Peraturan Menteri Nomor 186-pmk-07-2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

(1) Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilaksanakan per subbidang secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Tahap I, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berupa:
1. Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Peraturan Daerah mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
dan
3. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang/subbidang yang sama sampai dengan Triwulan II untuk Tahun Anggaran 2016 dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
b. Tahap II, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik

menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
c. Tahap III, setelah Kepala Daerah penerima Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum Tahun Anggaran 2016 berakhir.
(3) Penyaluran Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi;
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari pagu alokasi; dan
c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi.
(4) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap I Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dan Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c disampaikan dengan ketentuan realisasi penyerapan Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik masing-masing tahap paling rendah 90% (sembilan puluh persen) dari

dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
(5) Dihapus.
(6) Dalam hal Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran setelah batas waktu yang ditetapkan pada ayat (2), maka penyaluran Tahap I, Tahap II, dan/atau Tahap III Tambahan Dana Alokasi Khusus Fisik tidak dilaksanakan.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Sebagian atau seluruh Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama.
(2) Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan untuk kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan I dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, pada:

1. triwulan II disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
2. triwulan III disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan II dengan penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
b. Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan II dengan penyerapan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada:
1. triwulan III disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
2. triwulan IV disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi setelah kepala daerah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan III dengan penyerapan paling rendah 50% (lima puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
c. Dalam hal daerah telah menyampaikan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan Triwulan III dengan penyerapan paling rendah 90% (sembilan puluh

persen) dari Dana Alokasi Khusus bidang Kesehatan yang sudah diterima di Rekening Kas Umum Daerah, maka pada triwulan IV disalurkan sebesar 100% (seratus persen) dari pagu alokasi.
(4) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) memperhitungkan dana yang telah disalurkan pada triwulan sebelumnya.
(5) Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1, huruf b angka 1, dan huruf c dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri dengan surat pernyataan kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Pratama sampai dengan target output kegiatan tercapai.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal output kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A belum tercapai, maka sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan yang terdapat di Rekening Kas Umum Daerah` dapat dianggarkan kembali dan digunakan pada tahun anggaran 2017 dalam rangka pencapaian output kegiatan.
(2) Penganggaran dan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada

ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal output kegiatan pembangunan Rumah Sakit Pratama pada subbidang pelayanan kesehatan rujukan tidak tercapai pada Tahun Anggaran 2017, maka sisa Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan diperhitungkan sebagai pengurang alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2019.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kepala Daerah wajib menyampaikan:
a. laporan triwulanan realisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang melanjutkan laporan triwulan terakhir pada Tahun Anggaran 2015;
b. laporan tahunan penyerapan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk penyelesaian atas Kekurangan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2015 yang merupakan satu kesatuan dengan laporan Tahun Anggaran 2015;
dan
c. laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler bidang kesehatan triwulan terakhir Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A, paling lambat bulan Maret Tahun 2017.

#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA