Peraturan Menteri Nomor 174-pmk-02-2017 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari setiap Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Keputusan PRESIDEN Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan PRESIDEN Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.
2. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang digunakan untuk membayar pensiun, tunjangan anak yatim/piatu, tunjangan anak yatim piatu, tunjangan orang tua, uang tunggu, uang duka wafat, pensiun terusan, dan tunjangan cacat.
3. Bank Pemerintah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai perbankan,

yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal.
5. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik INDONESIA termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai surat utang negara dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai surat berharga syariah negara.
6. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG mengenai pasar modal.
7. Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit pemilikan rumah yang diberikan kepada Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Akumulasi Iuran Pensiun bersumber dari:
a. Iuran Pensiun;
b. hasil pengembangan Iuran Pensiun; dan
c. pendapatan selain huruf a dan huruf b meliputi:
1. imbal jasa (fee) penyaluran Dana Belanja Pensiun; dan
2. pendapatan sewa aset program pensiun.

(1) Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh pengelola program.

(2) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA (Persero) merupakan pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengelola program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun melalui:
a. penggunaan; dan
b. pengembangan.

Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilakukan secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

Akumulasi Iuran Pensiun dapat digunakan untuk:
a. pembayaran manfaat pensiun;
b. pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun;
c. pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun;
d. pembayaran biaya penyelenggaraan;
e. pengembangan dalam instrumen investasi;
f. PUM KPR;
g. pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau
h. pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun.

Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

(1) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dalam kondisi belum dapat dicairkannya belanja pensiun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada awal tahun anggaran yang berkenaan, atau sepanjang pengelola program belum memperoleh sumber pendanaan yang lebih murah dibandingkan menggunakan akumulasi Iuran Pensiun.
(2) Pengembalian akumulasi Iuran Pensiun atau sumber pendanaan yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dicairkannya alokasi Dana Belanja Pensiun pada awal tahun anggaran yang berkenaan.

(1) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan dalam kondisi terjadi kekurangan alokasi belanja pensiun yang tidak dapat dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran yang berkenaan.
(2) Dalam hal terdapat kekurangan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) yang bertanggung jawab atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Belanja Pensiun mengusulkan penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun kepada Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Anggaran.
(3) Berdasarkan usulan dari Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan surat persetujuan penggunaan kepada pengelola program.
(4) Pengembalian akumulasi Iuran Pensiun yang telah digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.

(1) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi Iuran Pensiun yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pembayaran manfaat pensiun.
(2) Pembebanan biaya penyelenggaraan pada hasil pengembangan akumulasi Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal belum terdapat alokasi biaya operasional penyelenggaraan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(1) Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pengembangan dalam instrumen investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
a. penempatan dalam instrumen investasi;
b. biaya investasi; dan
c. imbal jasa (fee) pengelolaan pengelola program.
(2) Imbal jasa (fee) pengelolaan pengelola program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sebesar 6,7% (enam koma tujuh persen) dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan.

(1) PUM KPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dibebankan pada hasil pengembangan akumulasi Iuran Pensiun.
(2) PUM KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari hasil investasi setelah dikurangi biaya investasi tahun berkenaan.
(3) Pemberian PUM KPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada peserta aktif yang berhak secara langsung atau kepada peserta aktif melalui badan hukum di

lingkungan Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA yang mengelola perumahan.
(4) Pemberian PUM KPR kepada peserta aktif yang melalui badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan perjanjian kerjasama antara pengelola program dan badan hukum tersebut.
(5) Besaran PUM KPR yang diberikan kepada peserta aktif ditentukan oleh pengelola program dengan memperhatikan ketersediaan dana, likuiditas, dan resiko yang timbul atas pemberian PUM KPR dimaksud.
(6) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban pemberian PUM KPR diatur oleh pengelola program.

Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pengembalian nilai tunai Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akumulasi Iuran Pensiun terdiri atas:
a. aset dalam bentuk investasi; dan
b. aset dalam bentuk bukan investasi.

Akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus ditempatkan dalam jenis:
a. Surat Berharga Negara;
b. deposito pada Bank Pemerintah;
c. saham yang tercatat di Bursa Efek;
d. obligasi yang paling rendah memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
e. obligasi dengan mata uang asing yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan memiliki peringkat yang sama dengan peringkat risiko kredit Negara Republik INDONESIA yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional;
f. sukuk yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan paling rendah memiliki peringkat A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
g. medium term notes yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara dan memiliki peringkat paling rendah A- atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
h. reksa dana berupa:
1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek; dan/atau

i. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek).

Pengembangan akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan melalui penempatan pada instrumen investasi dalam negeri.

Penilaian atas aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal atau lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
b. deposito, deposito berjangka termasuk deposit on call dan sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan (non negotiable certificate deposit) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai nominal;
c. deposito, berupa sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (negotiable certificate deposit) pada Bank Pemerintah, berdasarkan nilai diskonto;
d. saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga penutupan terakhir di Bursa Efek;
e. obligasi dan sukuk, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
f. obligasi dengan mata uang asing, berdasarkan nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga efek yang telah diakui secara internasional;
g. medium term notes, berdasarkan nilai diskonto atau nilai pasar wajar yang ditetapkan oleh lembaga penilaian harga

efek yang telah memperoleh izin dari lembaga pengawas di bidang pasar modal;
h. reksa dana berupa:
1. reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana campuran, dan reksa dana saham;
2. reksa dana terproteksi, reksa dana dengan penjaminan, dan reksa dana indeks;
3. reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan
4. reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, berdasarkan nilai aktiva bersih; dan/atau
i. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek), berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

(1) Penempatan aset dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h merupakan produk reksa dana yang dikelola oleh Manajer Investasi yang terdaftar pada lembaga pengawas di bidang pasar modal.
(2) Penempatan aset dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. ditempatkan pada badan usaha yang tidak bergerak di bidang usaha perbankan; dan
b. ditempatkan pada badan usaha yang tidak berpotensi menimbulkan benturan kepentingan di dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal penempatan aset dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan bekerja sama dengan badan usaha lain, badan usaha tersebut harus berbentuk Badan Usaha Milik

Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. investasi berupa Surat Berharga Negara, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
b. investasi berupa deposito, untuk setiap Bank Pemerintah paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
c. investasi berupa saham yang emitennya adalah badan hukum INDONESIA, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
d. investasi berupa obligasi, untuk setiap emiten masing- masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
e. investasi berupa sukuk, untuk setiap emiten masing- masing paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi;
f. investasi berupa medium term notes, untuk setiap pihaknya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah medium term notes yang diterbitkan oleh emiten dan seluruhnya paling tinggi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh investasi;
g. investasi berupa unit penyertaan reksa dana, untuk setiap Manajer Investasi masing-masing paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari jumlah seluruh investasi; dan/atau
h. investasi berupa penyertaan langsung, untuk setiap pihak tidak melebihi 5% (lima persen) dari jumlah seluruh

investasi dan seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh investasi.

(1) Jumlah seluruh investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b sampai dengan huruf h yang ditempatkan pada satu pihak dilarang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah investasi.
(2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan langsung yang bersifat mayoritas.

(1) Dalam hal terjadi penggabungan para pihak tempat penempatan instrumen investasi sehingga jumlah investasi pada pihak hasil penggabungan tersebut menjadi lebih besar dari batas penempatan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, pengelola program wajib menyesuaikan kembali penempatan aset dalam bentuk investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.
(2) Dalam hal jumlah investasi melebihi batasan karena terjadi kenaikan dan/atau penurunan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pengelola program wajib menyesuaikan kembali jumlah investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terjadinya kelebihan batasan tersebut.

(1) Kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) ditentukan pada saat dilakukan penempatan investasi.
(2) Total investasi untuk menentukan kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan nilai seluruh

investasi yang dimiliki dengan didasarkan pada nilai investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
(3) Pembuktian kesesuaian terhadap batasan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 ayat
(1) merupakan tanggung jawab pengelola program.

(1) Penempatan investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
(2) Besaran batasan investasi dalam bentuk penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h, dilakukan evaluasi paling singkat 2 (dua) tahun dengan mempertimbangkan hasil pengembangan akumulasi Iuran Pensiun.
(3) Divestasi pada penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di Bursa Efek) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

(1) Dalam melakukan investasi, pengelola program wajib menerapkan manajemen risiko.
(2) Ketentuan mengenai manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh direksi pengelola program.

Akumulasi Iuran Pensiun berupa aset dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus dalam jenis:
a. kas dan bank;

b. piutang iuran;
c. piutang investasi;
d. piutang hasil investasi;
e. piutang lainnya meliputi piutang biaya kompensasi bank, uang muka pajak penghasilan, piutang pihak ketiga accrued interest, piutang denda, cadangan penyisihan piutang denda, dan piutang PUM KPR; dan/atau
f. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dengan jumlah seluruhnya paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen) dari akumulasi Iuran Pensiun.

(1) Pengelola program wajib menyusun rencana kebijakan dan strategi investasi secara tertulis untuk periode 5 (lima) tahunan.
(2) Kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
a. tujuan investasi;
b. profil aset;
c. sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (yield’s benchmark) yang digunakan;
d. dasar penilaian dan batasan kualitatif untuk setiap jenis aset investasi;
e. batas maksimum alokasi investasi untuk setiap jenis aset investasi;

f. objek investasi yang dilarang untuk penempatan investasi;
g. tingkat likuiditas minimum portofolio investasi perusahaan untuk mendukung ketersediaan dana guna pembayaran manfaat pensiun;
h. sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi;
i. ketentuan mengenai penggunaan Manajer Investasi, penasihat investasi, tenaga ahli, dan penyedia jasa lain yang digunakan dalam pengelolaan investasi;
j. pembatasan wewenang transaksi investasi untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya; dan
k. tindakan yang akan diterapkan kepada direksi atas pelanggaran ketentuan dan kebijakan investasi.
(3) Rencana kebijakan dan strategi investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a. ditetapkan oleh direksi bersamaan dengan penetapan Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
b. disosialisasikan kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan investasi; dan
c. disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan oleh direksi.
(4) Berdasarkan rencana kebijakan dan strategi investasi yang disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap rencana kebijakan dan strategi investasi pengelola program paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(1) Pengelola program wajib menyusun rencana pengelolaan investasi tahunan yang paling sedikit memuat:
a. rencana komposisi jenis investasi;
b. perkiraan tingkat hasil investasi untuk setiap jenis investasi; dan
c. pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

(2) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencerminkan kebijakan dan strategi investasi pengelola program.
(3) Rencana pengelolaan investasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(1) Pengelola program wajib menyusun laporan keuangan atas pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun.
(2) Ketentuan mengenai pelaporan pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengelola program dilarang memiliki dan/atau menempatkan aset pada:
a. instrumen derivatif dan/atau instrumen turunan surat berharga yang diperoleh sebagai bagian yang melekat pada suatu surat berharga, kecuali dalam rangka right issue atas saham yang telah dimiliki;
b. instrumen perdagangan berjangka, baik untuk perdagangan komoditi maupun perdagangan valuta asing;
c. instrumen investasi di luar negeri;
d. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh direksi, komisaris, atau pejabat negara selaku pribadi; dan/atau
e. perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh keluarga sampai derajat kedua menurut

garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
(2) Pengelola program dilarang melakukan penempatan baru dalam bentuk investasi yang menyebabkan jumlah investasi melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Direksi dan komisaris pengelola program, atau setiap orang yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan aset pengelola program dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengelola program menjual, memindahtangankan, menyewakan, memberikan pinjaman, menyediakan jasa, fasilitas, atau barang, mengalihkan atau mengizinkan penggunaan aset pengelola program selain untuk kepentingan pengelola program, kepada:
a. direksi atau komisaris dari pengelola program;
b. pihak yang menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada pengelola program;
c. direksi, komisaris, atau pemegang saham mayoritas dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
d. keluarga, sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu atau ipar dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan/atau
e. pihak lain yang dikendalikan oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Menteri ini dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis untuk setiap jenis pelanggaran dan dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu paling lama masing- masing 1 (satu) bulan.
(3) Dalam hal Menteri Keuangan menilai bahwa jenis pelanggaran yang dilakukan tidak mungkin dapat diatasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Keuangan dapat MENETAPKAN berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi yang lebih lama dari 1 (satu) bulan dengan ketentuan jangka waktu dimaksud paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Dalam hal pengelola program telah dikenai sanksi administrasi sampai dengan teguran tertulis ketiga dan belum menyelesaikan penyebab dikenakannya sanksi tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan peninjauan ulang terhadap penugasan penyelenggaraan program pensiun Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA kepada pengelola program.

Ketentuan mengenai pembatasan atas penempatan aset dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau yang belum dilakukan penyesuaian sebelumnya, harus dilakukan oleh pengelola program paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional INDONESIA, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiai dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 513), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 November 20173 April 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2017

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA