PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya

dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan
adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya
berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan
Undang-Undang.

(21 Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang
bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

(3) Pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kejaksaan
Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan
Cabang Kejaksaan Negeri.

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota

negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya
meliputi wilayah kekuasaan negara Republik
Indonesia.

(2) Kejaksaan. . .

SK No 202926 A

---

PRESIDEN

(21 Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibu kota
provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden
atas usul Jaksa Agung.

(3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota

kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi
wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan
Presiden atas usul Jaksa Agung.
(41 Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam
yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah
hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh
Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan
dari menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara.
1. Di antara huruf i dan hurufj Pasal5 disisipkan 1 (satu)
huruf, yakni huruf il sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Organisasi Kejaksaan Agung terdiri dari:
- Jaksa Agung;
- Wakil Jaksa Agung;
- Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana
Khusus;
- Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata
Usaha Negara;
g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;
- Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
- Badan Pendidikan dan Pelatihan;

. il. Badan. .

SK No 202927 A

---

PRESIDEN

i1 Badan Pemulihan Aset;
J Staf Ahli; dan
k Pusat.
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut:

Jaksa Agung merupakan pimpinan dan penanggung
jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin,
mengendalikan pelaksanaan tugas, wewenang
Kejaksaan, dan tugas lain yang diberikan oleh negara.
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12
berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang
pembinaan.
(21 Lingkup bidang pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan atas
perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana
dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan,
kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan
milik negara, pertimbangan hukum, pen5rusunan
peraturan perundang-undangan, kerja sama,
pelayanan, dan dukungan teknis lainnya.
1. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15
berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai

tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan
wewenang Kejaksaan di bidang intelijen
penegakan hukum.

(2) Lingkup

SK No 202928 A

---

PRESIDEN

(21 Lingkup bidang intelijen penegakan hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan untuk melakukan pencegahan
tindak pidana, mendukung penegakan hukum
baik preventif maupun represif di bidang ideologi,
politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah
tangkal terhadap orang-orang tertentu, turut
melakukan pengawasan terhadap orang asing,
turut melakukan pengawasan terhadap sistem
perbukuan, turut menyelenggarakan ketertiban
dan ketentraman umum, menciptakan kondisi
yang mendukung dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan, melakukan kerja
sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga
intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara
lainnya di dalam maupun di luar negeri,
memberikan keterangan sebagai bahan informasi
dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan
pelanggaran hukum yang sedang atau telah
diproses dalam perkara pidana untuk menduduki
jabatan publik atas permintaan instansi yang
berwenang, melakukan penyadapan berdasarkan
Undang-Undang khusus yang mengatur
mengenai penyadapan, menyelenggarakan pusat
pemantauan di bidang tindak pidana, melakukan
pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial
tertentu demi terwujudnya keadilan,
melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, dan melaksanakan pengawasan
multimedia.
1. Ketentuan huruf a, hurrrf b, dan huruf e Pasal 16
diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Jaksa Agung
Muda Bidang Intelij en menyelenggarakan fungsi:
- perumusan

SK No 202929 A

---

PRESIDEN

-7

- perLrmusan kebijakan di bidang intelijen
penegakan hukum;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang intelijen penegakan hukum;
- pelaksanaan hubungan kerja dengan
instansi/lembaga, baik di dalam negeri maupun
di luar negeri;
- memberikan dukungan teknis secara intelijen
kepada bidang-bidang lain di lingkungan
Kejaksaan;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen
penegakan hukum; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa
Agung.
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18
berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak
pidana umum.

(2) Lingkup bidang tindak pidana umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyidikan untuk melengkapi berkas perkara,
prapenuntutan, penuntutan, pemeriksaan
tambahan, diversi, pertemuan pendahuluan,
penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan
hakim dan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya
hukum, eksaminasi serta pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat, pidana
pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan
keputusan lepas bersyarat, penanganan perkara
pidana yang melibatkan saksi dan korban serta
proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya,
melakukan mediasi penal, melakukan sita
eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan
pidana pengganti serta restitusi, penyelesaian
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif,
dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perulndan g-perrrndan gan.
1. Ketentuan . .

SK No 202930 A

---

PRESIDEN

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2 1

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan
tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak
pidana khusus.
(21 Lingkup bidang tindak pidana khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan,
penuntutan, pemeriksaan tambahan,
penghentian penuntutan, pelaksanaan penetapan
hakim dan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya
hukum, eksaminasi serta pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan
lepas bersyarat, melakukan sita eksekusi untuk
pembayaran pidana denda dan uang pengganti,
penanganan tindak pidana yang menyebabkan
kerugian perekonomian negara dan dapat
menggunakan denda damai dalam tindak pidana
ekonomi berdasarkan peraturan perundang-
undangan, serta tindakan hukum lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
perundangan.

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24
berbunyi sebagai berikut:

(1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang
melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di
bidang perdata dan tata usaha negara.

(2) Lingkup

SK No 202931 A

---

PRESIDEN

(21 Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penegakan hukum, bantuan hukum,
pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain
kepada negara atau pemerintah, meliputi
Presiden, lembaga/badan negara,
lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah,
Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang
perdata dan tata usaha negara untuk
menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara,
menjadi kuasa dalam menangani perkara di
Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa
pengacara negara di bidang perdata dan tata
usaha negara serta ketatanegaraan di semua
lingkungan peradilan baik di dalam maupun di
luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau
pemerintahan, maupun kepentingan umum,
menjalankan fungsi dan kewenangannya di
bidang keperdataan dan/atau bidang publik
lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah
dan negara, serta memberikan pelayanan hukum
kepada masyarakat.
1. Di antara Paragraf 10 dan Paragraf 11 Bagian Kedua
disisipkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 10A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Paragraf 10A
Badan Pemulihan Aset
l2.Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 3 (tiga)
pasal, yakni Pasal 31A, Pasal 318, dan Pasal 31C
sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Pemulihan Aset rnerupakan unsur

penunjang tugas dan wewenang Kejaksaan di
bidang pemulihan aset yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
(21 Badan Pemulihan Aset dipimpin oleh Kepala
Badan Pemulihan Aset.

### Pasal 31B...

SK No 202932 A

---

PR.ESIDEN

Badan Pemulihan Aset mempunyai tugas dan
wewenang menyelenggarakan penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak
pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau
yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 18, Badan
Pemulihan Aset menyelenggarakan fungsi:
- pen5rusunan kebijakan teknis, rencana, dan
program di bidang penelusuran, perampasan, dan
pengembalian aset perolehan tindak pidana dan
aset lainnya kepada negara, korban, atau yang
berhak;
- pelaksanaan penelusuran, perampasan, dan
pengembalian aset perolehan tindak pidana dan
aset lainnya kepada negara, korban, atau yang
berhak;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang penelusuran, perampasan,
dan pengembalian aset perolehan tindak pidana
dan aset lainnya kepada negara, korban, atau
yang berhak;
- pelaksanaan hubungan kerja dengan
instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di
luar negeri di bidang penelusuran, perampasan,
dan pengembalian aset perolehan tindak pidana
dan aset lainnya kepada negara, korban, atau
yang berhak;
- pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan di bidang penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset perolehan
tindak pidana dan aset lainnya kepada negara,
korban, atau yang berhak;
- pelaksanaan tugas administrasi Badan
Pemulihan Aset; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Jaksa Agung.
13.Ketentuan...

SK No 202933 A

---

PRESIDEN

1. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38
berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf i terdiri atas Sekretariat Badan dan paling
banyak 4 (empat) Pusat.
(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
dapat dibentuk paling banyak 4 (empat) Bagian.
(41 Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas kelompok jabatan fungsional
dan/atau paling banyak 4 (empat) Subbagian.

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas kelompok jabatan fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan
oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling
banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Subbagian
Tata Usaha.

(7) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

terdiri atas kelompok jabatan fungsional
dan/atau paling banyak 4 (empat) Subbidang.
1. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf il terdiri atas Sekretariat Badan dan paling
banyak 2 (dua) Pusat.
(21 Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

(3) Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat

sebagaimana dimaksud pada ayat (21tidak dapat
dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional,
dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) Bagian.

(4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

terdiri atas kelompok jabatan fungsional
dan/atau paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(5) Pusat. . .

SK No 202934 A

---

PRESIDEN

-t2-

(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas kelompok jabatan fungsional.

(6) Dalam hal tugas dan fungsi Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan
oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling
banyak 2 (dua) Bidang dan 1 (satu) Subbagian
Tata Usaha.
(71 Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
1. Ketentuan huruf c Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43
berbunyi sebagai berikut:

Organisasi Kejaksaan Tinggi terdiri atas:
- Kepala Kejaksaan Tinggi;
- Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi;
- paling banyak 8 (delapan) Asisten; dan
- Bagian Tata Usaha.
1. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 44 disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (2al sehingga Pasal 44 berbunyi
sebagai berikut:

(1) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 huruf c, terdiri atas kelompok
jabatan fungsional.
(21 Dalam hal tugas dan fungsi Asisten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan
oleh kelompok jabatan fungsional, dapat dibentuk
paling banyak 6 (enam) Subbagian/Seksi/
Pemeriksa.
(2al Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Asisten yang
melaksanakan fungsi di bidang penelusuran,
perampasan, dan pengembalian aset dapat
dibentuk paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

(3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 43 huruf d, terdiri atas kelompok jabatan

fungsional dan/atau paling banyak 3 (tiga)
Subbagian.

(4) Subbagian...

SK No 202935 A

---

PRESIDEN

(41 Subbagian/Seksi/Pemeriksa terdiri atas
kelompok jabatan fungsional dan/atau paling
banyak 3 (tiga) Urusan/Subseksi/Pemeriksa
Pembantu.
1. Ketentuan Pasal 48 huruf d dihapus, sehingga

### Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Organisasi Kejaksaan Negeri terdiri atas:
- Kepala Kejaksaan Negeri;
- Subbagian;
- paling banyak 5 (lima) Seksi; dan
- dihapus.
1. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55
berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

tugas-tugas Jaksa Agung Muda Intelijen, Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung
Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda
Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala
Kejaksaan Tinggi, masing-masing dapat diangkat
paling banyak 6 (enam) koordinator dan paling
banyak 3 (tiga) koordinator untuk Jaksa Agung
Muda Pidana Militer.

(2) Koordinator pada Jaksa Agung Muda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Muda
terkait.

(3) Koordinator pada Kejaksaan Tinggi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
1. Ketentuan ayat (41, ayat (5), ayat (6), dan ayat (9)

### Pasal 62 diubah dan Pasal 62 ayat (71 dihapus,

sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

(1) Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, dan

Kepala Badan merupakan jabatan struktural
eselon I.a. atau jabatan pimpinan tinggi madya.

(2) Staf . . .

SK No 209818 A

---

PRESIDEN

-L4-

(2t Staf Ahli merrrpakan jabatan struktural eselon
I.b. atau jabatan pimpinan tinggi madya dan
dalam hal diisi oleh mantan pejabat dengan
eselon yang lebih tinggi maka eselonnya
mengikuti eselon yang sebelumnya.

(3) Sekretaris Jaksa Agung Muda, Kepala Kejaksaan

Tinggi, Sekretaris Badan, Kepala Biro, Direktur,
Inspektur, dan Kepala Pusat merupakan jabatan
struktural eselon II.a. atau jabatan pimpinan
tinggi pratama.
(4t Asisten Jaksa Agung, Koordinator pada Jaksa
Agung Muda Bidang Intelijen, Koordinator pada
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum,
Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus, Koordinator pada Jaksa
Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara, dan Koordinator pada Jaksa Agung Muda
Bidang Pidana Militer serta Wakil Kepala
Kejaksaan Tinggi merupakan jabatan struktural
eselon II.b. atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(s) Asisten pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Bagian
pada Kejaksaan Agung, Kepala Subdirektorat
Kepala Bidang, Inspektur Muda, dan fepati
Kejaksaan Negeri Tipe A merupakan jabatan
struktural eselon III.a. atau jabatan
administrator.

(6) Kepala Kejaksaan Negeri Tipe B, Kepala Bagian

pada Kejaksaan Tinggi, dan Koordinator pada
Kejaksaan Tinggi merupakan jabatan struktural
eselon III.b. atau jabatan administrator.

(7) Dihapus.

(8) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala

Subbidang, Pemeriksa, dan Kepala Cabang
Kejaksaan Negeri merupakan jabatan struktural
eselon IV.a. atau jabatan pengawas.
(e) Kepala Urusan dan Kepala Subseksi merupakan
jabatan struktural eselon V.a. atau jabatan
pelaksana.
Pasal II
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar

SK No 202937 A

---

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

Perundang-undangan
Hukum,

Djaman

SK No 209769 A