Ditetapkan: 2022-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang
selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen
yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -3-
Bagian Kesatu
Kedudukan
(1) PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
bersifat independen dan bebas dari campur tangan
dan pengaruh kekuasaan mana pun.
(2) PPATK bertanggung jawab kepada Presiden.
(3) PPATK dipimpin oleh Kepala.
Bagian Kedua
Tugas
PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas
tindak pidana pencucian uang.
Bagian Ketiga
Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 3, PPATK menyelenggarakan fungsi:
pencucian uang;
diperoleh PPATK;
transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana
pencucian uang dan/atau tindak pidana lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -4-
Pencucian Uang.
Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 3 dan Pasal 4, PPATK juga menyelenggarakan tugas
dan fungsi berkaitan dengan pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Susunan organisasi PPATK terdiri atas:
- Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan;
dan
Bagian Kedua
Kepala PPATK
(1) Kepala PPATK mempunyai tugas memimpin,
bertanggung jawab, dan mengendalikan pelaksanaan
tugas dan fungsi PPATK.
(2) Kepala PPATK mewakili PPATK di dalam dan di luar
pengadilan.
(3) Kepala PPATK dapat menyerahkan kewenangan
mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Wakil Kepala PPATK, seorang atau beberapa orang
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -5-
pegawai PPATK, dan/atau pihak lain yang khusus
ditunjuk untuk itu.
Bagian Ketiga
Wakil Kepala PPATK
(1) Wakil Kepala PPATK bertugas membantu Kepala
PPATK.
(2) Wakil Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung
jawab kepada Kepala PPATK.
(3) Dalam hal Kepala PPATK berhalangan, Wakil Kepala
PPATK mempunyai tugas memimpin, bertanggung
jawab, dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan
fungsi PPATK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Keempat
Sekretariat Utama
(1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala PPATK.
(2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.
Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan PPATK.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 10, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -6-
anggaran PPATK;
- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, arsip,
manajemen internal, dan dokumentasi PPATK;
PPATK;
- pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
layanan pengadaan PPATK; dan
PPATK.
(1) Sekretariat Utama terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Biro.
(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi Biro tidak dapat
dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) Bagian.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Bagian yang menangani fungsi ketatausahaan
pimpinan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan dapat terdiri atas paling
banyak 2 (dua) Subbagian.
Bagian Kelima
Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama
(1) Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
(2) Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama dipimpin oleh
Deputi.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -7-
Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang strategi, hukum, dan
kerja sama terkait pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan
terorisme.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 14, Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama
menyelenggarakan fungsi:
bidang strategi, hukum, serta kerja sama dalam negeri
dan internasional terkait pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana pendanaan terorisme;
bidang strategi, hukum, serta kerja sama dalam negeri
dan internasional terkait pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan
tindak pidana pendanaan terorisme;
- pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Strategi dan
Kerja Sama; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
PPATK.
(1) Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) Bagian
yang melaksanakan fungsi administrasi.
(2) Direktorat dan Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -8-
Bagian Keenam
Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
(1) Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala PPATK.
(2) Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
dipimpin oleh Deputi.
Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan,
koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, serta pelaporan dan
pengelolaan data dan informasi yang diterima PPATK.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 18, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan
Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:
- perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, serta
pelaporan dan pengelolaan data dan informasi;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor, serta
pelaporan dan pengelolaan data dan informasi;
dan Pengawasan Kepatuhan; dan
PPATK.
(1) Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Direktorat dan 1
(satu) Bagian yang melaksanakan fungsi administrasi.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -9-
(2) Direktorat dan Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
(1) Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PPATK.
(2) Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan dipimpin oleh
Deputi.
Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan, koordinasi, dan
pelaksanaan kebijakan di bidang analisis dan pemeriksaan
tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana
pendanaan terorisme.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 22, Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
menyelenggarakan fungsi:
bidang analisis dan pemeriksaan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan
terorisme;
bidang analisis dan pemeriksaan tindak pidana
pencucian uang dan tindak pidana pendanaan
terorisme;
- pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Analisis dan
Pemeriksaan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
PPATK.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -10-
(1) Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan terdiri atas
paling banyak 3 (tiga) Direktorat dan 1 (satu) Bagian
yang melaksanakan fungsi administrasi.
(2) Direktorat dan Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedelapan
Unsur Pengawas
(1) Inspektorat dibentuk sebagai unsur pengawas di
lingkungan PPATK.
(2) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala PPATK dan secara administrasi
dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama.
(3) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan intern di lingkungan PPATK.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
### Pasal 26, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;
penugasan Kepala PPATK;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
PPATK.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -11-
(1) Inspektorat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Inspektorat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu
oleh 1 (satu) Bagian.
Bagian Kesembilan
Pusat
(1) Pusat dibentuk sebagai unsur pendukung di
lingkungan PPATK.
(2) Pusat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala PPATK.
(3) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Pusat.
(1) Penentuan jumlah pusat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) didasarkan pada analisis
organisasi dan beban kerja.
(2) Pusat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan 1
(satu) Subbagian yang melaksanakan fungsi di bidang
administrasi atau ketatausahaan.
(3) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat tidak dapat
dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terdiri
atas paling banyak 1 (satu) Bidang.
(4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional.
(5) Dalam hal Pusat tidak 1 (satu) lokasi dengan
Sekretariat Utama, fungsi di bidang administrasi atau
ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diwadahi dalam bentuk Bagian.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -12-
(1) Kepala PPATK dapat mengangkat Tenaga Ahli paling
banyak 5 (lima) orang untuk memberikan
pertimbangan mengenai masalah tertentu sesuai
dengan bidang keahliannya.
(2) Tenaga Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala PPATK.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Ahli diatur dalam
Peraturan PPATK.
TATA KERJA
Kepala PPATK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
harus bekerja sama dan menerapkan sistem akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.
(1) PPATK harus menyusun proses bisnis yang
menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan
efisien antar unit organisasi di lingkungan PPATK.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses bisnis antar
unit organisasi di lingkungan PPATK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
PPATK.
PPATK harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh
jabatan di lingkungan PPATK.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -13-
Setiap unsur di lingkungan PPATK dalam melaksanakan
tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan PPATK
maupun dengan kementerian/lembaga lain yang terkait.
Semua unsur di lingkungan PPATK harus menerapkan
reformasi birokrasi, manajemen risiko, dan sistem
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan
memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan
secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara
berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit
organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit organisasi di bawahnya.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -14-
Bagian Kesatu
Jabatan
(1) Sekretaris Utama dan Deputi merupakan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon
I.a.
(2) Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat
merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
jabatan struktural eselon II.a.
(3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan
Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau
jabatan struktural eselon IV.a.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
(1) Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden.
(2) Kepala PPATK dan Wakil Kepala PPATK memegang
jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala
PPATK dan Wakil Kepala PPATK dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sekretaris Utama dan Deputi diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden atas usul Kepala PPATK.
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -15-
Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat, Kepala
Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan
Fungsional di lingkungan PPATK diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala PPATK.
Jabatan Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan
PPATK dapat diisi dari non Pegawai Negeri Sipil setelah
mendapat persetujuan dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
PENDANAAN
Segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas
dan fungsi PPATK bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan
organisasi, dan tata kerja PPATK ditetapkan oleh Kepala
PPATK setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
(1) Perwakilan PPATK dapat dibuka di daerah.
(2) Perwakilan PPATK di daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PPATK setelah
mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -16-
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh
pejabat yang memangku jabatan di lingkungan PPATK,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden
ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
Peraturan Perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 284), dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
www.peraturan.go.id
---
2022, No. 18 -17-
2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 284), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022
INDONESIA,
ttd.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2022
,
ttd.
www.peraturan.go.id
