TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

1. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum adalah PNS, dan pegawai lainnya yang

berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang

diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh

pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

1. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada

jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, selain

diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap

bulan.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2, tidak diberikan kepada:

• Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang tidak mempunyai jabatan

tertentu;

• Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang diberhentikan untuk

sementara atau dinonaktifkan;

• Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang diberhentikan dari jabatan

www.peraturan.go.id

---

2015, No.383 -4-

organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum

diberhentikan sebagai Pegawai;

• Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang diperbantukan/dipekerjakan

pada badan/ instansi lain di luar lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

• Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang diberikan cuti di luar

tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk

menjalani masa persiapan pensiun; dan

• Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah

mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang tidak

diberikan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam

### Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dibayarkan terhitung mulai bulan November 2015.

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerja

pegawai setiap bulannya.

www.peraturan.go.id

---

2015, No.383

Pajak Penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

(1) Penetapan kelas jabatan di lingkungan Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum ditetapkan oleh

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sesuai

dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi.

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap kelas jabatan di

lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas jabatan

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan

Umum setelah mendapat persetujuan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

(3) Dalam hal persetujuan menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur

negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) akan berakibat terhadap perubahan

anggaran, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

dan reformasi birokrasi berkoordinasi dengan menteri

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

(1) Bagi Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum yang diangkat sebagai pejabat

fungsional yang mendapatkan tunjangan profesi maka

Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara

Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan

tunjangan profesi pada jenjangnya.

www.peraturan.go.id

---

2015, No.383 -6-

(2) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) lebih besar daripada Tunjangan

Kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan

adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh

Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum wajib melaksanakan agenda reformasi

birokrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dimonitor dan dievaluasi secara

berkala oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum

dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional, baik secara

sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan

Peraturan Presiden ini, diatur oleh Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum setelah berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi

birokrasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

---

2015, No.383

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 28 Desember 2015

,

ttd.

www.peraturan.go.id

---

2015, No.383 -8-