Peraturan Menteri Nomor 39-m-ind-per-7-2016 Tahun 2016 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

2. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

3. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di bidang usaha Industri yang berkedudukan di INDONESIA.

4. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Izin Prinsip adalah izin yang diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk melakukan

penyediaan lahan, pembangunan infrastruktur Kawasan Industri serta pemasangan/ instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan dalam rangka memulai pembangunan Kawasan Industri.

6. Izin Usaha Kawasan Industri, yang selanjutnya disingkat dengan IUKI, adalah izin yang diberikan untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan Kawasan Industri.

7. Perluasan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut dengan Perluasan Kawasan, adalah penambahan luas lahan Kawasan Industri dari luas lahan sebagaimana tercantum dalam IUKI.

8. Tata Tertib Kawasan Industri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Perusahaan Kawasan Industri, yang mengatur hak dan kewajiban Perusahaan Kawasan Industri, Perusahaan Pengelola Kawasan Industri, dan Perusahaan Industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Industri.

9. Analisis Dampak Lalu Lintas, yang selanjutnya disingkat dengan ANDALALIN, adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lallu Lintas.

10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolalan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

12. Tim Penilai adalah tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan tugas melakukan pemeriksaan atas pemenuhan dan kelengkapan dokumen serta kesiapan operasional Kawasan Industri.

13. Standar Kawasan Industri adalah kriteria minimal dalam aspek infrastruktur, aspek pengelolaan lingkungan, serta aspek manajemen dan layanan yang harus dipenuhi oleh suatu Kawasan Industri.

14. Satu Hamparan adalah satu bentangan lahan lokasi pelaksanaan kegiatan usaha Kawasan Industri, yang dimungkinkan dapat dipisahkan oleh suatu pemisah sepanjang terdapat akses penghubung khusus untuk Kawasan Industri yang bersangkutan.

15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian.

(1) Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri wajib memiliki IUKI.
(2) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, atau RTRW Kabupaten/Kota.
(3) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

(1) Menteri berwenang memberikan IUKI untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas provinsi dan/atau dalam rangka penanaman modal asing.

(2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Gubernur berwenang memberikan IUKI untuk Kawasan Industri yang berlokasi di lintas kabupaten/kota.
(2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan PTSP.

(1) Bupati/walikota berwenang memberikan IUKI untuk Kawasan Industri yang berlokasi dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(2) Bupati/walikota mendelegasikan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTSP.

Kepala instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kepala instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan kepala instansi pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam memberikan IUKI wajib mematuhi Peraturan Menteri ini.

Pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui Izin Prinsip.

(1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan pemberian IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 melalui PTSP.
(2) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. keterangan pemohon; dan
b. keterangan rencana kawasan industri yang terdiri dari:
1. rencana kegiatan; dan
2. rencana permodalan;
dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. keterangan rencana kegiatan, berupa sketsa rencana lokasi;

d. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
e. rekomendasi dari Direktur Jenderal; dan
f. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.

(1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e diajukan melalui Unit Pelayanan Publik (UP2) Kementerian Perindustrian dengan melampirkan laporan keuangan badan usaha pemohon pada tahun sebelumnya yang sudah diaudit oleh akuntan publik.

(2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sesuai Formulir PMK-1A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Petugas pada UP2 menyerahkan permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah lengkap dan benar kepada Direktur Jenderal.

(4) Terhadap permohonan yang telah lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penelitian dan penilaian atas permohonan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a. Kawasan Industri yang dimohonkan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri;
b. memperhitungkan kepadatan Kawasan Industri di sekitar lokasi yang diusulkan; dan/atau
c. perusahaan pemohon memiliki kemampuan finansial untuk membangun Kawasan Industri.

(5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja memberikan rekomendasi/tidak memberikan rekomendasi dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-1A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima menerbitkan:
a. Izin Prinsip dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
b. Surat Penolakan penerbitan Izin Prinsip dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak lengkap atau tidak benar, dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Perusahaan yang telah memperoleh Izin Prinsip dapat mengajukan permohonan IUKI dengan ketentuan telah:
a. melaksanakan penyiapan lahan Kawasan Industri;
b. membangun sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri;
c. membentuk pengelola Kawasan Industri; dan
d. membangun gedung pengelola.
(2) Luas lahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a paling sedikit :
a. 50 (lima puluh) hektar; atau
a. 5 (lima) hektar untuk Kawasan Industri yang diperuntukkan bagi industri kecil dan menengah.

(3) Sebagian infrastruktur dasar di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b berupa tersedianya jaringan jalan, saluran drainase dan instalasi pengolahan air baku.

(1) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Permohonan IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. keterangan umum pemohon; dan
b. data kawasan yang dimohonkan, meliputi:
1. lokasi dan luas lahan Kawasan Industri yang telah dikuasai dan siap digunakan;
2. investasi dan permodalan; dan
3. rencana penggunaan tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri;
yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
b. Izin Prinsip;
c. fotokopi izin lokasi;
d. fotokopi Izin Lingkungan;

e. fotokopi surat persetujuan dokumen ANDALALIN Kawasan Industri;
f. fotokopi Rencana Tapak Tanah (site plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh instansi yang berwenang;
g. laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan Kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK- 4;
h. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan;
i. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
j. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterima dengan lengkap.
(2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menilai:
a. pemenuhan sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
b. kesesuaian antara kelengkapan dokumen dalam permohonan dengan kondisi lapangan.
(3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan format sesuai Formulir PIK-3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud

pada ayat
(3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan:
a. IUKI dalam hal ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah dipenuhi dengan lengkap dan benar, dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
b. Surat Penolakan penerbitan IUKI dalam hal sebagian infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan, dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Permohonan IUKI untuk Kawasan Industri yang diajukan oleh beberapa Perusahaan Industri yang telah berdiri dan berada dalam Satu Hamparan dengan luas lahan keseluruhan paling sedikit 20 (dua puluh) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e PERATURAN PEMERINTAH Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri diajukan kepada Menteri.
(2) Permohonan IUKI untuk Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
a. tanpa melalui Izin Prinsip;
b. diajukan paling lambat pada tanggal 28 Desember 2017;
c. telah membentuk perusahaan pengelola Kawasan Industri;
d. telah membangun infrastruktur dasar di Kawasan

Industri sesuai dengan Standar Kawasan Industri;
dan
e. telah menyediakan kantor untuk pengelola Kawasan Industri.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-3A tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini yang memuat:
a. keterangan umum pemohon; dan
b. data kawasan yang dimohonkan, meliputi:
1. lokasi dan luas lahan;
2. investasi dan permodalan; dan
3. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri.
yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum atau oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi;
b. surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. fotokopi Izin Lingkungan sebagai Kawasan Industri;
d. fotokopi dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
e. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

(1) Menteri menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diterima dengan lengkap.
(2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menilai:
a. pemenuhan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri; dan
b. kesesuaian antara kelengkapan dokumen dalam permohonan dengan kondisi lapangan.
(3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan:
a. IUKI dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 telah lengkap dan benar; atau
b. Surat Penolakan penerbitan IUKI dalam hal infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan.

(6) IUKI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 12 ayat (3) huruf i, Pasal 13 ayat (2) huruf a, dan Pasal 14 ayat (4) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri.

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan wajib memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri.
(2) Perusahaan Kawasan Industri dapat mengajukan permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri dengan ketentuan:
a. dilakukan tanpa melalui Izin Prinsip;
b. telah menguasai dan selesai menyiapkan lahan Perluasan Kawasan yang merupakan Satu Hamparan yang menyatu dengan Kawasan Industri yang sudah ada;
c. telah menyusun perubahan Amdal, ANDALALIN, dan perencanaan Kawasan Industri;
d. telah menambah infrastruktur dasar dalam rangka Perluasan Kawasan; dan
e. Lahan Perluasan Kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri.
(3) Penambahan lahan Kawasan Industri yang dilakukan bukan dalam Satu Hamparan diajukan sebagai permohonan IUKI tersendiri.

(1) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Permohonan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. keterangan umum pemohon; dan
b. data Perluasan Kawasan yang dimohonkan, meliputi:
1. lokasi dan luas Perluasan Kawasan;
2. investasi dan permodalan; dan
3. tenaga kerja Perusahaan Kawasan Industri;
yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan melampirkan dokumen:
a. fotokopi IUKI;
b. surat pernyataan dari Perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan Perluasan Kawasan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai RTRW dengan menggunakan format sesuai Formulir PMK-2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. data laporan Kawasan Industri 2 (dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PMK-6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. fotokopi perubahan Izin Lingkungan;
e. fotokopi surat persetujuan dokumen perubahan ANDALALIN Kawasan Industri;
f. fotokopi Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan
g. susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri.

(1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menugaskan Tim Penilai untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diterima dengan

lengkap.
(2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan untuk menilai:
a. pemenuhan penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri sesuai Standar Kawasan Industri;
dan
b. kesesuaian antara dokumen permohonan dan kondisi lapangan.
(3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam BAP dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Tim Penilai menyerahkan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak BAP diterima menerbitkan:
a. Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 telah lengkap dan benar; atau
b. Surat Penolakan penerbitan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam hal penambahan infrastruktur dasar Kawasan Industri belum sesuai atau terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan.
(6) Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7) Surat Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dengan menggunakan format sesuai dengan Formulir PIK-9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 19 terdiri dari unsur pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang:
a. perindustrian;
b. PTSP;
c. pekerjaan umum; dan
d. pertanahan.
(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh Menteri beranggotakan wakil dari Direktorat Jenderal yang membina Kawasan Industri dan dapat melibatkan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota.
(3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh gubernur beranggotakan wakil dari SKPD provinsi dan SKPD kabupaten/kota dengan melibatkan wakil dari Direktorat Jenderal yang membina Kawasan Industri.
(4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk oleh bupati/walikota beranggotakan wakil dari SKPD kabupaten/kota dengan melibatkan wakil dari Direktorat Jenderal yang membina Kawasan Industri.

(1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Kawasan Industri dan tidak memiliki IUKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. penutupan sementara.

(1) Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan Perluasan Kawasan dan tidak memiliki Izin Perluasan Kawasan Industri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. penutupan sementara.

(1) Pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan surat peringatan tertulis sesuai dengan format dalam Formulir PIK-10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dan Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan dengan menggunakan surat pengenaan denda administratif sesuai dengan format dalam Formulir PIK-11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dan Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menggunakan surat pengenaan penutupan sementara sesuai dengan format dalam Formulir PIK-12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, perusahaan atau Perusahaan Kawasan Industri yang telah mengajukan permohonan perizinan berupa:
a. Izin Prinsip;
b. IUKI; dan/atau
c. Izin Perluasan Kawasan Industri;
yang masih dalam proses harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2014 Nomor 281), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA