Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN PENUGASAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.
5. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

9. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di lingkungan Kementerian.
10. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian.
11. Dinas Provinsi adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan di provinsi.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di kabupaten/kota.

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2022.
(2) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2022.
(3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
a. meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan; dan
b. mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai rencana kerja pemerintah, rencana kerja Kementerian, dan rencana kerja dan anggaran Kementerian.

(1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan kepada gubernur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat nonfisik di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program yang meliputi:
a. nilai tambah dan daya saing industri;
b. kualitas lingkungan hidup;
c. pengelolaan perikanan dan kelautan; dan
d. dukungan manajemen.

(1) Penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) merupakan kegiatan yang bersifat fisik atau fisik lainnya di bidang kelautan dan perikanan.
(2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pemerintah Daerah provinsi; dan
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
(3) Sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program pengelolaan perikanan dan kelautan.

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
a. pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
b. pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan.

Program kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa kegiatan perlindungan dan pemanfaatan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati laut.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
a. pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan;
b. pengelolaan pelabuhan perikanan;
c. pengelolaan perizinan dan kenelayanan;
d. pengelolaan sumber daya ikan;
e. pengelolaan kawasan dan kesehatan ikan;
f. pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan;
g. pemantauan, operasi armada dan infrastruktur pengawasan;
h. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;
i. logistik hasil kelautan dan perikanan;
j. investasi dan keberlanjutan usaha hasil kelautan dan perikanan; dan
k. perencanaan ruang laut.

Program dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi kegiatan:
a. pengelolaan perencanaan, keuangan, dan barang milik negara;
b. pengelolaan data dan informasi;
c. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
d. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
e. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

f. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
g. dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah provinsi meliputi kegiatan:
a. pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan pengawakan kapal perikanan;
b. pengelolaan pelabuhan perikanan;
c. pengelolaan sumber daya ikan; dan
d. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Program pengelolaan perikanan dan kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota berupa kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan.

Rincian sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi tahun anggaran 2022 dan rincian sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pelimpahan dan/atau penugasan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

(1) Gubernur MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja Dekonsentrasi setelah menerima rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(2) Menteri MENETAPKAN kuasa pengguna anggaran untuk satuan kerja Tugas Pembantuan berdasarkan usulan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya setelah menerima rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
(3) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), MENETAPKAN:
a. pejabat pembuat komitmen;
b. pejabat penanda tangan surat perintah membayar;
dan
c. bendahara pengeluaran.

(1) Kuasa pengguna anggaran satuan kerja Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijabat oleh kepala Dinas Provinsi.
(2) Kuasa pengguna anggaran satuan kerja Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(1):
a. dijabat oleh kepala Dinas Provinsi, untuk penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah provinsi;
dan
b. dijabat oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota, untuk penugasan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(3) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat:
a. pegawai negeri sipil;
b. paling rendah menduduki jabatan administrator/ setara eselon III atau pejabat fungsional;
c. memiliki integritas;
d. memiliki disiplin tinggi;
e. memiliki tanggung jawab atas kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
f. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas, dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
g. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa pemerintah;
h. menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
i. tidak menjabat sebagai pejabat penanda tangan surat perintah membayar dan/atau bendahara pengeluaran;
j. tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dengan bendahara pengeluaran; dan
k. tidak dalam status masa persiapan pensiun.
(4) Pejabat penanda tangan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b harus memenuhi syarat:
a. pegawai negeri sipil;
b. paling rendah menduduki jabatan pengawas/ setara eselon IV pada bagian yang membidangi keuangan atau pejabat fungsional;
c. menguasai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
d. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;

e. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara;
f. tidak menjabat sebagai sebagai pejabat pembuat komitmen dan/atau bendahara pengeluaran; dan
g. tidak dalam status masa persiapan pensiun.
(5) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c harus memenuhi syarat:
a. pegawai negeri sipil;
b. pangkat paling rendah pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/d;
c. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
d. memiliki sertifikat bendahara negara tersertifikasi;
e. sehat jasmani dan rohani, mampu, jujur, tidak terlibat tindak pidana kejahatan/pelanggaran dan kasus kerugian negara;
f. mampu bersikap mandiri dalam mengambil keputusan di bidang keuangan dan bertanggung jawab secara pribadi atas segala keputusan sehubungan dengan pelaksanaan tugas;
g. tidak menjabat sebagai kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, dan/atau pejabat penanda tangan surat perintah membayar; dan
h. tidak dalam status masa persiapan pensiun.

(1) Gubernur menyampaikan keputusan pengangkatan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran untuk satuan kerja Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) kepada:
a. Menteri; dan
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
(2) Gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan keputusan

pengangkatan pejabat pembuat komitmen, pejabat penanda tangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran untuk satuan kerja Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(3) kepada:
a. Menteri; dan
b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Dinas Provinsi yang melaksanakan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, dan Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
a. laporan manajerial; dan
b. laporan akuntabilitas.
(2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
b. pencapaian target keluaran;
c. kendala yang dihadapi; dan
d. saran tindak lanjut.
(3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b terdiri atas:
a. laporan keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan; dan
b. laporan barang.
(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku kuasa pengguna anggaran wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) setiap

triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada:
a. gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan
b. Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan, dalam batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir dan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal melakukan rekapitulasi laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dalam batas waktu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

(1) Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku kuasa pengguna anggaran wajib menyusun serta menyampaikan secara tertulis laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan melalui unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang wilayah yang telah ditetapkan, dalam batas waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(2) Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal melakukan rekapitulasi laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dalam batas waktu paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi.

(1) Pembinaan dan pengawasan intern pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilakukan oleh Menteri.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal yang membidangi program dan kegiatan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) meliputi:
a. sinkronisasi dan koordinasi;
b. pemberian pedoman;
c. fasilitasi;
d. pelatihan;
e. bimbingan teknis;
f. pemantauan;
g. evaluasi; dan
h. pelaporan.
(4) Pengawasan intern atas pelaksanaan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan dan ditugaskan serta reviu atas laporan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal Kementerian.

(1) Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota yang secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan laporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa:
a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya; dan
b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi atau Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kepala Dinas Provinsi dan kepala Dinas Kabupaten/Kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Menteri dapat menarik pelimpahan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan, dalam hal:
a. terdapat perubahan kebijakan dari Menteri;
dan/atau
b. gubernur tidak melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang dilimpahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Menteri dapat menghentikan penugasan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan, dalam hal:
a. terdapat perubahan kebijakan dari Menteri;
b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan agar Menteri menghentikan penugasan sebagian atau seluruh urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang ditugaskan.
(3) Penarikan pelimpahan dan/atau penghentian tugas pembantuan sebagian urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan bagi gubernur dan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN- KP/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2020 Nomor 1667), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari
2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO