PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Definisi

Untuk keperluan Protokol ini:

(a) “Sistem Transit Kepabeanan ASEAN” atau “ACTS” adalah sistem

kepabeanan dalam hal angkutan transit di bawah pengawasan Pabean

untuk memfasilitasi pergerakan barang yang melewati wilayah satu atau

lebih Para Pihak yang ditetapkan berdasarkan Protokol ini, pada saat

melintasi satu atau lebih wilayah tersebut merupakan satu bagian dari

keseluruhan perjalanan yang dimulai dan berakhir di luar perbatasan satu

atau lebih wilayah Para Pihak yang dilewati arus lalu lintas barang transit;

(b) “Prosedur ACTS” adalah peraturan dan prosedur yang mengatur ACTS

sebagaimana ditetapkan dalam Protokol ini beserta Lampiran Teknisnya;

1

---

(c) “Otoritas yang berwenang” adalah otoritas Pabean atau otoritas lainnya

yang bertanggung jawab menerapkan ketentuan Protokol ini;

(d) “Pabean” adalah otoritas Pabean Para Pihak;

(e) “Kewajiban Pabean” adalah bea kepabeanan, pajak, dan biaya yang dapat

dikenakan untuk barang-barang berdasarkan prosedur ACTS;

(f) “Kantor Pabean Keberangkatan” adalah setiap kantor Pabean tempat

pelaksanaan transit dimulai;

(g) “Kantor Pabean Tujuan” adalah setiap kantor Pabean tempat pelaksanaan

transit berakhir;

(h) “Kantor Pabean Transit” adalah setiap kantor Pabean tempat keluar dari

atau masuk menuju suatu Pihak dalam rangka pelaksanaan transit;

(i) “Pemberitahuan Transit Pabean” adalah pemberitahuan yang diajukan oleh

Prinsipal kepada Kantor Pabean Keberangkatan untuk menempatkan

barang berdasarkan prosedur ACTS;

(j) “Teknik pengolahan data” adalah pemasukan informasi yang diperlukan

untuk melengkapi persyaratan formal terkait ke dalam sistem pengolahan

data otoritas yang berwenang atau pertukaran pesan standar Elektronik

dengan otoritas yang berwenang;

(k) “Penjamin” adalah setiap pihak ketiga orang perseorangan atau badan

hukum yang secara tertulis bersedia membayar secara bersama-sama dan

masing-masing dengan prinsipal setiap kewajiban Pabean yang potensial

sampai dengan jumlah yang dijaminkan;

(l) “Kantor Penjaminan” adalah kantor yang ditunjuk oleh Pihak untuk

mengurus pengaturan di negara tersebut dalam rangka pemberian

kewenangan bagi penjamin dan pengawasan jaminan yang mencakup

pelaksanaan transit;

(m) “Prinsipal” adalah orang yang menempatkan barang-barang berdasarkan

prosedur ACTS, walaupun hal ini dilakukan oleh perwakilan resminya;

(n) “Pelaksanaan transit” adalah pengangkutan barang dari Kantor Pabean

Keberangkatan menuju Kantor Pabean Tujuan berdasarkan prosedur ACTS.

2

---

Kewajiban bagi Prinsipal

1. Dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS, Prinsipal wajib

bertanggung jawab atas pembayaran kewajiban Pabean yang dapat

dibayarkan karena ketidakwajaran yang terjadi sebelum berakhirnya

pelaksanaan transit. Kewajiban yang sama juga berlaku pada saat barang

telah disertakan berdasarkan prosedur ACTS oleh perwakilan resmi

Prinsipal.

1. Prinsipal wajib dipersyaratkan untuk:

(a) menunjukkan barang utuh dengan dokumen yang diperlukan, di Kantor

Pabean Tujuan, dalam jangka waktu yang ditentukan, kecuali ada

otorisasi untuk mengakhiri prosedur ACTS di tempat pelaku usaha yang

telah diberikan berdasarkan Pasal 41 Lampiran ini;

(b) menunjukkan pada otoritas yang berwenang, berdasarkan permintaan

dan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, semua dokumen dan

informasi lainnya yang relevan dengan pelaksanaan transit; dan

1

---

(c) menaati ketentuan yang berhubungan dengan ACTS.

1. Ayat 1 dan 2 Pasal ini juga wajib berlaku bagi pengangkut atau orang

perseorangan atau badan hukum lainnya yang menerima barang dan

mengetahui bahwa barang tersebut diangkut berdasarkan prosedur ACTS.

Ketentuan Umum

1. Dengan tetap memperhatikan ayat 2 dan 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib

mengizinkan barang untuk diangkut dalam wilayahnya berdasarkan prosedur

ACTS.

1. Para Pihak dapat melarang dan/atau membatasi barang tertentu dari

penggunaan ACTS, apabila hal tersebut didasarkan pada alasan moralitas

publik, kebijakan publik atau keamanan publik, perlindungan kesehatan dan

kehidupan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, perlindungan aset

nasional yang memiliki nilai artistik, historis atau arkeologis, atau

perlindungan industri atau perdagangan.

1. Setelah penandatanganan Protokol ini, daftar barang yang dilarang dan/atau

dibatasi bagi setiap Pihak wajib ditetapkan Lampiran Protokol ini. Setiap

Pihak dapat mengubah daftar barang yang dilarang dan/atau dibatasi,

dengan segera memberitahukan Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai

perubahan tersebut. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib segera

mengomunikasikan Lampiran yang sudah diperbaharui kepada Para Pihak.

1. Barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur ACTS wajib tidak dikenakan

pembayaran bea kepabeanan dan pajak, selain biaya untuk pengangkutan

atau sejenis dengan biaya administratif yang diperlukan untuk transit atau

dengan biaya atas jasa yang diberikan, sepanjang ketentuan ACTS ditaati dan

setiap jaminan yang dipersyaratkan berdasarkan Pasal 5 Protokol ini telah

diberikan. Namun demikian, ketentuan ini tidak menghalangi

• pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara pengekspor pada saat

bea kepabeanan dan pajak tersebut tetap harus dibayarkan baik barang

tersebut diekspor menggunakan transit Pabean maupun prosedur ekspor

nasional, atau

• pemungutan bea kepabeanan dan pajak di negara tujuan pada saat

pelaksanaan transit berakhir dan barang tersebut dikeluarkan untuk

dipakai.

3

---

1. Persyaratan yang harus dipenuhi dan formalitas Pabean yang harus

diterapkan pada pelaksanaan transit wajib ditetapkan dalam perundang-

undangan nasional dan/atau pemberitahuan administratif yang diterbitkan

oleh otoritas yang berwenang.

1. Sebagai peraturan umum, barang yang ditetapkan berdasarkan prosedur

ACTS wajib dikecualikan dari:

(a) pemeriksaan fisik Pabean rutin di dalam perjalanan selain pemeriksaan

segel dan pemeriksaan yang tidak mengganggu;

(b) pengawalan Pabean; dan

(c) persyaratan untuk memberikan suatu jaminan atau surat penjaminan

sebagai tambahan dari yang ditentukan dalam Protokol ini dan Lampiran

Teknisnya.

1. Sebagai prinsip umum, Para Pihak akan mendorong penggunaan sistem

teknologi informasi dan komunikasi, dan teknik manajemen risiko dalam

semua ketentuan yang dibuat untuk mengatur ACTS untuk memastikan

lingkungan manajemen yang paling efisien bagi Pabean dan pelaku usaha.

Penerapan Pertukaran Data Elektronik untuk Pemberian Kemudahan

Barang Transit

1. Tanpa mengesampingkan keadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat 2 Lampiran ini, otoritas yang berwenang dari Para Pihak wajib

menggunakan teknologi informasi untuk mengelola risiko dan memasukkan,

mengendalikan, memonitor dan mempertukarkan data sesuai dengan

prosedur ACTS.

1. Sesuai dengan Ayat 1 Pasal ini, sistem yang diadopsi wajib mencakup

tindakan untuk memeriksa sumber, keaslian dan keutuhan data serta

melindunginya dari kerusakan yang tidak disengaja atau tidak sah atau

kehilangan yang tidak disengaja, pengubahan atau akses tidak resmi.

1. Otoritas yang berwenang wajib membentuk dan menjaga pengaturan

keamanan yang cukup agar pengoperasian sistem komputerisasi ACTS

menjadi efektif, aman dan dapat diandalkan.

Pesan Elektronik Standar untuk Pengawasan Pelaksanaan Transit

1. Pada saat pengeluaran barang, Kantor Pabean Keberangkatan wajib

mengirimkan detail Pemberitahuan Transit Pabean ASEAN kepada Kantor

Pabean Tujuan menggunakan pesan “Anticipated Arrival Record" dan kepada

setiap Kantor Pabean Transit menggunakan pesan "Anticipated Transit

Record".

1. Kantor Pabean Transit wajib menyimpan data lintasan barang terhadap

pesan "Anticipated Transit Record" yang diterima dari Kantor Pabean

3

---

Keberangkatan. Lintasan barang wajib diberitahukan kepada Kantor Pabean

Keberangkatan menggunakan pesan "Notification Crossing Frontier".

Pemberitahuan ini juga dapat digunakan oleh Kantor Pabean Transit untuk

memverifikasi bahwa barang tersebut selanjutnya dibawa ke dalam

pengawasan Pabean.

1. Kantor Pabean Tujuan wajib menggunakan pesan "Arrival Advice" untuk

memberitahukan Kantor Pabean Keberangkatan mengenai kedatangan

barang. Pesan tersebut wajib dikirimkan tidak lebih dari sehari setelah

barang ditunjukkan di Kantor Pabean Tujuan. Kantor Pabean Tujuan dapat

menyimpan salinan Dokumen Pelengkap Transit sebagaimana yang

dipersyaratkan.

1. Apabila pelaksanaan transit berakhir di tempat pelaku usaha berdasarkan

otorisasi yang diberikan berdasarkan Pasal 41 Lampiran ini, Kantor Pabean

Tujuan terkait wajib diinformasikan mengenai kedatangan barang sebelum

barang tersebut diselesaikan.

1. Apabila Kantor Penjaminan dan Kantor Pabean Keberangkatan berlokasi di

wilayah Para Pihak yang berbeda, pesan yang digunakan untuk pertukaran

data jaminan wajib ditentukan sesuai kesepakatan bersama antara Para

Pihak.

1. Kecuali dalam hal dibenarkan, Kantor Pabean Tujuan wajib meneruskan

pesan "Control Results" kepada Kantor Pabean Keberangkatan tidak lebih

dari dua hari setelah barang ditunjukkan kepada Kantor Pabean Tujuan.

4

---

BAB 3

JAMINAN

Umum

1. Prinsipal wajib dipersyaratkan untuk menyediakan jaminan guna

menanggung pembayaran kewajiban Pabean yang dapat timbul dari barang

yang disertakan berdasarkan prosedur ACTS kecuali pengecualian jaminan

telah diberikan berdasarkan Pasal 11 ayat 8 Lampiran ini.

1. Jaminan dimaksud dapat berbentuk:

(a) jaminan perjalanan tunggal untuk pelaksanaan transit tunggal; atau

(b) jaminan perjalanan berganda untuk beberapa pelaksanaan transit.

1. Penjamin wajib ditetapkan di Pihak tempat jaminan diberikan dan harus

disetujui oleh Kantor Penjaminan. Penjamin wajib menunjukkan alamat

untuk pelayanan di wilayah masing-masing Pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan transit yang kepadanya ia bertindak sebagai penjamin. Dalam

hal penjamin tidak memiliki alamat untuk pelayanan, penjamin wajib

menunjuk agen di wilayah masing-masing Pihak yang terlibat dalam

pelaksanaan transit tersebut.

1. Kantor Penjaminan wajib menolak untuk menyetujui penjamin yang tidak

terlihat mampu untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban Pabean yang

muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan hingga jumlah

maksimum yang dijaminkan.

1. Jaminan perjalanan tunggal wajib mengikuti format yang disetujui oleh Para

Pihak.

1. Jaminan perjalanan berganda wajib mengikuti format yang disetujui oleh

Para Pihak.

5

---

1. Kewajiban penjamin wajib didasarkan pada persetujuan atas jaminannya

oleh Kantor Penjaminan. Kewajiban mulai berlaku sejak tanggal

Pemberitahuan Transit Pabean yang telah dijamin penjamin diterima oleh

Kantor Pabean Keberangkatan.

1. Dalam hal jaminan perjalanan tunggal atau berganda, kewajiban penjamin

terbatas pada jumlah maksimum yang tertulis dalam jaminan.

1. Kantor Penjaminan wajib menyimpan bukti bahwa kantor tersebut telah

menerima jaminan penjamin dan menyediakannya secara elektronik kepada

Kantor Pabean Keberangkatan berdasarkan permintaan.

1. Kantor Penjaminan wajib membatalkan persetujuannya terhadap jaminan

penjamin jika persyaratan yang telah dijabarkan pada saat penerbitan tidak

lagi terpenuhi.

1. Para Pihak wajib diperbolehkan untuk menyatakan kekhawatirannya

terhadap kemampuan penjamin untuk memenuhi klaim dan memberikan

justifikasi kepada Kantor Penjaminan terkait, yang dapat menjadi dasar

pembatalan penjamin.

Jaminan Perjalanan Tunggal

1. Jaminan perjalanan tunggal wajib mencakup seluruh jumlah kewajiban

Pabean yang timbul pada pelaksanaan transit terkait, yang wajib dihitung

berdasarkan tarif tertinggi bea masuk, pajak dan biaya-biaya yang

diberlakukan atas barang di wilayah yang tercakup dalam pelaksanaan

transit.

1. Jaminan perjalanan tunggal dapat diberikan dalam bentuk sebagai berikut:

(a) deposit tunai yang diajukan pada Kantor Penjaminan;

(b) voucher jaminan yang diterbitkan untuk Prinsipal oleh penjamin; atau

(c) jaminan yang diberikan oleh penjamin.

6

---

Bentuk jaminan yang dapat diterima akan ditentukan oleh Kantor

Penjaminan di wilayah Pihak tempat Kantor Pabean Keberangkatan berada.

Deposit Tunai

1. Nilai deposit tunai wajib setara dengan nilai dari keseluruhan jumlah

kewajiban Pabean yang mungkin timbul.

1. Deposit tunai wajib dalam mata uang negara keberangkatan atau dengan

penyerahan alat pembayaran lainnya yang diakui oleh Kantor Penjaminan

negara tersebut dan diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di

negara keberangkatan.

1. Jaminan perjalanan tunggal dalam bentuk deposit tunai wajib berlaku bagi

Para Pihak.

1. Deposit tunai wajib dibayarkan kembali oleh Kantor Penjaminan saat

pelaksanaan transit terkait telah dihentikan.

Voucher Jaminan Perjalanan Tunggal

1. Prinsipal dapat menggunakan voucher jaminan perjalanan tunggal yang

dikeluarkan oleh Penjamin.

1. Prinsipal wajib menyampaikan kepada Kantor Penjaminan voucher jaminan

perjalanan tunggal sebesar nilai dari keseluruhan jumlah kewajiban Pabean

yang mungkin timbul.

1. Penjamin wajib menunjukkan pada voucher jaminan perjalanan tunggal

mengenai wilayah Para Pihak tempat berlakunya, masa berlaku dan tanggal

terakhir berlakunya voucher tersebut, yang tidak boleh melebihi sembilan

puluh hari sejak tanggal diterbitkan voucher.

7

---

1. Sepanjang voucher jaminan telah diterima oleh Kantor Pabean

Keberangkatan pada saat atau sebelum tanggal terakhir masa berlaku,

voucher tersebut akan tetap berlaku sampai pelaksanaan transit terkait

berakhir.

1. Voucher jaminan perjalanan tunggal harus dinomori secara khas dan

mengikuti format yang disetujui oleh Para Pihak.

1. Penjamin wajib memberikan rincian yang diperlukan terkait voucher yang

diterbitkan kepada Kantor Penjaminan.

Pengaturan Kelembagaan

1. Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN wajib bertanggung jawab dalam

pemantauan, peninjauan kembali, koordinasi dan pengawasan semua aspek

yang berhubungan dengan efektivitas pelaksanaan Protokol ini. Pertemuan

Direktur Jenderal Pabean ASEAN dapat menunjuk kelompok-kelompok kerja

atau komite-komite terkait untuk membantu mereka dalam melaksanakan

tanggung jawabnya berdasarkan Protokol ini.

1. Sekretariat ASEAN wajib memberi dukungan administratif dan bantuan yang

diperlukan kepada Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN dalam

menjalankan fungsinya dan melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan

Protokol ini.

1. Seluruh perubahan dalam Lampiran Teknis Protokol ini wajib mendapat

persetujuan dari Pertemuan Direktur Jenderal Pabean ASEAN. Perubahan

tersebut wajib secara administratif dilampirkan pada Protokol ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Protokol ini.

Jaminan Perjalanan Berganda

1. Prinsipal dapat menggunakan jaminan perjalanan berganda berdasarkan

jumlah referensi. Jumlah referensi wajib setara dengan nilai dari

keseluruhan jumlah kewajiban Pabean yang mungkin timbul sehubungan

8

---

dengan barang yang disertakan Prinsipal berdasarkan prosedur ACTS dalam

jangka waktu paling singkat tujuh hari.

1. Kantor Penjaminan terkait wajib menentukan jumlah referensi bersama-

sama dengan Prinsipal dengan mempertimbangkan:

(a) informasi mengenai barang yang disertakan di masa lalu dan/atau

perkiraan jumlah pengiriman dan nilai barang yang akan disertakan

berdasarkan prosedur ACTS; dan

(b) nilai tertinggi bea masuk, pajak dan biaya-biaya yang dikenakan di

negara-negara transit.

1. Kantor Penjaminan wajib meninjau ulang jumlah referensi paling sedikit

setahun sekali, menggunakan informasi yang diterima dari Kantor Pabean

Keberangkatan, dan wajib membuat penyesuaian apabila diperlukan.

1. Prinsipal wajib memberitahukan Kantor Penjaminan jika jumlah referensi

turun di bawah tingkat yang dianggap cukup untuk menanggung

pelaksanaan transit yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.

1. Jumlah yang akan ditanggung oleh jaminan perjalanan berganda wajib

setara dengan jumlah referensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal

ini.

1. Prinsipal yang memenuhi kriteria terkait pengalaman, kehandalan dan

kondisi keuangan dapat diberi wewenang untuk memberikan jaminan

dengan nilai yang dikurangi atau untuk mendapat pengecualian jaminan,

tunduk pada persetujuan Para Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

transit.

1. Jumlah jaminan yang disyaratkan dapat dikurangi hingga

(a) 50% dari jumlah referensi jika Prinsipal menunjukkan bahwa ia memiliki

pengalaman yang cukup dalam hal prosedur Pabean; atau

(b) 25% dari jumlah referensi jika Prinsipal menunjukkan bahwa ia memiliki

pengalaman yang cukup dalam hal prosedur pabean dan bekerja sama

dengan sangat erat dengan otoritas berwenang;

9

---

1. Pengecualian jaminan dapat diberikan jika Prinsipal menunjukkan bahwa ia

memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Lampiran ini,

memimpin operasi pengangkutan, dan memiliki sumber daya keuangan

yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

1. Dalam menerapkan ayat-ayat di atas Para Pihak wajib mempertimbangkan:

(a) informasi yang diberikan Prinsipal dalam formulir aplikasi standar dalam

format yang disetujui oleh Para Pihak; dan

(b) setiap komentar yang diterima dari Para Pihak yang lain sebagaimana

dimaksud dalam ayat 7 Pasal 16 Lampiran ini.

Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera

menerbitkan salinan naskah kepada setiap Pihak.

1. Protokol ini dengan Lampiran dan Lampiran Teknisnya wajib merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan. Dalam hal terjadi

inkonsistensi atau perselisihan, Persetujuan wajib berlaku terhadap Protokol

ini.

1. Protokol ini wajib tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak.

Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan oleh Sekretaris

Jenderal ASEAN yang wajib segera menginformasikan kepada setiap Pihak

atas penyimpanan tersebut.

1. Protokol ini wajib mulai berlaku saat penyimpanan Instrumen Ratifikasi atau

Penerimaan oleh Para Pihak kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

1. Tidak ada pensyaratan dapat dibuat atas Protokol ini baik saat

penandatanganan atau saat ratifikasi atau penerimaan.

1. Setiap perubahan atas ketentuan Protokol ini, kecuali untuk perubahan pada

Lampiran dan Lampiran Teknis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat

(3) dan Pasal 10 ayat (3) Protokol ini, wajib dilakukan dengan persetujuan

Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang telah diberi

kuasa penuh untuk menandatangani oleh Pemerintahnya masing-masing, telah

menandatangani Protokol 7 Sistem Transit Kepabeanan untuk melaksanakan

Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap

Barang-Barang Transit.

Dibuat di Bangkok, Thailand pada tanggal 24 Februari 2015 dalam satu

salinan tunggal dalam bahasa Inggris.

7

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Kewajiban Penjamin

1. Penjamin wajib membayar kewajiban Pabean, yang harus dibayarkan

berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan dan peraturan perundang-

10

---

undangan yang terkait yang dari tiap-tiap Pihak dimana ketidakwajaran

ditemukan sehubungan dengan pelaksanaan transit. Penjamin wajib

bertanggung jawab, baik secara bersama-sama dengan Prinsipal maupun

sendiri-sendiri, atas pembayaran jumlah tersebut.

1. Kewajiban penjamin wajib dimulai ketika Pemberitahuan Transit Pabean

yang ia jamin diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan dan penjamin

wajib bertanggung jawab kepada otoritas yang berwenang di Pihak tersebut.

Penjamin wajib secara otomatis bertanggung jawab kepada otoritas yang

berwenang di tiap Pihak berikutnya pada saat barang memasuki wilayah

masing-masing Pihak berikutnya.

1. Berdasarkan Ayat 8 Pasal 6 Lampiran ini, kewajiban penjamin wajib

mencakup tidak hanya barang yang disebutkan dalam Pemberitahuan

Transit Pabean tetapi juga barang sah lainnya yang mungkin terdapat dalam

kompartemen muatan normal kendaraan darat atau kontainer dan harus

diberitahukan. Kewajiban penjamin ini tidak berlaku untuk barang lainnya.

1. Pada saat pelaksanaan transit belum dihentikan, otoritas yang berwenang

di Pihak tempat ketidakwajaran ditemukan wajib:

(a) dalam jangka waktu sembilan puluh hari sejak tanggal Pemberitahuan

Transit Pabean diterima oleh Kantor Pabean Keberangkatan,

memberitahu penjamin bahwa prosedur tersebut belum dihentikan; dan

(b) dalam jangka waktu dua ratus tujuh puluh hari sejak tanggal

Pemberitahuan Transit Pabean diterima oleh Kantor Pabean

Keberangkatan, memberitahu penjamin bahwa ia akan, atau mungkin

diwajibkan untuk, membayar kewajiban Pabean yang wajib ia bayarkan

selaku penjamin atas pelaksanaan transit tersebut. Pemberitahuan

harus mencakup:

(i) nomor dan tanggal Pemberitahuan Transit Pabean;

(ii) nama Kantor Pabean Keberangkatan;

(iii)nama dan alamat Prinsipal; dan

(iv) jumlah yang akan diklaim.

11

---

1. Penjamin wajib dilepaskan dari kewajibannya oleh otoritas berwenang dalam

kaitannya dengan pelaksanaan transit jika pemberitahuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini belum diterbitkan kepada penjamin secara

tertulis sebelum berakhirnya batas waktu terkait.

1. Jika pemberitahuan telah diterbitkan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini

penjamin wajib diberitahu oleh Kantor Penjaminan mengenai pengembalian

kewajiban Pabean atau penghentian pelaksanaan ACTS.

1. Pada saat otoritas yang berwenang di Pihak telah menghentikan

pelaksanaan ACTS, otoritas tersebut tidak lagi dapat mengklaim dari

penjamin kecuali penghentian tersebut terjadi karena informasi palsu.

1. Jika penjamin belum diberitahu mengenai klaim yang berpotensi muncul

dari penghentian palsu dalam jangka waktu setahun sejak Pemberitahuan

Transit Pabean terkait diterima oleh Pabean di negara keberangkatan,

penjamin wajib dalam kondisi apapun dibebaskan dari seluruh kewajiban

yang berhubungan dengan pelaksanaan transit tersebut.

1. Penjamin wajib memiliki jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal

pembuatan klaim tertulis atas pembayaran untuk membayar jumlah yang

diklaim. Jumlah yang dibayarkan wajib dibayarkan kembali kepada

penjamin jika, dalam jangka waktu setahun setelah tanggal pembayaran,

otoritas berwenang yang membuat klaim telah menetapkan bahwa tidak ada

ketidakwajaran yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan transit

tersebut.

Pembatalan dan Pencabutan Jaminan

1. Kantor Penjaminan wajib mencabut penerimaannya terhadap jaminan atau

otorisasi pengecualian jaminan Prinsipal jika kondisi yang dijabarkan pada

saat penerbitan tidak lagi dipenuhi. Pencabutan wajib berlaku dengan

segera.

12

---

1. Penjamin dapat membatalkan jaminannya sewaktu-waktu. Pembatalan

wajib dilakukan pada hari keempat belas setelah tanggal keputusan

pembatalan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Kantor

Penjaminan.

1. Pencabutan atau pembatalan wajib dilakukan dengan tetap memerhatikan

kewajiban manapun yang muncul sebagai hasil pelaksanaan transit yang

dimulai sebelum tanggal pencabutan atau pembatalan berlaku.

1. Sejak tanggal berlakunya pencabutan atau pembatalan, semua sertifikat

yang diterbitkan sebelum tanggal tersebut wajib tidak berlaku untuk

menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS dan Prinsipal harus

mengembalikan sertifikat yang ia miliki kepada Kantor Penjaminan tanpa

penundaan.

1. Kantor Penjaminan terkait wajib memberitahu masing-masing Pihak

mengenai tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud berdasarkan

ayat 1 Pasal ini.

BAB 4

Pelaku Usaha Transit Terotorisasi

(Authorised Transit Traders)

Kriteria Umum

1. Untuk memenuhi syarat atas status sebagai Pelaku Usaha Transit

Terotorisasi dan atas penggunaan prosedur yang disederhanakan,

persyaratan sebagai berikut harus dipenuhi.

Pemohon:

(a) wajib berkedudukan dengan kantor yang terdaftar, kantor pusat atau

bentuk usaha tetap di wilayah Pihak tempat permohonan untuk otorisasi

diajukan; dan

13

---

(b) harus secara rutin menggunakan prosedur ACTS atau, dalam hal

permohonan pertama atas otorisasi, menunjukkan keinginan untuk

melakukannya.

1. Untuk memastikan ketepatan manajemen prosedur yang disederhanakan,

otorisasi hanya dapat dikabulkan jika orang terkait memiliki catatan yang

memungkinkan otoritas yang berwenang untuk mengawasi prosedur dan

melakukan pengawasan yang efektif.

1. Dalam mempertimbangkan permohonan otoritas yang berwenang harus

memperhatikan setiap pelanggaran perundang-undangan Pabean atau

pajak selama lima tahun terakhir.

Permohonan dan Keputusan untuk Pelaku Usaha Transit Terotorisasi

1. Permohonan untuk mendapatkan status sebagai Pelaku Usaha Transit

Terotorisasi wajib dibuat secara tertulis sesuai format yang disetujui oleh

Para Pihak dan ditandatangani serta diberi tanggal. Permohonan tersebut

wajib merinci semua prosedur yang disederhanakan atau yang telah

diterapkan pelaku usaha.

1. Orang yang mengajukan permohonan status Pelaku Usaha Transit yang

Diberi Izin dan prosedur yang disederhanakan wajib bertanggung jawab

atas:

(a) keakuratan informasi yang diberikan; dan

(b) keaslian dokumen pelengkap. Otorisasi yang ditemukan dikabulkan

berdasarkan informasi yang salah atau tidak benar wajib segera dicabut.

1. Permohonan wajib diajukan kepada otoritas yang berwenang dari Para Pihak

tempat kedudukan pemohon. Jika pemohon berkedudukan di lebih dari satu

wilayah Para Pihak, tidak ada yang bisa mencegah pemohon untuk

mengajukan permohonan tersebut di wilayah masing-masing Para Pihak jika

ia menghendaki.

14

---

1. Otorisasi wajib diterbitkan dan permohonan wajib ditolak sesuai dengan

ketentuan yang berlaku di Para Pihak.

1. Keputusan penolakan permohonan seluruhnya, atau satu atau lebih

prosedur yang disederhanakan yang dimohonkan, wajib secara tertulis dan

menyebutkan alasan penolakan tersebut.

1. Keputusan mengenai permohonan, sepanjang permohonan tersebut berisi

informasi yang cukup, wajib diberikan dalam jangka waktu sembilan puluh

hari sejak tanggal penerimaan oleh otoritas yang berwenang.

1. Keputusan wajib dikomunikasikan kepada Para Pihak yang lain. Keputusan

tersebut wajib ditinjau ulang oleh Para Pihak lain, dengan tanggapan yang

harus diterima dalam jangka waktu tidak melebihi tiga puluh hari sejak

tanggal penerimaan komunikasi tersebut, yang mana keputusan tersebut

dapat diubah atau ditetapkan.

Otorisasi

1. Menindaklanjuti permohonan Prinsipal yang sudah memenuhi kriteria pada

Pasal 15 Lampiran ini, otoritas yang berwenang dapat mengabulkan status

Pelaku Usaha Transit Terotorisasi dengan penggunaan satu atau lebih

prosedur yang disederhanakan sebagai berikut:

(a) penggunaan jaminan perjalanan berganda;

(b) pengecualian dari persyaratan untuk menunjukkan barang dan sarana

pengangkut pada Kantor Pabean Keberangkatan;

(c) penggunaan segel khusus yang sudah disetujui; dan

(d) penggunaan prosedur yang disederhanakan lainnya sebagaimana

ditentukan oleh Para Pihak.

1. Kecuali jika diberikan, otorisasi yang diberikan untuk menggunakan

prosedur yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(a) Pasal

ini wajib berlaku di wilayah Para Pihak. Prosedur yang disederhanakan pada

15

---

ayat 1(b) dan 1(c) Pasal ini wajib berlaku hanya untuk pelaksanaan transit

yang dimulai dari wilayah Pihak tempat otorisasi dikabulkan.

1. Otorisasi asli yang telah diberi tanggal dan ditandatangani serta satu atau

lebih salinannya wajib diberikan pada pemegang otorisasi.

1. Otorisasi wajib berlaku sejak tanggal penerbitan dan merinci persyaratan

terkait penggunaan prosedur yang disederhanakan yang telah dikabulkan.

Pengubahan, Penyerahan atau Pencabutan Otorisasi

1. Pemegang otorisasi wajib memberitahukan otoritas yang berwenang

mengenai faktor apapun yang timbul setelah otorisasinya dikabulkan yang

dapat berpengaruh pada keabsahan atau isinya.

1. Otoritas yang berwenang wajib mencabut atau mengubah otorisasi jika:

(a) pemegang otorisasi mengindikasikan keinginan untuk melepaskan

otorisasinya;

(b) satu atau lebih pernyataan yang dibuat pada saat penerbitan tidak atau,

tidak lagi valid;

(c) faktor yang timbul setelah otorisasi dikabulkan berpengaruh pada

kelanjutan atau isinya; atau

(d) pemegang otorisasi gagal memenuhi kewajiban sebagai Pelaku Usaha

Transit Terotorisasi.

1. Selain pada saat telah diserahkan secara sukarela, pemegang wajib

diberitahu secara tertulis tentang alasan atas keputusan apapun untuk

mengubah atau mencabut otorisasi.

1. Pencabutan atau pengubahan suatu otorisasi wajib berlaku sejak tanggal

yang tertera dalam pemberitahuan tertulis.

16

---

BAB 5

PROSEDUR YANG DISEDERHANAKAN

Pengecualian dari Penunjukan Barang pada Kantor Pabean Keberangkatan

1. Prinsipal yang telah diberikan status Pelaku Usaha Transit Terotorisasi

termasuk hak untuk menggunakan jaminan perjalanan berganda juga dapat

diberi otorisasi untuk melakukan pelaksanaan transit tanpa menunjukkan

barang dan Pemberitahuan Transit Pabean terkait pada Kantor Pabean

Keberangkatan. Pengecualian tersebut wajib diterapkan inter alia terhadap

sarana pengangkut untuk barang terkait.

1. Fasilitas ini hanya dapat diberikan jika Prinsipal mengajukan

pemberitahuan transit dan mengomunikasikan Kantor Pabean

Keberangkatan menggunakan teknik pengolahan data elektronik.

1. Pemberitahuan Transit Pabean harus diajukan ke Kantor Pabean

Keberangkatan sebelum pengeluaran barang.

1. Otorisasi wajib menentukan batas waktu bagi Kantor Pabean Keberangkatan

untuk mengindikasikan keinginan untuk melaksanakan pemeriksaan, yang

setelah berakhirnya batas waktu tersebut, barang wajib dikeluarkan secara

otomatis.

1. Otorisasi tersebut wajib merinci:

(a) kantor atau kantor-kantor Pabean keberangkatan yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan transit berikutnya;

(b) bagaimana, dan kapan, Prinsipal harus memberitahu Kantor Pabean

Keberangkatan agar kantor tersebut dapat melakukan pengawasan yang

diperlukan sebelum keberangkatan barang; dan

(c) tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memastikan barang dapat

segera diidentifikasi termasuk penggunaan segel khusus yang akan

dipasang oleh Prinsipal.

17

---

Penggunaan Segel Khusus yang Disetujui

1. Otoritas yang berwenang dapat memberi otorisasi kepada Prinsipal untuk

menggunakan jenis-jenis segel khusus pada sarana pengangkut ataupun

kemasan sepanjang otoritas yang berwenang menyetujui segel tersebut

sesuai dengan fitur-fitur yang disetujui oleh Para Pihak.

1. Prinsipal wajib memasukkan nomor segel di kolom yang telah ditentukan

pada Pemberitahuan Transit Pabean.

1. Prinsipal wajib memasang segel paling lambat pada saat barang dikeluarkan.

Pengecualian Tanda Tangan Tertulis

Prinsipal dapat diberi otorisasi untuk menggunakan tanda tangan elektronik

atau alat pembuktian keaslian lainnya guna memvalidasi Pemberitahuan Transit

Pabean yang dibuat menggunakan sistem elektronik terintegrasi atau sistem

pengolahan terotomasi.

BAB 6

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR TRANSIT

Sarana Pengangkut dan Pemberitahuan

1. Setiap Pemberitahuan Transit Pabean wajib mencakup hanya barang yang

dimuat pada sarana pengangkut tunggal untuk pengangkutan dari satu

Kantor Pabean Keberangkatan ke satu Kantor Pabean Tujuan.

18

---

1. Untuk keperluan Pasal ini, sarana pengangkut tunggal mencakup:

(a) kendaraan darat beserta trailer atau semi-trailernya; dan

(b) kontainer-kontainer yang dimuat dalam satu sarana pengangkut

sebagaimana dimaksud pada ayat 2(a) Pasal ini.

1. Sarana pengangkut tunggal dapat digunakan untuk pemuatan barang pada

lebih dari satu Kantor Pabean Keberangkatan dan untuk pembongkaran

muatan pada lebih dari satu Kantor Pabean Tujuan.

Pemberitahuan Transit Pabean

1. Pemberitahuan Transit Pabean wajib diajukan ke Kantor Pabean

Keberangkatan dengan menggunakan teknik pengolahan data elektronik.

1. Pemberitahuan Transit Pabean yang diajukan secara elektronik dengan

pertukaran pesan standar wajib mematuhi struktur dan hal-hal khusus yang

ditetapkan dalam format yang disetujui oleh Para Pihak.

1. Dalam hal demikian otoritas yang berwenang wajib memastikan bahwa data

transit dipertukarkan antara Kantor Pabean Keberangkatan, transit, dan

tujuan terkait dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan

komunikasi.

1. Pemberitahuan Transit Pabean wajib ditandatangani secara elektronik atau

dibuktikan keasliannya oleh Prinsipal atau perwakilan resmi yang

menyatakan bertanggung jawab atas:

(a) keakuratan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan;

(b) keaslian dokumen yang dilampirkan; dan

(c) kepatuhan terhadap seluruh kewajibannya terkait penggunaan prosedur

ACTS.

1. Kantor Pabean Keberangkatan wajib menerima dan mendaftarkan

Pemberitahuan Transit Pabean dengan syarat:

(a) pemberitahuan memuat seluruh informasi yang dibutuhkan;

19

---

(b) pemberitahuan dilengkapi dengan seluruh dokumen yang dibutuhkan;

dan

(c) barang yang dimaksud dalam pemberitahuan ditunjukkan kepada

Pabean jika dipersyaratkan.

1. Jika Prinsipal diberi otorisasi untuk memulai pelaksanaan transit tanpa

menunjukkan barang pada Kantor Pabean Keberangkatan, ia wajib

memasukkan, paling lambat saat pengiriman barang, ke kolom yang telah

ditentukan dalam Pemberitahuan Transit Pabean, jika dipersyaratkan, detail

mengenai rencana perjalanan, jangka waktu kapan barang harus

ditunjukkan ke Kantor Pabean Tujuan, identifikasi tindakan-tindakan yang

diterapkan, dan frasa berikut wajib dicetak pada Dokumen Pelengkap

Transit:

Dalam bahasa Inggris - "Authorised Transit Trader – Presentation at Customs

office of departure exemption".

1. Jika otoritas yang berwenang di negara keberangkatan memeriksa

pengiriman sebelum keberangkatan kiriman tersebut, otoritas tersebut wajib

merekam hal tersebut dalam kotak yang telah ditentukan pada Dokumen

Pelengkap Transit dan memperbaharui sistem sesuai dengan hal tersebut.

1. Prinsipal dapat, dengan persetujuan otoritas yang berwenang di Kantor

Pabean Keberangkatan, mengubah satu atau lebih hal-hal khusus mengenai

Pemberitahuan Transit Pabean setelah pemberitahuan tersebut diterima.

Perubahan wajib tidak mempengaruhi sifat asal, jenis atau uraian resmi

barang.

1. Pengubahan wajib tidak diizinkan apabila permintaan dilakukan setelah

otoritas yang berwenang pada Kantor Pabean Keberangkatan telah:

(a) memberitahu Prinsipal bahwa Kantor Pabean Keberangkatan bermaksud

memeriksa barang;

(b) menyatakan bahwa hal-hal khusus terkait tidak benar; dan

(c) mengeluarkan barang.

20

---

Dokumen Pelengkap Transit

1. Pada saat Pemberitahuan Transit Pabean diproses di Kantor Pabean

Keberangkatan oleh sistem yang terkomputerisasi, kantor tersebut wajib

menyimpan pemberitahuan dan memberi wewenang untuk pengeluaran

barang dengan menerbitkan Dokumen Pelengkap Transit kepada Prinsipal

mengikuti format yang disetujui Para Pihak.

1. Jika diperlukan, Dokumen Pelengkap Transit wajib dilengkapi dengan daftar

barang yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mengikuti

format yang disetujui Para Pihak.

1. Dokumen Pelengkap Transit dapat dicetak dari tempat Prinsipal sendiri atau

melalui sistem komputer resmi lainnya setelah Pemberitahuan Transit

Pabean telah disetujui oleh Kantor Pabean Keberangkatan.

Prosedur pada Kantor Pabean Keberangkatan

1. Jika dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang, kendaraan darat, trailer

dan kontainer apapun bersama dengan barang dan Dokumen Pelengkap

Transit wajib ditunjukkan kepada Kantor Pabean Keberangkatan. Kantor

Pabean Keberangkatan wajib mengambil langkah-langkah ini sebagai hal

yang diperlukan untuk memastikan keakuratan Pemberitahuan Transit

Pabean dan untuk memasang segel Pabean atau memverifikasi segel khusus.

1. Jika dikecualikan lain, pengeluaran barang yang disertakan berdasarkan

prosedur ACTS wajib ditolak apabila tidak dapat disegel sesuai dengan Pasal

3 Lampiran ini.

1. Segel tidak boleh dirusak tanpa otorisasi dari otoritas yang berwenang.

1. Apabila Kantor Pabean Keberangkatan menetapkan rencana perjalanan,

pertimbangan wajib diambil mengenai rute yang dapat dibenarkan secara

21

---

ekonomis dan informasi yang diberikan oleh Prinsipal. Prinsipal wajib

diberitahu tentang rencana perjalanan yang ditetapkan, yang mana wajib

dicetak, sebagaimana dipersyaratkan, pada Dokumen Pelengkap Transit.

1. Kantor Pabean Keberangkatan wajib menentukan batas waktu untuk

penyelesaian pelaksanaan transit dengan penunjukan barang pada Kantor

Pabean Tujuan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan rencana

perjalanan, perundang-undangan transportasi yang berlaku dan, apabila

diperlukan, informasi yang diberikan oleh Prinsipal.

1. Batas waktu yang ditetapkan oleh Kantor Pabean Keberangkatan wajib

mengikat pada otoritas yang berwenang dari Para Pihak yang wilayahnya

dimasuki selama masa pelaksanaan transit.

1. Apabila barang ditunjukkan pada Kantor Pabean Tujuan setelah berakhirnya

batas waktu yang ditentukan tetapi kegagalan ini disebabkan oleh situasi

yang tidak ada kaitannya dengan pengangkut atau Prinsipal, Prinsipal

dianggap telah mematuhi batas waktu yang telah ditentukan.

Prosedur Selama Pelaksanaan Transit

1. Pada setiap Kantor Pabean Transit dan Kantor Pabean Tujuan, sarana

pengangkut wajib ditunjukkan untuk tujuan pengawasan otoritas yang

berwenang dengan barang dan Dokumen Pelengkap Transit bersama dengan

daftar barang terkait.

1. Sebagai aturan umum, Kantor Pabean Transit masing-masing Para Pihak

wajib menerima segel Pabean Para Pihak lain atau segel khusus yang

disepakati lainnya, jika segel tersebut utuh. Segel yang diterima wajib di

wilayah Pihak lain memiliki perlindungan hukum seperti yang diberikan

kepada segel Pabean Pihaknya.

1. Pada situasi tertentu, otoritas yang berwenang dari Pihak dapat

mempersyaratkan sarana pengangkut untuk dikawal di wilayahnya; semua

22

---

biaya yang berhubungan dengan biaya pengawalan harus sepadan dengan

pelayanan yang diberikan.

1. Otoritas yang berwenang wajib tidak mempersyaratkan pemeriksaan rutin di

tengah perjalanan sarana pengangkut.

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat 6 Pasal 3 Protokol 7, jika kewajiban

pengawasan memaksa otoritas yang berwenang untuk melakukan

pemeriksaan pada sarana pengangkut dan barang di dalamnya di tengah

perjalanan atau di Kantor Pabean Transit, otoritas yang berwenang wajib

merekam dalam kotak yang telah ditentukan pada Dokumen Pelengkap

Transit, dan memperbarui informasi di dalam sistem terkomputerisasi sesuai

dengan hal tersebut, hal-hal khusus terkait pengawasan yang dilakukan dan

jumlah segel baru yang dipasang.

Insiden Selama Pelaksanaan Transit

1. Dalam hal situasi seperti tersebut di bawah ini, pengangkut wajib membuat

catatan yang diperlukan di Dokumen Pelengkap Transit dan

menunjukkannya bersama dengan pengiriman dan dokumen transit terkait

lainnya kepada otoritas yang berwenang di wilayah Pihak tempat

sarana pengangkut berada:

(a) jika rencana perjalanan yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang

diubah;

(b) jika segel rusak di tengah pelaksanaan pengangkutan karena alasan di

luar kendali pengangkut;

(c) jika barang dipindahkan ke alat angkut sejenis lainnya karena alasan di

luar kendali pengangkut;

(d) dalam hal terjadi bahaya yang tidak terhindarkan yang mengharuskan

pembongkaran sebagian atau menyeluruh sarana pengangkut dengan

segera; dan

23

---

(e) dalam hal terjadi insiden atau kecelakaan yang dapat mempengaruhi

kemampuan Prinsipal atau pengangkut untuk mematuhi kewajibannya.

1. Apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa pelaksanaan transit

terkait dapat berlanjut secara normal, otoritas yang berwenang wajib

menyetujui kotak yang telah ditentukan pada Dokumen Pelengkap Transit

dan memperbarui informasi dalam sistem terkomputerisasi terkait sesuai

dengan hal tersebut.

1. Apabila, untuk alasan yang dapat dibenarkan, barang diangkut melalui

Kantor Pabean Transit selain yang telah diberitahukan kepada Kantor

Pabean Keberangkatan dan disebutkan dalam pemberitahuan, Kantor

Pabean Transit tersebut wajib memberitahu secara elektronik kepada Kantor

Pabean Transit yang awalnya telah ditentukan.

Akhir Pelaksanaan Transit

1. Penunjukan barang dan dokumen transit terkait kepada Kantor Pabean

Tujuan wajib dianggap sebagai akhir pelaksanaan transit.

1. Kantor Pabean Tujuan wajib mendaftarkan dokumen yang ditunjukkan

tersebut dan merekam pada Dokumen Pelengkap Transit mengenai tanggal

kedatangan dan memasukkan detail mengenai pengawasan yang

dilaksanakan, dan memperbarui data dalam sistem terkomputerisasi sesuai

dengan hal tersebut.

1. Kantor Pabean Tujuan wajib memberitahu Kantor Pabean Keberangkatan

dan Kantor Pabean Transit bahwa pelaksanaan transit telah berakhir dengan

mengirimkan pesan “Advice of Arrival”.

1. Pelaksanaan transit dapat berakhir di kantor di negara tujuan selain di

kantor yang dimasukkan dalam Pemberitahuan Transit Pabean. Kantor

tersebut yang kemudian menjadi Kantor Pabean Tujuan, wajib memberitahu

24

---

Kantor Pabean Tujuan yang sebenarnya dan Kantor Pabean Keberangkatan

sesuai dengan hal tersebut.

Tanda Terima untuk Akhir Pelaksanaan Transit

1. Atas permintaan Prinsipal atau pengangkut, dan dengan tujuan untuk

menyediakan bukti tambahan bahwa pelaksanaan transit telah berakhir

dengan benar, Kantor Pabean Tujuan wajib menyetujui Dokumen Pelengkap

Transit secara tepat.

1. Dokumen Pelengkap Transit yang telah disetujui wajib disimpan oleh

pengangkut pelaksanaan transit sebagai bukti dokumen.

Pengakhiran Pelaksanaan Transit

1. Pengawasan terhadap barang dan hal terkait lainnya yang tercatat di Kantor

Pabean Tujuan wajib dianggap sebagai pengakhiran pelaksanaan transit.

1. Pengakhiran pelaksanaan transit wajib dinyatakan oleh Kantor Pabean

Tujuan tanpa penundaan. Pengakhiran dapat dilakukan dengan atau tanpa

syarat. Jika pengakhiran dinyatakan dengan syarat hal ini wajib

mempertimbangkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pelaksanaan

transit itu sendiri.

1. Kantor Pabean Tujuan wajib memberitahu Kantor Pabean Keberangkatan

bahwa prosedur pelaksanaan transit telah diakhiri dengan mengirimkan

pesan “Control Results”.

1. Dalam hal barang disertakan berdasarkan prosedur Pabean lainnya atau

sistem pengawasan Pabean lainnya, semua ketidakwajaran yang mungkin

dilakukan berdasarkan prosedur Pabean atau sistem pengawasan Pabean

25

---

lainnya tersebut wajib tidak dihubungkan dengan kewajiban penjamin

pelaksanaan transit.

Penghentian Pelaksanaan Transit

Kantor Pabean Keberangkatan wajib menghentikan pelaksanaan transit pada

saat berada dalam posisi untuk menyatakan atas dasar perbandingan antara

Pemberitahuan Transit Pabean yang dibuat untuk Kantor Pabean

Keberangkatan dan informasi dari Kantor Pabean Tujuan bahwa prosedur

tersebut telah diakhiri dengan benar.

Prosedur Fall-back

1. Prosedur fall-back yang dimaksud dalam Pasal ini mengacu pada prosedur

yang didasarkan pada penggunaan dokumen kertas untuk memungkinkan

pengajuan dan pengawasan Pemberitahuan Transit Pabean dan pengamatan

pelaksanaan transit ketika tidak dimungkinkan untuk menerapkan prosedur

elektronik standar secara menyeluruh atau sebagian karena gangguan pada

sistem terkomputerisasi.

1. Prosedur fall-back wajib diterapkan:

(a) apabila sistem terkomputerisasi otoritas yang berwenang tidak berfungsi;

(b) apabila sistem terkomputerisasi Prinsipal tidak berfungsi; atau

(c) apabila seluruh atau sebagian jaringan antara Prinsipal dan otoritas yang

berwenang tidak berfungsi.

1. Dalam situasi tersebut di atas pada ayat 2 Pasal ini, barang dapat disertakan

berdasarkan prosedur ACTS menggunakan kertas pemberitahuan transit

yang dibuat sesuai dengan format standar yang disetujui Para Pihak dan

sesuai dengan prosedur yang disetujui oleh Para Pihak.

26

---

1. Jika sistem terkomputerisasi antara Kantor Pabean Keberangkatan dan

Kantor Pabean Tujuan dan/atau satu atau lebih Kantor Pabean Transit tidak

berfungsi, maka satu salinan tambahan Dokumen Pelengkap Transit wajib

dibuat untuk setiap kantor dimaksud.

1. Pengangkut harus menunjukkan Dokumen Pelengkap Transit dan satu

salinan tambahan kepada setiap kantor dimaksud. Salinan tersebut wajib

disimpan oleh Kantor Pabean yang memproses. Dokumen Pelengkap Transit

yang asli wajib distempel secara sah dan dikembalikan kepada pengangkut.

1. Semua catatan manual yang berkaitan dengan pelaksanaan transit harus

direkam ke dalam sistem terkomputerisasi sesegera dapat dipraktikkan

secara wajar oleh Prinsipal dan kantor keberangkatan, transit dan tujuan

terkait.

BAB 7

PROSEDUR PASCATRANSIT

Prosedur Penyidikan untuk Menentukan Pengakhiran Pelaksanaan Transit

yang Benar

1. Kantor Pabean Keberangkatan wajib memulai prosedur penyidikan segera

setiap kali Kantor Pabean Keberangkatan tidak menerima pesan “Arrival

Advice” dalam jangka waktu dua hari sejak batas waktu penunjukkan

barang pada Kantor Pabean Tujuan atau pesan “Control Results” dalam

waktu enam hari setelah menerima pesan “Arrival Advice”.

1. Prosedur penyidikan wajib dimulai untuk memperoleh informasi yang

diperlukan untuk menghentikan pelaksanaan transit, atau jika tidak

memungkinkan untuk:

(a) menetapkan apakah kewajiban Pabean telah dikenakan;

(b) mengidentifikasi debitur; dan

27

---

(c) menentukan otoritas yang berwenang yang bertanggung jawab atas

pengembalian.

1. Dalam hal Kantor Pabean Keberangkatan telah menerima pesan “Arrival

Advice”, tetapi tidak menerima pesan “Control Results”, Kantor Pabean

Keberangkatan harus memulai prosedur penyidikan dengan mengirimkan ke

Kantor Pabean Tujuan permintaan peringatan untuk pesan “Control Results”.

1. Dalam hal Kantor Pabean Keberangkatan belum menerima pesan “Arrival

Advice”, Kantor Pabean Keberangkatan wajib memulai prosedur penyidikan

dengan mengirimkan permintaan ke Kantor Pabean Tujuan untuk

mengonfirmasi bahwa barang belum ditunjukkan. Kantor Pabean Tujuan

wajib membalas permintaan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari.

1. Apabila prosedur penyidikan yang dimaksud di atas tidak menghasilkan

bukti yang memuaskan bahwa pelaksanaan transit diakhiri dengan benar,

prosedur lebih lanjut sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 Lampiran ini

wajib diterapkan.

Pemberitahuan Prinsipal dan Bukti Alternatif Pengakhiran

1. Apabila Kantor Pabean Keberangkatan, setelah memulai prosedur

penyidikan secara elektronik berdasarkan Pasal 33 Lampiran ini, belum

menerima konfirmasi mengenai pengakhiran dalam jangka waktu yang

ditentukan, Kantor Pabean Keberangkatan wajib memberitahukan Prinsipal

dan meminta Prinsipal untuk memberi, dalam jangka waktu tiga puluh hari

sejak penerimaan surat, bukti bahwa prosedur telah diakhiri dengan benar.

1. Bukti sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini dapat berupa dokumen yang

dinyatakan oleh otoritas yang berwenang di negara tujuan yang menyatakan

bahwa barang telah ditunjukkan di Kantor Pabean Tujuan.

1. Pelaksanaan transit juga wajib dianggap telah diakhiri apabila Prinsipal

menunjukkan bukti yang memuaskan kepada otoritas yang berwenang

28

---

bahwa barang kemudian telah masuk ke dalam prosedur Pabean yang lain

di negara tujuan.

1. Apabila Prinsipal memberikan bukti yang memuaskan bahwa pelaksanaan

transit telah diakhiri dengan benar sesuai pengawasan Pabean, Kantor

Pabean Keberangkatan dapat menghentikan pelaksanaan transit walaupun

barang belum ditunjukkan kepada Kantor Pabean Tujuan yang menjadi

tujuan awal. Kantor Pabean Tujuan yang menjadi tujuan awal wajib

diberitahu dalam jangka waktu enam hari.

1. Apabila penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Pabean Keberangkatan

secara mandiri menyatakan bahwa pelaksanaan transit diakhiri dengan

benar sesuai pengawasan Pabean, Kantor Pabean Keberangkatan wajib

memberitahu Prinsipal dan Kantor Pabean Tujuan sesuai dengan hal

tersebut.

Kewajiban Pabean dan Pengembalian

1. Kewajiban Pabean sebagaimana dimaksud dalam definisi pada ayat (d) Pasal

1 Protokol 7 wajib dikenakan:

(a) melalui pemindahan barang yang tidak sah dari prosedur ACTS; atau

(b) apabila barang tidak dipindahkan secara tidak sah tetapi ada kegagalan

untuk memenuhi satu dari kewajiban-kewajiban yang timbul karena

penggunaan prosedur ACTS atau kegagalan untuk mematuhi persyaratan

dalam menyertakan barang berdasarkan prosedur ACTS.

1. Hak otoritas yang berwenang untuk mengklaim kewajiban Pabean wajib

ditentukan:

(a) berdasarkan tempat terjadinya ketidakwajaran yang meningkatkan

kewajiban Pabean yang dikenakan; atau

29

---

(b) pada saat tidak dimungkinkan untuk menentukan di wilayah mana

ketidakwajaran dilakukan, wajib dianggap bahwa ketidakwajaran

dilakukan di wilayah Pihak di tempat ketidakwajaran terdeteksi.

1. Orang yang paling bertanggung jawab atas kewajiban Pabean adalah

Prinsipal. Penjamin wajib secara bersama-sama dan sendiri-sendiri

bertanggung jawab atas kewajiban Pabean tersebut.

1. Orang berikut juga wajib bertanggung jawab atas kewajiban Pabean:

(a) orang yang secara tidak sah memindahkan barang dari prosedur ACTS;

(b) setiap orang yang berpartisipasi dalam pemindahan tersebut dan yang

mengetahui atau yang seharusnya secara wajar mengetahui bahwa

barang tersebut telah dipindahkan secara tidak sah dari prosedur ACTS;

dan

(c) setiap orang yang memperoleh atau menguasai barang tersebut dan

mengetahui atau seharusnya secara wajar mengetahui pada saat

memperoleh atau menerima barang bahwa barang yang dimilikinya

secara tidak sah telah dipindahkan dari prosedur ACTS.

Kenyataan bahwa orang tersebut di atas bertanggung jawab atas kewajiban

Pabean tidak membebaskan Prinsipal dan penjamin atas kewajiban mereka.

Meskipun demikian, pembayaran kewajiban Pabean oleh orang yang

bertanggung jawab tersebut wajib secara sebagian atau keseluruhan

menghentikan kewajiban Prinsipal dan/atau penjamin sebagaimana dapat

terjadi.

1. Tidak ada kewajiban Pabean atas barang yang disertakan sesuai prosedur

ACTS yang wajib dikenakan jika orang terkait membuktikan bahwa

kegagalan untuk memenuhi konsekuensi kewajiban disebabkan oleh

kehancuran total atau kehilangan yang tidak dapat diperoleh kembali atas

barang karena sifat asalnya, force majeure atau konsekuensi pemberian

otorisasi oleh otoritas yang berwenang. Barang dianggap hilang dan tidak

dapat diperoleh kembali jika dengan sah dinyatakan tidak dapat digunakan

oleh otoritas yang berwenang dengan hak untuk mengklaim.

30

---

1. Apabila otoritas yang berwenang menganggap bahwa barang telah

mengalami perubahan yang substansial sebagai akibat dari sifat asalnya,

force majeure atau konsekuensi pemberian otorisasi oleh otoritas yang

berwenang, tetapi kewajiban Pabean tetap ada, otoritas yang berwenang

wajib menghitung kewajiban ini dengan mempertimbangkan jenis, kualitas,

kuantitas, berat, dan nilai Pabean barang terkait pada saat kewajiban harus

dibayar.

Bantuan Administratif- Ketentuan Umum

1. Para Pihak wajib memberi satu sama lain bantuan timbal balik dengan

tujuan menentukan status pelaksanaan transit dan pengembalian klaim

yang timbul dari ketidakwajaran yang tidak terselesaikan.

1. Tingkat bantuan yang diberikan harus sesuai dengan wewenang otoritas

terkait dan tunduk pada hukum nasionalnya dan, khususnya, dengan tetap

memperhatikan peraturan nasional mengenai perlindungan data atau

pembatasan hukum lainnya dalam hal transmisi informasi.

1. Semua informasi yang disediakan terkait penyidikan pelaksanaan transit

hanya dapat digunakan dengan tujuan menyelesaikan status pelaksanaan

transit terkait dan mengejar klaim yang timbul secara langsung dari

ketidakwajaran dalam prosedur transit.

1. Otoritas yang berwenang dari Para Pihak terkait wajib saling memberikan

detail yang diperlukan untuk mengidentifikasi siapa saja yang bertanggung

jawab atas pelaksanaan transit termasuk:

(a) Prinsipal;

(b) Pengangkut (jika berbeda dengan Prinsipal);

(c) Pengirim Barang (jika berbeda dengan Prinsipal);

(d) Penerima Barang;

(e) Penjamin; dan

31

---

(f) Lembaga Nasional Penjamin.

1. Semua penyidikan yang terkait dengan pelaksanaan transit tertentu wajib

mencantumkan:

(a) nomor referensi Pemberitahuan Transit Pabean;

(b) informasi lainnya yang dipersyaratkan untuk mengidentifikasi

pelaksanaan transit; dan

(c) alasan penyidikan.

1. Dalam hal terjadi ketidakwajaran yang diduga disengaja, permintaan atas

informasi dapat diperluas untuk penggunaan umum sistem transit oleh

Prinsipal yang ditentukan.

1. Materi yang disediakan untuk Pihak lain dapat mencakup, namun wajib

tidak terbatas pada, semua yang terkait dalam bentuk:

(a) dokumen;

(b) laporan;

(c) catatan laporan kerja; dan

(d) informasi terkait ketidakwajaran dan pelanggaran yang muncul dari

penggunaan prosedur ACTS.

1. Jika, sebagai hasil dari penyidikan, Prinsipal dianggap dikenakan kewajiban

atas kewajiban Pabean sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 2 Lampiran

ini, otoritas yang berwenang di Pihak tempat Prinsipal berada wajib

menyediakan bantuan pada otoritas yang mengklaim untuk memberitahu

Prinsipal mengenai kewajiban ini.

1. Permintaan informasi dan bantuan wajib dibuat dalam format standar yang

disetujui oleh Para Pihak.

1. Tidak ada ketentuan dalam Pasal-pasal ini yang menghalangi otoritas yang

berwenang di negara transit untuk memulai prosedur penyidikan apabila

ketidakwajaran terjadi di wilayahnya.

1. Tidak ada ketentuan dalam Pasal-pasal ini yang menghalangi otoritas yang

berwenang untuk mengajukan klaim pada saat dinyatakan bahwa

ketidakwajaran yang menimbulkan kewajiban Pabean terjadi di wilayahnya.

32

---

1. Terlepas dari batas waktu maksimum yang ditentukan, otoritas yang

berwenang di negara tujuan dan, apabila diperlukan, Kantor Pabean Transit

yang diharuskan bertindak sehubungan dengan suatu penyidikan, wajib

menanggapi tanpa penundaan.

Bantuan Administratif untuk Pengembalian Klaim

1. Pasal ini menetapkan peraturan tentang bantuan timbal balik untuk

pengembalian klaim terkait pelaksanaan transit yang timbul di wilayah Pihak

selain dari tempat Prinsipal berada.

1. Permintaan atas bantuan dalam pengembalian klaim wajib menunjukkan:

(a) nama dan alamat orang terkait;

(b) detail pelaksanaan transit terkait;

(c) alasan pengajuan klaim;

(d) jumlah yang akan diklaim; dan

(e) informasi terkait lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh otoritas yang

diminta.

1. Otoritas yang diminta wajib dengan segera, dan dalam situasi apapun dalam

jangka waktu enam puluh hari sejak penerimaan permintaan, memberitahu

otoritas pemohon mengenai tindakan yang diambil untuk membantu dalam

pengembalian klaim dan mengenai apapun hasilnya.

1. Sebagai cara lain, otoritas yang diminta wajib dengan segera

menginformasikan kepada otoritas pemohon mengenai alasan apapun untuk

menolak bantuan.

1. Otoritas pemohon tidak diperbolehkan mengajukan permintaan

pengembalian apabila klaim sedang dipersoalkan berdasarkan peraturan

nasionalnya sendiri.

1. Otoritas yang diminta wajib menangguhkan tindakan pengembalian apapun

apabila Prinsipal menyediakan bukti yang memuaskan bahwa klaim tersebut

33

---

sedang dipersoalkan di negara asal otoritas pemohon. Dalam hal tersebut,

otoritas yang diminta wajib dengan segera memberitahu otoritas pemohon.

1. Otoritas pemohon wajib menyebutkan jumlah klaim yang akan dikembalikan

baik dalam mata uang tempat klaim dibuat maupun dalam mata uang

otoritas yang diminta menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal

permintaan dibuat.

1. Dalam situasi normal, Prinsipal atau penjamin, sebagaimana dapat terjadi,

wajib menyerahkan jumlah yang dikembalikan langsung kepada otoritas

pemohon.

1. Jika jaminan dalam bentuk deposit tunai, otoritas yang diminta wajib

mengatur pembayaran untuk disetorkan kepada otoritas pemohon dalam

mata uang nasional otoritas pemohon.

1. Apabila klaim tidak dapat dikembalikan dari Prinsipal, otoritas pemohon

wajib diberitahu sesuai dengan hal tersebut dan karenanya otoritas pemohon

menetapkan proses pengembalian terhadap penjamin melalui perwakilan

nasional yang ditunjuk oleh penjamin.

BAB 8

KETENTUAN LAIN

Kendaraan dan Kontainer untuk Tujuan Pelaksanaan Transit

1. Kendaraan angkut transit darat, kombinasi dari kendaraan angkut transit

darat dan trailer atau kontainer yang membawa barang wajib tidak

dipersyaratkan untuk diberitahukan sebagai barang berdasarkan prosedur

ACTS. Tidak ada jaminan yang dipersyaratkan atas kendaraan darat,

kombinasi dari kendaraan angkut transit darat dan trailer atau kontainer.

34

---

1. Ketentuan ayat 1 Pasal ini wajib tidak menghalangi Pihak untuk meminta

pemenuhan formalitas pada Kantor Pabean Transit atau Kantor Pabean

Tujuan untuk memastikan bahwa kendaraan darat, kombinasi dari

kendaraan darat dan trailer atau kontainer akan direekspor.

Ketidaksesuaian Minor

1. Para Pihak wajib mengesampingkan ketidaksesuaian minor terkait batas

waktu atau rute yang telah ditentukan.

1. Ketidaksesuaian minor, seperti yang muncul dari kesalahan pengetikan,

antara hal-hal khusus dalam Dokumen Pelengkap Transit, atau

Pemberitahuan Transit Pabean, dan muatan sarana pengangkut yang

sebenarnya wajib tidak, ipso facto, menghalangi penghentian pelaksanaan

transit.

Pengecualian

1. Setiap Pihak wajib memiliki hak untuk mengecualikan baik secara

sementara maupun tetap dari penggunaan prosedur ACTS terhadap setiap

orang yang terbukti bersalah atas pelanggaran berat terhadap hukum atau

peraturan perundang-undangan Kepabeanan atau peraturan perundang-

undangan terkait lainnya yang berlaku untuk pengangkutan barang

internasional yang dalam penilaian otoritas yang berwenang membenarkan

hal tersebut.

1. Pengecualian ini wajib diberitahukan dalam jangka waktu tujuh hari kepada

otoritas yang berwenang dari Para Pihak lainnya dan, apabila

memungkinkan, kepada penjamin terkait.

35

---

Otorisasi untuk Mengakhiri Prosedur ACTS di Tempat Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha dapat diberi otorisasi untuk mengirimkan barang yang

disertakan berdasarkan pelaksanaan transit tanpa harus menunjukkan

barang dan Dokumen Pelengkap Transit terkait di Kantor Pabean Tujuan.

1. Otorisasi tersebut hanya dapat diberikan jika pelaku usaha:

(a) adalah Prinsipal yang telah diberikan status Pelaku Usaha Transit

Terotorisasi; atau

(b) bukan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada butir 2 (a) Pasal ini namun

dapat memenuhi kriteria seperti yang ditentukan oleh Pihak yang di

wilayahnya pelaku usaha tersebut ditetapkan.

1. Otorisasi wajib merinci pada khususnya:

(a) Kantor Pabean Tujuan yang bertanggung jawab atas barang yang diterima

oleh penerima barang yang telah diberi otorisasi;

(b) bagaimana, dan kapan, penerima barang yang telah diberi otorisasi harus

memberitahu Kantor Pabean Tujuan mengenai kedatangan barang agar

kantor tersebut dapat melakukan pengawasan yang diperlukan;

(c) setiap barang yang tidak termasuk dalam otorisasi dan yang harus

ditunjukkan di Kantor Pabean Tujuan; dan

(d) pengaturan bagi pelaku usaha untuk menerima pesan “Anticipated Arrival

Record” dari Kantor Pabean Tujuan.

1. Otoritas yang berwenang wajib merinci dalam otorisasinya apakah ada

tindakan yang dipersyaratkan oleh Kantor Pabean Tujuan sebelum pelaku

usaha dapat menyelesaikan barang tersebut.

1. Pada saat barang tiba di tempat pelaku usaha, atau di tempat yang

disebutkan dalam otorisasi, pelaku usaha wajib:

(a) segera memberitahu Kantor Pabean Tujuan mengenai segala kelebihan

jumlah, kekurangan jumlah, penggantian atau ketidakwajaran lainnya

seperti segel yang rusak; dan

36

---

(b) segera, dan sebelum melakukan pembongkaran, mengirimkan pesan

elektronik “Arrival Advice” kepada Kantor Pabean Tujuan.

1. Pelaksanaan transit wajib dianggap telah berakhir saat dokumen yang

menyertai pengiriman, bersama dengan barang utuh, telah terkirim dalam

jangka waktu yang telah ditentukan ke tempat pelaku usaha yang telah

diberi otorisasi.

1. Atas permintaan pengangkut, penerima barang yang telah diberi otorisasi

berdasarkan ayat 1 Pasal ini wajib menerbitkan tanda terima untuk tiap

pengiriman yang telah terkirim.

1. Setelah menerima pesan “Arrival Advice”, Kantor Pabean Tujuan wajib

menentukan apakah dipersyaratkan pemeriksaan dan melakukan

pengakhiran terhadap pelaksanaan transit sesuai dengan Pasal 30 Lampiran

ini.

Kerahasiaan

1. Tidak ada ketentuan dalam Lampiran ini yang wajib ditafsirkan untuk

mempersyaratkan Pihak manapun untuk memberi akses terhadap informasi

rahasia, pengungkapan yang akan:

(a) bertentangan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan oleh

perundang-undangan;

(b) bertentangan dengan perundang-undangan, termasuk namun tidak

terbatas pada, perundang-undangan yang melindungi privasi seseorang

atau urusan keuangan dan rekening pelanggan perseorangan dari suatu

institusi keuangan;

(c) menghalangi penegakan hukum; atau

(d) merugikan kepentingan perdagangan yang sah, yang mungkin mencakup

posisi kompetitif, dari setiap perusahaan tertentu, baik publik maupun

swasta.

37

---

1. Apabila suatu Pihak menyediakan informasi kepada Pihak lain sesuai

dengan Lampiran ini dan menyatakan informasi tersebut rahasia, Pihak yang

menerima informasi tersebut wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut,

menggunakannya hanya untuk tujuan yang dimaksud oleh Pihak yang

menyediakan informasi dan tidak mengungkapkannya tanpa izin tertulis

khusus dari Pihak yang menyediakan informasi.

38

---

PROTOKOL 7

SISTEM TRANSIT KEPABEANAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia,

Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Republik Uni Myanmar, Republik

Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam,

Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)

(selanjutnya secara sendiri disebut sebagai “Pihak” atau secara bersama-sama

sebagai “Para Pihak”):

MENGINGAT Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian

Kemudahan Terhadap Barang-Barang Transit yang ditandatangani pada tanggal

16 Desember 1998 di Hanoi, Vietnam (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Pasal 18 dan 25 memberikan kesimpulan bahwa

pelaksanaan Protokol sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan

tersebut;

MENGINGAT bahwa Sistem Transit Kepabeanan ASEAN bertujuan untuk

pembentukan MASYARAKAT EKONOMI ASEAN sebagaimana ditetapkan dalam

Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN;

BERKEINGINAN untuk mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan

angkutan transit dan antarnegara di antara Para Pihak;

MENYATAKAN KEMBALI bahwa kesimpulan dari Protokol ini wajib

menghasilkan pengaturan yang efisien dan efektif untuk perdagangan transit di

antara Para Pihak;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut: