PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan
baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam penyiapan, pengolahan, dan/ atau pembuatan
makanan atau minuman.
1. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang
diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar
masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan
harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas
ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di
masyarakat.

1. Cadangan . . .

SK No 156198 A jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

1. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya
disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai
dan dikelola oleh Pemerintab.
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
1. Kekurangan Pangan adalah suatu kondisi di mana
seseorang secara reguler mengonsumsi jumlah
makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi
yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat.
1. Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan Pokok dan
Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah,
Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat dalam
mengatasi Masalah Pangan dan Krisis Pangan,
meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin
dan/ atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama
internasional.
1. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan,
kelebihan, dan/ atau ketidakmampuan perseorangan
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan
Pangan dan Keamanan Pangan.
1. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang
dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah
yang disehabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi
Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan
lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
1. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya
disebut Kepala Sadan adalah kepala lembaga
pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan
tugas pemerintahan di bidang Pangan.
1. Harga Pembeliar1 Pemerintah yang selanjutnya
disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah
di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu
yang ditetapkan menjadi CPP.
1. Harga ...

SK No 156199 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INOONESIA

- 4 ­
1. Harga Acuan adalah harga Pangan yang ditetapkan oleh
Kepala Badan dengan mempertimbangkan struktur
biaya yang wajar mencakup antara lain biaya produksi,
biaya distribusi, keuntungan, dan/ atau biaya lain.
1. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya
disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik
Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa
kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi
atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik
Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang
tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
1. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang
selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha
Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang
Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau
lainnya.

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
- jenis dan jumlah CPP;
- penyelenggaraan CPP;
- penugasan Badan Usaha Milik Negara; dan
- pendanaan.

Pasal3

(1) CPP berupa Pangan Pokok Tertentu ditetapkan

berdasarkan jenis dan jumlahnya.

(2) Jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan sebagai

CPP meliputi:
- beras;
- Jagung;
- kedelai;
- bawang ...

SK No 156214 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

- 5 ­
- bawang;
- cabai;
- daging unggas;
- telur unggas;
- daging ruminansia;
1. gula konsumsi;
J. minyak goreng; dan
- ikan.

(3) Jenis Pangan Pokok Tertentu berupa minyak goreng

sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
j ditujukan untuk menjaga stabilitas harga di
konsumen.

(4) Selain jenis Pangan Pokok Tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Presiden dapat menetapkan
jenis Pangan Pokok Tertentu lainnya sebagai CPP.

(5) Penyelenggaraan CPP atas jenis Pangan Pokok Tertentu

sebagai CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan secara bertahap.

(6) Tahap pertama penyelenggaraan CPP sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jenis Pangan
Pokok Tertentu meliputi:
- beras;
- jagung; dan
- kedelai.

(7) Penyelenggaraan CPP tahap selanjutnya ditetapkan

oleh Kepala Badan.

(1) Jumlah CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

(2) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi
tingkat menteri/kepala lembaga.

(3) Penetapan ...

SK No 156201 A jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INOONESIA

• 6 ­

(3) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu
masing-masing Pangan Pokok Tertentu sebagai CPP.

(4) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- produksi Pangan Pokok Tertentu secara nasional;
- penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan
Pangan;
- pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan
Pangan Pokok Tertentu pada tingkat produsen dan
konsumen;
- pelaksanaan perjanjian internasional dan Bantuan
Pangan kerja sama internasional; dan
- angka kecukupan gizi yang dianjurkan.

(5) Penetapan jumlah CPP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun.

Dalam rangka penyelenggaraan CPP, Badan Pangan
Nasional melakukan perencanaan CPP yang paling sedikit
meliputi:
- target sasaran penyaluran CPP; dan
- target pengadaan CPP.

Pasal6

(1) Penyelenggaraan CPP dilakukan melalui:

• pengadaan;
• pengelolaan; dan
• peny&.lura.n.

(2) Pengadaan ...

SK No 156202 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INOONESIA

• 7 ­

(2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a meliputi pembelian Pangan Pokok Tertentu yang
ditetapkan sebagai CPP dan metode pengadaan lain
yang sah.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan
stok antar wilayah, pengolahan, dan/atau pelepasan
stok atas Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan
sebagai CPP.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c merupakan pengeluaran CPP sesuai kebutuhan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan masing-masing

CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Kepala Badan.

(1) Pengadaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf a diutamakan melalui pembelian
produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok
komersial Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan.

(2) Pembelian CPP dari dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Harga Acuan
pembelian atau HPP yang ditetapkan oleh Kepala
Badan.

(3) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat

produsen di bawah Harga Acuan pembelian atau HPP,
dilakukan pembelian dengan mengacu pada Barga
Acuan pembelian atau HPP.

(4) Dalam hal rata-rata harga pasar setempat di tingkat

produsen di atas Harga Acuan pembelian atau HPP,
diberikan fleksibilitas harga pembelian dengan jangka
waktu tertentu.

(5) Besaran fleksibilitas harga pembelian sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan.

(6) Dalam ...

SK No 156215 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

(6) Dalam hal dalam pelaksanaan fleksibilitas harga

pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terdapat selisih kurang, Pemerintah memberikan
penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan
pen.1ndang-undangan.

Pasal8

(1) Dalam hal pengadaan CPP dari dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tidak
mencukupi untuk:
- pemenuhan cadangan;
- menjaga stabilitas harga dalam negeri; dan/ atau
- memenuhi kebutuhan Pemerintah lainnya,
dapat dilakukan pengadaan CPP dari luar negeri dengan
tetap menjaga kepentingan produsen dan konsumen
dalam negeri.

(2) Jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan CPP dari

luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Pengadaan CPP dari luar negeri sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal9

(1) Pengelolaan CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

aya.t (1) huruf b dilakukan untuk menjaga kecukupan
CPP baik jumlah maupun mutunya antardaerah dan
antarwaktu.

(2) Pengelolaan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui mekanisme:
- perputaran stok secara dinamis sesuai kebutuhan
operasional; dan/ atau
- memanfaatkan teknologi untuk menjaga mutu
dan memperpanjang masa simpan produk.

### Pasal 10 ...

SK No 156204 A jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

(1) CPP yang telah melampaui batas waktu simpan

dan/ atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu
akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat
dilakukan pelepasan CPP.

(2) Pelepasan CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui penjualan, pengolahan, penukaran,
dan/ atau hibah.

(3) Ketentuan mengenai batas waktu simpan, batas mutu,

dan mekanisme pelepasan CPP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
Kepala Badan.

(1) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

ayat (1) huruf c dilakukan untuk menanggulangi:
- Kekurangan Pangan;
- gejolak harga Pangan;
- bencana alam;
- bencana sosial; dan/ atau
- keadaan darurat.

(2) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/ atau
pelaksanaan untuk:
- stabilisasi harga Pangan;
- mengatasi Masalah Pangan;
- mengatasi Krisis Pangan;
- pemberian Bantuan Pangan;
- kerjasama internasional;
- pemberian Bantuan Pangan luar negeri; dan/ atau
- keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.

(3) Penyaluran ...

SK No 156216 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

- 10 ­
(3} Penyaluran CPP untuk menanggulangi Kekurangan
Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga
Pangan sebaga.imana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dilakukan· melalui operasi pasar umum atau operasi
pasar khusus pada sasaran tertentu.

(4) Operasi pasa.r umum atau opt:rasi pasar khusus pada

sasaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan dengan mengacu pada Harga Acuan atau
harga eceran tertinggi.

(5) Harga eceran tertinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) merupakan harga tertinggi penjualan Pangan
Pokok Tertentu di tingkat konsumen yang ditetapkan
oleh Kepala Badan.

(6) Penyaluran CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan
berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat
menteri / kepa) a lembaga.

(1) Dalam melaksanakan penyeje!lggaraan CPP

sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah
dapa~ menugaskan Perum BULOG dan/ atau BUMN
Pangan.

(2) Pemerintah menugaskan Perum BULOG untuk

menyelenggarakan CPP tahap pertama yang meliputi
beras, jagung, dan kedeiai.

(3) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Perum BULOG dapat bekerja sama
dengan BUMN Pangan dan/ atau badan usaha atau
pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan
yang baik.

(4) Penyelenggaraan ...

SK No 156206 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

• 11 ­

(4) Penyelenggaraan CPP selain CPP tahap pertama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditugaskan
oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dan/ atau
BUMN Pangan berdasarkan usulan Kepala Badan.

(5) Pengusulan penugasan kepada BUMN Pangan oleh

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat
Umum Pemegang Saham atau menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
badan usaha milik negara.

(6) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan
dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja.
sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya
sesuai tata kelola perusahaan yang baik.

(7) Perum BULOG dan/ atau BUMN Pangan yang diberikan

penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan
kepada Kepala Badan dan menteri/kepala lembaga
terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan
atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

(8) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah
Daerah memberikan kemudahan perizinan, keringanan
biaya penz1nan, pembebasan biaya penzman,
pemanfaatan barang milik negara/daerah, dan fasilitas
perpajakan dan kepabeanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BABV
PENDANAAN

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan CPP
bersumber pada:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/ atau
- sumber pendanaan lain yang sah dan tidak rnengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

### Pasal 14 ...

SK No 156220 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIOEN

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1), Pemerintah
memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah
dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/ atau BUMN
Pangan, termasuk margin yang diharapkan sesuai
dengan tingkat kewajaran.

(2) Dalam rangka pemberian kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat meminta
bantuan lembaga yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan
pembangunan untuk melakukan pemeriksaan atas
semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Perum BULOG
dan/ atau BUMN Pangan.

(3) Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan/ atau lembaga

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan kepada Kepala Badan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan

penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan
jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum
BULOG dan/ atau BUMN Pangan.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan dapat menugaskan Badan Usaha
Penjaminan untuk memberikan Jamman kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian jaminan

kredit dan/ atau subsidi bunga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan pcraturan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

## BAB VI ...

SK No 1562I8A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

• 13 ­

(1) Penugasan kepada Perum BULOG sebagaimana diatur

dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016
tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum)
BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 201 7 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum
(Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 35) dilanjutkan sampai dengan akhir
Tahun 2022.

(2) Pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pengamanan harga Pangan di tingkat produsen
dan konsumen;
- pengelolaan CPP;
- penyediaan dan pendistribusian Pangan;
- pelaksanaan impor Pangan dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan industri berbasis Pangan; dan
- pengembangan pergudangan Pangan.

(3) Perum BULOG dalam melaksanakan penugasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga
ketersediaan Pangan dan stabilisasi harga Pangan pada
tingkat konsumen dan produsen untuk CPP berupa
beras, melakukan:
- pengamanan harga beras di tingkat produsen dan
konsumen;

• pengelolaan ...

SK No 156219 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

### REPUBLIK INOONESIA

• 14 ­

- pengelolaan cadangan beras Pemerintah;
- penycdiaan dan pendistribusian beras kepada
golongan masyarakat tertentu;
- pelaksanaan impor beras dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- pengembangan industri berbasis beras, termasuk
produksi padi/ gabah, pengolahan gabah dan
beras; dan
- pengembangan pergudangan beras.

(4) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perum BULOG melakukan penyaluran
CPP sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 11.

(5) Dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Perum BULOG dapat melakukan
penyaluran CPP selain sebagaimana dimaksud da]am

### Pasal 11 untuk kebutuhan:

• masyarakat berpendapa.tan rendah untuk beras;
• industri pakan ternak untuk jagung;
• pengrajin tahu dan tempe untuk kedelai; dan
• kebutuhan lainnya.

(6) Penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial.

(7) Penyaluran jagung sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b dan kedelai sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf c ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian.

(8) Jenis kebutuhan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) huruf d dan penyalurannya ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perdagangan.

(9) Pendanaan ...

SK No 156210A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIOEN

• 15 ­

(9) Pendanaan yang diperlukan oleh Perum BULOG dalam

pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pa.sal 13 dan Pasal 15.

(10) Dalam rangka pelaksanaan penugasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan
kompensasi atas semua biaya yang telah dike]uarkan
oleh Perum BULOG, termasuk margin yang diharapkan
sesuai dengan tingkat kewajaran.

(11) Dalam rangka pemberian kompensasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (10), menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan dapat meminta bantuan lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bi.dang
pengawasan keuangan dan pembangunan untuk
melakukan pemeriksaan atas semua biaya yang telah
dikeluarkan oleh Perum BULOG.

(12) Pembayaran kompensasi dan margin sebagaimana

dimaksud pada ayat (10) disediakan melalui Bagian
Anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan Perum BULOG

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan bcrwenang untuk melakukan:
- perumusan kebijakan dan peneta.pan kebijakan
stabilisasi harga dan distribusi CPP yang meliputi
beras) jagung, dan kedelai; dan
- pcrumusan kebijakan dan penetapan kebutuhan
ekspor dan impor CPP yang meHputi beras, jagung,
dan kedelai.

(2) Ketentuan Pasal 28 ayat (lJ Peraturan Presiden Nomor

66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 162) dinyatakan tidak berlaku sepanja.ng untuk
pelaksanaan penugasan kepada Perum BULOG
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB VII ...

SK No 156211 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

• 16 ­

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016
tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum)
BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada
Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka
Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 35), dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Peraturan Presiden ini.

### Pasal 1 g

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan
Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada
Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka
Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun
2016 tentang Penugasan kepada Pen.1saha.an Umum (Perum)
BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden 1m mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...

SK No 156212 A
jdih.kemenkeu.go.id

---

PRESIDEN

- 17 ­
Agar setiap on~ng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden m1 dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2022

,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARlAT NEGARA

### REPUBLIK INDONES1A

Perundang-undangan dan
trasi Hukum,

"

anna Dja:nan

SK No 156585 A
jdih.kemenkeu.go.id