Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2014 tentang PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang
memegang
kekuasaan
pemerintahan
negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud
dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah
yang
berkedudukan
sebagai
unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemilihan . . .

5. Pemilihan
gubernur,
bupati,
dan
walikota
yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota
untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara
demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia
secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan
cita-cita
untuk
memperjuangkan
dan
membela
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan
negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik
Indonesia
berdasarkan
Pancasila
dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
7. Fraksi adalah kepanjangan dari partai politik peserta
pemilihan umum yang memiliki kursi di DPRD atau
sebutan lainnya dan sebagai wahana berhimpunnya
anggota DPRD atau sebutan lainnya.
8. Gabungan Fraksi adalah kepanjangan dari partai-partai
politik peserta pemilihan umum yang memiliki kursi di
DPRD atau sebutan lainnya dan sebagai wahana
berhimpunnya anggota DPRD atau sebutan lainnya.
9. Calon
gubernur
adalah
peserta
pemilihan
yang
diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi, dan/atau calon
perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Panlih
DPRD Provinsi.
10. Calon bupati dan calon walikota adalah peserta
pemilihan yang diusulkan oleh fraksi, gabungan fraksi
dan/atau calon perseorangan yang mendaftar atau yang
didaftarkan di DPRD kabupaten/kota.
11. Panitia
pemilihan
di
DPRD
provinsi
dan
DPRD
kabupaten/kota atau sebutan lainnya yang selanjutnya
disebut Panlih adalah panitia yang dibentuk dengan
keputusan pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan
DPRD kabupaten/kota atau sebutan lainnya dan
bertugas
untuk
menyusun
peraturan
tata
tertib
pemilihan
gubernur,
bupati,
dan
walikota
serta
menyelenggarakan pemilihan.
12. Uji publik adalah uji kompetensi dan integritas yang
dilaksanakan oleh panitia uji publik yang bersifat
mandiri yang dibentuk oleh Panlih.
13. Pemilih untuk pemilihan gubernur adalah anggota
DPRD provinsi atau sebutan lainnya.
14. Pemilih . . .

14. Pemilih untuk pemilihan bupati dan walikota adalah
anggota DPRD kabupaten/kota.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri.
16. Hari adalah hari kerja.

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan
asas bebas, terbuka, jujur, dan adil.

Bagian Kedua
Prinsip Pelaksanaan

(1)
Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara
demokratis berdasar asas bebas, terbuka, jujur, dan
adil.
(2)
Bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD
kabupaten/kota secara demokratis berdasar asas
bebas, terbuka, jujur, dan adil.

(1)
Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali
serentak secara nasional.
(2)
Calon gubernur dan calon bupati dan calon walikota
berasal dari bakal calon yang telah mengikuti proses
uji publik.

(1)
DPRD provinsi memberitahukan secara tertulis kepada
gubernur
mengenai
berakhirnya
masa
jabatan
gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa jabatan gubernur.
(2) DPRD . . .

(2)
DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis
kepada bupati dan walikota mengenai berakhirnya
masa jabatan bupati dan walikota selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati
dan walikota.

(1)
Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan
dan tahapan pelaksanaan.
(2)
Tahapan
persiapan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), meliputi:
a. penyusunan
program,
kegiatan,
dan
jadwal
Pemilihan;
b. pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur,
bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
c. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon
bupati, dan bakal calon walikota;
d. penelitian persyaratan administratif bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota; dan
e. uji publik.
(3)
Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. penyampaian visi dan misi;
b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
c. penetapan hasil pemilihan.

(1)
Dalam
melaksanakan
tahapan
pemilihan,
DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota membentuk Panlih
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)
Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan
keputusan
DPRD
provinsi
dan
DPRD
kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan rapat
paripurna.

Pasal 8 . . .

(1)
Anggota
Panlih
terdiri
atas
unsur-unsur
fraksi
dan/atau gabungan fraksi dengan jumlah masing-
masing unsur dari fraksi dan/atau gabungan fraksi
sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) orang.
(2)
Ketua dan para Wakil Ketua DPRD provinsi dan Ketua
dan para Wakil Ketua DPRD kabupaten/kota karena
jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panlih
merangkap sebagai anggota.
(3)
Sekretaris
DPRD
provinsi
dan
Sekretaris
DPRD
kabupaten/kota karena jabatannya adalah Sekretaris
Panlih, dan bukan merupakan anggota.
(4)
Apabila seorang anggota Panlih dicalonkan atau
mencalonkan diri menjadi calon gubernur, bupati, dan
walikota, yang bersangkutan harus mengundurkan diri
dari keanggotaan Panlih, dan keanggotaannya dalam
Panlih digantikan oleh anggota DPRD Provinsi dan
DPRD kabupaten/kota dari fraksi dan gabungan fraksi
yang sama.
(5)
Anggota Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempunyai hak untuk memilih gubernur, bupati, dan
walikota.
(6)
Tugas
Panlih
berakhir
setelah
penetapan
calon
gubernur, bupati, dan walikota terpilih oleh DPRD.
(7)
Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan Panlih
diatur dalam Peraturan DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.

(1)
Dalam melaksanakan tahapan persiapan pemilihan,
Panlih mempunyai tugas dan wewenang:
a.
menyusun
program,
kegiatan,
dan
jadwal
pemilihan;
b.
mengumumkan
pendaftaran
bakal
calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota;
c.
melakukan pendaftaran bakal calon gubernur,
bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
d. meneliti . . .

d.
meneliti persyaratan administratif bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota;
e.
melaksanakan uji publik; dan
f.
melakukan pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota.
(2)
Tahapan
persiapan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) harus diselesaikan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari.
(3)
Dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilihan,
Panlih mempunyai tugas dan wewenang:
a.
menyelenggarakan penyampaian visi dan misi
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota;
b.
melaksanakan pemungutan dan penghitungan
suara; dan
c.
menetapkan
hasil
pemungutan
suara
dan
penghitungan suara.
(4)
Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dimulai 3 (tiga) hari setelah tahapan persiapan
pemilihan selesai.

(1)
Pengambilan
keputusan
Panlih
bersifat
kolektif
kolegial.
(2)
Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Panlih
wajib
menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas,
dan efisiensi.
(3)
Dalam
rangka
menjamin
transparansi
dan
akuntabilitas, kelompok-kelompok masyarakat dapat
melakukan pengawasan.
(4)
Dalam rangka mencegah pelanggaran hukum dalam
penyelenggaraan
Pemilihan,
Panlih
bekerja
sama
dengan lembaga penegak hukum.

(1)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9, Panlih menyiapkan tata tertib pemilihan
yang dimulai paling lambat 3 (tiga) hari setelah
terbentuknya Panlih.

(2) Peraturan . . .

(2)
Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan DPRD provinsi,
kabupaten, dan kota.
(3)
Penyusunan tata tertib pemilihan diselesaikan paling
lama 10 (sepuluh) hari.
(4)
Penyusunan
tata
tertib
pemilihan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3)
ditetapkan
setelah
dikonsultasikan kepada Menteri untuk tata tertib
pemilihan gubernur dan kepada gubernur untuk tata
tertib pemilihan bupati dan walikota.

(1)
Peserta pemilihan adalah calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota yang diusulkan oleh fraksi atau
gabungan
fraksi
di
DPRD
provinsi
dan
DPRD
kabupaten/kota dan/atau calon perseorangan.
(2)
Anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
yang diusulkan sebagai calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai hak untuk memilih.

(1)
Warga
negara
Republik
Indonesia
yang
dapat
ditetapkan menjadi calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota adalah yang memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;
d. telah mengikuti uji publik;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk
calon gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun
untuk calon bupati dan calon walikota;
f. mampu . . .

f.
mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara di
atas 5 (lima) tahun.
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap;
i.
tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j.
menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
menjadi
tanggung
jawabnya
yang
merugikan
keuangan negara;
l.
tidak
sedang
dinyatakan
pailit
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai gubernur, bupati,
dan/atau walikota selama 2 (dua) kali masa
jabatan dalam jabatan yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi gubernur, bupati,
dan walikota yang mencalonkan diri di daerah lain.
p. tidak
berstatus
sebagai
penjabat
gubernur,
penjabat bupati, dan penjabat walikota;
q. tidak
memiliki
konflik
kepentingan
dengan
petahana.
r. memberitahukan pencalonannya sebagai gubernur,
bupati, dan walikota kepada Pimpinan DPR, DPD,
atau DPRD bagi anggota DPR, DPD, atau DPRD;
s. mengundurkan diri sebagai anggota TNI/Polri dan
PNS sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
t.
berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik
Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
u. tidak berstatus sebagai anggota Panlih gubernur,
bupati, dan walikota.
(2)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon . . .

calon
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf a, huruf b, huruf i, huruf n, huruf o,
huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t,
dan huruf u;
b. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf c;
c. surat keterangan telah mengikuti uji publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
d. fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
(KTP-El)
dengan
Nomor
Induk
Kependudukan (NIK);
e. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan
secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa
yang
ditetapkan
oleh
Panlih,
sebagai
bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f;
f.
surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari
Pengadilan
Negeri
yang
wilayah
hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g;
g. surat
keterangan
tidak
sedang
dicabut
hak
pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
huruf h;
h. surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari
instansi
yang
berwenang
memeriksa
laporan
kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j;
i.
surat
keterangan
tidak
sedang
memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara
badan
hukum
yang
menjadi
tanggungjawabnya
yang
merugikan
keuangan
negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah
hukumnya . . .

hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai
bukti
pemenuhan
syarat
calon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf k;
j.
surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari
Pengadilan
Negeri
yang
wilayah
hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf l;
k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama calon, tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa
5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai
bukti
pemenuhan
syarat
calon
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m;
l.
daftar riwayat hidup calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon dan ditandatangani pula oleh Pimpinan
Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang
bergabung;
m. pas foto terbaru calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota; dan
n. naskah visi dan misi calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota.

(1)
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
calon gubernur apabila memenuhi syarat dukungan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan
2.000.000
(dua
juta)
jiwa
harus
didukung
sekurang-kurangnya
6,5%
(enam
koma
lima
persen);
b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
2.000.000
(dua
juta)
jiwa
sampai
dengan
6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
6.000.000
(enam
juta)
jiwa
sampai
dengan
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
d. Provinsi . . .

d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari
12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).
e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar
di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
Kabupaten/Kota di Provinsi dimaksud.
(2)
Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai
calon bupati dan calon walikota apabila memenuhi
syarat dukungan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa
harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam
koma lima persen);
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai
dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus
didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan
1.000.000
(satu
juta)
jiwa
harus
didukung
sekurang-kurangnya 4% (empat persen);
d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih
dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung
sekurang-kurangnya 3% (tiga persen);
e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kecamatan di Kabupaten/Kota dimaksud.
(3)
Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang
disertai dengan fotokopi kartu tanda penduduk
elektronik (KTP-El) atau surat keterangan tanda
penduduk
sesuai
dengan
peraturan
perundang-
undangan.
(4)
Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya
diberikan kepada satu calon perseorangan.

(1)
Panlih
DPRD
provinsi
mengumumkan
masa
pendaftaran
bakal
calon
gubernur
bagi
warga
negara yang berminat menjadi bakal calon gubernur,
baik
yang
diusulkan
oleh
partai
politik,
gabungan
partai
politik,
dan/atau
perseorangan
wajib mengikuti uji publik.
(2)
Panlih DPRD kabupaten/kota mengumumkan masa
pendaftaran bakal calon bupati dan bakal calon
walikota bagi warga negara yang berminat menjadi
bakal calon bupati dan bakal calon walikota, baik yang
diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik,
dan/atau perseorangan wajib mengikuti uji publik.
(3)
Pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati,
dan bakal calon walikota ke Panlih DPRD provinsi
dan
Panlih
DPRD
kabupaten/kota
dilaksanakan
1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.

(1)
Warga negara yang mendaftar sebagai bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota, baik yang diusulkan oleh partai politik,
gabungan partai politik, dan/atau perseorangan wajib
mengikuti uji publik.
(2)
Partai politik dan/atau gabungan partai politik dapat
mengusulkan paling banyak 3 (tiga) bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota untuk mengikuti uji publik.
(3)
Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh panitia uji publik yang bersifat
mandiri yang dibentuk oleh Panlih DPRD provinsi
dan/atau Panlih DPRD kabupaten/kota.
4. Panitia . . .

(4)
Panitia uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
beranggotakan 5 (lima) orang yang berasal dari 3 (tiga)
orang unsur akademisi dan 2 (dua) orang tokoh
masyarakat.
(5)
Uji publik dilaksanakan secara terbuka paling lambat
1 (satu) bulan sebelum pendaftaran calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.
(6)
Bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal
calon walikota yang telah mengikuti uji publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat
keterangan dari panitia uji publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).
(7)
Panitia uji publik mengumumkan para bakal calon
gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon
walikota kepada masyarakat.
(8)
Hasil uji publik disampaikan kepada fraksi DPRD dan
gabungan fraksi DPRD untuk didaftarkan sebagai
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
(9)
Hasil uji publik calon perseorangan diserahkan ke
Panlih.

(1)
Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dilaksanakan 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur, bupati,
dan walikota.
(2)
Pengumuman pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dilaksanakan selama
3 (tiga) hari.

(3) Fraksi . . .

(3)
Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota dapat mendaftarkan calon apabila
memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau
25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan
suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD
di daerah yang bersangkutan.
(4)
Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota hanya dapat mengusulkan satu calon
gubernur, satu calon bupati, dan satu calon walikota.
(5)
Fraksi atau gabungan fraksi DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota
pada
saat
mendaftarkan
calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota kepada
Panlih Provinsi dan Panlih kabupaten/kota wajib
menyerahkan:
a.
surat
pencalonan
yang
ditandatangani
oleh
pimpinan fraksi atau pimpinan gabungan fraksi;
b.
surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota;
c.
surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota; dan
d.
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.
(6)
Calon perseorangan pada saat mendaftarkan diri
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota wajib menyerahkan:
a.
Dokumen
syarat
dukungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14;
b.
surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota;
c.
surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri
sebagai calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota; dan
d.
kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.

(7) Pendaftaran . . .

(7)
Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan
ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari setelah
(satu)
hari
pengumuman
pendaftaran
calon
gubernur,
calon
bupati,
dan
calon
walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1)
Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan
gabungan fraksi dilarang menerima imbalan dalam
bentuk apa pun pada proses pencalonan gubernur,
bupati, dan walikota.
(2)
Setiap partai politik, gabungan partai politik, fraksi,
dan gabungan fraksi yang terbukti menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda
sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang
diterima dan tidak dapat mengusung calon gubernur,
bupati, dan walikota pada periode berikutnya di daerah
yang sama.
(3)
Partai politik, gabungan partai politik, fraksi, dan
gabungan fraksi yang menerima imbalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keputusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(4)
Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan
kepada Panlih dan/atau anggota DPRD provinsi dan
DPRD kabupaten/kota dalam bentuk apa pun pada
proses pencalonan gubernur, bupati, dan walikota.
(5)
Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota terbukti memberi imbalan pada proses
pencalonan gubernur, bupati, dan walikota, calon
tersebut dibatalkan pencalonannya dan diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
(6)
Dalam hal calon gubernur terpilih, calon bupati
terpilih, dan calon walikota terpilih terbukti memberi
imbalan pada proses pencalonan gubernur, bupati,
dan
walikota,
calon
tersebut
dibatalkan
keterpilihannya dan diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19 . . .

(1)
Panlih
DPRD
provinsi
dan
Panlih
DPRD
kabupaten/kota meneliti kelengkapan persyaratan
administrasi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota serta melakukan klarifikasi kepada instansi
yang
berwenang
dan
menerima
masukan
dari
masyarakat terhadap persyaratan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.
(2)
Penelitian
persyaratan
administrasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sehari setelah
penutupan pendaftaran calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota.
(3)
Untuk
calon
perseorangan,
selain
penelitian
persyaratan administrasi, juga dilakukan verifikasi
faktual
terhadap
syarat
dukungan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.
(4)
Penelitian persyaratan administrasi dan verifikasi
faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.
(5)
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diberitahukan secara tertulis kepada fraksi, gabungan
fraksi, dan calon perseorangan 3 (tiga) hari setelah
penelitian selesai.
(6)
Apabila calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dari fraksi, gabungan fraksi dan calon
perseorangan
belum
memenuhi
syarat,
fraksi,
gabungan fraksi, dan calon perseorangan diberi
kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki
surat pencalonan beserta persyaratan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota paling lama 3 (tiga)
hari
sejak
saat
pemberitahuan
hasil
penelitian
persyaratan oleh Panlih DPRD provinsi dan Panlih
DPRD kabupaten/kota.
(7)
Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota yang diajukan fraksi dan gabungan fraksi
berhalangan tetap pada saat pendaftaran sampai
dengan penelitian kelengkapan persyaratan, fraksi dan
gabungan fraksi diberi kesempatan untuk mengajukan
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat
pemberitahuan . . .

pemberitahuan
hasil
penelitian
persyaratan
oleh
Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota.
(8)
Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dari calon perseorangan berhalangan tetap
pada saat pendaftaran sampai dengan penelitian
kelengkapan persyaratan, dinyatakan gugur sebagai
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
(9)
Panlih provinsi dan Panlih kabupaten/kota melakukan
penelitian
ulang
tentang
kelengkapan
dan/atau
perbaikan persyaratan calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dan ayat (7), dan memberitahukan hasil
penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari
sejak kelengkapan persyaratan diterima sebagaimana
dimaksud ayat (5) kepada pimpinan fraksi dan
gabungan fraksi yang mengusulkan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota.
(10) Apabila hasil penelitian kelengkapan persyaratan calon
gubernur,
calon
bupati,
dan
calon
walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak memenuhi
syarat dan ditolak oleh Panlih provinsi dan Panlih
kabupaten/kota,
fraksi
dan
gabungan
fraksi
mengajukan kembali calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota pengganti yang baru.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian
persyaratan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan peraturan DPRD tentang tata tertib pemilihan.

(1)
Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota menetapkan calon dalam Berita Acara
Penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota.

(2) Berdasarkan . . .

(2)
Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Panlih DPRD provinsi dan
Panlih DPRD kabupaten/kota menetapkan paling sedikit
2 (dua) calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
dengan Keputusan Panlih DPRD provinsi dan/atau
Keputusan Panlih DPRD kabupaten/kota.
(3)
Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat
1 (satu) hari setelah penetapan.

(1)
Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang
telah ditetapkan oleh Panlih DPRD Provinsi dan Panlih
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota.
(2)
Pengundian nomor urut calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota dilaksanakan Panlih DPRD Provinsi
dan Panlih DPRD kabupaten/kota yang disaksikan
oleh
fraksi
dan
gabungan
fraksi
serta
calon
perseorangan.
(3)
Nomor urut calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota bersifat tetap dan dijadikan dasar oleh Panlih
DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota
dalam pengadaan surat suara.

(1)
Fraksi dan gabungan fraksi dilarang menarik calonnya
dan/atau
calonnya
dilarang
mengundurkan
diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD
Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.
(2)
Calon
perseorangan
dilarang
mengundurkan
diri
terhitung sejak ditetapkan sebagai calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota oleh Panlih DPRD
Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota.

Pasal 23 . . .

(1)
Nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
yang telah ditetapkan Panlih DPRD Provinsi dan Panlih
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, dilaporkan kepada DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota
disertai
kelengkapan
dokumen
pencalonan.
(2)
Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1),
DPRD
provinsi
dan
DPRD
kabupaten/kota menyelenggarakan penyampaian visi
dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dalam rapat paripurna istimewa.

(1)
Penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota dilaksanakan sebagai
bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
(2)
Penyelenggara dan penanggungjawab penyampaian visi
dan misi adalah Panlih.
(3)
Penyampaian visi dan misi setiap calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota dilakukan dalam
Rapat Paripurna Istimewa DPRD provinsi dan DPRD
kabupaten/kota yang bersifat terbuka untuk umum.
(4)
Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan
anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(5)
Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Panlih menunjuk panelis yang berasal
dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog
anggota DPRD.
(6)
Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.
(7)
Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi
ditetapkan oleh Panlih.
(8) Penyampaian . . .

(8)
Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara
yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
(9)
Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga
penyiaran publik.
(10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama
kepada setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota.
(11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari, paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD provinsi
dan DPRD kabupaten/kota menerima nama-nama
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota dari
Panlih.
(12) Pengaturan lebih lanjut tentang penyampaian visi dan
misi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
diatur dalam tata tertib DPRD.

(1)
Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota berhalangan tetap sejak penetapan
nama calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
sampai dimulainya penyampaian visi dan misi calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota, fraksi dan
gabungan fraksi yang calonnya berhalangan tetap
dapat mengusulkan calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
berhalangan tetap.
(2)
Dalam hal salah satu calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota yang berasal dari perseorangan
berhalangan
tetap
sejak
penetapan
nama
calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota sampai
dimulainya
penyampaian
visi
dan
misi,
calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota, dinyatakan
gugur.

(3) Panlih . . .

(3)
Panlih
DPRD
Provinsi
dan
Panlih
DPRD
kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan
administratif calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota
pengganti
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) dan menetapkannya paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal pendaftaran.
(4)
Dalam hal salah seorang dari calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota berhalangan tetap sejak
penetapan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sampai sebelum dimulainya penyampaian visi
dan misi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota, sehingga jumlah calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota kurang dari 2 (dua), Panlih
DPRD Provinsi dan Panlih DPRD kabupaten/kota
membuka kembali pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota paling lambat 10 (sepuluh)
hari sejak calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota berhalangan tetap.
(5)
Pendaftaran calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak
menghilangkan hak calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota yang sudah memenuhi syarat.
(6)
Dalam hal terjadi salah satu calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota berhalangan tetap pada
saat dimulainya penyampaian visi dan misi gubernur,
bupati dan walikota sampai hari pemungutan suara
dan masih terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan
pelaksanaan
pemilihan
dilanjutkan
dan
calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota yang
berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan
gugur.
(7)
Dalam hal calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota berhalangan tetap pada saat dimulainya
penyampaian visi dan misi calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota sampai hari pemungutan
suara, calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota
kurang
dari
(dua)
calon,
tahapan
pelaksanaan pemilihan ditunda paling lama 15 (lima
belas) hari.
(8)
Calon
perseorangan
yang
berhalangan
tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan
gugur.
(9) Panlih . . .

(9)
Panlih
DPRD
Provinsi
dan
Panlih
DPRD
kabupaten/kota membuka kembali pendaftaran calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota paling lama
7 (tujuh) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).
(10) Fraksi dan/atau gabungan fraksi yang calonnya
berhalangan
tetap
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (7) mengusulkan calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota pengganti.
(11) Panlih
DPRD
Provinsi
dan
Panlih
DPRD
kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan
administratif usulan calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) dan menetapkannya paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak pendaftaran calon gubernur, calon
bupati, dan calon walikota pengganti.
(12) Pengaturan lebih lanjut tentang penggantian calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota diatur
dalam tata tertib DPRD.

(1)
Panlih
menyusun
kebutuhan
perlengkapan
pemungutan suara.
(2)
Sekretaris
DPRD
Provinsi
dan
sekretaris
DPRD
kabupaten/kota
bertanggung
jawab
dalam
pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jenis perlengkapan pemungutan suara meliputi papan
tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara.

Pasal 28 . . .

(1)
Pemungutan
suara,
penghitungan
suara,
dan
penetapan hasil pemungutan suara dalam Pemilihan
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi
dan DPRD kabupaten/kota.
(2)
Pemungutan
suara
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan
(satu)
hari
setelah
penyampaian visi dan misi.
(3)
Masyarakat dapat mengikuti proses pemungutan
suara, penghitungan suara dan penetapan hasil
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai
tata cara yang diatur dalam tata tertib pemilihan.

(1)
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi dan DPRD
kabupaten/kota.
(2)
Apabila
pada
pembukaan
Rapat
Paripurna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah anggota
DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling
lama 1 (satu) jam.
(3)
Apabila setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kuorum tetap belum terpenuhi, Rapat
Paripurna ditunda lagi untuk paling lama 1 (satu) jam.
(4)
Apabila
pada
akhir
waktu
penundaan
rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum
juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling
lama 3 (tiga) hari.
(5)
Setelah
penundaan
paling
lama
(tiga)
hari
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(4),
rapat
dilaksanakan kembali sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
(6)
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum terpenuhi, Rapat Paripurna tetap dilaksanakan
dengan difasilitasi oleh Menteri.
(7)
Tata
cara
pelaksanaan
fasilitasi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 30 . . .

(1)
Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap
fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang
anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak
sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan
fraksi atau pimpinan gabungan fraksi.
(2)
Sebelum
pemungutan
suara
dilaksanakan,
calon
perseorangan
menunjuk
(satu)
orang
untuk
bertindak sebagai saksi yang ditandatangani oleh calon
perseorangan.
(3)
Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat
(2)
bertugas
untuk
mengawasi
jalannya
pemungutan suara dan penghitungan suara.
(4)
Fraksi, gabungan fraksi, dan calon perseorangan
menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah
ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berhalangan.

(1)
Setiap anggota DPRD memberikan suaranya hanya
kepada 1 (satu) calon gubernur, calon bupati, dan
calon walikota.
(2)
Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara berdiri.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

(1)
Penghitungan suara dilakukan oleh Panlih setelah
pemungutan suara dinyatakan selesai.
(2)
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi
setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota dapat menyaksikan secara jelas penghitungan
suara.

(3) Calon . . .

(3)
Calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
melalui saksi dapat mengajukan keberatan terhadap
jalannya penghitungan suara apabila terdapat hal-hal
yang
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
(4)
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima
Panlih, seketika itu juga mengadakan pembetulan
penghitungan suara.

Bagian Ketiga
Penetapan Hasil Pemilihan

(1)
Berdasarkan penghitungan suara, Panlih menetapkan
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota
terpilih yang memperoleh suara terbanyak.
(2)
Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah
suara yang sama, untuk menentukan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota terpilih dilakukan
pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam
sejak hasil penghitungan suara putaran pertama
diumumkan.
(3)
Dalam hal hasil penghitungan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masih terdapat jumlah suara
yang sama, dilakukan kembali pemungutan suara
ulang
paling
lambat
(dua)
jam
sejak
hasil
penghitungan suara putaran kedua diumumkan.
(4)
Dalam
hal
masih
terdapat
perolehan
sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemenang
ditentukan dengan mengkonversi perolehan suara
hasil pemilihan umum dari masing-masing anggota
DPRD yang memilih.
(5)
Hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara
Hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh paling sedikit
2/3 (dua pertiga) anggota Panlih dan saksi yang hadir.

(6) Apabila . . .

(6)
Apabila berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak ditandatangani tanpa adanya
alasan dan pengajuan keberatan secara jelas, tidak
mengurangi keabsahan berita acara pemilihan.
(7)
Berdasarkan berita acara pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), penetapan calon gubernur,
calon bupati, dan calon walikota terpilih dituangkan
dalam
Keputusan
DPRD
Provinsi
dan
DPRD
kabupaten/kota.
(8)
Berita acara dan/atau Keputusan DPRD Provinsi dan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (5) ditembuskan kepada Menteri
untuk pemilihan gubernur dan kepada gubernur
untuk pemilihan bupati dan walikota.
(9)
Dalam hal terjadi pelanggaran hukum pada proses
Pemilihan, penyelesaianya ditindaklanjuti oleh aparat
penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(1)
Pengesahan calon gubernur diusulkan dengan surat
pimpinan DPRD provinsi kepada Presiden melalui
Menteri paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan
DPRD provinsi tentang penetapan calon gubernur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(2)
Pengesahan
calon
bupati,
dan
calon
walikota
diusulkan
dengan
surat
pimpinan
DPRD
kabupaten/kota kepada Menteri melalui gubernur
paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan DPRD
kabupaten/kota tentang penetapan calon bupati dan
calon walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
(3)
Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilengkapi dengan dokumen administratif
seluruh tahapan dalam pemilihan.
(4)
Menteri
meneruskan
usulan
pengesahan
calon
gubernur terpilih kepada Presiden paling lama 3 (tiga)
hari setelah menerima usulan dari DPRD Provinsi.
(5) Gubernur . . .

(5)
Gubernur meneruskan
usulan pengesahan calon
bupati dan walikota terpilih kepada Menteri paling
lama 3 (tiga) hari setelah menerima usulan DPRD
kabupaten/kota.
(6)
Dalam hal Gubernur dan/atau pimpinan DPRD
provinsi tidak menyampaikan usulan pengesahan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Menteri
menindaklanjuti
pengesahan
gubernur
kepada
Presiden berdasarkan pada berita acara dan/atau
keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33.
(7)
Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau pimpinan DPRD
kabupaten/kota
tidak
menyampaikan
usulan
pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
gubernur menindaklanjuti pengesahan bupati/wakil
bupati dan walikota/wakil walikota kepada Menteri
berdasarkan pada berita acara dan/atau keputusan
DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33.

(1)
Presiden
mengesahkan
gubernur
terpilih
dengan
Keputusan Presiden paling lambat 14 (empat belas)
hari setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1).
(2)
Menteri mengesahkan bupati dan walikota terpilih
dengan Keputusan Menteri paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah menerima usulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan
dan pengesahan pengangkatan gubernur, bupati, dan
walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(1)
Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik
dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh
pejabat yang melantik.
(2) Sumpah . . .

(2)
Sumpah/janji gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut.
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang
dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta
berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."
(3)
Bupati dan walikota sebelum memangku jabatannya
dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang
dipandu oleh pejabat yang melantik.
(4)
Sumpah/janji
bupati
dan
walikota
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut.
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan
memenuhi kewajiban saya sebagai bupati dan walikota
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang
teguh
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
dan
menjalankan
segala
undang-undang dan peraturannya dengan selurus-
lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa,
dan bangsa."
(5)
Calon gubernur, bupati, dan walikota menandatangani
pakta
integritas
sesaat
setelah
pengucapan
sumpah/janji.

(1)
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun
terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat
dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk
satu kali masa jabatan.
(2)
Bupati dan walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya
untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 38 . . .

(1)
Gubernur dilantik oleh Presiden di ibu kota negara.
(2)
Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan gubernur
dilakukan oleh Wakil Presiden.
(3)
Dalam hal Wakil Presiden berhalangan, pelantikan
gubernur dilakukan oleh Menteri.

(1)
Bupati dan walikota dilantik oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat di ibu kota provinsi yang
bersangkutan.
(2)
Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati
dan walikota dilakukan oleh wakil gubernur.
(3)
Dalam hal gubernur dan/atau wakil gubernur tidak
dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada
ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih
kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Ketentuan mengenai tata cara pelantikan gubernur, bupati,
dan walikota diatur dalam Peraturan Presiden.

Pendanaan kegiatan pemilihan dibebankan pada APBD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1)
Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di
hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.

(2) Pemilihan . . .

(2)
Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2017 dan
tahun 2018 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama
pada tahun 2018, dengan masa jabatan gubernur,
bupati,
dan/atau
walikota
sampai
dengan
tahun 2020.
(3)
Pemilihan serentak dalam Pemilihan yang masa
jabatannya berakhir pada tahun 2019 dilaksanakan di
hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.
(4)
Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati,
dan walikota yang berakhir masa jabatan pada tahun
2016 dan tahun 2017, diangkat penjabat gubernur,
penjabat bupati, dan penjabat walikota sampai dengan
terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang
definitif pada tahun 2018.
(5)
Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, bupati,
dan walikota yang berakhir masa jabatan pada
tahun 2019, diangkat penjabat gubernur, penjabat
bupati,
dan
penjabat
walikota
sampai
dengan
terpilihnya gubernur, bupati, dan walikota yang
definitif pada tahun 2020.

(1)
Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada
tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan
tahun 2020, masa jabatan tersebut tidak dihitung satu
periode.
(2)
Gubernur, bupati, dan walikota yang dilantik pada
tahun 2018 dengan masa jabatan sampai dengan
tahun 2020, diberikan hak pensiun sebagai mantan
gubernur, mantan bupati, dan mantan walikota satu
periode.
(3)
Daerah yang gubernur, bupati, dan walikota berakhir
masa jabatannya tahun 2016, tahun 2017, dan
tahun 2018, karena sesuatu hal yang mengakibatkan
tidak
terselesaikannya
tahapan
Pemilihan
pada
desember tahun 2018, untuk mengisi kekosongan
jabatan gubernur, bupati, dan walikota akan ditunjuk
penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat
walikota sampai dengan tahun 2020.
(4) Gubernur . . .

(4)
Gubernur, bupati, dan walikota yang berakhir masa
jabatannya pada tahun 2018 dan masa jabatannya
kurang dari lima tahun dikarenakan pelaksanaan
Pemilihan
serentak,
diberikan
kompensasi
uang
sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa
serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode.

(1)
Gubernur, bupati, dan walikota dibantu oleh wakil
gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.
(2)
Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
menjalankan fungsi administratif.
(3)
Fungsi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai pemerintahan daerah.

(1)
Jumlah wakil gubernur berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a.
Daerah provinsi dengan jumlah penduduk sampai
dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa tidak memiliki
wakil gubernur;
b.
Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas
1.000.000
(satu
juta)
jiwa
sampai
dengan
3.000.000 (tiga juta) jiwa memiliki 1 (satu) wakil
gubernur;
c.
Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas
3.000.000 (tiga juta) sampai dengan 10.000.000
(sepuluh juta) juta jiwa dapat memiliki 2 (dua)
wakil gubernur;
d.
Daerah provinsi dengan jumlah penduduk di atas
10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dapat memiliki
3 (tiga) wakil gubernur.

(2) Jumlah . . .

(2)
Jumlah wakil bupati/wakil walikota berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai
dengan 100.000 (seratus ribu) jiwa tidak memiliki
wakil bupati/walikota;
b.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas
100.000 (seratus
ribu)
jiwa
sampai dengan
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa memiliki
1 (satu) wakil bupati/walikota;
c.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk di atas
250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dapat
memiliki 2 (dua) wakil bupati/walikota.

(1)
Warga
negara
Republik
Indonesia
yang
dapat
ditetapkan menjadi calon wakil gubernur, wakil bupati,
dan
wakil
walikota
adalah
yang
memenuhi
persayaratan sebagai berikut:
a.
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.
setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan
17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah Pusat;
c.
berpendidikan paling kurang sekolah lanjutan
tingkat atas atau sederajat;
d.
mempunyai
kecakapan
dan
pengalaman
pekerjaan yang cukup di bidang pelayanan publik;
e.
calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan
calon wakil walikota yang berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) dengan golongan kepangkatan
sekurang-kurangnya IV/c untuk calon wakil
gubernur, dan golongan kepangkatan sekurang-
kurangnya IV/b untuk calon wakil bupati /wakil
walikota dan pernah atau sedang menduduki
jabatan eselon II/a untuk calon wakil gubernur
dan eselon II/b untuk calon wakil bupati dan
calon wakil walikota;
f.
berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk
calon wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima)
tahun untuk calon wakil bupati/walikota;
g. mampu . . .

g.
mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan
hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
dokter Daerah;
h.
tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara
di atas 5 (lima) tahun.
i.
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap;
j.
menyerahkan
daftar
kekayaan
pribadi
dan
bersedia untuk diumumkan;
k.
tidak sedang memiliki tanggungan utang secara
perseorangan dan/atau secara badan hukum
yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan
keuangan negara;
l.
tidak
sedang
dinyatakan
pailit
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap;
m.
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan
laporan pajak pribadi;
n.
tidak
memiliki
konflik
kepentingan
dengan
gubernur, bupati, dan walikota tidak memiliki
ikatan perkawinan atau garis keturunan 1 (satu)
tingkat lurus ke atas, ke bawah dan ke samping
dengan gubernur, bupati, dan walikota;
o.
calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan
calon wakil walikota yang berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) tidak pernah dijatuhi hukuman
disiplin
berat
sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan mengenai kepegawaian;
p.
calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan
calon wakil walikota yang berasal dari pegawai
negeri sipil (PNS) menyerahkan surat pernyataan
mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil (PNS)
sejak pendaftaran; dan
q.
menyerahkan daftar riwayat hidup.

(2) Dokumen . . .

(2)
Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
a.
surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf n, huruf o, dan huruf p;
b.
fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak
yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c;
c.
fotokopi
Kartu
Tanda
Penduduk
Elektronik
(KTP-El)
dengan
Nomor
Induk
Kependudukan (NIK);
d.
fotokopi SK pangkat terakhir dan SK jabatan
terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang
berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
e.
surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan
secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa
yang
ditetapkan
oleh
Panlih,
sebagai
bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g;
f.
surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana
penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena
melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara di atas 5 (lima) tahun dari
Pengadilan
Negeri
yang
wilayah
hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h;
g.
surat keterangan tidak sedang dicabut hak
pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, dari Pengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i;

h. surat . . .

h.
surat tanda terima laporan kekayaan calon, dari
instansi yang berwenang memeriksa laporan
kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j;
i.
surat
keterangan
tidak
sedang
memiliki
tanggungan utang secara perseorangan dan/atau
secara badan hukum yang menjadi tanggung
jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari
Pengadilan
Negeri
yang
wilayah
hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k;
j.
surat keterangan tidak dinyatakan pailit, dari
Pengadilan
Negeri
yang
wilayah
hukumnya
meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti
pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf l;
k.
fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa
5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai
tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar,
sebagai
bukti
pemenuhan
syarat
calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;
dan
l.
daftar
riwayat
hidup
yang
dibuat
dan
ditandatangani oleh calon wakil gubernur, calon
wakil bupati, dan calon wakil walikota, termasuk
di dalamnya memuat kecakapan dan pengalaman
pekerjaan di bidang pelayanan publik.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “berakhir bersamaan dengan masa
jabatan gubernur, bupati, dan walikota” adalah masa
jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
berakhir bersamaan dengan periode masa jabatan gubernur,
bupati, dan walikota.
Jika
gubernur,
bupati,
dan
walikota
berhenti
atau
diberhentikan
atau
berhalangan
tetap
sebelum
masa
jabatannya berakhir, wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota tetap menjabat sampai dengan akhir periode masa
jabatan gubernur, bupati, dan walikota atau sampai
diterbitkannya keputusan lebih lanjut terkait penetapan
wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota.
Ayat (3)
Cukup jelas.

(1)
Wakil
gubernur
diangkat
oleh
Presiden
berdasarkan usulan gubernur melalui Menteri.
(2)
Wakil bupati dan wakil walikota diangkat oleh
Menteri
berdasarkan
usulan
bupati/walikota
melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
(3)
Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
diusulkan paling lambat lama 15 (lima belas) hari
setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.
(4)
Gubernur,
bupati,
dan
walikota
wajib
mengusulkan calon wakil gubernur, calon wakil
bupati, dan calon wakil walikota.
(5)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan
wakil
walikota
diatur
dalam
Peraturan
Pemerintah.

(1)
Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.
(2)
Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil
walikota dilantik oleh walikota.
(3)
Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), wakil gubernur dilantik
oleh Menteri dan wakil bupati dan wakil walikota
dilantik oleh gubernur.
(4)
Dalam hal wakil bupati dan wakil walikota tidak
dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh
Menteri.
Pasal 50 . . .

(1)
Dalam
hal
gubernur,
bupati,
dan
walikota
berhalangan tetap, wakil gubernur, wakil bupati,
dan
wakil
walikota
tidak
serta
merta
menggantikan gubernur, bupati, dan walikota.
(2)
Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota
menjalankan tugas sehari-hari gubernur, bupati,
dan walikota sebagai pelaksana tugas harian
sampai dengan terpilihnya gubernur, bupati, dan
walikota.

(1)
Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan sisa
masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas)
bulan, Presiden menetapkan penjabat gubernur
atas usul Menteri sampai dengan berakhirnya
masa jabatan gubernur.
(2)
Apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan
belas) bulan, dilakukan pemilihan gubernur oleh
DPRD provinsi.
(3)
Gubernur
hasil
pemilihan
oleh
DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan
sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau
yang diberhentikan.
(4)
Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, fraksi atau
gabungan fraksi yang mengusung gubernur yang
berhenti atau yang diberhentikan mengusulkan
2 (dua) orang calon gubernur kepada DPRD
provinsi untuk dipilih.
(5)
Apabila gubernur berhenti atau diberhentikan
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap berasal dari
perseorangan, fraksi atau gabungan fraksi yang
memiliki kursi di DPRD provinsi paling kurang
20% . . .

20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi atau
memiliki paling kurang 25% (dua puluh lima
persen) dari suara sah mengusulkan 2 (dua) orang
calon gubernur kepada DPRD provinsi untuk
dipilih.
(6)
Presiden
mengesahkan
pengangkatan
calon
gubernur terpilih sesuai ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 35 ayat (1).

(1)
Apabila
bupati/walikota
berhenti
atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
dan sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan
belas)
bulan,
Menteri
menetapkan
penjabat
bupati/walikota sampai dengan berakhirnya masa
jabatan bupati/walikota atas usul Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat.
(2)
Apabila
sisa
masa
jabatan
bupati/walikota
berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari
18 (delapan belas) bulan, dilakukan pemilihan
bupati/walikota melalui DPRD kabupaten/kota.
(3)
Bupati/walikota
hasil
pemilihan
oleh
DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan
sisa masa jabatan bupati/walikota yang berhenti
atau yang diberhentikan.
(4)
Apabila
bupati/walikota
berhenti
atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
fraksi atau gabungan fraksi yang mengusung
bupati/walikota
yang
berhenti
atau
yang
diberhentikan mengusulkan 2 (dua) orang calon
bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota
untuk dipilih.

(5) Apabila . . .

(5)
Apabila
bupati/walikota
berhenti
atau
diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
berasal dari perseorangan, fraksi atau gabungan
fraksi
yang
memiliki
kursi
di
DPRD
kabupaten/kota paling kurang 20% (dua puluh
persen) dari jumlah kursi atau memiliki paling
kurang 25% (dua puluh lima persen) dari suara
sah
mengusulkan
(dua)
orang
calon
bupati/walikota kepada DPRD kabupaten/kota
untuk dipilih.
(6)
Menteri
mengesahkan
pengangkatan
calon
bupati/walikota
terpilih
sesuai
ketentuan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2).

(1)
Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota
berhenti
atau
diberhentikan,
dapat
dilakukan pengisian wakil gubernur, wakil bupati,
dan wakil walikota paling lama 1 (satu) bulan
setelah yang bersangkutan berhalangan tetap.
(2)
Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil
walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh
kekuatan hukum tetap, gubernur mengusulkan
calon wakil gubernur yang memenuhi persyaratan
kepada
Presiden
melalui
Menteri
dan
bupati/walikota
mengusulkan
calon
wakil
bupati/wakil
walikota
yang
memenuhi
persyaratan kepada Menteri melalui gubernur
sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat.
(3)
Ketentuan
lebih
lanjut
mengenai
tata
cara
pengusulan dan pengangkatan calon wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Setiap
orang
yang
dengan
sengaja
memberikan
keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau
diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan
untuk Pemilihan, diancam dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama
12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang
lain kehilangan hak pilihnya, diancam dengan pidana
penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling
sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan
paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat
juta rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat
yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini
diperlukan
untuk
menjalankan
suatu
perbuatan
dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang
lain
sebagai
seolah-olah
surat
sah
atau
tidak
dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

Pasal 57 . . .

(1)
Setiap orang yang dengan sengaja secara melawan
hukum menghilangkan hak seseorang menjadi
calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota,
diancam dengan pidana penjara paling singkat
(tiga
puluh
enam)
bulan
dan
paling
lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda
paling
sedikit
Rp.36.000.000,00
(tiga
puluh
enam
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
(2)
Setiap orang yang karena jabatannya dengan
sengaja secara melawan hukum menghilangkan
hak
seseorang
menjadi
calon
gubernur,
calon
bupati,
dan
calon
walikota,
diancam
dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat
puluh
delapan)
bulan
dan
paling
lama
96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda
paling sedikit Rp.48.000.000,00 (empat puluh
delapan
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta
rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui
bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan,
menggunakannya,
atau
menyuruh
orang
lain
menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan
pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan
dan denda paling sedikit Rp.36.000.000,00 (tiga
puluh
enam
juta
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait
dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-
Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga
puluh
enam)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling
banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta
rupiah).
Pasal 60 . . .

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat
palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang
suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk
menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota, diancam dengan pidana penjara paling
singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama
72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit
Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan
paling banyak Rp.72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta
rupiah).

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar atau menggunakan
identitas diri palsu untuk mendukung bakal calon
gubernur, calon bupati, dan calon walikota, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)
bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan
denda paling sedikit Rp.12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) dan paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

(1)
Setiap calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri
setelah penetapan calon gubernur, calon bupati,
dan calon walikota sampai dengan pelaksanaan
Pemilihan, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat
(dua
puluh
empat)
bulan
dan
paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda
paling sedikit Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh
lima
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Fraksi . . .

(2)
Fraksi atau gabungan fraksi yang dengan sengaja
menarik calonnya dan/atau calon yang telah
ditetapkan oleh Panlih DPRD provinsi dan
Panlih DPRD kabupaten/kota sampai dengan
pelaksanaan Pemilihan, dipidana dengan pidana
penjara
paling
singkat
(dua
puluh
empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp.25.000.000.000,00
(dua
puluh
lima
miliar
rupiah)
dan
paling
banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Dalam hal Panlih DPRD provinsi dan Panlih DPRD
kabupaten/kota tidak menetapkan perolehan hasil
Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam
puluh)
bulan
dan
denda
paling
sedikit
Rp.240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam
ratus juta rupiah).

Setiap
orang
yang
dengan
sengaja
memberikan
keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau
diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk
pengisian data calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota diancam dengan pidana penjara paling singkat
3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan
denda paling sedikit Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
dan paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah).

Pasal 65 . . .

Pimpinan
DPRD
Provinsi
dan
pimpinan
DPRD
kabupaten/kota yang tidak mengusulkan pengesahan
pengangkatan calon gubernur, calon bupati, dan calon
walikota terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling
lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah).

Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi
penyelenggaraan pemilihan di Provinsi Aceh, Provinsi
DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang
tidak diatur lain dalam Undang-Undang tersendiri.

Bagi daerah yang sedang melaksanakan tahapan
Pemilihan, tahapan Pemilihan yang sedang berjalan
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang ini.

(1)
Dalam hal terjadi kekosongan gubernur, bupati,
dan walikota yang diangkat berdasarkan Undang-
Undang
Nomor
Tahun
tentang
Pemerintahan Daerah, wakil gubernur, wakil
bupati,
dan
wakil
walikota
menggantikan
gubernur, bupati, dan walikota sampai dengan
berakhir masa jabatannya.
(2) Dalam . . .

(2)
Dalam hal terjadi kekosongan wakil gubernur,
wakil bupati, dan wakil walikota yang diangkat
berdasarkan
Undang-Undang
Nomor
Tahun
tentang
Pemerintahan
Daerah,
mekanisme
pengisiannya
dilaksanakan
berdasarkan Undang-Undang ini.

Pelaksanaan
pemilihan
serentak
secara
nasional
berdasarkan Undang-Undang ini untuk pertama kali
dimulai pada tahun 2020.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua
ketentuan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban
penyelenggara
pemilihan
gubernur,
bupati,
dan
walikota dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan
Undang-Undang
ini
dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 243

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

I. UMUM

Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah. Makna dari “dibagi atas daerah-daerah provinsi
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap
provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah”
dalam hal ini ialah bahwa pemerintah daerah dibentuk oleh pemerintah
pusat sebagai bagian yang integral di dalam satu struktur hierarkis
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan
amanat konstitusi tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan, sebagai landasan bagi pelaksanaan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, gubernur, bupati, dan walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota
dipilih secara demokratis. Mekanisme pemilihan secara demokratis
diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di
provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan . . .

Berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara
langsung dan satu paket, sejauh ini menggambarkan fakta empiris
bahwa biaya yang harus dikeluarkan oleh Negara dan oleh pasangan
calon
untuk
menyelenggarakan
dan
mengikuti
Pemilihan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil
walikota secara langsung sangat besar juga berpotensi pada peningkatan
korupsi,
penurunan
efektifitas
penyelenggaraan
pemerintahan,
peningkatan eskalasi konflik serta penurunan partisipasi pemilih.

Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur Pemilihan gubernur, bupati dan walikota melalui
lembaga perwakilan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota
dimaksudkan
untuk
menempatkan
mekanisme
Pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara demokratis dan
menguatkan tata kelola pemerintahan daerah yang efisien dan efektif
dalam konstruksi sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan asas desentralisasi. Oleh karena itu,
diperlukan satu undang-undang tersendiri yang secara komprehensif
mengatur pemilihan gubernur, bupati dan walikota dalam rangka
menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan
walikota.

Agar tercipta kualitas gubernur, bupati dan walikota yang memiliki
kompetensi,
integritas,
dan
kapabilitas
serta
memenuhi
unsur
akseptabilitas, maka selain memenuhi persyaratan formal administratif
juga dilakukan uji kompetensi dan integritas melalui uji publik yang
dilakukan oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU
provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Guna menjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan
gubernur, bupati dan walikota, lembaga penegak hukum diantaranya
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK),
Kejaksaan,
Kepolisian
berkewajiban mengawasi pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan pada
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam memilih gubernur,
bupati, dan walikota.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam konteks kesatuan
hukum nasional, pengaturan penyelesaian pelanggaran dan sengketa
Pemilihan dilaksanakan melalui mekanisme peradilan umum sesuai
peraturan perundang-undangan.

II. PASAL . . .

II. PASAL DEMI PASAL