Peraturan Menteri Nomor 247-pmk-06-2016 Tahun 2017 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab MENETAPKAN kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
6. Lembaga adalah organisasi nonkementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara

Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
7. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan Premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada

tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
8. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi umum yang terdaftar pada lembaga pengawas industri jasa keuangan di INDONESIA atau konsorsium Perusahaan Asuransi umum yang bersangkutan.
9. Nilai Pertanggungan adalah harga sebenarnya atau nilai sehat suatu objek yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadi suatu kerugian atau kerusakan, yang dihitung berdasarkan biaya memperoleh/memperbaiki objek yang dipertanggungkan ke dalam keadaan baru dikurangi depresiasi teknis.
10. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi untuk memperoleh manfaat.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN.

(1) Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pengasuransian BMN yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.
(2) Pengaturan mengenai tata cara Pengasuransian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. objek asuransi;
b. perencanaan pengasuransian BMN;
c. pelaksanaan pengasuransian BMN;
d. pelaporan; dan
e. penatausahaan.

(1) BMN dapat diasuransikan.
(2) Pengasuransian BMN dilaksanakan dalam rangka pengamanan BMN dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
(3) Pengasuransian BMN dilaksanakan dengan prinsip selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas.

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
a. merumuskan kebijakan pengasuransian BMN; dan
b. MENETAPKAN objek asuransi BMN.
(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
a. MENETAPKAN rencana pengasuransian BMN; dan
b. menyusun laporan pengasuransian BMN tingkat Pengguna Barang.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural pada unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN.
(3) Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mendelegasikan kepada pejabat struktural pada Kementerian/Lembaga bersangkutan.

Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
a. menyusun rencana pengasuransian BMN;
b. membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi; dan
c. menyusun laporan pengasuransian BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang.

(1) BMN yang dapat diasuransikan adalah BMN berupa:
a. gedung dan bangunan;
b. jembatan;
c. alat angkutan darat/apung/udara bermotor; dan
d. BMN yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.
(2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah BMN dengan kriteria:
a. berlokasi di daerah rawan bencana alam;
b. mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan

c. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
(3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah BMN dengan kriteria:
a. berlokasi di daerah rawan bencana alam;
b. berdasarkan sifat penggunaannya memiliki kemungkinan rusak atau hilang yang tinggi;
c. mempunyai dampak yang besar terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan
d. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
(4) Lokasi rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan indeks risiko bencana INDONESIA yang dikeluarkan oleh instansi yang menangani penanggulangan bencana.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai objek asuransi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun rencana pengasuransian BMN di lingkungan Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan.
(2) Rencana pengasuransian BMN sekurang-kurangnya memuat:
a. data BMN sesuai Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang;
b. jenis risiko yang akan dipertanggungkan; dan
c. jangka waktu pengasuransian BMN.
(3) Kuasa Pengguna Barang menyampaikan rencana pengasuransian BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berjenjang kepada Pengguna Barang.

(4) Pengguna Barang melakukan penelitian atas rencana pengasuransian BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memastikan:
a. kebenaran data rencana pengasuransian BMN yang sekurang-kurangnya mengacu pada Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang;
b. kesesuaian risiko yang akan dipertanggungkan pada rencana pengasuransian BMN dengan risiko daerah tempat BMN berada; dan
c. kesesuaian BMN yang akan diasuransikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(6) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), Pengguna Barang MENETAPKAN rencana pengasuransian BMN.
(7) Berdasarkan penetapan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), satuan kerja menyusun anggaran untuk pembayaran biaya Premi dan biaya lain-lain terkait pengasuransian BMN.
(8) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) mempertimbangkan kemampuan keuangan negara pada Kementerian/Lembaga dan dilaksanakan sesuai ketentuan penyusunan anggaran Kementerian/Lembaga.

(1) Anggaran pengasuransian BMN dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
(2) Pengadaan jasa asuransi dilaksanakan setelah tersedia anggaran pada satuan kerja bersangkutan.

(3) Pengadaan jasa asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

(1) Pengasuransian BMN dituangkan dalam perjanjian antara pejabat yang berwenang di satuan kerja dengan pimpinan Perusahaan Asuransi.
(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekurang-kurangnya memuat:
a. data BMN yang diasuransikan;
b. para pihak yang melakukan perjanjian;
c. hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian;
d. jenis risiko yang dipertanggungkan;
e. Nilai Pertanggungan;
f. besaran Premi;
g. jangka waktu pertanggungan asuransi;
h. mekanisme pembayaran Premi;
i. mekanisme penyelesaian klaim;
j. pengakhiran perjanjian pengasuransian BMN; dan
k. penyelesaian perselisihan.

Mekanisme pembayaran Premi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

(1) Satuan kerja bersangkutan segera mengajukan permohonan klaim kepada Perusahaan Asuransi dalam hal terjadi risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2) Pengajuan permohonan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh salah satu atau beberapa satuan kerja pada Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk pelaksanaan asuransi pada satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

(1) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMN dapat berupa:
a. perbaikan;
b. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
c. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan.
(2) Penyelesaian klaim oleh Perusahaan Asuransi atas BMN yang hilang dapat berupa:
a. penggantian dalam bentuk barang sesuai dengan yang diperjanjikan; dan/atau
b. uang tunai setidak-tidaknya dengan jumlah yang setara dengan nilai BMN yang dipertanggungkan.
(3) Penggantian atas BMN yang hilang sebagai akibat kelalaian pemakaian barang tidak menghapuskan kewajiban pihak yang melakukan kelalaian tersebut dalam mengganti kerugian negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(1) Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna.
(3) Pengguna Barang menyusun laporan pelaksanaan pengasuransian BMN berdasarkan laporan pelaksanaan

pengasuransian BMN yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Barang.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari Laporan Barang Pengguna.
(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) memuat antara lain:
a. data BMN yang diasuransikan termasuk lokasi BMN;
b. jenis risiko BMN yang dipertanggungkan;
c. jangka waktu pengasuransian BMN;
d. identitas Perusahaan Asuransi;
e. jumlah Premi yang dibayarkan;
f. Nilai Pertanggungan; dan
g. data pengajuan klaim dan penyelesaian klaim.

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi melakukan perbaikan atas BMN yang rusak maka Kuasa Pengguna Barang melakukan pencatatan atas nilai perbaikan dimaksud.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang akuntansi pemerintahan.

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian dalam bentuk barang atas BMN yang rusak atau hilang maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan terhadap BMN yang rusak atau hilang tersebut.
(2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
(3) Kuasa Pengguna Barang melakukan penatausahaan terhadap barang pengganti yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi sebagai BMN.

(4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.

(1) Dalam hal Perusahaan Asuransi memberikan penggantian atas BMN yang rusak atau hilang dalam bentuk uang tunai maka Perusahaan Asuransi menyetorkan uang tunai tersebut ke Rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(3)Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar satuan kerja bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran dalam rangka perbaikan atas BMN yang rusak atau pengadaan baru atas BMN yang hilang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran.

Pengasuransian BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA