Peraturan Menteri Nomor 43-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 196/PMK.05/2009 TENTANG PENETAPAN NOMOR DAN NAMA REKENING KAS UMUM NEGARA

(1) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Rupiah adalah sebagai berikut:
www.djpp.kemenkumham.go.id

a. Nomor Rekening : 502.000000980
b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah
(2) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Valuta USD adalah sebagai berikut:
a. Nomor Rekening : 600.502411980
b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta USD
(3) Nomor dan Nama Rekening KUN dalam Valuta Yen adalah sebagai berikut:
a. Nomor Rekening : 600.502111980
b. Nama Rekening : Rekening Kas Umum Negara Dalam Valuta Yen
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Rekening KUN dalam Rupiah digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah.
(2) Rekening KUN dalam Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan juga untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara selain Valuta USD dan Valuta Yen.
(3) Rekening KUN dalam Valuta USD digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD.
(4) Rekening KUN dalam Valuta USD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan juga untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam mata uang eksotik (exotic currency) sesuai ketentuan transaksi pembayaran yang berlaku secara internasional.
www.djpp.kemenkumham.go.id

(5) Rekening KUN dalam Valuta Yen digunakan untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta USD tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta USD, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen dengan cara memindahbukukan dana dari Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Valuta USD.
(2) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Valuta Yen tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Valuta Yen, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta USD dengan cara memindahbukukan dana dari Rekening KUN dalam Rupiah dan/atau Rekening KUN dalam Valuta USD ke Rekening KUN dalam Valuta Yen.
(3) Dalam hal saldo Rekening KUN dalam Rupiah tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara dalam Rupiah serta dalam Valuta selain USD dan Yen, pengeluaran negara dimaksud dibebankan pada Rekening KUN dalam Valuta USD dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen dengan cara memindahbukukan dana dari Rekening KUN dalam Valuta USD dan/atau Rekening KUN dalam Valuta Yen ke Rekening KUN dalam Rupiah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Rekening KUN dalam Rupiah, Rekening KUN dalam Valuta USD, dan Rekening KUN dalam Valuta Yen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

#### Pasal II
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 7 Maret 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D. W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id