PERMENHUB No. 12 Tahun 2024

(1)
Balai Pengelola Transportasi Darat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 33 (tiga puluh
tiga) lokasi yang terdiri atas:
a.
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I,
sebanyak 0 (nol) lokasi;
b.
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II,
sebanyak 28 (dua puluh delapan) lokasi; dan
c.
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III,
sebanyak 5 (lima) lokasi.
(2)
Satuan pelayanan Balai Pengelola Transportasi
Darat terdiri atas:
a.
Satuan Pelayanan Terminal Tipe A, sebanyak
112 (seratus dua belas) lokasi;
b.
Satuan Pelayanan Terminal Barang, sebanyak 7
(tujuh) lokasi;

c.
Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor, sebanyak 142 (seratus
empat puluh dua) lokasi; dan
d.
Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai, Danau,
dan Penyeberangan, sebanyak 165 (seratus
enam puluh lima) lokasi.

2.
Ketentuan
Lampiran
diubah,
sehingga
menjadi
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
alternati

Pasal II
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.

Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penetapannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Juni 2024

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д

No.
Proses
Nama
Jabatan
Tanggal
Paraf
1.
Diperiksa
Wismantono
Kepala Biro SDM dan Organisasi

2.
Diperiksa
Amirulloh
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

3.
Diperiksa
F. Budi Prayitno
Kepala Biro Hukum

4.
Disetujui
Hendro Sugiatno
Direktur Jenderal Perhubungan Darat

5.
Disetujui
Novie Riyanto R.
Sekretaris Jenderal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

A. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
KELAS I
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
SUBBAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN UMUM
BAGIAN
TATA USAHA
BIDANG
PRASARANA
SEKSI
PRASARANA JALAN
SEKSI
PRASARANA
SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
BIDANG
SARANA DAN ANGKUTAN
SEKSI SARANA JALAN,
SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
SEKSI ANGKUTAN JALAN,
SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
BIDANG
LALU LINTAS
DAN PENGAWASAN
SEKSI LALU LINTAS JALAN,
SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
SEKSI PENGAWASAN
SATUAN
PELAYANAN

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2023
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

B. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
KELAS II
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SEKSI PRASARANA JALAN,
SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
SEKSI SARANA DAN
ANGKUTAN JALAN,
SUNGAI, DANAU,
DAN PENYEBERANGAN
SEKSI LALU LINTAS
JALAN, SUNGAI, DANAU,
PENYEBERANGAN, DAN
PENGAWASAN
SATUAN
PELAYANAN

C. BAGAN ORGANISASI BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT
KELAS III
SATUAN
PELAYANAN

D.
DAFTAR NAMA, LOKASI, WILAYAH KERJA, DAN SATUAN PELAYANAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT

1. BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I

NAMA UPT