Peraturan Menteri Nomor pm-16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan keandalan sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
5. Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi kompetensi dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian.
6. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihAyati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
7. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
8. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan Kompetensi sebagai tenaga perawatan sarana perkeretaapian.

9. Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan, tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.
10. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

(1) Setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaksanakan perawatan sarana untuk mempertahankan kehandalan sarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
(2) Perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaksanakan oleh tenaga perawatan sarana yang memiliki kompetensi untuk melakukan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.
(3) Tenaga perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut :
a. mengetahui dan memahami tata cara dan prosedur perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
b. mengetahui dan memahami spesifikasi teknis sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;

c. mampu melakukan perawatan terhadap sistem dan komponen sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
d. mampu melakukan perbaikan sesuai persyaratan dan standar perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
e. mampu menyusun perencanaan kegiatan pelaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
f. mampu menganalisa dan mengevaluasi hasil perawatan sesuai persyaratan dan standar perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
g. mampu menilai kelaikan operasi sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan
h. mampu memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

(1) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus memiliki sertifikat keahlian dan tanda pengenal sesuai dengan bidangnya yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
(2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah Lulus uji kompetensi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kartu identitas dalam bentuk smart card yang diberikan kepada seseorang yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian.
(4) Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Jenis Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik;
b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik; dan
c. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak.

(1) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan tingkat kewenangannya terdiri atas:
a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana; dan
b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana Lanjutan.
(2) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan
b. menyusun laporan hasil perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.
(3) Kewenangan pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan tingkat Pelaksana Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. merencanakan pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
b. melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
c. melakukan evaluasi hasil perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;
d. MENETAPKAN hasil perawatan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya;

e. melakukan tindakan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya; dan
f. memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan terhadap sarana perkeretaapian sesuai dengan bidangnya.

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, harus memenuhi persyaratan:
a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana yaitu :
1) pria atau wanita;
2) sehat jasmani dan rohani;
3) tidak buta warna;
4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana.

b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik Tingkat Pelaksana;
2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan.

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Nonlistrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, harus memenuhi Persyaratan:
a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik Tingkat Pelaksana yaitu :
1) pria atau wanita;
2) sehat jasmani dan rohani;
3) tidak buta warna;
4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III;
5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik Tingkat Pelaksana; dan

6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik Tingkat Pelaksana.
b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Non Listrik tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Nonlistrik tingkat Pelaksana;
2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Nonlistrik tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dengan Penggerak Nonlistrik tingkat Pelaksana Lanjutan.

Untuk mendapat Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, harus memenuhi persyaratan:
a. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana yaitu:
1) pria atau wanita;
2) sehat jasmani dan rohani;
3) tidak buta warna;
4) lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas dan telah bekerja / magang paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak, atau lulus pendidikan di bidang perkeretaapian setingkat Diploma III; dan

5) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana; dan 6) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana.
b. Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak Tingkat Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1) telah bekerja selama paling sedikit 4 (empat) tahun sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana;
2) lulus Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan; dan 3) lulus uji kompetensi sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian Tanpa Penggerak tingkat Pelaksana Lanjutan.

(1) Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh :
a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;
b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
c. penyelenggara sarana perkeretaapian.
(2) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan diajukan dengan melampirkan :
a. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku;

b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3 cm x 4 cm (tiga kali empat) sebanyak 1 (satu) lembar;
c. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang; dan
d. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tingkat yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.

(1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.
(2) Uji kompetensi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian terdiri atas :
a. teori;
b. praktek;
c. wawancara; dan
d. tes kesehatan.
(3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatannya.
(4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat keahlian.

(1) Untuk sertifikat yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal paling

lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan :
a. surat permohonan;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c. pas foto terbaru dengan latar belakang merah sebanyak 1 (satu) lembar berukuran 3 cm x4 cm (tiga kali empat);
d. sertifikat keahlian yang masih berlaku; dan
e. sertifikat pelatihan penyegaran, seminar, atau lokakarya sesuai bidang tugasnya.
(3) Perpanjangan masa berlakunya sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sertifikat setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.

Untuk memperoleh sertifikat dan/atau tanda pengenal yang mengalami kerusakan atau hilang, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
a. surat permohonan;
b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan;
d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi yang rusak; atau
e. surat keterangan kehilangan dari kantor kepolisian bagi yang hilang.

Penerbitan Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji kompetensi, permohonan sertifikat, perpanjangan, permohonan penggantian yang hilang atau yang rusak diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan :
a. pendidikan minimal DIII atau sederajat;
b. memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun di bidang perkeretaapian; dan
c. memiliki sertifikat Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Perawatan Sarana Perkeretaapian.

(1) Sertifikat Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian.
(2) Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
(3) Sertifikat Assesor Bidang Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

(1) Pemegang Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib:
a. membawa tanda pengenal sebagai Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian; dan
b. melakukan perawatan sarana perkeretaapian sesuai ketentuan yang berlaku.
(2) Untuk menjaga kompetensi, Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian harus:
a. paling sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus melakukan perawatan sarana perkeretaapian;
dan / atau
b. mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian, Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib :
a. menyediakan peralatan perawatan sarana perkeretaapian;
b. meningkatkan kemampuan Tenaga Perawatan sarana Perkeretaapian;

c. memerintahkan tenaga perawatan sarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian minimal dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali; dan
d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga perawatan sarana perkeretaapian paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.

(1) Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
(2) Pencabutan Sertifikat dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
(3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Keahlian dan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dicabut.

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal:
a. tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;

b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
c. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengkibatkan kecelakaan dan menimbulkan rintang jalan.

Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dicabut sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), tanpa melalui proses peringatan dalam hal:
a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
b. diperoleh dengan cara tidak sah;
c. diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai / karyawan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
e. melakukan perbuatan dan tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

(1) Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian berbentuk buku Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal.
(2) Buku Sertifikat Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris terdiri atas :
a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
b. memiliki panjang 12 (dua belas)cm dan lebar 9 (sembilan) cm;
c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik INDONESIA, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambing garuda di tengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
d. halaman dalam berwarna, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
e. nomor buku;
f. bidang keahlian;
g. tingkat/level;
h. peraturan Menteri Perhubungant erkait;
i. nomordan kodifikasi sertifikat;
j. nama pemegang;
k. tempat dan tanggal lahir;
l. jenis kelamin;
m. kebangsaan;
n. alamat tempat tinggal;
o. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
p. tandatangan pemegang sertifikat;
q. pas fotoukuran 2 x 3 (dua kali tiga)cm;

r. bidang keahlian;
s. tanggal pengeluaran sertifikat;
t. masa berlaku;
u. tanda tangan pejabat yang berwenang;
v. perpanjangan masa berlaku sertifikat;
w. perhatian;
x. catatan; dan
y. jenis sarana yang dilakukan perawatan.
(3) Tanda pengenal keahlian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), berisikan:
a. memiliki panjang 8,8 (delapan koma delapan)cm dan lebar 5,5 (lima koma lima)cm;
b. warna dasar biru muda;
c. bagian depan berisi:
1. logo perhubungan;
2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. tulisan kualifikasi “PRP”;
4. tulisan tanda pengenal keahlian;
5. nama;
6. tempat / tanggal lahir;
7. kategori keahlian;
8. tingkat;
9. unit kerja;
10. tanggal berlaku;
11. kodifikasi sertifikat;
12. pas foto ukuran 2 x 3 (dua kali tiga)cm;
13. tanda tangan pejabat berwenang; dan
14. barcode.
d. bagian belakang berisi :
1. dasar hukum;
2. kewajiban apabila terjadi kehilangan/ kerusakan; dan
3. alamat Ditjen Perkeretaapian.

Bentuk, format, isi dan warna Sertifikat serta Tanda Pengenal Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dapat dilakukan oleh:
a. Badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri;
b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
(2) Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana dan/atau Sarana Perkeretaapian, maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal.

Untuk mendapatkan akreditasi badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Untuk memperoleh Sertifikat Keahlian dan Tanda Pengenal Kompetensi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktek lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian.

Direktur Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan database Sertifikat Keahlian Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian.

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini diundangkan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2010 ( Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2010 Nomor tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA