Ditetapkan: 2021-01-01
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan
Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan,
yang selanjutnya disebut Tunjangan Pengawas
Ketenagakerjaan adalah tunjangan jabatan yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Ketenagakerjaan, diberikan Tunjangan Pengawas
Ketenagakerjaan setiap bulan.
Besaran Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Presiden ini.
Pemberian Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan bagi:
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara; dan
- Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Instansi
Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
www.peraturan.go.id
---
2021, No.258 -4-
Pemberian Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan
dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan
struktural, jabatan fungsional lain, atau karena hal lain
yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran
Tunjangan Pengawas Ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
---
2021, No.258 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 November 2021
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
---
2021, No.258 -6-
LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
BESARAN
NO JABATAN FUNGSIONAL
TUNJANGAN
Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian
1. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Utama Rp2.025.000,00
1. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya Rp1.380.000,00
1. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Rp1.100.000,00
1. Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama Rp540.000,00
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
www.peraturan.go.id
