Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN, dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
8. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
9. Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat APHP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas dalam bidang analisis pasar hasil perikanan.
10. Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data, penyajian dan pelaporan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
11. APHP Kategori Keterampilan adalah APHP yang memiliki kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang analisis pasar hasil perikanan.
12. APHP Kategori Keahlian adalah APHP yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang analisis pasar hasil perikanan.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

ditetapkan dalam butir kegiatan harus dicapai oleh APHP dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
15. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APHP sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
16. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional APHP.
17. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja APHP dalam bentuk Angka Kredit.
18. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan perilaku yang diperlukan untuk dalam melaksanakan tugas jabatan Analis Pasar Hasil Perikanan.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional APHP.
20. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APHP sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APHP.
21. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh APHP sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
22. Sertifikat Kompetensi adalah jaminan tertulis atas penguasaan kompetensi pada bidang keahlian perikanan tertentu yang diberikan oleh satuan pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
23. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh APHP baik perorangan atau kelompok di bidang analisis pasar hasil perikanan.
24. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

(1) APHP berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan pada Instansi Pemerintah.
(2) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APHP.
(3) Kedudukan APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan Fungsional APHP merupakan jabatan karier PNS.

Jabatan Fungsional APHP termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

(1) Jabatan Fungsional APHP merupakan jabatan fungsional Kategori Keterampilan dan Kategori Keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. APHP Terampil;
b. APHP Mahir; dan
c. APHP Penyelia.
(3) Jenjang Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:
a. APHP Ahli Pertama;
b. APHP Ahli Muda;
c. APHP Ahli Madya; dan
d. APHP Ahli Utama.
(4) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Tugas Jabatan Fungsional APHP yaitu melakukan kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan untuk penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan di dalam maupun di luar negeri.

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional APHP yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu analisis pasar hasil perikanan.
(2) Sub unsur dari unsur utama analisis pasar hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
a. persiapan analisis pasar hasil perikanan;
b. pengumpulan data dan informasi;
c. pengolahan data;
d. analisis data; dan
e. penyajian dan pelaporan.

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. APHP Terampil, meliputi :
1. melakukan pengumpulan bahan rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota;
2. melakukan pengumpulan bahan pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat produsen (penangkapan/ pembudidaya/pengolah/petambak garam);
4. mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang grosir;
5. mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang eceran;
6. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan,
7. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pembudidaya;
8. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pengolah;
9. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang eceran;
10. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang grosir;

11. mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di pasar konvensional (grosir dan eceran);
12. mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di pengolah;
13. mengumpulkan data jumlah produksi/ penjualan/tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);
14. mengumpulkan data sekunder berupa data pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan (jumlah unit usaha/tenaga kerja);
15. mengumpulkan data sekunder berupa jumlah dan kapasitas sarana atau prasarana penyimpanan ikan, rumput laut, pembekuan ikan, pembuatan es, dan/atau pengangkutan;
16. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data harga harian hasil kelautan dan perikanan;
17. melakukan analisis data harga harian hasil kelautan dan perikanan secara deskriptif;
18. melakukan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
19. melakukan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik) sebagai anggota;
20. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai anggota; dan

21. melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai anggota;
b. APHP Mahir, meliputi:
1. melakukan pengolahan bahan rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota;
2. melakukan pengolahan bahan pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. mengumpulkan data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat supplier;
4. mengumpulkan data usaha penanganan/ pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah;
5. mengumpulkan data usaha di tingkat pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier);
6. mengumpulkan data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah);
7. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di supplier;
8. mengumpulkan data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan/cold storage;
9. mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di supplier;
10. mengumpulkan data sekunder berupa produksi kelautan dan perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 tahun terakhir);
11. mengumpulkan data sekunder berupa time series produksi hasil penanganan/pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi;
12. mengumpulkan data sekunder berupa time series harga produk kelautan dan perikanan di tingkat produsen/grosir/eceran;

13. mengumpulkan data sekunder berupa data kebutuhan/konsumsi ikan per kapita per wilayah/ Neraca Bahan Makanan (NBM);
14. mengumpulkan data sekunder berupa inflasi komoditas kelautan dan perikanan;
15. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah atau pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier);
16. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
17. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data jumlah produksi/ penjualan/tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);
18. melakukan penyusunan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
19. melakukan penyusunan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik) sebagai anggota;
20. menyiapkan draft awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai anggota; dan

21. melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai anggota;
dan
c. APHP Penyelia, meliputi:
1. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai ketua;
2. melakukan penyusunan pelaksanaan rencana kerja sebagai ketua;
3. mengumpulkan data volume kebutuhan bahan baku di pasar institusional (hotel, restoran, dan/ atau katering);
4. mengumpulkan data sekunder berupa volume pemasaran interseluler (keluar masuk antar wilayah);
5. mengumpulkan data sekunder berupa data permodalan/kemitraan usaha/investasi hasil kelautan dan perikanan pada unit penanganan/pengolahan ikan;
6. mengumpulkan data sekunder berupa dinamika perilaku pasar;
7. mengumpulkan data sekunder berupa biaya logistik/pola distribusi/musim panen komoditas kelautan dan perikanan;
8. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah);
9. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi, memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data ketersediaan (stock)/volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/cold storage;
10. mengkompilasi, mengklasifikasi, mengkodifikasi, memvalidasi, memverifikasi,

memutakhirkan, mengentri dan mentabulasi data sekunder;
11. melakukan analisis data usaha penanganan /pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah atau pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier) secara deskriptif;
12. melakukan analisis data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah) secara deskriptif;
13. melakukan analisis data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan secara deskriptif;
14. melakukan analisis data ketersediaan (stock)/volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/cold storage/pasar institusional (hotel, restoran, dan/atau katering) secara deskriptif;
15. melakukan analisis data jumlah produksi/ penjualan/ tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI) secara deskriptif;
16. melakukan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua;
17. melakukan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik) sebagai ketua;
18. melakukan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai ketua; dan
19. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai ketua.

(2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
a. APHP Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan identifikasi bahan rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota;
2. melakukan identifikasi bahan pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. mengumpulkan data harga komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir;
4. mengumpulkan data biaya pemasaran hasil kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir;
5. mengumpulkan data biaya usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir;
6. mengumpulkan data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu di tingkat eksportir dan/atau importir;
7. mengumpulkan data volume kebutuhan ikan di eksportir;
8. melakukan kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/sekunder;
9. melakukan analisis data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan secara deskriptif;
10. melakukan identifikasi bahan/materi analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai anggota;
11. melakukan identifikasi bahan/materi analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan

dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai anggota;
12. melakukan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik) sebagai anggota; dan
13. melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai anggota;
b. APHP Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan analis hasil identifikasi bahan rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota;
2. melakukan analisis hasil identifikasi bahan pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. mengumpulkan informasi tambahan logistik dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi data pengolah/data pelaku logistik/data pemasar/data usaha dan data investasi, dan kegiatan lainnya terkait dengan informasi tambahan logistik dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
4. mengumpulkan data preferensi konsumen/data keberterimaan konsumen terhadap suatu produk;
5. mengumpulkan data sekunder pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
6. melakukan analisis data ketersediaan ikan budidaya/hasil tangkapan/Unit Pengolahan Ikan berdasarkan waktu, jenis, lokasi, dan jumlah secara deskriptif;
7. melakukan analisis data penawaran dan harga komoditi secara deskriptif;

8. melakukan analisis data volume kebutuhan ikan di rumah tangga dan/atau Unit Pengolahan Ikan secara deskriptif;
9. melakukan analisis data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan di pengolah secara deskriptif;
10. melakukan analisis data perkembangan harga sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/ provinsi/nasional/internasional) secara analitik;
11. melakukan analisis data biaya pemasaran sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/ provinsi/nasional/internasional) secara analitik;
12. melakukan analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
13. melakukan analisis struktur pasar/penawaran dan permintaan sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
14. melakukan analisis integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional secara analitik;
15. melakukan analisis peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
16. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk kelautan dan perikanan sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/ provinsi/nasional/internasional) secara analitik;
17. melakukan analisis strategi promosi dan/atau pemasaran sebagai laporan (lingkup

kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ internasional) secara analitik;
18. melakukan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai laporan (lingkup kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ internasional) secara analitik;
19. melakukan analisis pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI) sebagai laporan (lingkup kabupaten/ kota/ provinsi/ nasional/ internasional) secara analitik;
20. melakukan analisis efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan) sebagai laporan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
21. melakukan analisis margin hasil kelautan dan perikanan sebagai laporan (lingkup kabupaten/ kota/provinsi/nasional/internasional) secara analitik;
22. melakukan pengolahan data analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai anggota;
23. melakukan pengolahan data analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai anggota;
24. melakukan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
25. melakukan evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik) sebagai anggota;

26. melakukan penyiapan draft awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai anggota;
dan
27. melakukan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai anggota;
dan
c. APHP Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan evaluasi hasil analisis rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai anggota;
2. melakukan evaluasi hasil analisis pelaksanaan rencana kerja sebagai anggota;
3. melakukan analisis data biaya usaha/investasi/kredit bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan secara deskriptif;
4. melakukan analisis data konsumsi ikan/ preferensi konsumen/keberterimaan konsumen terhadap suatu produk secara deskriptif;
5. melakukan analisis perkembangan harga sebagai sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
6. melakukan analisis data biaya pemasaran sebagai bahan rekomendasi

(lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
7. melakukan analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional /internasional) secara analitik;
8. melakukan analisis struktur pasar/penawaran dan permintaan sebagai bahan rekomendasi

(lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
9. melakukan analisis integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional) secara analitik;
10. melakukan analisis peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional) secara analitik;
11. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk kelautan dan perikanan sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
12. melakukan analisis strategi promosi dan/atau pemasaran sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
13. melakukan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional) secara analitik;
14. melakukan analisis pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI) sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
15. melakukan analisis efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi ikan) sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;

16. melakukan analisis margin hasil kelautan dan perikanan sebagai bahan rekomendasi (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
17. melakukan analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai anggota;
18. melakukan analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai anggota;
19. melakukan evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai anggota;
20. melakukan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik) sebagai ketua;
21. melakukan evaluasi draft awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai anggota; dan
22. melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai anggota;
dan
d. APHP Ahli Utama, meliputi:
1. melakukan penyusunan rencana kerja tahunan analis pasar hasil perikanan sebagai ketua;
2. melakukan penyusunan pelaksanaan rencana kerja sebagai ketua;
3. melakukan analisis data perkembangan harga sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;

4. melakukan analisis data biaya pemasaran sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
5. melakukan analisis data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan) sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional) secara analitik;
6. melakukan analisis struktur pasar/ penawaran dan permintaan sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
7. melakukan analisis integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/ internasional) secara analitik;
8. melakukan analisis peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional) secara analitik;
9. melakukan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif produk kelautan dan perikanan sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
10. melakukan analisis strategi promosi dan/atau pemasaran sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
11. melakukan analisis kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/ nasional/internasional) secara analitik;
12. melakukan analisis pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI) sebagai bahan kebijakan (lingkup

kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
13. melakukan analisis efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi ikan) sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/ internasional) secara analitik;
14. melakukan analisis margin hasil kelautan dan perikanan sebagai bahan kebijakan (lingkup kabupaten/kota/provinsi/nasional/internasion al) secara analitik;
15. memberikan rekomendasi dan bertanggung jawab atas analisis kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai ketua;
16. memberikan rekomendasi dan bertanggung jawab atas analisis model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan secara analitik sebagai ketua;
17. melakukan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja sebagai ketua;
18. melakukan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai ketua; dan
19. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya sebagai ketua.
(3) APHP Kategori Keterampilan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) APHP Kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan nilai

angka kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Rincian kegiatan uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

(1) Hasil kerja tugas jabatan bagi APHP Kategori Keterampilan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:
a. APHP Terampil, meliputi:
1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;
2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat produsen (penangkapan/ pembudidaya/pengolah/petambak garam);
4. data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang grosir;
5. data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat pedagang eceran;
6. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pelabuhan perikanan;
7. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pembudidaya;
8. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan

pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pengolah;
9. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang eceran;
10. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di pedagang grosir;
11. data volume kebutuhan bahan baku di pasar konvensional (grosir dan eceran);
12. data volume kebutuhan bahan baku di pengolah;
13. data jumlah produksi/penjualan/tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);
14. data sekunder pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan (jumlah unit usaha/tenaga kerja);
15. data sekunder jumlah dan kapasitas sarana atau prasarana penyimpanan ikan, rumput laut, pembekuan ikan,

pembuatan es, dan/atau pengangkutan;
16. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data harga harian hasil kelautan dan perikanan;
17. laporan hasil analisis data secara deskriptif data harga harian hasil kelautan dan perikanan;
18. laporan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan;
19. laporan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan

dan perikanan sebagai informasi publik (media cetak/elektronik);
20. laporan penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan; dan
21. laporan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya;
b. APHP Mahir, meliputi:
1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;
2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. data harga harian hasil kelautan dan perikanan di tingkat supplier;
4. data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah;
5. data usaha di tingkat pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier);
6. data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah);
7. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan di supplier;
8. data ketersediaan (stock) di Unit Pengolah Ikan/cold storage;
9. data volume kebutuhan bahan baku di supplier;
10. data sekunder produksi kelautan dan perikanan tangkap menurut jenis ikan dan lokasi pendaratan per bulan (3 tahun terakhir);
11. data sekunder time series produksi hasil penanganan/pengolahan menurut jenis produk dan lokasi produksi;
12. data sekunder time series harga produk kelautan dan perikanan di tingkat produsen/grosir/eceran;

13. data sekunder berupa data kebutuhan/konsumsi ikan per kapita per wilayah/Neraca Bahan Makanan (NBM);
14. data sekunder inflasi komoditas kelautan dan perikanan;
15. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah atau pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier);
16. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
17. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data jumlah produksi/penjualan/ tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);
18. laporan penyusunan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan;
19. laporan penyusunan bahan penyajian analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan sebagai informasi publik (media cetak/elektronik);
20. laporan penyiapan draft awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan; dan
21. laporan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya; dan
c. APHP Penyelia, meliputi:

1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;
2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. data volume kebutuhan bahan baku di pasar institusional (hotel, restoran, dan/atau katering);
4. data sekunder volume pemasaran interseluler (keluar masuk antar wilayah);
5. data sekunder permodalan/kemitraan usaha/ investasi hasil kelautan dan perikanan pada unit penanganan/pengolahan ikan;
6. data sekunder dinamika perilaku pasar;
7. data sekunder biaya logistik/pola distribusi/ musim panen komoditas kelautan dan perikanan;
8. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah);
9. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data ketersediaan (stock)/volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/cold storage;
10. laporan hasil kompilasi, klasifikasi, kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, entri dan tabulasi data sekunder;
11. laporan hasil analisis secara deskriptif data usaha penanganan/pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat pengolah atau pemasar (pedagang grosir/eceran/supplier);
12. laporan hasil analisis secara deskriptif data ketersediaan ikan budidaya (waktu, jenis, lokasi dan jumlah);
13. laporan hasil analisis secara deskriptif data penawaran (supply) berupa volume

produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
14. laporan hasil analisis secara deskriptif data ketersediaan (stock)/volume kebutuhan bahan baku di Unit Pengolah Ikan/cold storage/pasar institusional (hotel, restoran, dan/atau katering);
15. laporan hasil analisis secara deskriptif data jumlah produksi/penjualan/tujuan pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);
16. laporan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja;
17. laporan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik);
18. laporan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan; dan
19. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil kelautan dan perikanan tahun sebelumnya.
(2) Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), sebagai berikut :
a. APHP Ahli Pertama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;
2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. data harga komoditi kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir;

4. data biaya pemasaran hasil kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir;
5. data biaya usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan di tingkat eksportir dan/atau importir;
6. data penawaran (supply) berupa volume produksi/pasokan dan daerah tujuan pemasaran per jenis ikan, ukuran dan mutu di tingkat eksportir dan/atau importir;
7. data volume kebutuhan ikan di eksportir;
8. data hasil kodifikasi, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan tabulasi data primer/sekunder;
9. laporan hasil analisis secara deskriptif data pelaku usaha dan kemitraan di bidang pengolah dan pemasar hasil/produk kelautan dan perikanan;
10. buku hasil analisis data secara analitik kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
11. buku hasil analisis data secara analitik model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
12. laporan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik); dan
13. laporan penyiapan bahan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan.
b. APHP Ahli Muda, meliputi:
1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;

2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. data logistik dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi data pengolah/data pelaku logistik/data pemasar/data usaha dan data investasi, dan kegiatan lainnya terkait dengan informasi tambahan logistik dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
4. data preferensi konsumen/data keberterimaan konsumen terhadap suatu produk;
5. data sekunder pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
6. laporan hasil analisis secara deskriptif data ketersediaan ikan budidaya/hasil tangkapan/Unit Pengolahan Ikan berdasarkan waktu, jenis, lokasi, dan jumlah;
7. laporan hasil analisis secara deskriptif data penawaran dan harga komoditi;
8. laporan hasil analisis secara deskriptif data volume kebutuhan ikan di rumah tangga dan/atau Unit Pengolahan Ikan;
9. laporan hasil analisis secara deskriptif data kebutuhan bahan tambahan dan kemasan hasil/produk kelautan dan perikanan di pengolah;
10. laporan hasil analisis secara analitik perkembangan harga;
11. laporan hasil analisis secara analitik data biaya pemasaran;
12. laporan hasil analisis secara analitik data ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan);
13. laporan hasil analisis secara analitik struktur/ penawaran dan permintaan;
14. laporan hasil analisis secara analitik integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar;

15. laporan hasil analisis secara analitik peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar;
16. laporan hasil analisis secara analitik keunggulan komparatif dan kompetitif produk kelautan dan perikanan;
17. laporan hasil analisis secara analitik strategi promosi dan/atau pemasaran;
18. laporan hasil analisis secara analitik kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen;
19. laporan hasil analisis secara analitik pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);
20. laporan hasil analisis secara analitik efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan);
21. laporan hasil analisis secara analitik margin hasil kelautan dan perikanan;
22. buku hasil analisis data secara analitik kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
23. buku hasil analisis data secara analitik model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
24. laporan penyiapan bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja;
25. laporan evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik);
26. laporan penyiapan draft awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan; dan

27. laporan penyiapan bahan evaluasi evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya;
c. APHP Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;
2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. laporan hasil analisis secara deskriptif data biaya usaha/investasi/kredit bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;
4. laporan hasil analisis secara deskriptif data konsumsi ikan/preferensi konsumen/ keberterimaan konsumen terhadap suatu produk;
5. bahan rekomendasi terkait perkembangan harga;
6. bahan rekomendasi terkait biaya pemasaran;
7. bahan rekomendasi terkait ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan);
8. bahan rekomendasi terkait struktur/penawaran dan permintaan;
9. bahan rekomendasi terkait integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar;
10. bahan rekomendasi terkait peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar;
11. bahan rekomendasi terkait keunggulan komparatif dan kompetitif produk kelautan dan perikanan;
12. bahan rekomendasi terkait strategi promosi dan/atau pemasaran;
13. bahan rekomendasi terkait kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen;
14. bahan rekomendasi terkait pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Standar Nasional INDONESIA (SNI);

15. bahan rekomendasi terkait efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan);
16. bahan rekomendasi terkait margin hasil kelautan dan perikanan;
17. buku hasil analisis data secara analitik kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
18. buku hasil analisis data secara analitik model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
19. laporan evaluasi bahan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja;
20. laporan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat sebagai informasi publik (media cetak/elektronik);
21. laporan evaluasi draft awal laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan; dan
22. laporan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya; dan
d. APHP Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja tahunan analisis pasar hasil perikanan;
2. dokumen pelaksanaan rencana kerja analisis pasar hasil perikanan;
3. bahan kebijakan terkait perkembangan harga;
4. bahan kebijakan terkait biaya pemasaran;
5. bahan kebijakan terkait ekspor (pengeluaran) dan/atau impor (pemasukan);
6. bahan kebijakan terkait struktur pasar/penawaran dan permintaan;

7. bahan kebijakan terkait integrasi pasar dan/atau dinamika perilaku pasar;
8. bahan kebijakan terkait peluang dan/atau perkembangan pangsa pasar;
9. bahan kebijakan terkait keunggulan komparatif dan kompetitif produk kelautan dan perikanan;
10. bahan kebijakan terkait strategi promosi dan/atau pemasaran;
11. bahan kebijakan terkait kebutuhan ikan konsumsi dan/atau preferensi konsumen;
12. bahan kebijakan terkait pemasaran produk kelautan dan perikanan bertanda Sandar Nasional INDONESIA (SNI);
13. bahan kebijakan terkait efisiensi dan biaya logistik (pengadaan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi ikan);
14. bahan kebijakan terkait margin hasil kelautan dan perikanan;
15. buku hasil analisis data secara analitik kelayakan usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
16. buku hasil analisis data secara analitik model bisnis usaha kelautan dan perikanan dalam rangka peluang investasi sektor kelautan dan perikanan;
17. laporan penyajian hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan kepada pimpinan unit kerja;
18. laporan penyusunan laporan tahunan hasil analisis data dan informasi pasar hasil kelautan dan perikanan; dan
19. laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan analisis pasar hasil perikanan tahun sebelumnya.

Dalam hal unit kerja tidak terdapat APHP yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), APHP yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
a. APHP yang melaksanakan tugas Analisis pasar hasil perikanan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan;
b. APHP yang melaksanakan tugas Analisis pasar hasil perikanan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional APHP yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional APHP dapat dilakukan melalui:
a. pertama;
b. perpindahan dari jabatan lain; dan
c. promosi.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang perikanan dan/atau kelautan bagi APHP Kategori Keterampilan;
e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang perikanan dan/atau kelautan bagi APHP Kategori Keahlian;
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dari calon PNS.
(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil perikanan.
(5) APHP yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas.
(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APHP ditetapkan dari pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APHP.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang perikanan dan/atau kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keterampilan;
e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang perikanan dan/atau kelautan, atau kualifikasi pendidikan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi Jabatan Fungsional APHP Kategori Keahlian;
f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;

g. memiliki pengalaman di bidang analisis pasar hasil perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
h. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i. berusia paling tinggi:
1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional APHP Kategori Keterampilan, jabatan fungsional APHP Ahli Pertama, dan jabatan fungsional APHP Ahli Muda;
2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional APHP Ahli Madya; dan 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional APHP Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN Angka Kredit.
(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan.

(1) Jabatan Fungsional APHP Ahli Utama dapat diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Utama lain melalui perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus PNS;
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional APHP Ahli Utama;
e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional APHP;
f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang analisis pasar hasil perikanan paling singkat 2 (dua) tahun;
g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan dan mendapat persetujuan Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:
a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilaksanakan dalam hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional APHP; atau
b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APHP satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional APHP.
(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
c. memiliki rekam jejak yang baik;
d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
(3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional APHP yang akan diduduki.
(4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
(5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi APHP wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
(2) Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APHP bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APHP dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APHP dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja.

(1) Pada awal tahun, APHP wajib menyusun SKP.
(2) SKP merupakan target kinerja APHP berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil penilaian SKP APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua Target Angka Kredit

(1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi APHP kategori keterampilan setiap tahun ditetapkan paling kurang:
a. 5 (lima) untuk APHP Terampil;

b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk APHP Mahir; dan
c. 25 (dua puluh lima) untuk APHP Penyelia.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi APHP Penyelia, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(3) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi APHP Kategori Keahlian setiap tahun ditetapkan paling kurang:
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk APHP Ahli Pertama;
b. 25 (dua puluh lima) untuk APHP Ahli Muda;
c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk APHP Ahli Madya; dan
d. 50 (lima puluh) untuk APHP Ahli Utama.
(4) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi APHP Ahli Utama yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
(5) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), APHP wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap Periode.
(6) Ketentuan mengenai Penghitungan Target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga Angka Kredit Pemeliharaan

(1) APHP kategori keterampilan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit yaitu:
a. 4 (empat) Angka Kredit untuk APHP Terampil; dan
b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk APHP Mahir.

(2) APHP Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.
(3) APHP kategori keahlian yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit:
a. 10 (sepuluh) untuk APHP Ahli Pertama;
b. 20 (dua puluh) untuk APHP Ahli Muda; dan
c. 30 (tiga puluh) untuk APHP Ahli Madya.
(4) APHP Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional APHP dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Capaian SKP APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
(2) Capaian Angka Kredit APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, APHP mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja APHP.

(3) Hasil penilaian dan PAK APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja APHP.

Usul penetapan Angka Kredit APHP diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja APHP kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Madya dan APHP Ahli Utama di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
b. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja APHP kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil perikanan untuk Angka Kredit bagi:
a. APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, dan APHP Kategori Keterampilan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
b. APHP Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
c. Kepala Unit Pelaksana Teknis kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, dan APHP Kategori Keterampilan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

d. pejabat administrator yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yag ditunjuk untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, APHP Terampil, dan APHP Mahir di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pejabat yang memiliki kewenangan MENETAPKAN Angka Kredit, yaitu:
1. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Madya dan Ahli Utama di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
2. pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi:
a. APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, dan APHP Kategori Keterampilan di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
b. APHP Penyelia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, APHP Terampil, dan APHP Mahir lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3);
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan APHP dalam pendidikan dan pelatihan.
(3) Tim Penilai APHP terdiri atas:
a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Madya dan APHP Ahli Utama pada Instansi Pemerintah;
b. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Penyelia di lingkungan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan, dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota;
c. Tim Penilai Unit Kerja bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang Kesekretariatan pada unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, APHP Terampil, dan APHP Mahir di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
d. Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian yang ditunjuk untuk Angka Kredit bagi APHP Ahli Pertama, APHP Ahli Muda, APHP Terampil, dan APHP Mahir di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan dan unsur kepegawaian.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
a. seorang Ketua merangkap anggota;
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
(4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau APHP Madya/ Ahli Madya.
(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing.
(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari APHP.

(7) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat
(2) huruf c, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
(8) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat APHP yang dinilai;
b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja APHP; dan
c. aktif melakukan penilaian kinerja.
(9) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari APHP, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja APHP.
(10) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kesekretariatan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk Tim Penilai Pusat;
b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di bidang kesekretariatan pada unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Analisis Pasar Hasil Perikanan untuk Tim Penilai Unit Kerja;
c. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.
(11) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja APHP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja.
(12) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja APHP dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP ditetapkan oleh Instansi Pembina.

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional APHP, untuk:
a. APHP dengan pendidikan SMA atau sederajat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
b. APHP dengan pendidikan Diploma Tiga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
c. APHP dengan pendidikan Sarjana atau Diploma Empat tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
d. APHP dengan pendidikan Magister tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
e. APHP dengan pendidikan Doktor tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), APHP dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional APHP;
b. keanggotaan dalam Tim Penilai;
c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
d. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APHP; atau
e. perolehan gelar/ijazah lain.
(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APHP satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki tercantum dalam Lampiran IV sampai dengan Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.

(4) Selain memenuhi syarat kinerja, APHP yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
(5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh instansi pembina.

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), APHP dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang APHP;
b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang APHP;
c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang APHP;
d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang APHP;
e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang APHP; atau
f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang APHP.
(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Bagi APHP yang akan naik ke jenjang jabatan Penyelia, Ahli Madya, dan Ahli Utama, APHP wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional APHP, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:

a. 4 (empat) bagi APHP Mahir yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APHP Penyelia.
b. 6 (enam) bagi APHP Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APHP Ahli Madya.
c. 12 (dua belas) bagi APHP Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APHP Ahli Utama.

(1) APHP yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi APHP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APHP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, APHP tidak diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APHP dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
a. jumlah sentra produksi;
b. jumlah unit pengolahan ikan; dan
c. cakupan wilayah pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP berdasarkan Peraturan ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP ditetapkan.

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional APHP harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
(2) Kompetensi APHP meliputi:
a. kompetensi teknis;
b. kompetensi manajerial; dan
c. kompetensi sosial kultural.
(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh instansi pembina.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APHP diikutsertakan pelatihan.
(2) Pelatihan yang diberikan bagi APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.
(3) Pelatihan yang diberikan kepada APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis.
(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), APHP dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. mempertahankan kompetensi keahlian sebagai APHP (maintain rating);
b. seminar;
c. lokakarya (workshop); atau
d. konferensi.
(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

(1) APHP diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional APHP;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
e. ditugaskan secara penuh pada Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, jabatan Pengawas, dan jabatan Pelaksana; atau
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional APHP.
(3) APHP yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan

terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional APHP.
(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan selama diberhentikan.
(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional APHP; atau
b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan Fungsional APHP.

APHP yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

(1) Terhadap APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
(2) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional APHP.

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional APHP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, APHP dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, APHP dilarang rangkap Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

(1) Instansi pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional APHP yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional APHP;
b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional APHP;
c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional APHP;
d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja APHP;

e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas APHP;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional APHP;
g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional APHP;
h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional APHP;
j. melakukan analisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional APHP;
k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional APHP;
l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional APHP;
m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APHP;
n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP;
o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional APHP;
p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara; dan
q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional APHP di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier APHP; dan
s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
(3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah

pengguna Jabatan Fungsional APHP setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
(5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional APHP secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh Instansi Pembina.

(1) Jabatan Fungsional APHP wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
(2) Setiap APHP wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Instansi Pembina.

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional APHP.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP dan hubungan kerja instansi pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional APHP diatur oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan pembebasan sementara APHP karena tidak dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional APHP dan Angka Kreditnya, dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional APHP.

(2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sepanjang belum ditetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan fungsional APHP;
b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan sementara sejak dibebaskan dari jabatan fungsionalnya; dan
c. memiliki kinerja paling kurang bernilai baik selama masa pembebasan sementara.
(3) Keputusan pembebasan sementara bagi APHP yang disebabkan karena:
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional APHP;
d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional APHP dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku.
(4) APHP sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhirnya apabila yang bersangkutan telah selesai masa pembebasan sementaranya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional APHP dan Angka Kreditnya.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. PNS dengan penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dengan Pendidikan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang perikanan dan/atau kelautan, dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat dan melaksanakan kegiatan sebagai APHP Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
b. APHP Pelaksana Pemula/Pemula yang belum memiliki ijazah paling rendah diploma dua bidang kelautan dan/atau perikanan, diangkat dan melaksanakan kegiatan sebagai APHP Terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
c. APHP Terampil sampai dengan Penyelia yang belum memiliki ijazah paling rendah diploma dua bidang kelautan dan/atau perikanan tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai APHP pada jenjang jabatan yang didudukinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijazah paling rendah diploma tiga bidang kelautan dan/atau perikanan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
(3) APHP yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberhentikan dari jabatannya.
(4) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat paling tinggi pada jenjang yang didudukinya.

(5) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila akan melaksanakan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi, wajib memiliki ijazah paling rendah diploma tiga bidang kelautan dan/atau perikanan.

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional APHP dan Angka Kreditnya, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.
(2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional APHP yang telah ditetapkan dan semua peraturan pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti ketentuan dalam peraturan menteri ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 997) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA