepada Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan.
(2) Anggaran Tunjangan Kinerja dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kemhan.

(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan oleh Kepala Satker/Kepala Subsatker setiap bulannya, melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu dan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(2) Pengiriman hasil pengurangan Tunjangan Kinerja kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara paling lambat setiap tanggal 2 pada bulan berikutnya atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 2 jatuh pada hari libur untuk diketahui dan ditandatangani.

(1) Kegiatan pengawasan terhadap pemberian dan pengurangan Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara obyektif, profesional, dan transparan dalam menilai disiplin kehadiran maupun pelaksanaan pekerjaan.
(2) Hasil kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan tertulis yang diketahui oleh Kepala Satker/Kepala Subsatker sebagai dasar dalam pemberian dan pengurangan Tunjangan Kinerja.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian dan pengurangan Tunjangan Kinerja ini dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang dibentuk dengan Keputusan Menteri.
(2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Inspektorat Jenderal Kemhan;
b. Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan;
c. Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan;
d. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan;
e. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemhan;
f. Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemhan; dan
g. Pusat Keuangan Kemhan.
(3) Tim Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan hasil

pengawasan kepada Menteri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Kemhan.

(1) Pegawai yang melaksanakan mutasi di lingkungan Kemhan, wajib melampirkan surat keterangan dari Satuan lama mengenai penerimaan terakhir Tunjangan Kinerja dan absensi kehadiran, untuk diperhitungkan dalam pemberian Tunjangan Kinerja pada bulan berikutnya pada satuan baru.
(2) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi, Kelas Jabatan, indeks Tunjangan Kinerja, dan pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai akan disesuaikan dengan perubahan yang ada.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 3411), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesa.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018

MENTERI PERTAHANAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU